Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (Satu) lembar Salinan Kutipan dari daftar perbuatan dan penetapan dari Pemerintah Kerajaan sendiri di Buton No. 94.94/ZB, Bau-bau 23 Mei 1950;- 1 (Satu) rangkap Kutipan dari daftar surat-surat keputusan kepala daerah buton No. 182/BP/ST.- Bau-bau 3 Oktober 1960;- 1 (Satu) lembar surat penghargaan dari Komandan Mobile Brigade kompi 5114 Rayon Madiun tanggal 1 November 1960;- 1 (Satu) lembar Kutipan dari daftar surat-surat keputusan kepala daerah buton No. 6a/

UP/Btn/61.- Bau-bau 7 Januari 1961;- 1 (Satu) rangkap Kutipan dari daftar surat-surat keputusan kepala daerah buton No. 6b/UP/Btn/61.- Bau-bau 7 Januari 1961- 1 (Satu) rangkap Kutipan dari daftar surat-surat keputusan kepala daerah buton No. 21/UP/Btn/62, Bau-bau 2 Maret 1962- 1 (Satu) rangkap Kutipan dari daftar surat-surat keputusan kepala daerah buton No. 27a/UP/Btn/62, Bau-bau 15 Maret 1962;- 1 (Satu) rangkap Kutipan dari buku daftar surat keputusan gubernur kepala daerah Sulawesi Selatan

Makassar, 30 Nopember 1962;- 1 (Satu) rangkap rangkap kutipan dari daftar surat-surat keputusan kepala daerah buton Nomor: 212/UP/Btn/62.

SANUA tertanggal 5 Juni 2023 sampai ada Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Bahwa nama ibu pemohon dalam Surat Keputusan Kepala Daerah DaerahIstimewa Jogjakarta No. 137/Pem D/U.P/Pens.Dj, tertanggal Jogjakarta, 13Nopember 1969, tertulis / tercatat NY. KARTO INANGUN alias TIWEK ;. Bahwa nama ibu pemohon dalam Kutipan dari SuratSurat Keputusan KepalaDaerah Daerah Istimewa Jogjakarta No. 137/Pem D/U.P/Pens.Dj, tertanggalJogjakarta, 13 Nopember 1969, tertulis / tercatat NJ. KARTOINANGUN (TIWEK );.

Foto kopi salinan Surat Keputusan Kepala Daerah Istimewa JogyakartaNo.137/Pem.D./UP/Pens. Di Jogyakarta 13 Nopember 1969 surat permohonanpensiun janda atas nama Kartoinangun alias Tiwek, yang selanjutnya diberitanda P.3;4. Foto kopi Kutipan dari daftar suratsurat Keputusan Kepala Daerah IstimewaJogjakarta No.137/Pem.D./U.P./Pens.Dj tanggal Jogyakarta 13XI1969 anNj. Kartoinangun (Tiwek) janda dari alm sdr. Kartoinangun penerima pensiun,yang selanjutnya diberitanda P.4;5.

Kembang, Kab.Jepara, yang diberi tanda P.2, Hakim menilai benar pemohon adalah WargaNegara Republik Indonesia yang saat ini berdomisili di kabupaten Jeparasehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jepara berwenang untuk mengadilipermohonan ini;Menimbang, bahwa bukti surat pemohon lainnya yang diajukan pemohonberupa Foto kopi salinan Surat Keputusan Kepala Daerah Istimewa JogyakartaNo.137/Pem.D./UP/Pens.

Di Jogyakarta 13 Nopember 1969 surat permohonanpension janda atas nama Kartoinangun alias Tiwek, yang diberi tanda P.3, Fotokopi Kutipan dari daftar suratsurat Keputusan Kepala Daerah Istimewa JogjakartaNo.137/Pem.D./U.P./Pens.D tanggal Jogyakarta 13X1969 an WN.Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 48/Pdt.P/2017/PN.Jpa.Kartoinangun (Tiwek) janda dari alm sdr.

No. 404 PK/Pdt/20032) Penyewaan dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetaokan dengan PeraturanDaerah dan Keputusan Kepala Daerah ;3) Pelaksanaan Penyewaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal inidilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri ;Pasal 34 menyatakan :1) Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah yang digunausahakan dalambentuk kerjasama dengan pihak ketiga diatur dalam Peraturan MenteriDalam Negeri ;2) Barang milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasalini dibuat Daftar Inventaris sendiri

Keputusan Kepala Daerah dimaksud ayat (5) pasal ini baru dapatdilaksanakan setelah mendapat pengesaan dari Menteri DalamNegeri ;Pasal 37 menyatakan :1). Pada permohonan pengesahan keputusan dimaksud pasal 36 ayat(6) peraturan Menteri ini harus dilampirkan :a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah tentang persetujuan penyewaan atau penggunausahan ;b. Keputusan Kepala Daerah tentang Penyewaan atau penggunausahaan ;c. Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Panitia penelitian ;d.

Berita Acara Panitia penelitian ;Pasal 38 Menyatakan:1) Setelah Keputusan Kepala Daerah dimaksud pasal 36 ayat (6)Peraturan Menteri ini mendapat pengesahan, maka Kepala Daerahmenugaskan Kepala Biro Perbekalan/Kepala Bagian Umum bersama Kepala Biro Perekonomian/kepala Bagian untuk mempersiapkan pelaksanaan Penyewaan atau Pengunausahaan ;2) Penentuan pihak ketiga sebagai pengusaha penyewa atau pengguna usahaan ditentukan dengan cara pelelangan umum atauterbatas melalui tender ;Pasal 40 Menyatakan:1

Keputusan Kepala daerah dimaksud ayat (5) pasal ini baru dapatdilaksanakan setelah mendapat pengesaan dari Menteri DalamNegeri ;Pasal 37 menyatakan :1). Pada permohonan pengesahan keputusan dimaksud pasal 36 ayat(6) peraturan Menteri ini harus dilampirkan :a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah tentang persetujuan penyewaan atau penggunausahaan ;b. Keputusan Kepala Daerah tentang Penyewaan atau penggunausahaan ;c. Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Panitia penelitian ;d.

Berita Acara Panitia penelitian ;Pasal 38 Menyatakan :1) Setelah Keputusan Kepala Daerah dimaksud pasal 36 ayat (6)Peraturan Menteri ini mendapat pengesahan, maka Kepala Daerahmenugaskan Kepala Biro Perbekalan/Kepala Bagian Umum bersama Kepala Biro Perekonomian/kepala Bagian untuk mempersiapkan pelaksanaan Penyewaan atau Penggunausahaan ;Hal. 25 dari 29 hal. Put.

Keputusan Kepala Daerah Operasi VI Yogyakarta No. KEP.D/OT.103/VI/05/D.VI-2008 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Terpadu Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta; 4. Keputusan Kepala Daerah Operasi VI Yogyakarta No. KEP.D/OT.103/XII/04/D.VI-2008 tentang Pembentukan Panitia Penguji dan Penerima Terpadu Atas Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta;5. Perintah Lelang (PL) No.

Namun keberadaan orangorang yang namanyatercantum dalam Surat Keputusan Kepala Daerah Sumatera Utara tersebuthanya 1 (satu) orang orang yang diketahui keberadaannya yaitu orang tuasaksi Josep Togar Parulian Sinaga bernama MT. Sinaga yang saat ini tinggaldi Manado dan atas persetujuan orang tua saksi Josep Togar Parulian Sinagayang bernama MT. Sinaga maka saksi Josep Togar Parulian Sinagabermaksud menjual tanah tersebut.

Sinaga menunjukkanlokasi tanah yang akan dijual tersebut kepada Terdakwa sebagaimana dalamSurat Keputusan Kepala Daerah Sumatera Utara sebanyak 12 (dua belas)lembar tersebut, dan kemudian dilakukan pengukuran tanah oleh saksi SoparNainggolan selaku Kepala Dusun VII di mana hasil pengukuran tanah yangakan dijual tersebut seluas + 12 (dua belas) hektar, lalu Terdakwa membuatkesepakatan harga dengan saksi Josep Togar Parulian Sinaga untukpembelian tanah seluas + 12 (dua belas) hektar tersebut.Bahwa

Butarbutar selaku orang yang berhak sebagaimana dalam surat tanah/ alas hak atas tanah berupa Surat Keputusan Kepala Daerah SumateraUtara atas nama MT. Sinaga, H. br. Butarbutar, GK. Butarbutar, SB. br.Sinaga, C. Butarbutar, L. Sinaga, YH. Pane, M. Manurung, PA. Sinaga danGMT.

Namun keberadaan orangorang yangnamanya tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Daerah Sumatera Utaratersebut hanya 1 (satu) orang orang yang diketahui keberadaannya yaituorang tua saksi Josep Togar Parulian Sinaga bernama MT. Sinaga yang saatini tinggal di Manado dan atas persetujuan orang tua saksi Josep TogarHal. 5 dari17 hal. Put. No. 2189 K/Pid/201 1Parulian Sinaga yang bernama MT. Sinaga maka saksi Josep Togar ParulianSinaga bermaksud menjual tanah tersebut.

Butarbutar selaku orang yang berhak sebagaimana dalam surat tanah/ alas hak atas tanah berupa Surat Keputusan Kepala Daerah SumateraUtara atas nama MT. Sinaga, H. br. Butarbutar, GK. Butarbutar, SB. Br.Sinaga, C. Butarbutar, L. Sinaga, YH. Pane, M. Manurung, PA. Sinaga danGMT.

Hak Milik Nomor 1643, Desa Sesetan, Surat Keputusan Kepala Daerah TingkatI Bali tanggal 26 Maret 1985 Nomor 82/HM/DA/Bd/1985, Ganti Rugi/uangwajib Rp15.000,00 Surat Ukur Sementara Nomor 2264/ 1984, Luas 1030 m2atas nama Dr. Ketut Putra Kemara, batas batas ditunjukkan oleh Putu Putrarini(kakak dari Dr. Putra Kemara) dan disaksikan oleh Pekaseh Subak Sesetan. Hallainlain: Tanah Negara. Tanah tersebut dimohonkan sesuatu hak;2).

Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Bali (Tergugat III) tertanggal 26 Maret1985 Nomor 82/HM/DA/BD/1986 sebagaimana tercantum dalam SertifikatHak Milik Nomor 1643/Desa Sesetan, luas 1030 m? atas nama Dr. Ketut PutraKemara;1.2. Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Bali (Tergugat III) tertanggal 6 Mei1986 Nomor 355/HM/DA/Bd/1986 sebagaimana tercantum dalam SertifikatHak Milik Nomor 1261/Desa Pedungan, luas 1.300 m? atas nama I WayanGeledig (almarhum);1.3.

Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Bali (Tergugat III) tertanggal3091986 Nomor 559/HM/DA/Bd/1986 sebagaimana tercantum dalamSertifikat Hak Milik Nomor 1226/Desa Pedungan, luas 1.320 m?

Hak milik Nomor 1643, Desa Sesetan, Surat Keputusan Kepala Daerah TingkatI Bali tanggal 26 Maret 1985 Nomor 82/HM/DA/Bd/1985, Ganti Rugi/uangwajib Rp. 15.000,00 Surat Ukur Sementara Nomor 2264/ 1984, Luas 1030 m?,atas nama Dr. Ketut Putra Kemara. Batasbatas ditunjukkan oleh Putu Putrarini(kakak dari Dr. Putra Kemara) dan disaksikan oleh Pekaseh Subak Sesetan. Hallainlain: Tanah Negara.

Kepala Daerah Tingkat I Bali padaposita 4 mendalilkan bahwa Tergugat IlI/Terbanding I/Termohon Kasasi II(Kepala Daerah Tingkat I) memiliki tanah sesuai bukti pencatatan atau inventarisyang dipergunakan untuk itu adalah tidak benar adanva.

Hak Milik Nomor 1643, Desa Sesetan, Surat Keputusan Kepala Daerah TingkatI Bali tanggal 26 Maret 1985 Nomor 82/HM/DA/Bd/1985, Ganti Rugi/uangwajib Rp15.000,00 Surat Ukur Sementara Nomor 2264/ 1984, Luas 1030 m2atas nama Dr. Ketut Putra Kemara, batas batas ditunjukkan oleh Putu Putrarini(kakak dari Dr. Putra Kemara) dan disaksikan oleh Pekaseh Subak Sesetan. Hallainlain: Tanah Negara. Tanah tersebut dimohonkan sesuatu hak;2).

Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Bali (Tergugat III) tertanggal 26 Maret1985 Nomor 82/HM/DA/BD/1986 sebagaimana tercantum dalam SertifikatHak Milik Nomor 1643/Desa Sesetan, luas 1030 m2 atas nama Dr. Ketut PutraKemara;1.2. Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Bali (Tergugat III) tertanggal 6 Mei1986 Nomor 355/HM/DA/Bd/1986 sebagaimana tercantum dalam SertifikatHak Milik Nomor 1261/Desa Pedungan, luas 1.300 m? atas nama I WayanGeledig (almarhum);1.3.

Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Bali (Tergugat III) tertanggal3091986 Nomor 559/HM/DA/Bd/1986 sebagaimana tercantum dalamSertifikat Hak Milik Nomor 1226/Desa Pedungan, luas 1.320 m?

Hak milik Nomor 1643, Desa Sesetan, Surat Keputusan Kepala Daerah TingkatI Bali tanggal 26 Maret 1985 Nomor 82/HM/DA/Bd/1985, Ganti Rugi/uangwajib Rp. 15.000,00 Surat Ukur Sementara Nomor 2264/ 1984, Luas 1030 m?,atas nama Dr. Ketut Putra Kemara. Batasbatas ditunjukkan oleh Putu Putrarini(kakak dari Dr. Putra Kemara) dan disaksikan oleh Pekaseh Subak Sesetan. Hallainlain: Tanah Negara.

Kepala Daerah Tingkat I Bali padaposita 4 mendalilkan bahwa Tergugat IlI/Terbanding I/Termohon Kasasi II(Kepala Daerah Tingkat I) memiliki tanah sesuai bukti pencatatan atau inventarisyang dipergunakan untuk itu adalah tidak benar adanva.

Kepala Daerah."

Kepala Daerah.(9) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud memintabantuan kepada Pejabat yang wilayah keljanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkanlain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.(10) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib membantu dan memberitahukantindakan yang telah dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.(11) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihakpihak

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :"Pasal 20(1) Dalam hal objek sita berada di luar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkan surat Paksa, Pejabat memintabantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan surat15.16.17.18.Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap objek sita dimaksud, kecuali ditetapkan lain oleh KeputusanMenteri atau Keputusan Kepala Daerah.(2) Dalam hal objek sita letaknya

Ketentuan Pasal 22 diubah, dan ditambah (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyisebagai berikut :"Pasal 22(1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utangpajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain denganKeputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.(2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat Pencabutan sitayang diterbitkan

Menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila di suatu kota terdapatbeberapa wilayah kerja Pejabat, dan telah ada Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah, Pejabat dimaksuddapat langsung memerintahkan Jurusitanya untuk melaksanakan Surat Paksa di luar wilayah kerjanya tanpa harusmeminta bantuan Pejabat setempat.Contoh :Dalam hal telah ada keputusan Menteri, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utaradapat langsung memerintahkan Jurusitanya untuk melaksanakan Surat

Selambatlambatnya satu minggu setelah keputusan pembatalanPeraturan Daerah satu) minggu setelah keputusan pembatalanPeraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, sebagaimanadimaksud pada ayat (2) Peraturan Daerah atau Keputusan KepalaDaerah tersebut dibatalkan pelaksanaannya.4. Daerah yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan PeraturanDaerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agungsetelah mengajukan kepada Pemerintah.13.

Bahwa pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001menyebutkan; Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presidenmenerbitkan Keputusan pembatalan terhadap Peraturan Daerah danatau Keputusan Kepala Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota,Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahPropinsi/Kabupaten/Kota, Keputusan Pimpinan, Dewan PerwakilanRakyat yang bertentangan dengan kepentingan umum atau PeraturanPerundangundangan yang lebih tinggi dan atau Peraturan Perundangundangan lainnya.

Keputusan Kepala Daerah Operasi VI Yogyakarta No. KEP.D/OT.103/VI/05/D.VI-2008 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Terpadu Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta; 4. Keputusan Kepala Daerah Operasi VI Yogyakarta No. KEP.D/OT.103/XII/04/D.VI-2008 tentang Pembentukan Panitia Penguji dan Penerima Terpadu Atas Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta;5. Perintah Lelang (PL) No.

Penyusunan Keputusan Kepala Daerah diatur berdasarkan Pasal 55, 85dan 115 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah sebagai berikut :Pasal 55 disebutkan : (1) Pimpinan perangkat daerah menyusun rancangan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a sesualdengan tugas dan funQSl. 90 nnn(2) Rancangan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat parafkoordinasi pimpinan

Putusan No. 80/G/2019/PTUN.BKL(1) Pembahasan keputusan kepala daerah dilakukan oleh perangkatdaerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian olehperangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dan oleh bagianhukum kabupaten/kola. 290 nn nn nnn nnnnnnnnPasal 115 disebutkan :(1) Rancangan keputusan kepala daerah yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukanpenetapan(2) Penandatanganan = rancangan keputusan kepala = daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

Penyusunan Keputusan Kepala Daerah diatur berdasarkan Pasal55, 85 dan 115 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai berikut :Pasal 55 disebutkan : (4) Pimpinan perangkat daerah menyusun rancangan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a sesualdengan tugas dan fUnQSi. n nnn nn nnn(5) Rancangan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat parafkoordinasi

Pasal 85 disebutkan : (2) Pembahasan keputusan kepala daerah dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian olehperangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dan oleh bagian hukum kabupaten/kota. w wenn nn nana nnn ==Pasal 115 disebutkan :(3) Rancangan keputusan kepala daerah yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukanpenetapan(4) Penandatanganan = rancangan keputusan kepala = daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Pasal 115 disebutkan :(1) Rancangan keputusan kepala daerah yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukanpenetapan(2) Penandatanganan = rancangan keputusan kepala = daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala daerah.Kepala BKPSDM Kabupaten Seluma berdasarkan tugasnya sebagaiPimpinan perangkat daerah yang mempunyai tugas fungsi di bidangkepegawaian daerah menyusun rancangan keputusan kepala daerah dengan alur sebagai berikut :1.

Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Daerah Tk. II Lombok BaratNomor : 1169 tahun 1993, tanggal 12 Oktober 1993, tentangPENYERAHAN PENGGUNAAN TANAH HAK PAKAI YANG DIKUASAIOLEH PEMERINTAH DAERAH TK. Il LOMBOK BARAT TAHAP (PERTAMA) KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADIANGGOTA KPN PATUH PATUT PACU DAERAH TK. II LOMBOK BARAT.. Bahwa Penggugat memperoleh 2 (dua) tanah kapling yaitu tanah kaplingnomor 73 dan tanah kapling nomor 14..

Kepala Daerah Kabupaten TKI!

Kaitannya dengan perkara aquoadalah bahwa Surat Keputusan Kepala Daerah Kabupaten TK II LombokBarat Nomor : 1169, tanggal 12 Oktober 1993 merupakan salah satuperaturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia, olehkarenanya semestinya gugatan Penggugat bukan mengenaiWanprestasi akan tetapi mengenai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad), sehingga berakibat gugatan Penggugat menjadi kabur(obscuur libel);Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwaSurat Gugatan Penggugat

Kepala Daerah Tk.

Kepala Daerah Kabupaten TK II Lombok BaratNomor : 1169, tanggal 12 Oktober 1993, akan tetapi pada posita angka 8,Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi yaitudengan tidak dilaksanakannya penyerahan tanah kaplingan tersebut kepadaPenggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Kabupaten TK IILombok Barat Nomor : 1169, tanggal 12 Oktober 1993 tersebut, kemudian padapetitum angka 2 Penggugat menuntut kepada Majelis Hakim untuk menyatakanhukum Tergugat telah melakukan wanprestasi

Asahan danmempertanyakan mengenai tanah milik Ayah Terdakwa yang akan dijualtersebut namun Terdakwa tidak mengetahui letak tanah milik ayahnya tersebutdan Terdakwa hanya menunjukkan surat tanah / alas hak atas tanah berupaSurat Keputusan Kepala Daerah Sumatera Utara sebanyak 12 (dua belas)lembar yaitu atas nama MT. Sinaga sebanyak 2 (dua) lembar, H. Br. ButarButar sebanyak 2 (dua) lembar, GK. ButarButar sebanyak 1 (satu) lembar,SB. Br. Sinaga sebanyak 1 (satu) lembar, C.

MatsyahMarpaung sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Daerah SumateraUtara sebanyak 12 (dua belas) lembar tersebut, dan kemudian dilakukanpengukuran tanah oleh saksi Sopar Nainggolan selaku Kepala Dusun VIIdimana hasil pengukuran tanah yang akan dijual tersebut seluas 12 (duabelas) hektar, lalu Terdakwa membuat kesepakatan harga dengan saksi H.Matsyah Marpaung untuk penjualan tanah seluas 12 (dua belas) hektartersebut ; Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, sesuai dengan permintaanTerdakwa

Matsyah Marpaungsebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Daerah Sumatera Utara sebanyak12 (dua belas) lembar tersebut, dan kemudian dilakukan pengukuran tanaholeh saksi Sopar Nainggolan selaku Kepala Dusun VII dimanahasilpengukuran tanah yang akan dijual tersebut seluas 12 (dua belas) hektar, laluTerdakwa membuat kesepakatan harga dengan saksi H.

Kepala Daerah berdasarkanketentuan Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yaitu:1)Pimpinan perangkat daerah menyusun rancangan keputusan kepaladaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a sesuai dengantugas dan fungsi;2)Rancangan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat parafkoordinasi pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsiatau

kepala bagian hukum kabupaten/kota;3)Sekretaris daerah mengajukan rancangan keputusan kepala daerahkepada kepala daerah untuk mendapat penetapan.halaman 57 dari 80 halaman Putusan Nomor: 1/G/2019/PTUNPBRMenimbang, bahwa penyusunan Keputusan Kepala Daerah berdasarkanketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,menyatakan: Pembahasan keputusan kepala daerah dilakukan oleh perangkatdaerah pemrakarsa dan dilakukan

pengharmonisasian oleh perangkat daerahyang membidangi hukum provinsi dan oleh bagian hukum kabupaten/kota;Menimbang, bahwa terhadap Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Pasal115 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yaitu:1) Rancangan keputusan kepala daerah yang telah dilakukanpembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukanpenetapan;2) Penandatanganan rancangan keputusan kepala daerah sebagaimanadimaksud pada ayat

(1) dilakukan oleh kepala daerah;3)Penandatanganan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dapat didelegasikan kepada: a) wakil kepala daerah;b) sekretaris daerah; atauC) pimpinan perangkat daerah.

Pasal 173 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah khususnyapada Lampiran Ill, huruf (B) Keputusan Bupati/Walikota, angka romawi (V)Keputusan Kepala Daerah dan doktrin yang dikemukan oleh E.

Dalam Keputusan Kepala Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasalini, ditetapkan juga Sumber pembayaran bunga dan angsuran pinjamanitu serta cara pembayarannya;3.

Keputusan Kepala Daerah tersebut haruslebin dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahyang dituangkan dalam bentuk Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah; Keputusan Kepala Daerah tersebut bagi Daerah Tingkat maupun bagiDaerah Tingkat Il, untuk dapat berlaku memerlukan pengesahan dariMendagri; Ditentukannya Keputusan Kepala Daerah tersebut di bawahpengawasan prepentif langsung oleh Menteri Dalam Negeri adalahterutama karena mengadakan hutang piutang dan menanggungpinjaman itu sangat

penting artinya dan besar pula akibatnya, karenadapat merupakan beban Rakyat, tidak saja untuk satu generasi,bahkan mungkin pula untuk beberapa generasi; Di dalam Keputusan Kepala Daerah itu harus pula ditetapkan sumbersumber untuk memenuhi kewajiban membayar bunga dan angsuranangsurannya, demikian pula cara pembayarannya; Keputusan Kepala Daerah itu dianggap sedemikian pentingnya,sehingga menurut ketentuan dalam Pasal 32 Ayat (8) UndangUndangini, kKeputusan untuk mengadakan hutang piutang dan menanggungpinjaman

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Daerah BanyuartaKecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Nomor 141/16/KEP/2019Tentang Pembehentian Woro Nofiyanti dari Jabatan Perangkat Desasebagai Kepala Wilayah Il Desa Banyuarta Kecamatan AdimulyoKabupaten Kebumen karena Melanggar Larangan Sebagai PerangkatDesa tertanggal 29 Oktober 2019 ; Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaDesa Banyuarta Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Nomor141/16/KEP/2019 Tentang Pemberhentian Woro Nofiyanti

yangdiajukan dalam pemeriksaan banding adalah Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang, Nomor : 14/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 1 Juli 2020 ;Hal6 dari 9 Hal Perkara Nomor 164/B/2020/PTTUN.SBYMenimbang, bahwa amar putusan tersebut, sebagai berikut;MENGADILIDalarti EKSGPSI ne nnn nnn nnn nnnnninmemmnnnmnrmnmimmmmmninMenyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ; Dalam Pokok Perkata : 0 22n son cnn nnn son nen non con nee ences ne nn nen nn1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ; Menyatakan batal Surat Keputusan

Kepala Daerah BanyuartaKecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Nomor 141/16/KEP/2019Tentang Pembehentian Woro Nofiyanti dari Jabatan Perangkat Desasebagai Kepala Wilayah Il Desa Banyuarta Kecamatan AdimulyoKabupaten Kebumen karena Melanggar Larangan Sebagai PerangkatDesa tertanggal 29 Oktober 2019 ; Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaDesa Banyuarta Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Nomor141/16/KEP/2019 Tentang Pemberhentian Woro Nofiyanti Dari JabatanPerangkat Desa sebagai

Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat Sumatera Utara No.592. 1162/DS/V1985 tanggal 19 Januari 1985 yang bertalian dengan Surat KeteranganNo.592.4/287 tanggal 14 April 19 92 yang dikeluarkan Kepala Desa MarindalHal. 11 dari 33 hal. Put.

Surat keputusan Kepala Daerah Tingkat Sumatera Utara No.592. 1162/DS/V1985 tanggal 19 Januari 1985 yang bertalian dengan SuratKeterangan No. 592.4/287 tanggal 14 April 1992 yang dikeluarkanKepala Desa Marindal , Kecamatan Patumbak dan Akta Pengikatanuntuk Jual Beli No.289 tanggal 30 Januari 1995 yang diperbuat dihadapan Reny Helena Hutagalung, SH. Notaris di Medan, terdaftar atasnama Muhammad Yamin Sihombing.3.

Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat Sumatera Utara No. 592.1162/DS/V1985 tanggai 19 Januari 1985 dan bertalian dengan Surat KeteranganNo. 592.4/287 tanggai 14 April 1992 yang dikeluarkan Kepala Desa Marindal Kecamatan Patumbak dan Akte Pengikatan untuk Jual Beli No. 289tanggal 30 Januari 1995 yang diperbuat di hadapan Reny HelenaHutagalung, SH. Notaris di Medan, terdaftar atas nama Muhammad YaminSihombing.3.

Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat Sumatera Utara No. 592.1162/DS//1985 tanggal 19 Januari 1985 dan bertalian dengan SuratKeterangan No. 592.4/287 tanggal 14 April 1992 yang dikeluarkanKepala Desa Marindal , Kecamatan Patumbak dan Akte Pengikatanuntuk Jual Beli No. 289 tanggal 30 Januari 1995 yang diperbuat dihadapan Reny Helena Hutagalung, SH. Notaris di Medan, terdaftar atasnama Muhammad Yamin Sihombing.3.

Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat Sumatera UtaraNo. 592.1162/DS/V1985 tanggal 19 Januari 1985 danbertalian dngan Surat Keterangan No. 592.4/287 tanggal 14April 1992 yang dikeluarkan Kepala Desa Marindal ,Kecamatan Patumbak dan Akte Pengikatan untuk Jual BeliNo. 289 tanggal 30 Januari 1995 yang diperbuat di hadapanReny Helena Hutagalung, SH. Notaris di Medan, terdaftaratas nama Muhammad Yamin Sihombing.3.

Dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap dan / atau berdasarkan ketentuanperundangundangan, yang jika status kepemilikannyadipertahankan tidak layak secara ekonomis; Pasal 59 disebutkan bahwa, pemindah tanganan barang milik daerahberupa tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 58ayat (2) ditetapbkan dengan Keputusan Kepala Daerah; Pasal 70 ayat (1) disebutkan bahwa, pemindah tanganan barang milikdaerah berupa tanah dan atau bangunan melalui

Kepala Daerah setelan mendapat persetujuanEPP 8 5 manana crc ce eneLampiran Butir XII.

Kepala Daerah setelan mendapat persetujuanHalaman 17 dari 37 halamanPutusan Nomor : 20/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU.

Kepala Daerah setelan mendapat persetujuanLampiran Butir XII.

OBJEK SENGKETABahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan olehPENGGUGAT adalah diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah Yang MewakiliPemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan(KPM) Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor :1 Tahun 2021 tertanggal 14 Juni 2021. Tentang Pengangkatan DireksiPerusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, tanggal 14 juni2021.Il.

Bahwa Keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili PemerintahDaerah Dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (KPM)Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor 1Tahun 2021 Tentang pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air MinumDelta Tirta Kabupaten Sidoarjo telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal14 Juni 2021;2.

Bahwa atas terpilihnnya calon anggota Direksi PDAM Delta TirtaKabupaten Sidoarjo, pada tanggal 14 Juni 2021 Bupati Sidoarjomenerbitkan, Keputusan Kepala Daerah yang mewakili PemerintahanDaerah. Dalam kepemilikan kekayaan yang dipisahkan (KPM) PDAM DeltaTirta Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 tahun 2021.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Daerah yangMewakili Pemerintahan Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerahyang dipisahkan(KPM) Perusahaan Daerah Air Minum Delta TirtaKabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 14 Juni 2021. TentangPengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta TirtaKabupaten Sidoarjo;3.

Nomor 135/SNCLF/UA/VII/2021, tanggal 01 Juli2021, Perihal Surat Keberatan Administratif (administratiefbezwaar) atas Keputusan Kepala Daerah Kabupaten SidoarjoNomor 1 Tahun 2021 tanggal 14 Juni 2021 TentangHalaman 34 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBYPengangkatan Direksi PDAM DELTA TIRTA SIDOARJO(Fotokopi sesuai dengan Asli);3. BuktiP3 : Surat Ir. Supriyono, S.H., M.H.