, SP dan diketahuioleh Plt Kepala Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup dan PertambanganKab.Pakpak Bharat Ir.

MUH ARIS GAJAH selakuKepala DInas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab.

MUH ARISGAJAH selaku Kepala Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan PertambanganKab.

NIP.197603292003121008, Staf pada Dinas Kehutanan,Lingkungan Hidup, dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat, sebagai Anggota.4. Antonius Sihombing, A.Md, NIP. 198310202006041003, Staf pada Dinas Kehutanan,Lingkungan Hidup, dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat, sebagai Anggota.5. Indra B. Pasaribu, NIP. 198409082005021002, Staf pada Dinas Kehutanan,Lingkungan Hidup, dan Pertambangan Kab.

, Lingkungan Hidup danPertambangan Kab.

,Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab.

, lingkungan hidup danpertambangan kab.

MUH ARIS GAJAH selakuKepala DInas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab.

SARAGIH, SPdan diketahui oleh Plt Kepala Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup danPertambangan Kab.Pakpak Bharat Ir.

Pakpak Bharat dan terdakwa Ir.Sujarwo ada Pit.Kadis Kehutanan Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab.

Kadis Kehutanan Lingkungan Hidup danPertambangan Kab.

Kepala Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup danPertambangan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2007 s/d April 2009 dan padatahun itu juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kehutanan,Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab.

Pakpak Bharat pada Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup danPertambangan Kab.

, Lingkungan Hidup danPertambangan Kab.

Pakpak Bharat dan terdakwa Ir.Sujarwo ada Pit.Kadis Kehutanan Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab.

Pakpak Bharat pada Dinas Kehutanan,Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat TA. 2009 dariAPBD Pemkab.

, Lingkungan Hidup dan Pertambangan KabupatenPakpak Bharat dengan CV.

, Lingkungan Hidup dan PertambanganKabupaten Pakpak Bharat dengan CV.

TA.2009.Surat keputusan Kadis Kehutanan, Lingkungan Hidup dan PertambanganKabupaten Pakpak Bharat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 1260/SK/Tahun 2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Pengunjukan PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup danPertambangan Kabupaten Pakpak Bharat.1 (satu) set dokumen Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : 11/PPTK/TAMBANG/IX/2009 tanggal 30 September 2009 untuk Kegiatan PembangunanPLTMHII TA. 2009 dengan rekanan CV.

Kepala Dinas Kehutanan,Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2007 s/dApril 2009 dan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kehutanan,Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab. Pakpak Bharat, bersamasama dengansaksi BAHRUM SIHOTANG, Amd.

, Lingkungan Hidup danPertambangan Kab.

, Lingkungan Hidup danPertambangan Kab.

, Lingkungan Hidup dan PertambanganKabupaten Pakpak Bharat dengan CV.

Pakpak Bharat TA. 2009.Surat keputusan Kadis Kehutanan, Lingkungan Hidup danPertambangan Kab. Pakpak Bharat selaku Kuasa PenggunaAnggaran Nomor : 1260/SK/Tahun 2009 tanggal 26 Februari2009 tentang Penghunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK) pada Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup danPertambangan Kab.

, Lingkungan Hidup danPertambangan Kab.

Pd sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) /Putusan Sela No : 85/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn Halaman 2 dari 24 HalamanPejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab.

,Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Pakpak Bharat dengan CV.YUSRAN / MANGIRING PURBA, dimana seharusnya pihak CV.

Pd sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) /Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kab.

Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat tugas Nomor:ST.1510/T.39/TU/PEG/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang dikeluarkan olehKementrian Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat JenderalHalaman 7 dari 13 halaman Put. Nomor 44/PID.SUSLH/2019/PT.MTRKonservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Balai Taman Nasional GunungRinjani Dikembalikan Kepada saksi DANIEL ALEXANDER ROSANG, S.H.;4.

Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (Satu) lembar surat tugas Nomor:ST.1510/T.39/TU/PEG/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang dikeluarkan olehKementrian Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat JenderalKonservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Balai Taman Nasional GunungRinjani, dikembalikan kepada Taman Nasional Gunung Rinjani melalui saksiDANIEL ALEXANDER ROSANG, S.H.;6.

EGA DINATA , SH Bin ERLAN WANI bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubunganpekerjaan ; bahwa saksi adalah anggota Polisi pada BA SUBDIT TIPIDTERDIRRESKRIMSUS POLDA BENGKULU ; bahwa tugas saksi di BA SUBDIT TIPIDTER DIRRESKRIMSUS POLDABENGKULU adalah melakukan penyidikan sehubungan dengan adanyatindak pidana MIGAS, KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP ; bahwa saksi bersama saksi HERU WIBOWO dan Tim dari BA SUBDITTIPIDTER DIRRESKRIMSUS POLDA BENGKULU telah melakukanpenangkapan dan pengamanan

HERU WIBOWO BIN TARMUDIbahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubunganpekerjaan ;bahwa saksi adalah anggota Polisi pada BA SUBDIT TIPIDTERDIRRESKRIMSUS POLDA BENGKULU ;bahwa tugas saksi di BA SUBDIT TIPIDTER DIRRESKRIMSUS POLDABENGKULU adalah melakukan penyidikan sehubungan dengan adanyatindak pidana MIGAS, KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP ;bahwa saksi bersama saksi EGA DINATA dan Tim dari BA SUBDITTIPIDTER DIRRESKRIMSUS POLDA BENGKULU telah melakukanpenangkapan dan pengamanan terhadap

Berkatpengabdian selama menjadi Pegawai Negeri Sipil Suami PenggugatHal. 7 Putusan Nomor : 99/G/2018/PTUNMDN10.memperoleh Piagam Tanda Kehormatan Styalencana Karya Satya XTahun dari Presiden Republik Indonesia.Bahwa kemudian terakhir suami Penggugat sebelum dibebaskan darijabatannya juga pernah menjabat Kepala Bidang Pertambangan padaDinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan KabupatenPakpak Bharat.

Suami Penggugat menjalankan perintah atasanyang kemudian ternyata perintah yang dijalankan tersebut bermasalah.Bahwa kejadian berawal dari Penggugat menjalankan tugas sebagaiPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) karena dihunjuk oleh Pit.Kepala Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan padaprogram pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.Penggugat murni hanya menjalankan tugas dari perintah atasan untukmenandatangani segala berkas berkas yang berkaitan programpembinaan dan pengembangan

JUNTER NAPITUPULU, dibawah sumpah di depan persidangan padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Hal. 35 dari 52 No. 289 K/Pid.Sus/2014Bahwa benar, Ahli bekerja pada Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup danPertambangan Kabupaten Pakpak Bharat sejak Tahun 2004 hinggasekarang ini dan jabatan saat ini sebagai Kasi Pengelolaan Hasil Hutan;Bahwa benar, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmenkegiatan dalam penatausahaan hasil hutan

JURAGAN SOLIN, yang bersangkutan telah meninggal dunia sehinggaketerangan Ahli tersebut dibacakan di depan persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa benar, ahli bekerja pada Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup danPertambangan Kabupaten Pakpak Bharat sejak Tahun 2003 hinggasekarang ini dan jabatan saat ini staf pada Dinas Kehutanan, LingkunganHidup dan Pertambangan Kabupaten Pakpak sebagai Polisi Kehutanan,adapun tugas dan tanggung jawab ahli adalah sebagai tenaga ahli dalammelakukan

pengukuran/Pengujian Kayu Gergajian Rimba Indonesia(PKGRI) sesuai dengan sertifikasi yang ahli miliki dengan No. 130840/I/T/Peg/BSPHHII/2004, tanggal 1 Nopember 2004 dan Surat Perintah TugasKepala Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan KabupatenPakpak Bharat No. 090/521/KLHP/V1I/2012 tanggal Juni 2012;Bahwa benar, ahli melakukan dua kali pengukuran dan pengujian terhadapkayu olahan yang ada di atas truk dengan nomor Polisi BL 9046 C hasiltangkapan Polsek Sukaramai Polres Pakpak Bharat

Sarolangunyang telah diberikan Izinnya oleh Menteri Kehutanan berdasarkan SuratKeputusan menteri Kehutanan Nomor 157/MenhutII/2014 tanggal 18 Februari2014 dengan Luas : + 27.703 Hektar ;Menghukum Tergugat ( PT.GADING KARYA MAKMUR ) untuk membayarUang ganti Kerugian UNTUK REBOISASI+ DRPSDH+ DENDA sebesarRp.12.000.000.000, ( DUA BELAS MILYAR RUPIAH secara Tunai , denganRincian UNTUK REBOISASI sebesar Rp.10.000.000.000, ( SEPULUHMILYAR RUPIAH ) agar dibayarkan/disetor ke rekening Kas Negara MilikKementrian Kehutanan

Lingkungan Hidup cq.

Melaksanakan tugastugas lainnya yang diberikanOleh Kepala Bidang Pengelolaan Hutan maupunKepala Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup danPertambangan Kab. Pakpak Bharat ; Bahwa pada awalnya Mhd.

Melaksanakan tugastugas lainnya yang diberikanoleh Kepala Bidang Pengelolaan Hutan maupun65Kepala Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup danPertambangan Kab. Pakpak Bharat ; Bahwa pada awalnya Mhd.

mineral memerlukan permohonan pencadanganwilayah ke Bupati Muara Enim setelah dikabulkan harus mengajukan penerbitan izinusaha pertambangan ekplorasi ke Bupati Muara Enim lalu memintakan permohonan IUPoperasi produksi juga ke Bupati Muara Enim;11e Bahwa izin yang diminta tidak mungkin dan tidak boleh tumpang tindih sesuaiperutunkkan lahan dan setelah ketiga izin tersebut dikabulkan barulah dapat melakukanpenambangan;e Bahwa selain itu juga perlu rekomendasi dari instansi terkait antara lain Bappeda,Kehutanan

, Lingkungan Hidup dan BPN dan rekomendasi tersebut terkait dengan statuslahan;e Bahwa kegiatan penambangan baru krokos dan batu kali yang dilakukan oleh ParaTerdawa di Desa Tanjung Agung yang berada di alur sungai enim dimana ParaTerdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha PertambanganKhusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (UPR);e Bahwa selain itu kegiatan penambangan batu krokos dan batu kali yang dilakukan olehPara Terdakwa juga bertentangan dengan Perda Kabupaten

., yang diperkuat SK Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup danKelautan surat bukti T.1 dan T.5...pertimbangan putusan halaman 10 paragaraf terakhir sampai denganhalaman 11.Halaman 13 dari 34 halaman Putusan No.01/PDT/2021/PT MNDb) Menimbang, bahwa dari hasil plooting tanah sebagaimana sertipikat1.para Penggugat dan penetapan Kawasan hutan sebagaimanadidalilkan Tergugat dan Turut Tergugat I, ternyata sebagiannya beradapada tempat yang sama;pertimbangan putusan halaman 11 paragraf kedua.Menimbang Penggugat

sebatasmakelar/perantara setiap Terdakwa membeli kayu dari Saksi11 denganmendapat komisi uang dari Saksi11 sebesar Rp.500.000, per m3 (perkubik).Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali menjual dan mengirim kayu sonokelingkepada Terdakwa dengan mengirimnya ke gudang milik Terdakwa diJalan Imam Bonjol Kelurahan Karang Taliwang, KecamatanCakranegara, Kota Mataram NTB.Bahwa Saksi mengetahui informasi dari Saksi2 tentang adanyakegiatan pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00Wita, Tim dari Polisi Kehutanan

(Lingkungan Hidup ' danKehutanan/DLHK dan BKSDA) mengamankan kayu sonokeling milikTerdakwa yang ada di dalam gudang kayu di Jalan Imam BonjolKelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota MataramNTB.

Bahwa Saksi dipanggil oleh Denpom IX/2 Mataram untuk menjadi Saksidalam dugaan perkara illegal loging yang dilakukan oleh Terdakwa dansaat itu baru mengetahuinya tentang kejadian pada hari Jumat tanggal22 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00 Wita, Tim dari Polisi Kehutanan(Lingkungan Hidup dan Kehutanan) mengamankan kayu sonokelingmilik Terdakwa yang ada di dalam gudang kayu di Jalan Imam BonjolKelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota MataramNTB yang menjadikan Saksi dipanggil oleh penyidik

umum DesaTarumaja mengetahui karena memang benar lokasi lahan garapanberupa kebun sayursayuran Terdakwa secara administrasi masukpada Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari Kabupaten BandungProvinsi Jawa Barat dan benar terhadap Terdakwa belum pernahadanya peneguran, karena teguran berupa himbauan hanya diberikankepada warga Desa Tarumajaya, sedangkan Terdakwa adalah wargaDesa Sukapura yang menurut saksi Erwan Ginanjar selaku kepaladesanya di masyarakat desanya belum pernah ada sosialisari darikantor kehutanan

/ lingkungan hidup kepada masyarakatnya tentangada larangan tersebut; Bahwa benar menurut Ahli Fabianus Davidson Nomi, S.Hutmenerangkan lokasi tanah garapan tersebut berada di Kawasan HutanCagar Alam atau Suaka Alam Gunung Papandayan' secaraadministrasi pemerintahan masuk pada Desa Tarumajaya KecamatanKertasari Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang berdasarkanhasil perhitungan secara digital dan peta hasil telahaan didapatkannilai luas areal seluas + 1,73 Ha yang diperoleh dari titiktitik koodinatsebagai

, siapa yang dibebani pembuktian, hal apa sajayang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harusdibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang harus diutamakan untukdipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan ;Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat danbuktibukti diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah Yayasan WahanaSinergi Nusantara, suatu badan hukum yang melakukan kegiatan diantaranyabergerak di bidang kehutanan

& lingkungan hidup yang dalam pengajuan gugatana quo diwakili oleh Surya Darma, S.Ag dan Muhammad Taufik, S.H., sebagaiKetua Umum dan Sekretaris Umum, sesuai dengan Anggaran Dasar yangdisebutkan dalam Akta Nomor 10 tanggal 20 Agustus 2014, yang telah disahkandengan Keputusan Menteri Hukum & HAM RI Nomor : AHU05189.50.10.2014tanggal 29 Agustus 2014 tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum YayasanWahana Sinergi Nusantara (Vide bukti P2,P1);Menimbang, bahwa sengketa ini timbul karena adanya Surat KeputusanObjek