0Sanksi Denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP Rp 0Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp 0Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 14 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117664.99/2015/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Pengugat terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP01092/NKEB/WPJ.08/2017, tanggal 28 September2017, tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c karena Permohonan Wajib Pajak,Masa Pajak Januari 2015 Nomor 00844/107/15/417/16, tanggal 11 Agustus2016, atas nama PT.

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01092/NKEB/WPJ.08/2017, tanggal 28 September 2017,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c karena Permohonan WajibPajak, Masa Pajak Januari 2015 Nomor 00844/107/15/417/16,tanggal 11 Agustus 2016, atas nama PT.

Bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP01092/NKEB/WPJ.08/2017, tanggal 28 September 2017,tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c karena Permohonan Wajib Pajak,Masa Pajak Januari 2015 Nomor 00844/107/15/417/16, tanggal 11 Agustus2016, atas nama Penggugat, NPWP 31.467.429.2417.000, denganmembatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Januari 2015 Nomor 00844/107/15/417/16, tanggal11 Agustus 2016, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

dari ketentuan yang diatur dalamPeraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER24/PJ/2012 sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Peraturan Dirjen Pajak NomorPER17/PJ/2014, tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan,Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulanatau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, makaPenggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak agar SuratKeputusan Tergugat Nomor KEP00355/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 10Maret 2017, perihal Pembatalan

Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Kedua WajibPajak, dapat dibatalkan demi hukum;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 18 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89345/PP/M.XA/99/2017, tanggal 27 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak

Nomor KEP00355/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 10Maret 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakdan membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00596/107/13/007/15 tanggal 10 Desember 2015 yangdibetulkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00062/NKEB/WPJ.20/KP.07/2016 tanggal 23 September 2016 atasnama: PT Borneo Indah Marjaya, NPWP 01.760.732.6007.000, beralamatdi Jalan

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00355/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 10 Maret 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00596/107/13/007/15 tanggal 10 Desember 2015Halaman 3 dari 8 halaman.

+f+g) 6.834.016.437 0Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h) 6.834.016.437 0 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 8 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.114345.99/2014/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 25 Januari 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01751/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 9 Juni 2017,tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena permohonan Wajib Pajak danmembatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01751/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 9 Juni 2017, tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c karena permohonan Wajib Pajak atas nama PT Malindo Feedmill,Tbk.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01751/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 9 Juni 2017,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena permohonan WajibHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1400/B/PK/Pjk/2019Pajak atas nama PT Malindo Feedmill, Tbk. NPWP01.824.326.1054000 beralamat Jalan RS.

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP01751/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 9 Juni 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf c karena permohonan Wajib Pajak dan membatalkanKeputusan Tergugat Nomor KEP01751/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 9 Juni2017, tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena permohonan Wajib Pajak, atasnama Penggugat, NPWP 01.824.326.1054000, adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.

) atas SuratTagihan Pajak Nomor 00044/107/16/915/18 tanggal 17 April 2018;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 27 Juni 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.004847.99/2019/PP/M.XIIIA Tahun 2020, tanggal 5 Februari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00831/NKEB/WPuJ.31/2019 tanggal 29 April2019, tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan Wajib Pajak atasnama PT Rina Mitra Raharja, NPWP 02.380.176.4915.001, beralamat diJalan Koperasi, Nomor 106 Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Februari 2020, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00831/NKEB/WPJ.31/2019 tanggal 29 April 2019,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan WajibPajak terhadap Surat Tagihan Pajak Nomor 00044/107/16/915/18tanggal 17 April 2018 Masa Pajak Februari 2016, Atas Nama PTRina Mitra Raharja, NPWP 02.380.176.4915.001, beralamat diJalan Koperasi, Nomor 106 Aikmel, Kabupaten Lombok Timur,adalah telah sesuai dengan ketentuan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) Nomor KEP00832/NKEB/WP4uJ.31/2019 tanggal 29 April2019, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan Wajib Pajakoleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji kembali dalildalil

Surat Tagihan Pajak Nomor 00054/107/16/915/18,tanggal 17 April 2018, tersebut;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanpa tanggal;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004857.99/2019/PP/M.XIIIA Tahun 2020, tanggal 5 Februari 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00847/NKEB/WPuJ.31/2019, tanggal 29April 2019, tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama PT Rina Mitra Raharja, NPWP 02.380.176.4915.001, beralamatdi Jalan Koperasi Nomor 106, Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;Halaman 2 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00847/NKEB/WPuJ.31/2019, tanggal 29 April 2019,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan WajibPajak terhadap Surat Tagihan Pajak Nomor 00054/107/16/915/18,tanggal 17 April 2018, Masa Pajak Desember 2016, atas nama PTRina Mitra Raharja, NPWP 02.380.176.4915.001, beralamat diJalan Koperasi Nomor 106, Aikmel, Kabupaten Lombok Timur,adalah telah sesuai dengan ketentuan

Putusan Nomor 94/B/PK/Pjk/2021April 2019, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama Penggugat NPWP 02.380.176.4915.001, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.

bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000997.99/2018/PP/M.IB Tahun 2019, tanggal 27 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00022/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 5 Januari2018 tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib PajakHalaman 1 dari 7 halaman.

dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000997.99/2018/PP/M.IB Tahun 2019, tanggal 27 Februari 2019, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali:Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00022/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 5 Januari 2018tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena PermohonanWajid Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Januari s.d.

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupagugatan atas Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d.Desember 2013 yang telah dipertimbangkan berdasarkan buktibukti,fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidakdipertahankan atau dibatalkan keputusan Tergugat oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar, karena in casu berasal dari dokumen Penggugatsekarang

00096/107/12/908/14tanggal 23 Desember 2014 Masa Pajak Mei sampai dengan Desember2012;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 25 Juli 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004853.99/2018/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 26 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01157/NKEB/WPJ.1 7/2018 tanggal 24Mei 2018 tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama PT Central Tunasbumi Lestari, NPWP 01.349.055.2904.001 d.h01.349.055.2908.001, beralamat di Br.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01157/NKEB/WPJ.17/2018 tanggal 24 Mei 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak, atas nama PT Central Tunasbumi Lestari, NPWP01.349.055.2904.001 d.h 01.349.055.2908.001, beralamat di Br.Halaman 3 dari 8 halaman.

November 2019 yang pada intinyaputusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP01157/NKEB/WPJ.17/2018 tanggal 24Mei 2018 tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama Penggugat NPWP 01.349.055.2904.001 dh 01.349.055.2908.001, sehingga pajak yang masih harus' dibayar menjadiRp265.209.840,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Mengabulkan seluruhnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 16 Juli 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put004375.99/2018/PP/M.VIIIA Tahun 2019, tanggal 24 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan gugatan Penggugat atasKeputusan Tergugat Nomor KEP01072/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 4 Mei2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas

Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib PajakMasa Pajak November 2014 Nomor 00138/107/14/081/16 tanggal 9September 2016 atas nama PT Baker Hughes Indonesia, NPWP01.869.726.8081.000, alamat The Garden Centre Building #701 KawasanKomersial Cilandak, Jalan Raya Cilandak KKO RT 001 RW 005, PasarMinggu, Jakarta Selatan 12560, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut:No.

Putusan Nomor 2039 B/PK/Pjk/20203. 3.3. 4.Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak Atas Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Nomor00138/107/14/081/16 tanggal 9 September 2016 Masa PajakNovember 2014, atas nama PT Baker Hughes Indonesia, NPWP01.869.726.8081.000, dengan alamat The Garden Centre Building#701 Kawasan Komersial Cilandak, Jalan Raya Cilandak KKO RT001 RW. 005, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, adalah telahsesuai

Putusan Nomor 2039 B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP01072/NKEB/ WPJ.07/2018 tanggal 4 Mei2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib PajakMasa Pajak November 2014 Nomor 00138/107/14/081/16 tanggal 9September 2016, atas nama Penggugat

bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115849.99/2013/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 6 Maret 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02248/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 Agustus2017 tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Sendiri PajakHalaman 1 dari 7 halaman.

Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2013 Nomor00549/107/13/055/15 tanggal 1 Oktober 2015;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan Surat Tanggapan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115849.99/2013/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 06 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02248/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 Agustus2017 tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Sendiri PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2013 Nomor00549/107/13/055/15 tanggal 1 Oktober 2015, atas nama PT Sankei GohsyuIndustries, NPWP 01.071.420.0055.000, beralamat di Kawasan IndustriMM2100 Blok J8, Cibitung, Bekasi:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Maret 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan

Permohonan WajibPajak Masa Agustus 2016 Nomor: 00135/107/16/051/17 tanggal 9 Juni2017;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 14 Mei 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT002764.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00302/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 1 Maret2018 tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakdan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00302/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang PembatalanKetetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT United TractorsSemen Gresik, NPWP 01.568.322.0051.000 beralamat di DesaSumberarum, Kerek, Kab.

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor: KEP00302/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 1 Maret 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak dan membatalkanKeputusan Tergugat Nomor: KEP00302/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 1Maret 2018 tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama Penggugat NPWP: 01.568.322.0051.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.

Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena permohonan kedua Wajib Pajak;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 17 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.111857.99/2014/PP/M.VIIIB Tahun 2018, tanggal 30 Mei 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00346/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 7 Maret2017 perihal Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak danmembatalkan Surat Tagihnan Pajak Nomor 00952/107/14/007/15 tanggal 30November 2015 Masa Pajak Januari 2014 atas nama PT Pasang Kayu,NPWP 01.348.788.9007.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang RayaBlok ORI KIP, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon

yang pada intinya PutusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP00346/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 7Maret 2017 tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak danmembatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00952/107/14/007/15 tanggal 30November 2015 Masa Pajak Januari 2014, atas nama Penggugat, NPWP01.348.788.9007.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010886.99/2018/PP/M.XIB Tahun 2019 tanggal 25 September 2019,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.Dengan mengadili sendiri:3.1 Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali;3.2 Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00862/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 14 November2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan

PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajibPajak, atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00052/107/14/092/18tanggal 21 Agustus 2018 Masa Pajak Januari 2014 atas nama PTTrans Retail Indonesia, NPWP 01.711.062.8092.000, beralamat diJalan Lebak Bulus Nomor 8 Gedung Carrefour, Jakarta Selatan;adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.3 Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor 00052

2020, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan gugatan Penggugat terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP00862/NKEB/ WPJ.19/2018 tanggal 14 November2018 tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak Nomor 00052/107/14/092/18 tanggal 21 Agustus2018, atas nama Penggugat NPWP 01.001.806.7092.000, adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan:a.

ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Kedua Wajib Pajak, dapatdibatalkan demi hukum:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukantanggapan tanggal 18 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89346/PP/M.XA/99/2017, tanggal 27 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00360/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 10Maret 2017 tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakdan membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 01029/107/14/007/15 tanggal 10 Desember 2015 yangdibetulkan melalui Keputusan Tergugat Nomor: KEP00063/NKEB/WPJ.20/KP.07/2016 tanggal 23 September 2016 atas nama: PTBorneo Indah Marjaya, NPWP 01.760.732.6007.000, beralamat di JalanPulo Ayang Raya Blok ORl, Kawasan Industri Pulogadung Jatinegara,Cakung, Jakarta

Putusan Nomor 1851/B/PK/Pjk/2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 01029/107/14/007/15 tanggal 10 Desember 2015yang dibetulkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00063/NKEB/WPJ.20/KP.07/2016 tanggal 23 September2016 atas nama PT Borneo Indah Marjaya, NPWP:01.760.732.6007.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya BlokORI, Kawasan

merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111460.99/2014/PP/M.XVIIIA Tahun 2019, tanggal 09 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar Pengadilan Pajak dapat membatalkanSurat Keputusan Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Nomor KEP00553/NKEB/WPJ.07/2017;Halaman 1 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 1015/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 26 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111460.99/2014/PP/M.XVIIIA Tahun 2019, tanggal 09 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00553/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 2 Maret2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan

Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib PajakMasa Pajak Agustus 2014 Nomor 00919/107/14/055/15 tanggal 10Desember 2015, atas nama PT Panasonic Gobel Energy Indonesia, NPWP01.061.595.3055.000, beralamat di Kawasan Industri Gobel, Jalan TeukuUmar Km 44, Telaga Asih, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat17530;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 April 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan

merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111459.99/2013/PP/M.XVIIIA Tahun 2019, tanggal 09 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar Pengadilan Pajak dapat membatalkanSurat Keputusan Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Nomor KEP00552/NKEB/WPJ.07/2017;Halaman 1 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 1013/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 26 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111459.99/2013/PP/M.XVIIIA Tahun 2019, tanggal 09 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00552/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 2 Maret2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan

Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib PajakMasa Pajak Juni 2013 Nomor 00659/107/13/055/15 tanggal 10 Desember2015, atas nama PT Panasonic Gobel Energy Indonesia, NPWP01.061.595.3055.000, beralamat di Kawasan Industri Gobel, Jalan TeukuUmar Km. 44, Telaga Asih, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat17530;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 April 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan

Putusan Nomor 2659 B/PK/Pjk/2018Bahwa Penggugat mohon agar gugatan atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00284/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 24 Maret2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib PajakMasa Pajak Januari 2014 Nomor 00189/107/14/092/16 tanggal 13 Oktober2016 ini dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim PengadilanPajak, sehingga menjadi NIHIL;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat

tanggapan tanggal 23 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112271.99/2014/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 5 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Selurun Gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00284/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 24Maret 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak Pajak

tanggal 9 Februari 2015Masa Pajak Januari 2015 senilai Ro349.347.235,00 sehingga menjadiNIHIL;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 31 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86475/PP/M.VIIIB/99/2017, tanggal 6 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00407/NKEB/WPJ.21/2017 tanggal 13Maret 2017 tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib PajakNomor 00031/107/15/041/16 tanggal 9 Februari 2015 Masa Pajak Januari2015 atas nama PT Sekasa Inti Perkasa, NPWP 31.657.314.6041.000,beralamat di Komplek Carina Sayang Blok IV/4 Jalan Jembatan Ill Raya,RT 016/RW 008, Penjaringan, Jakarta Utara tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 September 2017kemudian

Putusan Nomor 1129/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, Karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan tidak dapat diterima permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP00407/NKEB/WPJ.21/2017 tanggal 13Maret 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01202/NKEB/WPJ.21/2018 tanggal 29 Agustus 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak, atas nama PT Sumber Solusi Indonesia, NPWP71.555.318.6045.000, beralamat di Central Cakung BusinessPark Blok F21, Jalan Cakung Cilincing KM.3, RorotanCilincing,Jakarta Utara, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01202/NKEB/WPJ.21/2018 tanggal 29 Agustus 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1894/B/PK/Pjk/2020perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak yang diajukanPenggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan SuratTanggapan pada tanggal 11 Desember 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT009846.99/2018/PP/M.XA Tahun 2019, tanggal 22 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02716/NKEB/WPJ.07/2018, tanggal 2 November 2018tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib PajakNomor 00153/107/16/058/18, tanggal 19 April 2018 Masa Pajak Juni 2016; Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02716/NKEB/WPJ.07/2018, tanggal 2 November 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajid Pajak Nomor00153/107/16/058/18, tanggal 19 April 2018 Masa Pajak Juni 2016; Membatalkan Surat Tagihan

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon Peninjauan KembaliNomor KEP02716/NKEB/WPJ.07/2018, tanggal 2 November 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajbPajak Atas Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Nomor00153/107/16/058/18, tanggal 19 April 2018 , Masa Pajak Juni 2016,atas nama PTI Karunia Kencana Permaisejati, NPWP01.835.668.3058.000, beralamat di Multivision Tower Lt. 15, JalanKuningan Mulia Blok 9B Kuningan,

Sebelumnya 220.152.469 220.152.469Gugatan 220.152.469 220.152.469 Setelah Gugatan Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 20 Desember 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009910.99/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 30 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02546/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Oktober2018 tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak, atasnama PT Tasik Raja, NPWP 01.002.681.3058.000, beralamat di WismaHSBC Lantai 3, Jalan Pangeran Diponegoro Kavling 11 Medan Petisah,Medan,Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Mei 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02546/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Oktober 2018,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak, atas nama PT Tasik Raja, NPWP 01.002.681.3 058.000,beralamat di Wisma HSBC Lantai 3, Jalan Pangeran DiponegoroKavling 11, Medan Petisah, Medan, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah