Koreksi pembayaran ke Cegelec Management Rp.10.257.475.758,003. Koreksi pembayaran ke Cegelec Holding Rp. 2.331.481.972,004. Koreksi negatif objek PPh 26 (Rp. 9.051.166.382,00)1.

Koreksi Pembayaran ke Cegelec Management sebesar Rp10.257.475.758,00bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPh Pasal 26 atas Pembayaran ke CegelecManagement sebesar Rp10.257.475.758,00 dikarenakan koreksi tersebut merupakanpembayaran atas transaksi kepada perusahaan afiliasi di luar negeri yaitu kepada CegelecManagement yang merupakan sebagai dividen terselubung sehingga terutang obyek PPhPasal 26 yang terdiri dari transaksi:1. Coporate management fee sebesar Rp. 4.223.593.191,002.

Koreksi Pembayaran ke Cegelec Holding berupa Logo Fees sebeRp2.331.481.972,00bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPh Pasal 26 atas Pembayaran ke CegelecHolding berupa Logo Fees sebesar Rp2.331.481.972,00 dikarenakan koreksi tersebutmerupakan pembayaran atas transaksi kepada perusahaan afiliasi di luar negeri yaitu kep:Cegelec Holding yang merupakan sebagai dividen terselubung sehingga terutang obyek FPasal 26;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atpembayaran

Koreksi pembayaran ke Cegelec Management Rp.10.257.475.758,003. Koreksi pembayaran ke Cegelec Holding Rp. 2.331.481.972,004.

Koreksi pembayaran royalty untuk produkcocked varnish for printing ink terutama sehubungan dengan tiga jenisproduk yaitu Beckosol 12 x 0020 P, 12 X 00921P.A dan 12 X 1153PA.Termohon PK dan Majelis kurang tepat dalam menuliskan nama duajenis produk cocked varnish dalam Putusan Pengadilan.

12x0020P) sebagaimana disebutkan diatas yang untukketerangan lebih spesifik diketahui juga sebagai Beckosol/BeckosolVarnish.Kami tidak melihat dasar Termohon PK dan Majelis bahwa ketiga produkyang disengketakan merupakan produk yang berbeda, sehingga kamiberpendapat bahwa Putusan Pengadilan tidak mempertimbangkankebenaran yang materiil.Berdasarkan penjelasan diatas, maka sesuai dengan perjanjian,Pemohon PK wajib untuk membayar royalty sehubungan denganproduksi ketiga jenis produk tersebut diatas.e Koreksi

pembayaran royalty untuk produk VWR105 (Coating Resin)sebesar Rp. 14.432.904Pemohon PK tidak setuju dengan koreksi Termohon PK yangdipertahankan oleh Majelis.

Pemohon PK berpendapat bahwa produkVWR105 yang mempunyai kode barang FCBS016, merupakan namaproduk untuk Burnock D10565BA yang termasuk dalam kelompokbarang Varnish dimana Varnish terdaftar dalam daftar produk (lampiran11) di perjanjian (lampiran 5 exhibit 1 hal 1) yang bersangkutan sebagaisalah satu produk yang royaltinya harus dibayarkan.e Koreksi pembayaran royalty untuk produk Unsatulated Polyester resinsseharusnya hanya sebesar Rp. 179.734.833 dari total koreksi Rp.203.371.328.Pemohon PK tidak

Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa danmengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauankembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa putusan pengadilan pajak sudah benar dan sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa koreksi

pembayaran atas penggunaan BKP berupa bahanpeledak dari PT Baker Atlas sebesar Rp150.746.400,00 yang dilakukanoleh Terbanding adalah tidak tepat dan tidak dapat dipertahankan,karena transaksi Primer CLCP NON Breach adalah transaksi BarangKena Pajak yang tidak dipotong PPh Pasal 23 yang didasarkan padainvoice Baker Atlas Indonesia Nomor 901063932 tanggal 6 September2011 untuk PO J101071AC;Bahwa koreksi atas pembayaran deposit dengan Debit Note Nomor005/1108/PBM dan 014/1108/PBM tanggal 24 Agustus

laporan keuangan yang sudah diaudit halaman 15 terdapatkewajiban Pemohon Banding kepada Cashew Company Limited Jepang(Perusahaan Afiliasi yang memiliki 40% saham Pemohon Banding) sebesarUS$ 57.400 dan US$ 13.116, tetapi Pemohon Banding tidak dapatmemberikan kontrak/perjanjian atas pembayaran biaya tersebut.bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan Surat Keterangan Domisiliuntuk Cashew Company Limited Jepang.bahwa pada koreksi PPh Badan, Pemohon Banding setuju koreksi biayamanagement fee menjadi koreksi

pembayaran deviden di dalam persidangantanggal 11 Oktober 2011 (sidang ke2).bahwa Terbanding berpendapat atas pembayaran deviden kepada CashewCompany Limited Jepang sebesar US$ 57.400 atau Rp521.442.600,00terutang PPh Pasal 26 sebesar 20%.bahwa sehingga PPh Pasal 26 yang terutang menurut Terbanding adalah:PPh Pasal 26 (Rp521.442.600,00 x20%) Rp104.288.520,00Kredit Pajak Rp52.408.440.00PPh Pasal 26 Kurang Bayar Rp 51.880.080,00Sanksi Administrasi Rp 24.902.438.00PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar

Koreksi pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00;Bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa dalamkoreksiPemeriksa terdapat pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yangkurang dari Rp1.000.000,00 atau dengan Dasar Pengenaan Pajakpaling banyak Rp10.000.000,00 adalah sebesar Rp1.226.507.994,00(dengan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesarRp12.265.079.940,00).

Koreksi Pembayaran Yang Jumlahnya Paling BanyakRp10.000.000,00 sebesar Rp12.265.079.936,00;2. Koreksi Yang Menurut Pemohon Banding Sebenarnya SudahDibayarkan di Tahun 2006 sebesar Rp6.659.581.176,00;3. Koreksi Atas Impor sebesar Rp3.813.558.424,00;4. Koreksi Yang Menurut Wajid Pajak Non Objek sebesarRp16.251.561.941 ,00;B. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Head OfficeOverhead dan Technical Support Kontraktor Production Sharingsebesar Rp22.286.965.800,00;Il.

Koreksi Pembayaran Yang Jumlahnya Paling BanyakRp10.000.000,00 sebesar Rp12.265.079.936,00;1.

Bahwa berdasarkan data, fakta serta ketentuan yang berlaku,atas Koreksi Pembayaran Yang Jumlahnya Paling BanyakRp10.000.000,00 sebesar Rp12.265.079.936,00 yang tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak,Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berpendapat sebagai berikut:1) Bahwa Peraturan Menteri Keuangan nomor11/PMK.03/2005 tanggai 31 Januari 2005 tentangPenunjukan Kontraktor Perjanjian KerjasamaPengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas BumiUntuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan

Koreksi Pembayaran Yang Jumlahnya Paling BanyakRp10.000.000,00 sebesar Rp12.265.079.936,00;2. Koreksi Yang Menurut Pemohon Banding Sebenarnya SudahDibayarkan di Tahun 2006 sebesar Rp6.659.581.176,00;3. Koreksi Atas Impor sebesar Rp3.813.558.424,00;4. Koreksi Yang Menurut Wajib Pajak Non Objek = sebesarRp16.251.561.941 ,00;B.

Koreksi Pembayaran Hutang Aktiva Leasing PT Vinly MonomerChemical melalui rekening Termohon Peninjauan Kembali sebesarRp218.371.102;3. Koreksi Pinjaman Pribadi dari Bapak Sofian Rp30.787.960.687,00cfm Surat Perjanjian tanggal 18 Januari 2011 untuk PT VinlyMonomer Chemical;4. Koreksi Pemberian Fasilitas Kredit atas Pembelian Mobil SenilaiRp1.000.000.000;5. Koreksi Pemindahbukuan rekening CIMB Niaga ke Bank Mandirisenilai Rp834.834.000;6.

Putusan Nomor 3264/B/PK/Pjk/2018Bahwa seharusnya tidak ada koreksi pembayaran bunga GFBVBelanda sehingga koreksi Pemeriksa dan Peniliti Keberatan atas objek PPhPasal 26 sebesar Rp. 14.444.361.673,00 seharusnya dibatalkan ataumenjadi nihil dengan perincian sebagai berikut: Uraian Menurut Pemohon Banding (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 206.802.435,00PPh Pasal 26 Terutang 25.853.799,00PPh Pasal 26 yang telah dibayar 25.853.799,00PPh Pasal 26 yang Kurang dibayar 0,00Sanksi Administrasi 0,00PPh Pasal 26 Kurang

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) dalamsengketa atas Reklasifikasi Jasa Maklon sebesar Rp.25.352.660.670,00dan koreksi pembayaran uang muka (advance payment) sebesarRp.2.996.247.493,00 (total koreksi terkait jasa maklon sebesarRp.28.348.908.163,00) dimana koreksi kedua transaksi tersebutmerupakan penyerahan jasa maklon di daerah pabean yang harus dipungutPPN dengan tarif umum tersebut mengemukakan alasanalasan yangmendasari permohonan bandingnya sesuai dengan Surat Banding

TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Pengusaha DiKawasan Berikat (PDKB), karena itu penyerahan Jasa Maklon tersebuttetap terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c UndangUndang PPN dan PPnBM.Bahwa berdasarkan faktafakta hukum (fundamentum petendi) tersebut diatas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyatanyatabahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara a quosepanjang menyangkut sengketa koreksi reklas ekspor sebesarRp.25.352.660.670,00 dan koreksi

pembayaran uang muka (advancepayment) sebesar Rp.2.996.247.493,00 (total koreksi terkait jasa maklonsebesar Rp.28.348.908.163,00) tidak berdasarkan pada ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasilpenilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan MajelisHakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajaknyatanyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku (contra legem), khususnya dalambidang

Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan PajakNomor: Put.40997/PP/M.II/16/2012 tanggal 25 Oktober 2012 sepanjangmenyangkut sengketa koreksi reklas ekspor sebesar Rp.25.352.660.670,00dan koreksi pembayaran uang muka (advance payment) sebesarHalaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor 688/B/PK/PJK/2014Rp.2.996.247.493,00 (total koreksi terkait jasa maklon sebesarRp.28.348.908.163,00) harus dibatalkan.B.

Bahwa alasanalasan koreksi dalam butir A atas reklas ekspor sebesarRp.25.352.660.670,00 berikut koreksi pembayaran uang muka (advancepayment) sebesar Rp.2.996.247.493,00 yang terkait penyerahan jasa maklon didaerah pabean yang harus dipungut PPN dengan tarif umum dan koreksidalam butir B atas DPP yang harus dipungut sendiri sebesarRp.1.845.157.898,00 berasal dari omzet arus piutang Pajak PenghasilanBadan serta butir C atas Pajak Masukan yang terkait dengan perhitungankembali yang dilakukan oleh Majelis

, PNBP Rp 100.000,00, PPN Impor sebesar Rp65.631.983,00 (terposting dengan NPWP 01.789.831.3038.000) dan PPh Pasal 22Impor sebesar Rp.16.407.994,00 (terposting dengan NPWP 01.789.831.3038.000);bahwa untuk PPN Impor dan PPh Pasal 22 Impor seharusnya atas beban NPWPNomor 02.047.179.3631.000 (PT XXX) namun terposting dengan NPWP01.789.831.3038.000 (PT Catur Mitra Sejati Sentosa);bahwa pada tanggal 21 Maret 2012 PT Bank CIMB Niaga Tbk melalui Surat Nomor216.001/TDR/210312, menjawab surat permohonan koreksi

pembayaran pajakimpor (SSPCP) PT Mitra Bali Indah, Nomor 016/TAX/CMSS/II/12 tanggal 27 Februari2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PPh Pasal 22 Impor Rp16.407.994,00 terposting dengan atas nama PT.Catur Mitra Sejati Sentosa, NPWP01.789.831.3038.000, seharusnya atas nama PT XXX, selaku pemilik barang;bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat, Pemohon Bandingsudah benar dalam mengisi SSPCP, pada kolom A diisi dengan NPWP Importir (PTCatur Mitra Sejati Sentosa qq PT XXX) dan

Koreksi pembayaran PT. Jembayan Muarabara kepada PT.Maceral Energitama yang dianggap menjadi PenghasilanPemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp35.279.051.833,00;1.2. Koreksi karena adanya kenaikan harga batubara sebesarRp12.652.356.275,00;2.

Tahun Pajak:2009 Pokok Sengketa:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Pajak Masukan dapat diperhitungkan sebesar Rp. 211.058.899,00; Menurut Terbanding:bahwa koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 211.058.899,00 terkait dengkoreksi atas biaya usaha lainya sebesar USD 553,250.00 dengan rincian sebagai berikut: Management Fee Interco USD 200,000.00 License Fee Interco USD 353,250.00Total USD 553.250.00 bahwa keberatan Pemohon Banding atas koreksi

pembayaran biaya License Fee dan biaya royaltdengan alasan bahwa biaya tersebut tidak dapat diyakini sebagai biaya dalam rangka untuk memelihara dan mendapatkan penghasilan Pemohon Banding, dengan demikian biaya tersebut ticdiyakini mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding; Menurut Pemohon Banding:Bahwa Pemohon Banding telah melakukan kewajiban Pemohon Banding untuk melakukan pembaPPN JLN atas pemanfaatan barang kena pajak maupun jasa kena pajak dari luar daerah pabeansebagaimana

PemohonBanding telah memotong PPh Pasal 26 terhadap pembayaran kepadaMarubeni Chemicals (Shanghai) Co.Ltd, sebesar Rp 9.596.166,80 dengantariff 20 % sesuai dengan Nomor Bukti Potong 041 /PPh/MI/I/09 tanggal12 Januari 2009 yang telah dilampirkan dalam SPT PPh Pasal 26 MasaPajak Februari 2009 dan telah disetor sesuai dengan bukti SSP tanggal10 Februari 2009;Bahwa saat pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding masihdalam tahun buku (April Maret 2009 ), sehingga Majelis memutuskanbahwa koreksi Koreksi

Pembayaran Komisi ke Marubeni Chemicals(Shanghai) Co.Ltd, sebesar Rp 9.596.166,80 tidak dapat dipertahankan;.

/B/PK/PJK/2017Bahwa dalam sidang yang diselenggarakan, Pemohon Banding dapatmembuktikan bahwa pada saat pembayaran PPh Pasal 26 tersebut,Marubeni Textile Asia Pacific Limited telah berubah namanya menjadiMarubeni Hongkong and South China Limited sesuai dengan Noticetanggal 1 April 2009;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwaPemohon Banding telah memungut PPh Pasal 26 dan telah menyetorkansesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga Majelismemutuskan bahwa koreksi

Pembayaran ke Marubeni Hongkong andSouth China Limited sebesar Rp 82.834.719,56 tidak dapatdipertahankan;C.

Pembayaran ke Mohamed Mostofa Mohamedsebesar Rp 4.973.449, 44 tidak dapat dipertahankan;Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim PengadilanPajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.47628/PP/M.VI/13/2013 tanggal 03 Oktober 2013tersebut di atas,maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan inimenyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telahmemeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dankeliru atau setidaktidaknya telah membuat

sampai dengan Maret 2005berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor:Lap573/WPJ.07/BD.0502/2008 tanggal 25 April 2008 yang terbitberdasarkan LPP Nomor: Lap670/WPJ.07/KP.0305/2007 tanggal28 Juni 2007;Bahwa dalam LPP Nomor: Lap670/WPJ.07/KP.0305/2007 tanggal28 Juni 2007 perihal Obyek PPh Pasal 26 menyatakan : Rincian ObyekPPh Pasal 26 menurut Pemeriksa adalah : Dividen sebesarRp34.686.022.660,00 dengan tarif sebesar 15%;Dengan penjelasan koreksi

:Pembayaran Jasa Technical Assistance Fee, melihat pada isi peijanjiandan cara pembayaran yang tidak lazim yaitu dengan cara menagih pakaitarif 5% dari Omzet, maka sesuai Pasal 9 P3B RlJepang perlu dilihatkelazimannya, maka Pemeriksa berkesimpulan hal ini tidak lazim, dansesuai pasal 10 Ayat 3, cara pembayaran seperti ini merupakanpembagian keuntungan/Dividen.

(semula Terbanding) dapat menerima sebagian pendapat TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) dalam uji bukti,sehingga koreksi Peredaran Usaha yang masih dipertahankan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di dalam uji buktiadalah sebesar Rp440.941.000,00 dengan perincian sebagai berikut: Peredaran Usaha cfm Pemohon Banding 7,957,787,5921 Koreksi pembayaran piutang karyaw an 138,5342 Reimbursement penggunaan Master Box 26,437,9453 Reimbursement Brass Hanger 2,054,4004 Reimbursement

Atas koreksi pembayaran piutang karyawan sebesarRp138.534,00" Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) tidak setuju atas pendapat Majelis Hakimyang tidak mempertahankan koreksi Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) dengan alasan bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) dapat menjelaskan dengan bukti pendukung,yaitu bahwa transaksi pembayaran piutang angsuranpembelian mebel kepada KJUB Alis Tera Jaya yanguangnya/pembayarannya dibayarkan ke kas TermohonPeninjauan

Dengan demikian koreksi pembayaran gaji DirekturUtama yang melebihi kewajaran adalah sebagai berikut: Gaji, tunjangan, bonus Bapak Johan Lensa yang dibebankanRp66.399.870.900,00 Gaji, tunjangan, bonus Bapak Johan Lensa yang wajarberdasarkan rasio Laba Operasi BUMA tahun 2008Rp1.193.849.312.961,00 Rasio gaji dll terhadap Laba Operasi 2.20% Gaji dil yang wajar Rp26.264.684.885.00 Koreksi pembayaran gaji dll yang melebihi kewajaran kepadapemegang saham Rp40. 135. 186.015,00bahwa dengan demikian Majelis

Bahwa dengan demikian koreksi pembayaran gaji Direktur Utamayang melebihi kewajaran adalah sebagai berikut: Gaji, tunjangan, bonusJohan Lensa 66.399.870.900yang dibebankan Gaji, tunjangan, bonusJohan Lensayang wajar berdasarkan rasio: Laba Operasi Pemohon 1.193.849.312.961Banding Tahun 2008 Rasio gaji dll terhadap Laba 1.08%Operasi Gaji dll yang wajar 12.893.572.580 Koreksi pembayaran gaji dll yang 53.506.298.320melebihi kewajaran kepada pemegangsaham 7.

Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaTerbanding) berpendapat dari jumlah koreksi pembayaran gaji yangmelebihi kKewajaran dengan menggunakan rasio laba operasi sebesarRp57.866.458.553,00 seharusnya sebesar Rp53.506.298.320,00tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim, oleh karena terdapatkekeliruan dalam perhitungan maka atas sengketa ini diajukanPeninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;F. Koreksi Penyesuaian Fiskal lainnya Halaman 49 dari 85 halaman.

badan usaha yangsama;bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding juga tidak konsisten karena atas satutransaksi dikenakan pajak dua kali, sementara Terbanding tidak dapat membuktikanpembebanan dua kali atas satu transaksi tersebut di pembukuan dan di SPT PPh BadanPemohon;bahwa dalam perhitungan PPN JLN menurut Pemohon Banding dan Terbanding terdapatselisih kurs karena perbedaan nilai kurs KMK yang dipakai oleh Pemohon Banding danMenurutTerbandingTerbanding;bahwa Pemohon Banding mengemukakan atas koreksi

pembayaran kepada MinarcoMineconsult sebesar Rp.539.561.759,00, Pemohon Banding mengemukakan bahwaMineconsult Pty., Ltd. dan Minarco Mineconsult Pty., Ltd. adalah satu badan hukum usahayang sama dan pada saat uji bukti Pemohon Banding telah menunjukkan dokumen dokumen terkait perubahan nama dari Mineconsult Pty., Ltd. menjadi Minarco MineconsultPty., Ltd. kepada pihak Terbanding;bahwa menurut Majelis, berdasarkan penelitian General Ledger dan Journal Entrymenunjukkan bahwa jumlah dalam dollar yang

Banding;Bahwa Materi Pokok Permohonan Banding Pemohon Banding adalahsebagai berikut: Ditambah/Uraian Semula (Rp) Dikuran gi (Rp) Menjadi (Rp)Penghasilan Neto 17.286.318.494 0 17.286.318.494Kompensasi Kerugian 17.286.318.494) 0 17.286.318.494Penghasilan Kena Pajak 0 0 0PPh Terutang 0 Q 0Kredit Pajak 105.045.479 0 105.045.479PPh Kurang (Lebih) Bayar (105.045.479) Q (105.045.479)Sanksi Administrasi 0 0 0Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar (105.045.479) 0 (105.045.479) Bahwa yang diajukan banding adalah koreksi

pembayaran biaya royaltysebesar Rp16.229.727.000,00;Bahwa dasar penolakan keberatan Terbanding sesuai Surat PemberitahuanHasil Penelitian Keberatan Nomor S3350/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 11September 2009;Bahwa Kutipan Daftar Hasil Penelitian Keberatan adalah sebagai berikut:Halaman 2 dari 34 halaman.

karena transaksi yang terjadi antara TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PTIndofood Sukses makmur Tbk dan Nestle SA memenuhipersyaratan untuk dapat dikategorikan sebagai transaksikepada pihakpihak yang mempunyai hubungan istimewa)sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (4) UndangUndangPPh, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3)UndangUndang PPh Direktur Jenderal Pajak berwenanguntuk menentukan kembali besarnya pengurangan sesuaidengan kewajaran;Bahwa dapat disimpulkan atas koreksi

pembayaran royalty sebesarRp16.299.727.000,00 tersebut sebenarnya merupakan pembayarandeviden terselubung oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) kepada para pemegang sahamnya, karenapembayaran royalty tersebut dipengaruhi oleh hubungan istimewasehingga menjadi tidak wajar;Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyatanyatabahwa koreksi biaya royalty Rp16.299.727.000,00 yang dilakukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) telahbenar dan tepat, dan telah

No.116/B/PK/PJK/2006Bahwa berdasarkan data yang ada diketahui bahwakoreksi atas DPP PPN atas Penghasilan Dari Luar Usahadilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali karenaterdapat pembayaran atas jasa manajemen sebesar Rp.3.175.154.597,00, yang belum dilaporkan dalam SPTMasa PPN Tahun Pajak 2002 ;Bahwa nilai koreksi pembayaran atas jasa manajementersebut timbul dari adanya pengalihan piutang dariPemegang Saham Termohon Peninjauan Kembali, yaituSdr.

.: bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP017/WPJ.19/KP.01/2011 tanggal 16 Februari 2011 dan Kertas Kerja Pemeriksaan danberdasarkan perkembangan sengketa banding pada saat persidangan diketahuibahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPh Pasal 21 sebagai Pengurang ObyekPPh Pasal 21 berupa koreksi Pembayaran luran JHT/Jamsostek sebesarRp3.164.513.800,00, dikarenakan tidak terdapat bukti baik berupa bukti transfer/setoran bank maupun Debit Memo atas pembayaran JHT Februari, Maret, April