Ditemukan 522 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Padang ; korupsi Pemerintah kota surabaya vs hartati; Sengsek padang bin cirman padang Pt. padang Narkotika Padang Korupsi Narkotika padang Pembunuhan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-08-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460 K/TUN/KI/2022
Tanggal 16 Agustus 2022 — PEMERINTAH KOTA PADANG vs RENDY ALDY IRWANDI;;
116 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH KOTA PADANG vs RENDY ALDY IRWANDI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 21-10-2022 — Putus : 08-12-2022 — Upload : 18-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 593 K/TUN/2022
Tanggal 8 Desember 2022 — PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG;;
177 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG;;
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 03-07-2013 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN PADANG Nomor 107/Pdt.G/2013/PN Pdg
Tanggal 18 Juni 2014 — ERUKMANSYAH melawan PEMERINTAH KOTA PADANG CS
16 — 2
  • ERUKMANSYAH melawan PEMERINTAH KOTA PADANG CS
    PEMERINTAH KOTA PADANG : Berkantor di Jalan Prof. H.M. Yamin Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat A ; 2. PANITIAPEMBEBASAN PENGERJAAN PROYEKNORMALISASIBANDAR LURUS BANDAR LATUNG : Berkanitor diGraha Telkomsel, Jalan Batang Tarusan No. 3 Padang,selanjutnya disebut sebagai Tergugat B ; 3.
Pengadilan PT PADANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-10-2018 — Upload : 14-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 123/PDT/2018/PT PDG
Tanggal 29 Oktober 2018 — PEMERINTAH KOTA PADANG Melawan : H. BACHTIAR KAHAR, B.E.
75 — 35
  • PEMERINTAH KOTA PADANGMelawan :H. BACHTIAR KAHAR, B.E.
Pengadilan PN PADANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-01-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 9/Pdt.G/2014/PN.Pdg
Tanggal 18 Desember 2014 — SAYAMSUL BAHRI, Dkk melawan Pemerintah Kota Padang, Dkk
65 — 19
  • SAYAMSUL BAHRI, Dkk melawan Pemerintah Kota Padang, Dkk
    S.H.Ketiganya para Advokat pada kantor Hukum Universal di Jalan Abdul Muis No. 28 A, KotaPadang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Januari 2014 yang dilegalisasi oleh Rismadona,S.H. di bawah No: 3.140/L2014 adalah kuasa dari dan karenanya bertindak untuk dan atasnama Para Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang padatanggal 28 Januari 2014 dibawah No : 23/PF.PDT/I/2014. selanjutnya disebut sebagaiPenerima KuasaMELAWANHalaman dari68 Putusan Nomor.09/Pdt.G/2014/PN.PdgA Pemerintah
    Kota Padang yang berkedudukan dan beralamat di Jl.
    Panjang Koto Tangahdengan segala Kebijakannya yang mana Oleh karena Surat bukti yang bertanda P.3. tersebutada kolerasi dan Relevansinya dengan perkara ini maka dapat dijadikan sebagai bahanpertimbangan pembuktian dalam perkara ini.Menimbang,bahwa surat bukti yang bertanda P.4 berupa Photo copy Peta HasilKonsolidasi Pembangunan Jalan Padang By Pass dikelurahan di Aie Pacah,rukun Tetangga03,Rukun Warga 03,Kelurahan Air Pacah,Kecamatan Koto Tangah,Kota Padang yang dibuatdan diterbitkan oleh Tergugat A Pemerintah
    Kota Padang.
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 17-02-2022 — Putus : 02-06-2022 — Upload : 15-06-2022
Putusan PTUN PADANG Nomor 9/G/KI/2022/PTUN.PDG
Tanggal 2 Juni 2022 — Pemohon:
IRFAN SUWANDI
Termohon:
Pemerintah Kota Padang
143 — 65
  • Pemohon:
    IRFAN SUWANDI
    Termohon:
    Pemerintah Kota Padang
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 04-08-2021 — Putus : 18-10-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PN PADANG Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Pdg
Tanggal 18 Oktober 2021 — Gurano Primakarsa
Tergugat:
Pemerintah Kota Padang
133 — 46
  • Gurano Primakarsa
    Tergugat:
    Pemerintah Kota Padang
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 29-01-2018 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 25-02-2019
Putusan PN PADANG Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Pdg
Tanggal 3 Juli 2018 — BE
Tergugat:
PEMERINTAH KOTA PADANG
70 — 16
  • BE
    Tergugat:
    PEMERINTAH KOTA PADANG
    Bahwa demikian halnya dalildalil gugatan Penggugat berkaitan denganhasilhasil rapat internal Pemerintah Kota Padang hanyalah berkekuatanmengikat ke dalam sebagai bahan telaah staf dan sama sekali tidakmengikat keluar. Dalam hal ini secara hukum Penggugat tidak dapat denganserta merta menafsirkannya sebagai Suatu perjanjian yang mengikat padaPenggugat, sebelum dijadikan sebagai Adendum yang ditanda tangani olehPenggugat dan Pimpinan Proyek ataupun Tergugat.5.
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 20-01-2017 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 30-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 6/PDT/2017/PT PDG
Tanggal 23 Maret 2017 — Pembanding/Penggugat : MOCHAMMAD FERDIANSYAH
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Kota Padang Panjang, DKK
136 — 77
  • Pembanding/Penggugat : MOCHAMMAD FERDIANSYAH
    Terbanding/Tergugat : Pemerintah Kota Padang Panjang, DKK
    Kulitindo Ereshamas Member of Eresha Group Nomor : 004/PMPDPP/IX2007 Nomor Ke025/Kontrak/IX/2007 tentang Pembangunan Pasar Pusat KotaPadang Panjang tertanggal 26 September 2007 dan Perjanjian Perubahan Nomor571/237/BAPPEDAPM/IV/2012, Nomor KE008/Kontrak AMD/IV/2012 atas PerjanjianKerjasama antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan PT.
    Menyatakan Perbuatan Tergugat yang memutus Surat Perjanjian Kerja samaantara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan PT. Kulitindo EreshamasMember of Eresha Group Nomor : O04/PMPDPP/IX2007.
    Gugatan Penggugat Kabur karena Objek Perkara Tidak JelasDalam Gugatannya halaman 2, Penggugat mendalilkan Objek Gugatan adalahSuratPerjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan PT.Kultindo Ereshamas Member of Eresha Group Nomor: 004/PMPDPP/IX2007.Nomor Ke025/Kontrak/IX/2007 tentang Pembangunan Pasar Pusat Kota PadangPanjang tertanggal 26 September 2007 dan perubahannya...
    Petitum yang satu dengan Petitum lainnya Saling BertentanganDalam Petitumnya butir ke 2, Penggugat meminta Pengadilan menyatakanSurat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Padang Panjang denganPT.
    Perjanjian yang dimaksud, adalah Terbanding/Penggugat membangunPasar Pusat Kota Padang Panjang menggunkan modal sendiri kemudianmengelolanya untuk jangka waktu 20 tahun, setelan jangka waktu pengelolaanberakhir, bangunan pasar kemudian diserahkan ke Pemerintah Kota Padang Panjang.Bahwa setelah dicermati secara utuh, seksama dan komprehensif, ternyataPerjanjian Kerjasama yang dibuat antara Rezim Pemerintah Kota Padang Panjangyang lama dengan PT.
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 27-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 07-11-2022
Putusan PTUN PADANG Nomor 42/G/2018/PTUN.PDG
Tanggal 14 Februari 2019 — NURDIN MUNIR
Tergugat:
SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG
152 — 39
  • NURDIN MUNIR
    Tergugat:
    SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG
Pengadilan PTUN PADANG TUN Pertanahan
Register : 18-07-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PTUN PADANG Nomor 15-G-2016-PTUN-PDG
Tanggal 27 Desember 2016 — PEMERINTAH KOTA PADANG
86 — 24
  • PEMERINTAH KOTA PADANG
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-12-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2820 K/Pdt/2017
Tanggal 12 Desember 2017 — PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG, DKK
89 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH KOTAPADANG PANJANG, DKK
    Nomor KE008/KONTRAK AMD/ IV/2012 atasPerjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan PT.Kultindo Ereshamas Nomor 004/PMPDPP/IX2007 Nomor, KE025/KONTRAK/IX/2007 tentang Pembangunan Pasar Pusat Kota PadangPanjang dalam hal berakhirnya perjanjian dalam Pasal 15 ayat (2) menyatakanPerjanjian Kerjasama ini dapat juga berakhir karena poin a, Persetujuan tertulisdari kedua belah pihak;Bahwa sesuai Pasal 18 Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2007 tentangtata cara Pelaksanaan Kerjasama, kerjasama
    Nomor KE025/KONTRAK/IX/2007 tentang Pembangunan PasarPusat Kota Padang Panjang tertanggal 16 April 2012 adalah sah dan dapatdilanjutkan kembali:Menyatakan Perbuatan Tergugat yang memutus Surat Perjanjian Kerja samaantara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan PT. Kulitindo EreshamasMember of Eresha Group Nomor 004/PMPDPP/IX2007.
    Nomor Ke025/Kontrak/IX/2007 tentang Pembangunan Pasar Pusat Kota PadangPanjang tertanggal 26 September 2007 dan Perjanjian Perubahan Nomor571/237/BAPPEDAPMIIV/2012, Nomor KE008/KONTRAK AMD/IV/2012 atasPerjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan PT.Kultindo Ereshamas Nomor 004/PMPDPP/IX2007.
    Penggugat tidak menarik Sekretaris Daerah Kota Padang Panjangsebagai pihak;Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan objek gugatan adalahSurat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Padang Panjangdengan PT. Kultindo Ereshamas Member of Eresha Group Nomor:004/PMPDPP/IX2007. Nomor Ke025/Kontrak/IX/2007 tentangPembangunan Pasar Pusat Kota Padang Panjang tertanggal 26September 2007 dan perubahannya...
    Nomor: KE008/KONTRAK AMD/IV/2012 atas PerjanjianKerjasama antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan PT. KultindoEreshamas Nomor: 004/PMPDPP/IX2007. Nomor: KE025/KONTRAK/IX/2007 tentang Pembangunan Pasar Pusat Kota PadangPanjang tertanggal 16 April 2012 adalah sah dan dapat dilanjutkan;3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang memutus Surat PerjanjianKerjasama antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan PT.
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 15-08-2023 — Putus : 07-09-2023 — Upload : 30-10-2023
Putusan PN PADANG Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Pdg
Tanggal 7 September 2023 — SOEHINTO SADIKIN
3.Pemerintah Kota Padang Cq Bagian Pertanahan Pemerintah Kota Padang
4.BPN PUSAT Cq BPN PROVINSI SUMBAR Cq BPN KOTA PADANG
21 — 12
  • SOEHINTO SADIKIN
    3.Pemerintah Kota Padang Cq Bagian Pertanahan Pemerintah Kota Padang
    4.BPN PUSAT Cq BPN PROVINSI SUMBAR Cq BPN KOTA PADANG
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 14-09-2023 — Putus : 07-12-2023 — Upload : 02-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192 PK/TUN/2023
Tanggal 7 Desember 2023 — PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG;;
138 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG;;
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 22-08-2017 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PN PADANG Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Pdg
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat:
BUJANG SUTAN KAYO
Tergugat:
1.Walikota Padang
2.Kepala Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Padang
46 — 42
  • Penggugat:
    BUJANG SUTAN KAYO
    Tergugat:
    1.Walikota Padang
    2.Kepala Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Padang
    Untuk selanjutnya disebut sebagaiTergugat 1;2.KEPALA DINAS PERDAGANGAN PEMERINTAH KOTA PADANG,berkedudukan dan beralamat di Jalan Khatib Sulaiman No.67Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. NawarlisHalaman 1 dari 19 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN PdgYunas, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, berkantor danberalamat di Komplek ATIP No.100 Kelurahan Bungo PasangKota Padang dan Sri Hartati, S.H. Kasubag.
    Bahwa walaupun sebagian dari tanah tersebut telah diserahkan kepadaTergugat 1 (Pemerintah Kota Padang), akan tetapi Tergugat 1 masihmenguasai tanah penggugat secara tidak sah dan melawan hukum denganluas 5000 meter persegi dengan batasbatas sebagai berikut;e Sebelah utara berbatas dengan tanah ini juga yang sudah diserahkanmenjadi jalan/gang perkampungan;e Sebelah selatan berbatas dengan tanah ini juga yang ditempati olehtanah suku Malin Mansiang/Jufrizal sebagai Anggota Kaum;e Sebelah timur berbatas
Pengadilan PTUN PADANG TUN Perijinan
Register : 10-10-2017 — Putus : 08-02-2018 — Upload : 20-02-2018
Putusan PTUN PADANG Nomor 18-G-2017-PTUN.PDG
Tanggal 8 Februari 2018 — KOPERASI ANGKUTAN BARANG PELABUHAN TELUK BAYUR (KOPANBAPEL) LAWAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KOTA PADANG
175 — 78
  • KOPERASI ANGKUTAN BARANG PELABUHAN TELUK BAYUR (KOPANBAPEL) LAWANKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KOTA PADANG
    Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDGPINTU PEMERINTAH KOTA PADANG, berkedudukan di JalanJenderal Sudirman No. 1 Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan PadangBarat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat ;Dalam ini memberi kuasa kepada :1.NamaKewarganegaraanPekerjaanBeralamatNamaKewarganegaraanPekerjaanBeralamatNamaKewarganegaraanPekerjaanBeralamatZULHESNL, S.H ;Indonesia ;Advokat / Penasehat Hukum ;Jalan Alai Timur I No. 1 G, KelurahanAlai Parak Kopi, Kecamatan PadangUtara, Kota Padang, PropvinsiSumatera Barat
    mengajukan apaapa lagi yang pada akhirnyamohon putusan ; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segalasesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam berita acara,Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini; Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa untuk dinyatakan batal atautidak sah dalam gugatan ini adalah: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah
    Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat :1.
    Umum, Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu pintu, Nama Pimpinan Gusnandar , Nama PerusahaanKoperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL), yang diterbitkantanggal 23 Mei 2017 (vide bukti T6= TII Int.17); Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang dihubungkan ketentuanketentuan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaberdasarkanatribusi kewenangan yang diperolehnya, maka Tergugat in casu Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah
    Kota Padang,Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa aquo (vide bukti T4=TIL Int.15, T5=TILInt.16, T6=TII Int. 17);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa a quo (vide bukti T4=TILInt.15,T5=TILInt.16, T6=TI.Int.17) telah diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata UsahaNegara yang berwenang dan telah sesuai dari segi kewenangannya dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan tidak bertentangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-08-2019 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2079 K/Pdt/2019
Tanggal 26 Agustus 2019 — Gurano Primakarsa VS PEMERINTAH KOTA PADANG, yang diwakili oleh H. Mahyeldi, S.P., selaku Walikota Padang
53 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gurano Primakarsa VS PEMERINTAH KOTA PADANG, yang diwakili oleh H. Mahyeldi, S.P., selaku Walikota Padang
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 06-03-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 22-08-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 48/B/2017/PT.TUN.MDN
Tanggal 30 Maret 2017 — DJUFRI NASUTION Cs
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Pemerintah Kota Padang
46 — 11
  • DJUFRI NASUTION Cs
    Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang
    Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Pemerintah Kota Padang
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 19-12-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 02-04-2019
Putusan PN PADANG Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Pdg
Tanggal 26 Maret 2019 — ARMY, MR
Tergugat:
1.YOSWANDI DAHNIL
2.PEMERINTAH KOTA PADANG cq KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG
60 — 15
  • ARMY, MR
    Tergugat:
    1.YOSWANDI DAHNIL
    2.PEMERINTAH KOTA PADANG cq KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 16-06-2022 — Putus : 16-08-2022 — Upload : 18-08-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 148/B/2022/PT.TUN.MDN
Tanggal 16 Agustus 2022 — Pembanding/Penggugat : YURNALISMAN SYAM (Dt.SIMARAJO)
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG PANJANG
Terbanding/Tergugat II Intervensi II : Pemerintah Kota Padang Panjang
47 — 12
  • Pembanding/Penggugat : YURNALISMAN SYAM (Dt.SIMARAJO)
    Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG PANJANG
    Terbanding/Tergugat II Intervensi II : Pemerintah Kota Padang Panjang