Ditemukan 209 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-10-2016 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 28-10-2016
Putusan PN MATARAM Nomor 37/Pid.C/2016/PN Mtr
Tanggal 20 Oktober 2016 — - Pidana - AHYA ULUMUDDIN, S.Pd
11962
Register : 15-11-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN KABANJAHE Nomor 4/Pid.C/2017/PN-Kbj
Tanggal 15 Nopember 2017 — -jakup Ginting
463219
  • Menyatakan Terdakwa JAKUP GINTING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 1 ayat (1) dan (3) dan (3) PP No. 51 tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya; 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ; 3.
    kejadian perkara beserta suratsurat lainnya;Mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa;Memperhatikan barang bukti ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan, bahwaperbuatannya menempati rumah itu karena dipesan ibunya untuk tinggal danmenempati rumah itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganTerdakwa serta barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah nyataterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya yakni Larangan
    pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya sebagimana dalam dakwaan Penyidik yaitu melanggar Pasal (1) ayat (2)dan (3) PP No. 51 tahun 1960;Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan halhal yang dapatmenghapus sifat melawan hukum maupun kesalahan pada diri Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka selanjutnyaHakim akan mempertimbangkan pidana mana yang paling tepat akan diterapkanpada diri Terdakwa;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan
    memberikan koreksi pada diri Terdakwa agar dikemudian hari tidakmelakukan tindak pidana yang dapat merugikan masyarakat maupun dirinya sendiri;Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan akan terkaitdengan upayaupaya hukum yang sesuai dengan undangundang telah dibatasipenggunaannya maka terhadap pidana yang dijatuhnkan oleh Hakim tidak dapatdiajukan banding maupun kasasi sebagaimana ketentuan yang berlaku;Mengingat ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (3) dan (3) PP No. 51 tahun 1960tentang Larangan
    pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya danketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;20MENGADILI1.
    Menyatakan Terdakwa JAKUP GINTING telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melanggar Pasal 1 ayat (1) dan (3) dan (3) PP No. 51 tahun1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu. dengan pidana denda sejumlahRp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;3.
Register : 24-07-2020 — Putus : 24-07-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PN PINRANG Nomor 13/Pid.C/2020/PN Pin
Tanggal 24 Juli 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
1.IPTU SUKRI , S.Pdi
2.BRIPDA MADINA
Terdakwa:
LASAGE bin LABENTA
12453
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa Lasage bin Labeta tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 6 ayat (1) huruf a,b, dan c Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-UndangNomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin YangBerhak Atau Kuasanya ;
    2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penyidik ;
    3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan kedudukan dan harkatserta martabatnya;
Register : 07-08-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 23-08-2019
Putusan PN STABAT Nomor 2/Pid.C/2019/PN Stb
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ANWAR HIDAYAT
Terdakwa:
ELI SINUAYA NASUTION
198163
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa Eli Sunarya Nasution tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 51 Prp Tahun 1960 Tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya ;
    2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penyidik ;
    3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
    4. Membebankan biaya perkara pada
    Terdakwa diputus bebas dalam perkara ini, makamenurut pasal 97 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 dan pasal 14 ayat (1) PeraturanPemerintah No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, maka kepada Terdakwadiberikan rehabilitasi memulinkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, danharkat serta martabatnya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah, makaTerdakwaharus dibebaskan membayar biaya perkara ini;Memperhatikan, dan mengingat pasal pasal 6 UU RI No. 51 PrpTahun 1960,tentang larangan
    pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta ketentuan lain yang berkenandengan perkara ini ;MENGADILI1.
    Menyatakan Terdakwa Eli Sunarya Nasution tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 6 ayat (1) huruf aUU RI No. 51 Prp Tahun 1960 Tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yangberhak atau kuasanya ;2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penyidik ;3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan kedudukan dan harkatserta martabatnya;4.
Register : 03-06-2022 — Putus : 03-06-2022 — Upload : 06-06-2022
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 26/Pid.C/2022/PN Psp
Tanggal 3 Juni 2022 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Untung Pane
Terdakwa:
1.Nafia Dinda Ritonga alias Hanpi Ritonga
2.Mura Ritonga
11432
  • MURA RITONGA tersebut diatas tidak terbukti serca sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 2 dan Pasal 6 UU No.51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya;
  • Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
  • Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
  • Membebankan biaya perkara kepada Negara
Register : 21-01-2020 — Putus : 29-01-2020 — Upload : 05-03-2020
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 1/Pid.C/2020/PN Arm
Tanggal 29 Januari 2020 — - Penyidik Selaku Kuasa Penuntut Umum : ADRI WONGSO - Para Terdakwa : TENGKU MUSLIM BLONGKOD, Dkk
9785
  • IPRA ANGGALEDA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b jo pasal 2 PP pengganti UU no 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak ;2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.
Register : 09-10-2020 — Putus : 09-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 11/Pid.C/2020/PN Psp
Tanggal 9 Oktober 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Freddy Loiw Osmi Lubis
Terdakwa:
1.Monang Manurung
2.Suara Repolusi Manurung
3.Darius Manurung
4.Hestotales Manurung
5.Alan Angga Kembar
6.Tia Halomoan Manurung
7.Bokir Candra
8740
  • BOKIR CANDRA yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana kurungan masing-masing selama 15 (lima belas) hari dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan Putusan Hakim yang
Register : 31-01-2020 — Putus : 31-01-2020 — Upload : 10-02-2020
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 4/Pid.C/2020/PN Psp
Tanggal 31 Januari 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Wendi Pramono
Terdakwa:
1.Darman Siregar
2.Aswan Harahap
1110
  • Aswan Harahap tersebut diatas tidak terbukti serca sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 2 dan Pasal 6 UU No.51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya;
    2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
    3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
    4.
Register : 13-12-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 07-01-2020
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 16/Pid.C/2019/PN Psp
Tanggal 13 Desember 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Agus Amanda Putra
Terdakwa:
1.Jerman Harahap
2.Rosmawati Simanjuntak
17380
  • ROSMAWATI SIMANJUNTAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;;
    2. Menghukum Terdakwa - Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan Putusan Hakim yang menghukum terdakwa karena melakukan tindak Pidana lain
Register : 29-11-2019 — Putus : 29-11-2019 — Upload : 07-01-2020
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 15/Pid.C/2019/PN Psp
Tanggal 29 Nopember 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
DAVID T.M. SEMBIRING, SH
Terdakwa:
Baginda Mangaraja Endar alias Sahlin Harahap
12429
  • M E N G A D I L I
    1. Menyatakan Terdakwa Baginda Mangaraja Endar alias Sahlin Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;;
    2. Menghukum pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah

Register : 12-03-2020 — Putus : 13-03-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 6/Pid.C/2020/PN Arm
Tanggal 13 Maret 2020 — Pidana - Penyidik selaku kuasa PU : Jeter Petersula - Terdakwa : Johny Wewengkang, Dkk
800
  • ROY JEMMY ALRI MONGKARENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b jo pasal 2 PP pengganti UU no 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak ;- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YERMIAS HERLING LANGI tersebut, oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;- Menyatakan pidana kurungan tersebut tidak usah dijalani
Register : 11-01-2019 — Putus : 11-01-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 1/Pid.C/2019/PN Ktp
Tanggal 11 Januari 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
BENNY SAHBANA
Terdakwa:
1.HELMI bin USMAN
2.BUSTAMI bin alm USMAN
3.NORMANSYAH bin alm USMAN
157
  • NORMANSYAH bin (alm) USMAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Pasal 6 ayat 1 huuruf a atau huuruf b Undang-undang Nomor 51 Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang bersangkutan atau kuasanya;
  • Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan yang dimaksud;
  • Memulihkan Hak, Harkat dan Kedudukan para Terdakwa pada Kedudukan semula
Register : 13-01-2017 — Putus : 13-01-2017 — Upload : 15-05-2017
Putusan PN BAJAWA Nomor PN_Bjw_1_Pid_C_2017_IM
Tanggal 13 Januari 2017 —
4549
  • yang didakwakan adalah Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Prop Tahun 1960KUHPidanan tentang Larangan Penggunaan Tanah Tanpa jin yang berhakatau Kuasanya dengan Kualifikasi Tindak Pidana Penyerobotan, maka Hakimberpendapat bahwa walaupun terlihat ada kesalahan dalam penulisan terhadapPasal yang didakwakan kepada Terdakwa, namun maksud dari ketentuan yangdimaksud oleh Penyidik dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwatesebut adalah Pasal 6 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 51 Tahun 1960tentang Larangan
    Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau Kuasanya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktahukum yang diperoleh dari alatbukti keterangan Saksi, Surat, serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwayang telah diajukan dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana Pasal yangdidakwakan terhadapTerdakwa yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangundangNomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yangberhak atau Kuasanya yang unsurunsurnya
    ;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan :7 Terdakwa bersikap sopan selama persidangan; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 51Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atauKuasanya, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Register : 21-01-2016 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 01/Pid.C/2016/PN-LBS
Tanggal 21 Januari 2016 — - SUWONO Pgl YONO - SAWAL Pgl SAWAL - YULIARNI Pgl LIAR - SALAM Pgl SALAM
1028
  • meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta memakaitanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, sehingga dengan demikianhakim berpendapat bahwa para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpaldengan perbuatannya;Menimbang, bahwa terhadap bentuk pidana yang akan dijatuhnkan oleh Hakimkepada para terdakwa, maka Majelis berpendapat pidana yang tepat dijatuhnkan adalahpidana denda dan mengacu kepada ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UndangundangNomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan
    Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhakatau kuasanya, walaupun pidana denda yang diancamkan maksimal hanya Rp. 5.000,(lima ribu rupiah), namun menurut Hakim nilai uang tersebut sudah tidak sesuai lagidengan kondisi pada saat ini yang mana nilai tersebut di rasa sangat rendah;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 2 tahun 2012tentang Penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP,dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa :Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan
    dalam KUHP kecualiPasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi1.000 (seribu) kali;Menimbang, bahwa menurut Hakim oleh karena Undangundang Nomor 51 PrpTahun 1960 tentang Larangan Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya,merupakan produk perundangundangan yang dibentuk pada era sebelum 1960 dansependapat kepada pertimbangan Perma Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaianbatasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP pada poin d, makasudah patut kiranya
    apabila ancaman denda dalam Undangundang Nomor 51 PrpTahun 1960 tentang Larangan Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya,dinaikan juga nilainya, sehingganya besaran denda yang akan dijatuhnkan sebagaimanayang tertera dalam amar putusan nantinya dirasa sudah memenuhi rasa keadilan dankepatutan.
    Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundangundanganyang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.
Register : 19-11-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN KALABAHI Nomor 8/Pid.C/2020/PN Klb
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ARIF EKO SETIAWAN
Terdakwa:
LATIF TAMAL
11535
  • S.H. .........ccccee cece eee eeeee eee eee eee eeeeeeeeeees Panitera Pengganti;Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan berkas perkara tindakpidana ringan dari Penyidik Kepolisan Resor Alor nomor: LPB/203/VIII/2020/NTT/Polres Alor, tanggal 23 Oktober 2020;Bahwa dipersidangan Terdakwa telah diajukan oleh Penyidik selaku KuasaPenuntut Umum dengan uraian dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimanayang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo Pasal 2 Undangundang Nomor 51PRP Tahun 1960 tentang Larangan
    Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atauKuasanya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;Bahwa Penyidik untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangantelah mengajukan saksisaksi dibawah sumpah dan/atau janji masingmsingbernama:1.
    Serta perbuatan tersebutdilakukan tanpa mendapatkan jjin dari korban Bambarudin Asa, maka dapatditentukan bahwa telah ada kesengajaan dalam diri Terdakwa untuk melakukanperbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakimberpendapat unsur Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo Pasal 2 Undangundang Nomor 51PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atauKuasanya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal
    C/2020/PN KlbMemperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 UndangundangNomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yangBerhak atau Kuasanya, Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, UndangUndang Nomor 8tahun 1981 Kitab UndangUndang Hukum Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa Latif Tamal telah terbukti secara sah dan2. meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa izinyang berhak;3.
Register : 09-03-2020 — Putus : 23-03-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PT MANADO Nomor 22/PID/2020/PT MND
Tanggal 23 Maret 2020 — Pembanding/Terdakwa I : TENGKU MUSLIM BLONGKOD Diwakili Oleh : M FIRMAN MUSTIKA, SH, MH
Pembanding/Terdakwa : HAMID PAMATUA Diwakili Oleh : M FIRMAN MUSTIKA, SH, MH
Pembanding/Terdakwa : KASMAN IBRAHIM Diwakili Oleh : M FIRMAN MUSTIKA, SH, MH
Pembanding/Terdakwa : YASIM BLONGKOD Diwakili Oleh : M FIRMAN MUSTIKA, SH, MH
Pembanding/Terdakwa : NAHIRA DAENG Diwakili Oleh : M FIRMAN MUSTIKA, SH, MH
Pembanding/Terdakwa : IPRA ANGGALEDA Diwakili Oleh : M FIRMAN MUSTIKA, SH, MH
Terbanding/Penyidik Atas Kuasa PU : ADRI WONGSO
5115
  • tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi ManadoNomor 22/PID/2020/PT MND tanggal 09 Maret 2020 tentang PenunjukanMajelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Mando untuk mengadiliperkara tersebut ;MembacaDakwaan / Uraian Perkara Penyidik Kepolisian DaerahSulawesi Utara Resor Minahasa Utara Nomor Pol : BP/05/I/2020/ResMnttanggal 20 Januari 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1)huruf a dan b jo pasal 2 Peraturan pemerintah Penggantu UndangUndangNomor 51 Tahun 1960 tentang larangan
    pemakaian tanah tanpa ijin yangberhak atau kuasanya;Menimbang, bahwa berdasarkan catatan persidangan Nomor1/Pid,C/2020/PN Arm yang dilaksanakan pada tanggal 21,22,24,27 dan 29Januari 2020, dalam mengadili perkara Para Terdakwa tersebut, HakimPengadilan NegeriAirmadidi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor1/pid.C/2020/PN Arm tanggal 21 Januari 2020, telah menjatuhkan putusanpada tanggal tanggal 29 Januari 2020, yang amar selengkapnya berbunyisebagai berikut:MENGADILI :1.
    Para terdakwabahkan melarang saksi ketika melakukan pengukuran padahal saksi memilikialas hak yang sah atas tanah berupa Akta Jual beli NO.043/XII/1979 tanggal22 Desember 1979;Menimbang, bahwa dari fakta diatas perbuatan para terdakwa telahmemenuhi unsur pasal 6 ayat (1) huruf a dan b jo pasal 2 Perpu Nomor 51Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang BerhakAtau Kuasanya, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh PengadilanTingkat Pertama ;Hal 5 dari 7 halaman putusan nomor 22/PID/2020
    Nomor 1/Pid.C/2020/PN Arm tanggal 29 Januari 2020 telahdibuat dengan benar sesuai dengan hukum maka putusan yang dimintakanbanding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dipidana maka para Terdakwa haruslah dibebani membayar biayaperkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat bandingsejumlah dalam amar putusan berikut ini ;Mengingat, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b jo pasal 2 PP penggantiUU no 51 tahun 1960 tentang Larangan
    Pemakaian Tanah Tanpa Ijin YangBerhak Atau Kuasanya dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 TentangKitab Undang undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perUndangUndangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari para Terdakwa melalui PenasehatHukumnya ; Menguatkan putusan dalam catatan persidangan Pengadilan NegeriAirmadidi Nomor 1/Pid.C/2020/PN Arm tanggal 29 Januari 2020 yangdimintakan banding tersebut ; Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar
Register : 27-10-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 05-04-2016
Putusan PN WAINGAPU Nomor 578/PID.C/2015/PN.WGP
Tanggal 29 Oktober 2015 — - JEMMY SEDANA, SH
11261
  • Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yangBerhak atau Kuasanya, dalam implikasinya terhadap perkara ini adalah tidak tepat karenasebenarnya permasalahan yang terjadi antara RENDRA UNTONO dengan Terdakwaadalah tentang status kepemilikan tanah yang lebih tepatnya diselesaikan melalui jalurPerdata dan walaupun Terdakwa terbukti telah memakai tanah tersebut sebagaimana yangdidakwakan oleh Kuasa Penuntut Umum namun perbuatan Terdakwa bukanlah merupakansuatu tindak pidana, oleh karena
    Tahun 1960tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya, serta Undangundang lain yang bersangkutan:MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa JEMMY SEDANA, SH, telah terbukti melakukanperbuatan sebagaimana yang di dakwaankan kepadanya, akan tetapi perbuatantersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana;2 Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;3.
Register : 04-05-2020 — Putus : 15-05-2020 — Upload : 15-05-2020
Putusan PT MANADO Nomor 36/PID/2020/PT MND
Tanggal 15 Mei 2020 — Pembanding/Terdakwa II : JOHNY WEWENGKANG Diwakili Oleh : ALIHURDIN PATIALI, SH
Pembanding/Terdakwa : VENTY CHARLES NANDEY
Pembanding/Terdakwa : ROYJERS JEMMY ALRI MONGKARENG Diwakili Oleh : ALIHURDIN PATIALI, SH
Terbanding/Penyidik Atas Kuasa PU : JETER PELASULA
5115
  • ROY JEMMY ALRI MONGKARENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b jo pasal 2 PP pengganti UU no 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak ;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. JHONY WEWENGKANG, III.VENTY CHARLES NANDEY, IV.
    MND.Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yangberhak atau kuasanya;Menimbang, bahwa berdasarkan catatan persidangan Nomor 6/Pid.C/2020/PN Arm yang dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 Maret 2020, dalammengadili perkara Para Terdakwa tersebut, Hakim Pengadilan NegeriAirmadidi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 6/pid.C/ 2020/PN Armtanggal 12 Maret 2020, telah menjatuhkan putusan pada tanggal tanggal 13Maret 2020, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI1
    ROY JEMMY ALRI MONGKARENG telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak sebagaimana diaturdalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b jo pasal 2 PP pengganti UU no51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yangberhak ;Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 36/PID/2020/PT. MND.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Il. JHONY WEWENGKANG, III.VENTY CHARLES NANDEY, IV.
Register : 06-03-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN PRAYA Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Pya
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
DR. H. AZHAR, SH.M.Hum.MPd.I.
Tergugat:
1.ABDURRAHMAN
2.TAHFI
3.KASIM
4.AMAQ FATHUR
5.JUMAAH
8450
  • Sedangkan pada tanggal 21 April 2017 Tergugat 1 telah melaksanakansidang pidana di Polsek Praya Kota dan telah diputuskan oleh MajelisHakim Nomer 6/Pid.c/2017/PN Pya bahwa Tergugat 1 telah terbuktimelakukan tindak pidana sesuai pasal 6 PRP Nomor 51 tahun 1960tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya,pasal 14 a KUHP serta pasalpasal lain dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan telah di jatuhi hukuman 3 bulan penjaramasa percobaan 6 bulan sesuai putusan Majlis
    Bahwa pada Bulan Mei 2017 Tergugat 2 telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum (PMH) sesuai pasal 6 PRP Nomor 51 tahun 1960tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya,pasal 14 a KUHP serta pasalpasal lain dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan sehinggan Penggugat merasa sangatdirugikan secara materil Rp.500.000.000, ( Lima Ratus Juta Rupiah).b.
    Bahwa pada Bulan Mei 2017 Tergugat 2 telah berani Menggarap(Bercocok tanam padi ,jagung ,kedelai) selama kurang lebih 7 bulan ditanah sawah milik Pengugat dan pada bulan Nopember 2017 Pengugatmelaporkan Tergugat 2 di Polsek Praya Kota dengan pasal 6 PRP Nomor51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhakatau kuasanya, pasal 14 a KUHP serta pasalpasal lain dari peraturanperundang undangan yang bersangkutan.c.
    Putusan Perdata Gugatan Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN.Pyamelakukan Tindak pidana sesuai pasal 6 PRP Nomor 51 tahun 1960tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya,pasal 14 a KUHP serta pasalpasal lain dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan hasil putusan sidang MajelisHakim dengan menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidanapenjara 3 (tiga) bulan, masa percobaan selama (enam ) bulan;Selama dalam persidangan 15 Oktober 2018 samapi dengan 20 Februari2019 Tergugat
    Putusan Perdata Gugatan Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN.Pyasawah milik Pengugat dan pada bulan Nopember 2017 Pengugat melaporkanTergugat 2 di Polsek Praya Kota dengan pasal 6 PRP Nomor 51 tahun 1960tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya, pasal14 a KUHP serta pasalpasal lain dari peraturan perundang undangan yangbersangkutan.
Register : 27-11-2015 — Putus : 27-11-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 78/Pid/C/2015/PN-Sim
Tanggal 27 Nopember 2015 — JEFRI NAINGGOLAN
5623
  • terdakwaterdakwa dan saksisaksi dalam perkaraini untuk masuk ke ruang persidangan dengan dipersilahkan masingmasing untukmenempati tempat duduk yang disediakan;Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik utuk membacakan uraiansingkat kejadian (Resume) perkara;Penyidik membaca resume yang diajukan oleh Polri Daerah Sumatera UtaraResort Simalungun, tanggal, 25 November 2015 Nomor: BP/143/XI/2015/Reskrimmelanggar pasal, 2 jo.Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 51 PrpTahun 1960 Tentang Larangan
    Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau Kuasanya;Terdakwaterdakwa yang didengar atas catatan uraian singkat perkaratersebut menyatakan tidak keberatan;Selanjutnya didengarkan keterangan saksisaksi dalam perkara ini :1 ASAN TAMBUNAN Lahir di Porsea, tanggal 07 September 1943 Umur 71Tahun, Jenis kelamin Lakilaki, Kebangsaan Indonesia, Agama KristenProtestan, Tempat tinggal Silakkidir Nagori Silakkidir Kecamatan HutabayuRaja Kabupaten Simalungun Pekerjaan Tani;Yang menerangkan sebagai berikut :
    terdakwaterdakwa telah merugikan saksi BerlianaTambunan;Halhal yang meringankan:Terdakwaterdakwa bersikap sopan di dalam persidanganTerdakwaterdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannyapersidangan;Terdakwaterdakwa telah berdamai dengan saksi Berliana Tambunan;Terdakwaterdakwa belum pernah di pidana;Terdakwaterdakwa mempunyai anak yang masih kecil yang membutuhkanperhatian dan kasih sayang;Mengingat pasal Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 51 PrpTahun 1960 Tentang Larangan
    Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau Kuasanya,Perma No.02 tahun 2012 dan ketentuan dalam Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana (KUHAP) serta Peraturan PerundangUndangan yang berhubungan denganperkara ini;1MENGADILI: Menyatakan terdakwa 1.JEFRI NAINGGOLAN dan terdakwa 2.TIURLINA NAINGGOLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Memakai tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya;Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidanakurungan selama