145 Hukum Dagang.Bendasarkan posal 12 Undangundang Merk tahun 1961, terhadap putusan pembatalan merk tidak dapat diajukan permohonan peradilan banding.Gugatan akan pernyataan sebagai perbudtan yang melanggar Aukumnbaru dapat diajukan sesudzh putusan pembatalan merk mempunyai keokuatan hukum tetap. fusan Mahkamah Agung tgl 72121976 No. 401 RySip/i976,REMI KEADILAN DERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .MAHKAMAH AGUNG .meneadii dalam tngkat kasai telah menjatuhkan putusan sbagai berikutdalam perkacaPT

akibatnya Menghukum tergugat ke Uf untuk mentaati Keputusan tersebut ;Menolak gugatan selebihnya ;Menghukum tergugat ke I untuk membayar ongkos perkara yang hinggaKini ditaksir sebesar Rp.7.420, (tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah) ;keputusan mana dalam tingkat banding atas. permohonan tergugat I telahdiperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan keputusannya tanggal 4 Nopember 1975 No.78/197 P.T.Perdata, yang amamya berbunyi sebagai berikutMenyatakan permohonan banding terhadap putusan pembatalan

merk MoonElephant tidak dapat diterima; .Menerima permohonan banding tergget I/pembanding techadap putusanselainnya ; Jina o #8 ;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 28 April1971 No.S33/1969 G.

No. 31 K/Pdt.Sus/2011 Bahwa alasan kasasi, alasan permohonan pembatalan merk Maxlok atasnama Tergugat, adalah Pasal 68 ayat (2) UndangUndang No. 15 Tahun2001 tentang Merek, sesuai dengan fakta dan isi Pasal 68 ayat (2) UndangUndang No. 15 Tahun 2001, pihak Penggugat telah mendaftarkan mereknyatertanggal 31 Maret 2009 ; Bahwa (halaman 4) referensi pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.134 PK/Pdt.Sus/2008 ternyata dalam perkara merek tersebut, tidakdigugatnya Dirjen HaKl sebagai Tergugat Il tidak

Bahwa didalam surat kuasa atau power of attorney tertanggal 01 Oktober2012 hanya menyatakan sebagai berikut:"Mewakili, bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa selakuPenggugat, dalam mengajukan gugatan pembatalan Merk GISI + Logo,yang terdaftar di Dirjen HKI Direktorat Merek, dibawah nomorIDM000342727 kelas 09 atas nama PT Gramitrama Battery Indonesia,beralamat di Jalan Raya Sawunggalih Nomor 53 Jemundo Taman SidoarjoJawa Timur, semula Nomor 300236 kelas 09 dengan perpanjangan Nomor529899 atas

Bahwa pada saat persidangan pertama Pemohon Kasasi/dahulu Tergugattelah melihat isi dari surat kuasa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat yangisinya sangat jelas sebagai berikut:"Mewakili, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selakuPenggugat, dalam mengajukan gugatan pembatalan Merk GISI +Logo, yang terdaftar di Ditjen HKI Direktorat Merek, dibawah nomorIDM000342727 kelas 09 atas nama PT Gramitrama Battery Indonesia,beralamat di Jalan Raya Sawunggalin Nomor 53 Jemundo TamanSidoarjo Jawa Timur,

Mewakili, bertindak untuk dan atasnama pemberi kuasa selakuPenggugat, dalam mengajukangugatan pembatalan Merk GISI +Logo, yang terdaftar di Dirjen HKI Menimbang, bahwa setelah Majelismembaca dan memperhatikan SuratKuasa tertanggal 11 Oktober 2012(bukan 1 Oktober 2012), ternyatajelas tercantum mengenai identitas Hal. 27 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.

hukum Pasal 69 ayat 2 pada eksepsi sangatlah patut dan adiluntuk dibatalkan";5 Bahwa dari pertimbangan Judex Juris di atas, sangat jelas dan nyata Majelis HakimAgung pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quomengakui dan sependapat dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi Ibahwasanya gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) telah lewat waktu 10 (sepuluh)tahun oleh karenanya telah kadaluarsa;6 Bahwa oleh karenanya seharusnya Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukangugatan pembatalan

merk a quo;7 Bahwa sebagaimana tegas dinyatakan dalam pertimbangan hukum tersebut, JudexJuris berpendapat penerapan hukum yang benar dan patut adalah denganmendasarkan pada Pasal 69 ayat (1), hal ini secara hukum maka seharusnya JudexHal.12 dari 20 hal.

keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Februari 2015 dankontra) memori kasasi tanggal 23 Maret 2015 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perkara a quoadalah adanya permohonan pembatalan

Merk, dimana Penggugat adalahpihak ketiga yang mengaku memiliki kepentingan terhadap pendaftaran Merktersebut; Bahwa berdasar pembuktian diketahui bahwa kedudukan Penggugat tidakdapat dibuktikan berwenang untuk mengajukan gugatan, karena berdasarpembuktian diketahui bahwa Merk BALI TRIBUNE adalah Merk mediakoran yang diterbitkan dan dalam naungan PT.

Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo, karena Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa kepadaPenerima Kuasa tertanggal 11 Oktober 2012 karena telah bertentangan denganketentuan hukum yang berlaku;2 Bahwa didalam Surat Kuasa atau Power of Attorney tertanggal 01 Oktober2012 hanya menyatakan sebagai berikut:*Mewakili, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selaku Penggugat, dalammengajukan gugatan pembatalan

Merk GISI + Logo, yang terdaftar di Dirjen HKIDirektorat Merek, dibawah Nomor IDM000342727 Kelas 09 atas nama PT.Gramitrama Battery Indonesia, beralamat di Jalan Raya Sawunggalih Nomor 53Jemundo Taman Sidoarjo Jawa Timur, semula Nomor 300236 Kelas 09 denganperpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto, beralamat di Jalan Kartini IVDalam Nomor 29 RT. 007RW. 005 Kartini, Jakarta Pusat selaku Tergugat I;3 Bahwa antara Surat Kuasa Penggugat dengan Gugatan Penggugat terdapatperbedaan, dimana ternyata

Putusan Nomor 34 PK/Pdt.SusHKI/2015 Bahwa berdasar pembuktian yang telah dilakukan, maka diketahui faktabahwa yang menjadi permasalahan dalam gugatan perkara a quo adalahadanya gugatan pembatalan Merk yang telah terdaftar secara resmi; Bahwa pendaftaran yang dimaksud terdaftar dalam Registrasi NomorIDM000327853 tanggal 25 Oktober 2011, tertera adalah Merek "AYAMLEPAAS dan terdaftar atas nama Suparno,STP., di Direktorat JenderalHAKI; Bahwa mengacu kepada data yang terdapat pada Merek dimaksud berdasarnomor

;Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakimberpendapat, bahwa untuk menentukan apa yang menjadi dasar Gugatan Penggugattersebut mengacu apa yang menjadi petitum dari Gugatan Penggugat, dimanaGugatan Penggugat adalah menuntut adanya pembatalan merk milik Tergugatberubah merek DELFINO Nomor Pendaftaran IDM000346630 tanggal pendaftaran26 Januari 2012 untuk kelas barang 30 dari daftar unum merk, sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam Gugatannya;Menimbang, bahwa dari

melakukan perbuatan yangmelawan hukum dengan alasan Hak penggunaan Merk Dagang Sonytidak ada, dan lisensi penggunaan merk Sony yang tercantum dalam UTNo.025 / DJAI / IUT5 / Nonfas / II / 1985 tgl 16 Februari 85 telahdinyatakan batal demi hukum.Isi gugatan Johnny Kesuma / Termohon I PK adalah Suatu bukti kebohongan.............35kebohongan dan manipulasi kebenaran, terbukti dengan surat Terbantah,Johnny Kesuma / Termohon I PK sendiri tg 6 Agustus 1987 No. 035 /RI / DU / VIL / 87 meminta pencabutan dan pembatalan

merk dagangSony dari Izin PT.

(Bukti PK18) meminta pencabutan dan pembatalan merk dagangSony dari Izin PT.RIIl No.025 / DJA / IUT5 / Nonfas / II / 1985 danNo.547 / DJAI / ATS / Ill / 1983 (Bukti PK26) sebagaimana suratperindustrian No.1315 / DJAI / VIII / 1987 tanggal 20 Agustus 1987(Bukti PK12) dan surat Perindustrian No.1605 / DJAI / IX / 1988tanggal 5 September 1988 butir 2, 5, 12, 13 dan kesimpulan surat1605 / DJAI / IX / 1988 (Bukti PK11) dan Bukti Hasil PenyidikanDit.Jen Pajak yang membuktikan bahwa Dalil PT.

RDuJ, berhasilmengembangkan enam gerai ayam lepaas dengan pola bagi hasil denganpara investor (objek gugatan); Bahwa Tergugat telah melakukan permohonan pembatalan merk tersebutdan permohonan Tergugat dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Medan dansekarang masih dalam proses kasasi oleh Penggugat Ill; Bahwa Tergugat dalam mengusahakan geraigerai ayam tersebut, telahmelakukan perjanjian sewamenyewa terhadap geraigerai tersebut;1.

sebagai pendaftar dan pemilik yang sah dari Ditjen HKI,sedangkan larutan Penyegar Cap Kaki Tiga + Lukisan badak dalam kelas barang No.05dinyatakan dibatalkan dan dicoret dari daftar umum merk Dirjen HKI, tertanggal 20 Pebruari2012 ;Menimbang, bahwa fakta fakta tersebut oleh Penasihat Hukum terdakwa dibantahnyadalam pembelaan yang diajukan dipersidangan :Menimbang, bahwa penasihat Hukum terdakwa pembelaannya menyatakan :e Bahwa Putusan MA.RI tersebut adalah Putusan perdata yaitu berkaitan Khususdengan Pembatalan

Merk jadi bukan Putusan Pengadilan Pidana mengenaipelanggaran atas pasal pasal 90,91,92 dan 93 UU Merk No.15 Tahun 2001 tentangmerk :e Bahwa apabila ditinjau dari aspek Hukum Merk , maka produk larutan Penyegar Capkaki Tiga dengan Lukisan Badak adalah produk larutan Penyegar yang dilindungidengan merk Cap kaki Tiga dengan lukisan badak yang terdaftar di kantor merkdengan kelas NO.IDM 000241894, untuk jenis barang larutan penyeger sehingga tidakdapat disebut sebagai pelanggaran Merk pasal 90, dan

Apakah benar Penggugat sebagai pihak yang berkempentingan untukmengajukan gugatan pembatalan merk dalam perkara ini;Menimbang bahwa, dari bukti Penggugat yakni bukti P4a, P4b, dan P4cberupa petikan resmi atas merek, berita resmi merek dan tambahan berita negara ,Hal 48 dari 60 hal Putusan No. 68/Pdt..SusMerek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.ternyata bahwa salah satu merek ZINCALUME milik Penggugat telah terdaftar diIndonesia In Casu pada Direktorat Merek (Turut Tergugat) sejak tanggal 22September 1978 untuk

pemeriksaan sengketa PMH sebagaimana ketentuan pasal 1365KUHPerdata tunduk pada hukum acara perdata biasa seperti HIR, Rog danbeberapa ketentuan RV sebagai dasar Process Doelmatigheid ;Bahwa penyelesaian sengketa tentang pembatalan pendaftaran merk tundukkepada ketentuan lex specialis yang diatur dalam undangUndang Merk (BabVill tentang Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merk) yaituPengadilan Khusus yang dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga di PengadilanNegeri ;Bahwa upaya hukum terhadap putusan pembatalan

merk adalah kasasi dantidak terobuka untuk upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (Pasal 70 ayat(1) UU Merk) ;Bahwa pihak yang berwenang melaksanakan eksekusi pembatalanpendaftaran merk yang dijatuhkan Pengadilan Negeri adalah Dirjen HKIdengan cara mencoret merk yang bersangkutan (Pasal 71 ayat 1 UU merk No.15 Tahun 2001) ;Bahwa menggabungkan gugatan PMH dengan gugatan PembatalanPendaftaran Merk dalam satu gugatan dapat mengakibatkan gugatanobscuurlibel sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat