Nomor 808 K/Pdt.SusPHI/2021 Nama : ZAENAL ARIFINJabatan : Security GuardDent : Security 1 STAFF DATAGai Pokok Rd. 3.394.051GaiiPokokditambah Tunjangan =: RD 3,659,051Tanggal bergabung 08 Oktober 2000Terakhir bekera 31 Desember 2018TI PERRITUNGAN PESANGONBreakdown pembayaran pesangon Kalkulas TotalLa beter 18 Tshun 3 bla Sahn Gj Ry GARD Mengacu kepada UW no.13 Tahun 2003QTunjangan Tetap X 2 pasal 163 Ayat 2TI PERHITUNGAN PENGHARGAAN MASA KERJA Breakdown Penghargaan Masa Kerja Kalkulasi Total; 7 Bulan

SusPHI/2021 Nar MUHAMMAD NASIRJabatan : Security GuardDent : Security1 STAFF DATAGaji Pokok Rp. 3367955GajiPokok ditambah Tunjangan = RD 3.632.955Tanggal bergabung 19 Februari 2004Terakhir bekerja 31 Desember 2018IIPERHITUNGAN PESANGONBreakdown pembayaran pesangon Kalkulasi Total, tahun x Gaji pokok Mengacu kepada UU no.13 Tahun 2003Lama bekerja 12 Tahun 1 bulan saan ap 2 Ry 65,393,190 vl 163 at?

Pesangon Pajak Rp 111.799.5953Pesangon yang sudah diterimaRy 47.066.810,00 Balance yang harus dibayarkan perusahaan Rp 4.132.185,05 Halaman 16 dari 58 hal.

Pesangon Ry 188Daial: .=1 Pesangon yang sudah diterima Rh 59.400 049,00Balanee yang harus dibayarkan perusahaan ) Rp 110,738.16208 Halaman 18 dari 58 hal.

Pesangon BRIDaiak as7 Pesangon yang sada diterima i) 305U0.000,0Balance yang harus dibayarkan perusahaan Rp 4345).2700 Halaman 19 dari 58 hal.

Penghargaan Rp 13.473.720Masa Kerja)*15%Total Paket Pembayaran Pesangon Rp 103.298.520E.

Pergantian Hak 15% Penghargaan Masa Rp26.134.500Kerja)*15%Total Paket Pembayaran Pesangon Rp200.364.500 B.

15% Penghargaan Masa Rp13.828.690Kerja)*15% Total Paket Pembayaran Pesangon Rp106.019.958 D.

Rp 13.473.720Masa Kerja)*15%Total Paket Pembayaran Pesangon Rp 103.298.520 E.

Kerja)*15%Penghargaan Rp14.637.090 Total Paket Pembayaran Pesangon Rp112.217.690 F.

Pesangon a quojelas mengandung cacat formil.Hal ini sebagaimana ditegaskan pula oleh M.

Putusan No.32/Pdt.SusPHI/2020/PN/PtkBahwa dalam posita Gugatan Pembayaran Pesangon a quopada halaman 2 angka 7 PENGGUGAT menyatakanmengajukan gugatan perselisihan Pemutusan HubunganKerja terhadap TERGUGAT, namun demikian ternyatadalam petitum Gugatan Pembayaran Pesangon a quoPENGGUGAT samasekali tidak menyebutkan apakahPENGGUGAT menuntut agar Pemutusan HubunganKerjanya oleh TERGUGAT atau dinyatakan sah ataudibatalkan:Bahwa sesuai hukum acara perdata Indonesia, halhal yangtidak diuraikan dalam posita

Dalam hal ini jelas posita GugatanPembayaran Pesangon a quo tidak didukung atau tidakdimintakan dalam petitum Gugatan Pembayaran Pesangona quo sehingga terbukti Gugatan Pembayaran Pesangon aquo tidak jelas dan kabur (obscuur libel), oleh karena itusudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormatmenyatakan Gugatan Pembayaran Pesangon a quo tidakdapat diterima (niet ontvankelijk verklaard):lll.3.

angka totalpesangon atau kompensasi yang dimintanya, baik dalamposita maupun petitum Gugatan Pembayaran Pesangon aHal.14 dari 41 hal.

Nama Perseroan hanya dapat dipakaisetelah memperoleh persetujuan Menten;Menimbang, bahwa dalam gugatan pembayaran pesangon pada perkaraa quo, Penggugat mengajukan Gugatan Pembayaran Pesangon kepada PT.Kebun Senajuk Dara Hitam Lingkar Indah Plantation, sehingga menimbulkankebingungan apakah gugatan hukum Penggugat ditujukan kepada PT.Lingkarindah Plantation atau sesungguhnya kepada PT. Kebun Senajuk DaraHitam Lingkar Indah Plantation?

PositaGugatan Tidak Didukung DalamPetitumGugatanSehingga Dalil dan Tuntutan Dalam GugatanPembayaranPesangon a quo Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel)3.Bahwa dalam posita Gugatan Pembayaran Pesangon a quopada halaman 2 angka 7 PENGGUGAT menyatakanmengajukan gugatan perselisihan Pemutusan HubunganKerja terhadap TERGUGAT, namun demikian ternyatadalam petitum Gugatan Pembayaran Pesangon a quoPENGGUGAT sama sekali tidak menyebutkan apakahPENGGUGAT menuntut agar Pemutusan HubunganKerjanya oleh TERGUGAT

Dalam hal ini jelas posita GugatanPembayaran Pesangon a quo tidak didukung atau tidakdimintakan dalam petitum Gugatan Pembayaran Pesangona quo sehingga terbukti Gugatan Pembayaran Pesangon aquo tidak jelas dan kabur (obscuur libel), oleh karena itusudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormatmenyatakan Gugatan Pembayaran Pesangon a quo tidakdapat diterima (niet ontvankelijk verklaard):lll.3.

Putusan No.31/Pdt.SusPHI/2020/PN/Ptkuntuk TERGUGAT atas Pemutusan Hubungan Kerja, angka1, dan juga petitum Gugatan Pembayaran Pesangon a quoangka 2, PENGGUGAT mendalilkan dan menuntutTERGUGAT harus memberikan pesangon atau kompensasiterhadap PENGGUGAT sebesar Rp 15.000.000,00 + Rp51.073.375,00 = Rp 66.073.375,00;Bahwa PENGGUGAT hanya menyebutkan angka totalpesangon atau kompensasi yang dimintanya, baik dalamposita maupun petitum Gugatan Pembayaran Pesangon aquo, sebagaimana ttersebut di atas, TANPAMENYEBUTKAN

Pesangon a quoHal.16 dari 41 hal.

Nama Perseroan hanya dapat dipakaisetelah memperoleh persetujuan Menten,Menimbang, bahwa dalam gugatan pembayaran pesangon pada perkaraa quo, Penggugat mengajukan Gugatan Pembayaran Pesangon kepada PT.Kebun Senajuk Dara Hitam Lingkar Indah Plantation, sehingga menimbulkankebingungan apakah gugatan hukum Penggugat ditujukan kepada PT.Lingkarindah Plantation atau sesungguhnya kepada PT. Kebun Senajuk DaraHitam Lingkar Indah Plantation?

pesangon pada bulan Juni 2015 dan tidak merasakeberatan serta menolak pembayaran pesangon tersebut, hal ini dapat disebutsebagai itikad dari PENGGUGAT, apabila PENGGUGAT merasa berkeberatanterhadap pesangon tersebut seharusnya pada saat itu menolak pembayaranpesangonnya serta tidak menerima pembayaran pesangon tersebut olehkarenanya dengan telah diterimanya pembayaran pesangon pemutusanhubungan kerja (PHK) sampai dengan gugatan ini diajukan maka perselisihanantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah

pesangon pensiunPENGGUGAT pada bulan Juni 2015, PENGGUGAT tidak pernah menuntutpembayaran pesangon pada saat itu.Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada poin 3 G perusahaan tidakmemberikan respon kepada PENGGUGAT, karena PENGUGGAT sudahmenerima pembayaran pesangon pada bulan Juni 2015 tetapi masihmenanyakan masalah pesangon pada bulan Desember 2016.Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada poin 3 H perusahaan tidak pernahmemberitahukan isi SK Nomor 17 tahun 2008 kepada pekerja, karena semua SKyang dikeluarkan

Bahwa, gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel), dikarenakan ataspemutusan hubungan kerja karena usia pensiun, Para Penggugat telah mengambildan menerima kompensasi pembayaran pesangon dari Tergugat sebagaimanayang telah diakui oleh Penggugat sendiri pada dalil gugatan Para Penggugatangka 2 huruf ;2.

Bahwa apabila Penggugat merasa keberatan terhadap pesangon tersebutseharusnya pada saat itu Penggugat menolak pembayaran pesangonnya sertatidak menerima pemabayaran pesangon tersebut, oleh karenanya denganditerimanya pembayaran pesangon pemutusan hubungan kerja sampai dengangugatan ini diajukan maka perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telahselesai dan berakhir;2.

pesangon telah diterima dan sampai gugatandiajukan tidak dikembalikan, maka perselisihan antara Para Penggugat denganTergugat selesai dan berakhir:Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menerima pembayaranuang pesangon beserta hakhak lainya dari Tergugat dan hingga gugatan Penggugatdiajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial Para Penggugat tidak mengembalikanuang tersebut kepada Tergugat, maka diitemukan fakta Penggugat telah menerimauang pembayaran pesangon dan tidak pernah mengembalikan uang

Pesangon a= quo,PENGGUGAT mengajukan Gugatan Pembayaran Pesangonkepada PT.

,Bahwa PENGGUGAT dalam surat Gugatan PembayaranPesangonnya pada halaman 1, pada paragraph 1 baris 9 halaman1, menyatakan bahwa gugatan a quo adalah gugatan PembayaranPesangon, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut : Hendakmengajukan gugatan Pembayaran Pesangon terhadap : .

Dengan demikian cukup dasaralasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkaraini untuk menyatakan Gugatan Pembayaran Pesangon aquo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaara);Hal.13 dari 48 hal. Putusan No.33/Pdt.SusPHI/2020/PN/PtkIl.2. Posita Gugatan Tidak Didukung Dalam Petitum Gugatan SehinggaDalil dan Tuntutan Dalam Gugatan Pembayaran Pesangon a quoTidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libe!)3.

Bahwa dalam posita Gugatan Pembayaran Pesangon a quopada halaman 2 angka 7 PENGGUGAT menyatakanmengajukan gugatan perselisihan Pemutusan HubunganKerja terhadap TERGUGAT, namun demikian ternyatadalam petitum Gugatan Pembayaran Pesangon a quoPENGGUGAT samasekali tidak menyebutkan apakahPENGGUGAT menuntut agar Pemutusan NHubunganKerjanya oleh TERGUGAT atau dinyatakan sah ataudibatalkan:4.

Dalam hal ini jelas posita Gugatan PembayaranPesangon a quo tidak didukung atau tidak dimintakan dalampetitum Gugatan Pembayaran Pesangon a quo sehinggaterbukti Gugatan Pembayaran Pesangon a quo tidak jelasdan kabur (obscuur libe/), oleh karena itu sudah sepatutnyaMajelis Hakim Yang Terhormat menyatakan GugatanPembayaran Pesangon a quo tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard);Ill.3.

pesangon security sebesar Rp.12.425.914.484melalui Bank Mega pada tanggal 13 Juli 2007.Dari data tersebut di atas, Penelaah dapat menyimpulkan bahwa:Halaman 3 dari 24 halaman.

Halini memberikan indikasi bahwa atas biaya pesangon yang tercatat dalambuku besar memang benar benar dibayarkan oleh Pemohon Bandingkepada karyawan yang berhak menerimanya.e Bahwa dengan adanya obukti pembayaran pesangon sebesarRp.12.425.914.485 tersebut sekaligus mematahkan argumen PemohonBanding dalam surat keberatannya yang menyatakan bahwa objek PPh Pasal21 Final atas pesangon adalah sebagaimana yang telah dilaporkan dalam SPTMasa PPh Pasal 21 yaitu Rp.4.836.585.122.e Penelaah berpendapat bahwa

Pembayaran pesangon yang merupakan tanggungan/biaya PT JasaAngkasa Semesta (PT JAS) sebesar Rp.7.482.175.450.Beban PT JAS ini tercatat pada sisi kredit General Ledger BiayaShakehand dengan perincian sebagai berikut:e Jurnal ROSMG107, tanggal 20 Juli 2007 sebesar Rp.7.250.182.892,*)danHalaman 5 dari 24 halaman.

Terdapat pembayaran pesangon sebesar Rp.2.593.109.217 yangmerupakan pembayaran pesangon kepada karyawan dengan jumlahpenghasilan bruto dibawah Rp.25.000.000 yang merupakan penghasilanbruto yang dikecualikan dari pemotongan pajak.c Berdasarkan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 149 tahun 2000 dijelaskanbahwa Atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadidalam negeri berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar olehdana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh

pesangon sebesar Rp.7.250.182.892 adalah porsi pembayaran pesangon PT JAS;bahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas obyek PPh Pasal 21 atas pesangonsebesar Rp. 7.250.182.892 tidak dapat dipertahankan;Halaman 33 Alinea ke7 :bahwa jumlah sebesar Rp.124.936.250 terbukti merupakan kelebihan pembayaranpesangon kepada karyawan dan bukan merupakan obyek PPh Pasal 21 final ataspesangon sehingga koresksi DPP PPh Pasal 21 final atas pesangon tidak dapatdipertahankanHalaman 34 Alinea ke9 :bahwa dari hasil

Nomor Perkara :13/PDT.SUSPHV/2017/PN.SBY tidak dapat diperselisinkan dua kali ;Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak terang atau tidak jelas (obscuur libel)dikarenakan PENGGUGAT telah mengambil dan menerima kompensasipembayaran pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana isigugatan telah diakui sendiri oleh PENGGUGAT pada Point 7, olehkarenanya dengan telah diterimanya pembayaran pesangon pemutusanhubungan kerja (PHK) sampai dengan gugatan ini diajukan, makaperselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT

pesangon tersebut hubungan kerja antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT telah selesai dan berakhir.

Bahwa tidakbenar dalil PENGGUGAT pada point 4 terhadap pemberian pesangonpensiun pada saat PENGGUGAT pensiun yang mengakibatkanPENGGUGAT mengajukan pencatatan perselisihan hubungan industrial keDinas Tenaga Kerja Kota Surabaya pada tanggal 2 Februari 2016,sementara PENGGUGAT telah menerima pembayaran pesangon padasaat pengabdian terakhir atau pada saat pensiun, apalagi PENGGUGATtelah menerima pembayaran pesangon lebih dari 4 (empat) tahun yang laluyaitu pada Maret 2013, baru digugat sekarang pada

No.33/Pdt.SusPHI/2017/PN.Sby11TERGUGAT, apabila PENGGUGAT merasa keberatan terhadap pesangontersebut seharusnya pada saat itu menolak pembayaran pesangonnya, jikaPENGGUGAT merasa kurang atas pemberian pesangonnya seharusnyaPENGGUGAT tidak menerima pembayaran pesangon pada saat itu, olehkarenanya dengan telah diterimanya pembayaran pesangon pemutusanhubungan kerja (PHK) sampai dengan gugatan ini diajukan makaperselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah selesai danberakhir (Vide Jurisprudensi

pesangon telah diterima dansampai gugatan diajukan tidak dikembalikan, maka perselisihan antaraPenggugat dengan Tergugat selesai dan berakhir;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menerimapembayaran uang pesangon beserta hakhak lainnya dari Tergugat dan hinggagugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial Penggugattidak mengembalikan uang tersebut kepada Tergugat, maka ditemukan faktaPenggugat telah menerima uang pembayaran pesangon dan tidak pernahmengembalikan uang pesangon

Nomor 1239 K / Pdt/ 2014hukum Pembantah telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan Putusan P4Pdan karenanya tidak lagi ada kewajiban hukum Pembantah terhadap ParaTerbantah;Terlampir bukti transfer pembayaran pesangon kepada masingmasingTerbantah sebagai Bukti T5a sampai T5n;4. Pada 5 Mei 2010 Pembantah menerima relaas panggilan untuk menghadiriAanmaning pada 11 Mei 2010 agar melaksanakan isi Putusan P4;Terlampir relaas panggilan untuk Aanmaning tertanggal 5 Mei 2010 sebagaiBukti T6;5.

Dalam Aanmaning pada 11 Mei 2010 dan 29 Juni 2010, Pembantah telahmenjelaskan dan memberikan buktibukti pembayaran pesangon berdasarkanPutusan P4P kepada masingmasing Terbantah. Akan tetapi, dalam pertemuanAanmaning tersebut Para Terbantah selalu mengatakan bahwa mereka tidakpernah menerima pembayaran pesangon berdasarkan Putusan P4P olehPembantah;6.

Sangat patut untuk dipertanyakan kejujuran Para Terbantah yang tetapmengatakan tidak pernah menerima pembayaran pesangon berdasarkanPutusan P4P oleh Pembantah. Padahal terbukti Pembantah telah membayarkandan Para Terbantah telah menerima pesangon melalui pemindahbukuan kerekening masingmasing Terbantah;8.

MENGETAHUI adanya pembayaran pesangon oleh Pembantah ke rekeningPara Terbantah;DANb. MENGGUNAKAN bahkan MEMINDAHBUKUAN pesangon tersebut;Terlampir Rekening koran masingmasing Para Terbantah sebagai Bukti T7asampai T7n;9. Untuk menghindari suatu ketidakpastian hukum dan menjaga kepentinganhukum Pembantah adalah tepat dan berdasar apabila Majelis Hakim yangHal. 3 dari 15 hal. Put.

Nomor 1239 K/ Pdt/ 2014 Hal perselisihan mengenai jumlah pemenuhan pembayaran pesangon dankewajiban lain sepenuhnya adalah kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untukmengadakan penelitian yang tepat tentang kepastian jumlah tersebut, sebelummelakukan tindakan lanjutan eksekusi berupa pelelangan atas objek lelangdengan memanggil Termohon Lelang ic.

Managemen Perusahaan Pelawan) tetap melakukan pembayaranpesangon dikarenakan Terlawan sebelumnya telah melakukan pembicaraansecara lisan via telepon dengan pihak Pelawan dengan catatan Terlawanbersedia menerima pembayaran pesangon dimaksud, maka sebesar 50 %dari jumlah keseluruhan pesangon yang diterima Terlawan telah ditransferke rekening bank Terlawan (Tolopan Sinaga) tertanggal 02 Mei 2016 dan 50% dari sisa pembayaran akan dilakukan oleh Pelawan setelah Terlawanmenyetujui kKesepakatan bersama

Bahwa setelah terbitnya Surat Anjuran No.256/DTKTR/SU/2016 tertanggal19 Juli 2016 yang berisi tentang pembayaran pesangon dan hak hak lainnya,Pelawan tidak juga menunjukkan itikad baik atas hasil mediasi tersebut;Putusan Nomor. 134/Pdt. SusPH/2016/PN.

terhadap karyawan laintersebut mendapatkanPersetujuan, danditanda tangani oleh DirekturUtama (Radja DL Sitorus),namun disisi lain Direktur (Hakim Sitorus) tidakmenyetujuirealisasi pembayaran pesangon tersebut, sehinggadikeluarkanilah Surat Peringatan dan Surat Peringatan Il oleh Direktur(Hakim Sitorus):;Bahwa Persetujuan dari Direktur Utama tentang realisasi Pembayaranpesangon karyawan lain tersebut, timbul setelah Terlawan memberikanmasukan dalam kapasitasnya sebagai Manager SDM kepada DirekturUtama

Bukti P4 : Foto copy Bukti Setor Pembayaran Pesangon atas nama TolopanSinaga via rekening BRI Sisimangaraja MedanMenimbang, bahwa selain bukti surat, Pelawan juga mengajukan buktiketerangan saksi sebanyak 1 (satu) orang yang disumpah di depan persidanganmenurut agama dan kepercayaannya, pada pokoknya memberi keterangansebagaimana berikut:1.

pesangon yang ditandatangai olehDirut PT Torganda ;Bahwa setahu saksi tidak ada Peraturan Perusahaan di PT.

Sisa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur =Rp.1.648.049,Total kompensasi sebesar =Rp. 52.303.076,(lima puluh duajuta tiga ratus tiga ribu tujuh pulunenam Rupiah)11.Bahwa pada tanggal6 Desember 2013Tergugat mengirim SuratPemberitahuan kepada Penggugat tentang pembayaran Pesangon,Uang Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak denganketentuan apabila dalam waktu7 (tujuh) harisejak Surat Pemberitahuanpembayaran ini diterima dan tidak ada tanggapan dari Tergugat, makaTergugat menganggapPenggugat

Menyatakan sah dan berharga pembayaran Pesangon, UangPenghargaan Masa Kerja dan Penggantian hak dari Tergugat kepadaPenggugat tertanggal 6 Desember 2013 ;5.

Fotocopi bukti pembayaran pesangon, uang penghargaan masa kerja,dan penggantian hak oleh Tergugat kepada Penggugat tertanggal 6Desember 2013 (Bukti T5 ;6.

Fotocopi pemberitahuan pembayaran pesangon, penghargaan masakerja dan penggantian hak dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal6 Desember 2013 (Bukti T6) ;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidakakan mengajukan saksi ;Menimbang, bahwaPenggugatdan Tergugattelah mengajukanKesimpulan masingmasing pada tanggal 16 Juni2015;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini makasegala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telahtermuat pula didalam putusan ini

06 Desember 2013 Tergugat telahmemberitahukan melalui surat tentang pembayaran pesangon tersebut akantetapi Penggugat tidak pernah mempertanyakan atau mengembalikanpembayaran uang pesangon tersebut sehingga jelas terbukti Penggugat telahsecara diamdiam menyetujui pemutusan hubungan kerja yangdilakukanTergugat pada tanggal 22 Oktober 2013 Jo. pasal 1 ayat (25) UU No. 13Tahun 2003 "Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungankerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak

Managemen Perusahaan Pelawan) tetap melakukan pembayaranpesangon dikarenakan Terlawan sebelumnya telah melakukan pembicaraansecara lisan via telepon dengan pihak Pelawan dengan catatan Terlawanbersedia menerima pembayaran pesangon dimaksud, maka sebesar 50 %dari jumlah keseluruhan pesangon yang diterima Terlawan telah ditransferke rekening bank Terlawan (Tolopan Sinaga) tertanggal 02 Mei 2016 dan 50% dari sisa pembayaran akan dilakukan oleh Pelawan setelah Terlawanmenyetujui kesepakatan bersama dan

Upah selama proses: 6x Rp.9.719.626TOTAL = Rp.353.030.701,Bahwa setelah terbitnya Surat Anjuran No.256/DTKTR/SU/2016 tertanggal19 Juli 2016 yang berisi tentang pembayaran pesangon dan hak hak lainnya,Pelawan tidak juga menunjukkan itikad baik atas hasil mediasi tersebut;Putusan Nomor. 134/Pdt. SusPH/2016/PN.

pesangon terhadap karyawan laintersebut mendapatkanPersetujuan, danditanda tanganiolehDirekturUtama (Radja DL Sitorus),namun disisi lain Direktur (Hakim Sitorus) tidakmenyetujuirealisasi pembayaran pesangon tersebut, sehinggadikeluarkanlah Surat Peringatan dan Surat Peringatan Il oleh Direktur(Hakim Sitorus):Bahwa Persetujuan dari Direktur Utama tentang realisasi Pembayaranpesangon karyawan lain tersebut, timbul setelah Terlawan memberikanmasukan dalam kapasitasnya sebagai Manager SDM kepada DirekturUtama

Bukti P4 : Foto copy Bukti Setor Pembayaran Pesangon atas nama TolopanSinaga via rekening BRI Sisimangaraja MedanMenimbang, bahwa selain bukti surat, Pelawan juga mengajukan buktiketerangan saksi sebanyak 1 (satu) orang yang disumpah di depan persidanganmenurut agama dan kepercayaannya, pada pokoknya memberi keterangansebagaimana berikut:1.

pesangon yang ditandatangai olehDirut PT Torganda ;Bahwa setahu saksi tidak ada Peraturan Perusahaan di PT.

Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. Katrin, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T1;Halaman 87 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.SusPHI/2017/PN Jap10.11.12.13.Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. M. Khoirul, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tandabukti T2;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an.

Xaverius Kaiwen, tanggal 04 Maret 2017, yang diberitanda bukti T3;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. Daud Sande P, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tandabukti T4;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. Dulgani, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tanda buktiT5;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an.

Filemon Sobor, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tandabukti T6;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. Malikin, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tanda buktiT7;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. Agus Purnomo, tanggal 04 Maret 2017, yang diberitanda bukti T8;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an.

Andik, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T9;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. M. Saefudin, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tandabukti T10;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. Slamet Doso, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tandabukti T11;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an.

Sunarto, tanggal 06 Maret 2017, yang diberi tanda buktiT17;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. Yosep Malu, tanggal 06 Maret 2017, yang diberi tandabukti T18;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. Jaharudin, tanggal 06 Maret 2017, yang diberi tandabukti T19;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an.

,M.Kn diPalembang;Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 Para Penggugat mengajukanSurat Percepatan Pembayaran Pesangon dengan dasar adanyakekhawatiran akan kondisi Perusahaan dalam keadaan sulit yang manaakan berahlinnya Tenaga Kerja dan beberapa tagihan PerusahaanTergugat ke PT.

Baturaja Daya Insani (BRDI) sehingga meminta Tergugatuntuk segera merealisasikan percepatan pembayaran pesangon ParaPenggugat;Bahwa kekhawatiran Para Penggugat dijelaskan sebagaimana Posita Poinke3 (3.1) yang mana terhadap Perusahaan PT. Baturaja Daya Insani(BRDI) merupakan Perusahaan yang didirikan oleh PT.

pesangon Para Penggugat atas namaErshad Leo, Dedi Efri, M.

Yenny Puspitasari, diberitanda P9 ;Halaman 67 dari 79 Putusan PHI Nomor 91/Pdt.SusPHI/2019/PN Pig10.Fotokopi Perincian Pembayaran Pesangon Para Penggugat yangDikeluarkan PT. Esbes Yasa Pratama, diberitanda P10 ;11.Fotokopi (1) satu bundle rekaman rapat management tanggal 13 Pebruari2019, diberitanda P11 ;12.

Fotokopi Surat Percepatan Pembayaran Pesangon para Penggugat,diberitanda T3;4. Fotokopi surat Keputusan Dirut Teentang Pemutusan Hubungan Kerja paraPenggugat tertanggal 12 Pebruaari 2019, diberitanda T4;5.

Rahmat Amin tanggal28 Januari 2016;Tanda bukti penyerahan uang pesangon dari Tergugat kepada Muh.Rahmat Amin tanggal 28 Januari 2016;Kwitansi pembayaran pesangon dari Tergugat kepada Muh.

Syamsu Alam tanggal28 Januari 2016;Tanda bukti penyerahan uang pesangon dari Tergugat kepada A.Syamsu Alam tanggal 28 Januari 2016;Kwitansi pembayaran pesangon dari Tergugat kepada A.

Ikram Anwar tanggal28 Januari 2016;Tanda bukti penyerahan uang pesangon dari Tergugat kepada Muh.Ikram Anwar tanggal 28 Januari 2016;Kwitansi pembayaran pesangon dari Tergugat kepada Muh. lkramAnwar tanggal 28 Januari 2016;11. T11 Perjanjian bersama antara Tergugat dengan Joko Sumarsono tanggal28 Januari 2016;Tanda bukti penyerahan uang pesangon dari Tergugat kepada JokoSumarsono tanggal 28 Januari 2016;Kwitansi pembayaran pesangon dari Tergugat kepada Joko Sumarsonotanggal 28 Januari 2016;12.

T12 Perjanjian bersama antara Tergugat dengan Syamsiah tanggal 28Januari 2016;Tanda bukti penyerahan uang pesangon dari Tergugat kepadaSyamsiah tanggal 28 Januari 2016;Kwitansi pembayaran pesangon dari Tergugat kepada Syamsiahtanggal 28 Januari 2016;13. T13 Tanda bukti penyerahan uang pesangon dari Tergugat kepadaRatnasari tanggal 19 Januari 2016;Surat tanda terima dokumen ljazah asli tanggal 19 Januari 2016;Kwitansi pembayaran pesangon dari Tergugat kepada Ratnasari tanggal19 Januari 2016;14.

Yusran, S.H. tanggal 19 Mei 2016;Photo panggilan telepon;Kwitansi pembayaran pesangon dari Tergugat kepada Aisyarah NurSyamsu A. Bola tanggal Mei 2016;Perjanjian bersama antara Tergugat dengan dengan Muh. Rusdi tanggal6 Juni 2016;Pernyataan pencabutan kuasa Muh. Rusdi kepada Andi Mallanti, S.H.dan Muh. Yusran, S.H. tanggal 6 Juni 2016;Photo Muh. Rusdi;Kwitansi pembayaran pesangon dari Tergugat kepada Aisyarah NurSyamsu A.

2006 Rp.1.907.315.841,00 yang terdiri dari : biaya manfaat karyawan sebesar Rp 870.691.623,00, biaya profesional sebesar Rp 1.036.624.218,00,yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;Koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp 870.691.623,00 atas biaya manfaat karyawanMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen pendukung pesangontersebut, diketahui bahwa total nilai pesangon yang dibayarkan hanya sebesar Rp193.810.200,00 jumlah tersebut merupakan pembayaran

pesangon kepadasebanyak 87 (delapan puluh tujuh) pegawai dengan nilai nominal pesangon kurangdari Rp 25.000.000,00, sehingga alasan Pemohon Banding yang menyatakan bahwajumlah sebesar Rp 870.691.623,00 tersebut merupakan pesangon, tidak dapatdibuktikan kebenarannya;: bahwa dengan ini Pemohon Banding jelaskan bahwa atas biaya pesangon sebesarRp 870.691.623,00 adalah merupakan biaya pesangon yang di reklass ke dalambiaya manfaat karyawan, namun atas pembayaran pesangon tersebut sesuaidengan ketentuan

Biaya manfaat karyawan sebesarRp 870.691.623,00 merupakan pembayaran pesangon kepada karyawan proyekyang jumlahnya tidak melebihi Rp 25.000.000,00 sehingga bukan merupakan objekPPh Pasal 21 (tidak terutang PPh Pasal 21);bahwa menanggapi buktibukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalampersidangan tersebut di atas, Terbanding menyampaikan pendapatnya yang padapokoknya sebagai berikut :bahwa berdasarkan data Pemohon Banding diketahui bahwa rekapitulasi pesangonkaryawan sebanyak 125 orang dengan

Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan pembayaran pesangon, akandibayarkan atau dicairkan melalui Cek yang teknisnya akan dijelaskandalam Perjanjian Bersama ini;Pasal 2Penyelesaian PerselisihanPara Pihak telah setuju dan sepakat untuk menyelesaikan PerselisihanHubungan Industrial antara PT. Quality Wisata Bersama dengan Pihak Keduasecara musyawarah dan kekeluargaan mengenai penyelesaian pembayaranPesangon kepada Pihak Kedua dalam hal ini Alm. Evi Kartika Ariani sebagaimantan karyawan PT.

Bahwa berdasarkan termin pembayaran pesangon di atas, makaPihakPertama akan memberikan keseluruhan Cek di awal kepada Pihak Kedua,selambatlambatnya diserahkan pada tanggal 4 April 2019;Pasal 4SanksiBahwa Pihak Pertama siap bertanggung jawab secara hukum apabila Cektersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan tidak tersedianya sejumlah uangsesuai nominal dalam Cek yang dimaksud;Halaman 3 Putusan Perdamaian Nomor 23/Pdt.SusPHI/2019/PN Jkt.PstPasal 5PenuntutanBahwa keseluruhan Cek yang tercantum pada

Nomor 1419 K/Pdt.SusPHI/2020 No Sama Selisih Yang Dibayar Penggugat(Kotor)1 Tergugat1 Rp237.869.234,002 Tergugat 2 (Rp304.312.332,00) (kelebinan pembayaran pesangon)3 Tergugat 3 Rp67.283.998,004 Tergugat4 Rp405.619.478,005 Tergugat5 Rp161.803.121,006 Tergugat6 Rp474.455.650,007 Tergugat 7 Rp273.944.729,008 Tergugat8 Rp145.615.083,009 Tergugat9 (Rp313.905.569,00) (kelebinan pembayaran pesangon)10 Tergugat10 (Rp157.276.991,00) (kelebinan pembayaran pesangon)11 Tergugat11 Rp402.045.410,0012 Tergugat12

Tergugat13 (Rp5.419.956,00) (kelebinan pembayaran pesangon)14 Tergugat14 Rp87.813.906,0015 Tergugat15 Rp114.264.592,0016 Tergugat16 (Rp39.078.552,00) (kelebinan pembayaran pesangon)17 Tergugat17 Rp198.055.009,0018 Tergugat18 Rp164.066.436,0019 Tergugat19 Rp18.966.068,0020 Tergugat 20 Rp148.381.959,00 Pembayaran di atas akan dipotong PPh Final 5.