Ditemukan 21 data
49 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perumahan yang terletakdi Jalan Pintu Air Raya Nomor. 22 B, Kelurahan Pasar Baru, KecamatanSawah Besar Jakarta Pusat tanggal 25 Januari 2000, yang dihuni olehPenggugat, yang diterbitkan oleh Tergugat dengan segala akibat hukumnya ; Memerintahkan kepada Tergugat untuk memperpanjang SIPSIP yangdiajukan Penggugat dan menentukan harga sewa perumahan sebagaimanaketentuan Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun 1981 jis KeputusanGubernur KDKI Jakarta Nomor. 707 Tahun 1980 jis Peraturan Daerah DKIJakarta
Perumahan yang terletakdi Jalan Pintu Air Raya Nomor. 22 B, Kelurahan Pasar Baru, KecamatanSawah Besar Jakarta Pusat tanggal 25 Januari 2000, yang dihuni olehPenggugat, yang diterbitkan oleh Tergugat dengan segala akibat hukumnya ; Memerintahkan kepada Tergugat untuk memperpanjang SIPSIP yang telahdiajukan Penggugat dan menentukan harga sewa perumahan sebagaimanaketentuan Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun 1981 jis KeputusanGubernur KDKI Jakarta Nomor. 707 Tahun 1980 jis Peraturan Daerah DKIJakarta
Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor.041/G.TUN/2000/PTUNJKT tanggal 30 Agustus 2000 yang dimohonkanbanding ;MENGADILI SENDIRI Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ; Menyatakan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Nomor.008/1.711.9 tanggal 25 Januari 2000 tentang Pengosongan Perumahan yangterletak di Jalan Pintu Air Raya Nomor. 22 B, Jakarta Pusat adalah sahmenurut hukum ; Mengangkat atau
mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor. 041/G.TUN/2000/P.TUN.JKT tanggal 31 Mei 2000yang memerintahkan Kepala Dinas Perumahan Propinsi DKI Jakarta(Tergugat) agar menunda pelaksanaan Surat No. 008/1.711.9 tanggal 25Januari 2000 tentang pengosongan perumahan yang terletak di Jalan PintuAir Raya Nomor. 22 B Jakarta Pusat ; Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini padakedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesarRp.200.000, (
No. 61 PK/TUN/2007.adalah karena pada tanggal 31 Desember 1999 pemilik masih mengajukansurat perubahan jumlah sewa rumah dengan harga Rp.50.000.000, (limapuluh juta rupiah) sesuai bukti P9.Dengan demikian surat perintah pengosongan No. 008/1.711.9 tanggal 25Januari 2000 tentang pengosongan Perumahan yang terletak di Jalan PintuAir Raya Nomor. 22 B Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah BesarJakarta Pusat dari Termohon Peninjauankembali haruslah dibatalkan karenatidak berdasarkan hukum, dan permohonan
47 — 17
;Bahwa pada tanggal 25 Januari 2000, Tergugat II malahanmengeluarkan surat keputusan perintah pengosongan Nomor007/1.711.9 tentang "pengosongan perumahan yang terletak di JalanPintu Air Raya Nomor 22, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan SawahBesar, Jakarta Pusat" (bukti P24).
Putusan PengadilanTUN Jakarta NO.041/G.TUN/2000/PTUNJKT tanggal 30 Agustus 2000 telahdibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dan menyatakan SuratKeputusan Kepala Dinas Perumahan No.008/1.711.9 tanggal 25 Januah 2000tentang Pengosongan Perumahan terletak di JI.
mutlak diperlukanwalaupun Penggugat melanjutkan sewa menyewa Rumah dari orang tua Penggugat.Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Dinas Perumahan DKI Jakarta(Tergugat Il) TELAH menerbitkan Surat Perintah Pengosongan No. 007/1.711.9 tanggal25 Januari 2000 tentang Pengosongan Perumahan terletak di JI.
No.007/1.711.9 tanggal 25 Januari 2000 tentang Pengosongan Perumahan terletakdi JI.
Menyatakan surat perintah pengosongan Kepala Dinas Perumahan DKI JakartaNomor : 007/1.711.9 tertanggal 25 Januari 2000 tentang Pengosongan perumahan yangterletak di Jalan Pintu Air Raya Nomor : 22 Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, JakartaPusat berserta turutannya adalah sah menurut hukum ;3.
49 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan MahkamahAgung No. 222 K/TUN/1997 tanggal 12 Mei 1999 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembalidahulu Temohon Kasasi dan Il/Tergugat dan Tergugat II Intervensi /paraPembanding dengan posita gugatan sebagai berikut :bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Perintah PengosonganNo.019/1.711.9 tertanggal 1 April 1996 tentang Pengosongan
Perumahan yangHal. 1 dari 11 hal.
Bank Negara Indonesia(Persero) adalah tidak sah, karena disamping SIP Penggugat masih berlaku,juga karena kepenghunian Penggugat di rumah/persil sengketa tersebutberdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, lagipula Tergugat sendiri di dalammengeluarkan SIP atas nama Penggugat menyebutkan nama pemilik tidakdiketahui (vide bukti P3, P4, P5, P7) ;bahwa karenanya telah terbukti menurut hukum pertimbangan Tergugatdi dalam mengeluarkan Surat Penetapan Pengosongan Perumahan atas rumahsengketa yang menyatakan
Gandaria Tengah VI No. 41,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bertentangan dengan hukum danperundangundangan yang berlaku, sehingga haruslah dinyatakan batal atautidak sah dengan segala akibat hukumnya Surat Tergugat tertanggal 1 April1996 No.019/1.711.9 ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut suratnya tertanggal 1 April1996 No.019/1.711.9 perihal tentang Pengosongan Perumahan yang terletakdi JI.
No. 13 PK/TUN/2000Mewajibkan Tergugat untuk mencabut suratnya tanggal 1 April 1996No.019/1.711.9 tentang Pengosongan Perumahan di Jalan Gandaria VI No.41 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tersebut ;Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartatanggal 11 April 1996 No.047/G.TUN/1996/PTUNJKT tentang PenundaanPelaksanaan Surat Tergugat tanggal 1 April 1996 No.019/1.711.9 haruslahtetap dipertahankan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il
75 — 33
mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono).Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan PHI Nomor : 19/Pdt.SusPHI/2019/PN.PbrMenimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Para Penggugatmenanggapi dalam Repliknya tertanggal 17 Juli 2019, dan atas Replik tersebutTergugat menanggapinya dalam Duplik tertanggal 7 Agustus 2019;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatan para Penggugattelah mengajukan buktibukti surat bertanda P1 s/d P13 sebagai berikut:Foto Copy dari asli Himbauan/ Peringatan Pengosongan
Perumahan PT.Muriniwood Indah Industry Kepada Paimin tanggal 22 Mei 2018 yang telahdibubuhi materai cukup yang diberi tanda ..............ccceceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees P1;Foto Copy dari asli Himbauan/ Peringatan Pengosongan Perumahan PT.Muriniwood Indah Industry Ke Il Kepada Mahruf tanggal 26 Mei 2018 yang telahdibubuhi materai cukup yang diberi tanda. ......... eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeee P2;Foto Copy dari asli Himbauan/ Peringatan Pengosongan Perumahan PT.Muriniwood Indah
mengenaiperselisihan pemutusan hubungan kerja (PHkK);Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telahmenyampaikan jawabannya yang pada pokoknya menolak Gugatan Para Penggugat,dan atas Jawaban tersebut Para Penggugat juga telah mengajukan Repliknya yangditanggapi pula oleh Tergugat melalui Dupliknya;Menimbang, bahwa dari proses jawab jinawab tersebut maka pokokpermasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sehubugan dengantindakan Tergugat yang Mengeluarkan Surat Pengosongan
Perumahan ParaPenggugat, sehingga dimaknai oleh para Penggugat sebagai Pemutusan HubunganKerja sepihak ;Menimbang, bahwa oleh karena itu masalah yuridis yang harus dijawab dalamperkara aquo adalah Apakah Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap Para Penggugat dengan cara sesuai dengan ketentuan Perundangundangan yang berlaku ?
33 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
PelaKebayoran BaruJakarta Selatan atas namaBank Negara Indonesia 1946/Turut Tergugat dengan segala akibathukumnya;Memerintahkan Turut Tergugat Il untuk mencoret dari daftar register atasSertipikat Hak Guna Bangunan No. 441/Kramat PelaKebayoran BaruJakarta Selatan atas nama Bank Negara Indonesia 1946 dan Menyatakansebagai tanah Negara;10.11.12.13.Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Perintah PengosonganKepala Dinas Perumahan DKI Jakarta/Turut Tergugat Ill No.019/1.711.9tertanggal 01041996 tentang Pengosongan
Perumahan yang terletak diJalan Gandaria Tengah VI No. 41 Kramat PelaKebayoran BaruJakartaSelatan dengan segala akibat hukumnya;Memerintahkan Turut Tergugat Ill untuk membatalkan Surat PerintahPengosongan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta No.019/1.711.9tertanggal 01041996 tentang Pengosongan Perumahan yang terletak diJalan Gandaria Tengah VI No. 41 Kramat PelaKebayoran BaruJakartaSelatan;Menyatakan Penggugat adalah Penghuni yang sah menurut hukum atastanah dan bangunan rumah/persil yang terletak
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
DKI Jakata No. 103/2001 tanggal 10 Juli 2001 tentangPerintah Pengosongan Perumahan yang terletak di JI. Gunung Sahari XI No.4, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;.
24 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengosongan Rumah :Pengosongan perumahan yang hubungan sewa menyewa diputusoleh Pengadilan Negeri adalah sepenuhnya menjadi wewenangdari Pengadilan Negeri ;Rumah Pengganti :Menurut Keputusan Menteri Sosial No.1 Tahun 1977, setiappenyewa dan/atau penghuni yang beriktikad baik dan tidakmelakukan pelanggaran ketentuan perundangundangan tentangsewa menyewa, dalam hal ini pemutusan sewa menyewa karenapemilik benarbenar memerlukan untuk tempat tinggal sendiri,Hal.9 dari 12 hal. Put.
135 — 50
PLN (Persero) wilayah aceh memperhatikan hal hal sebagaiBreslin ees ener einen rsienee tea eenenenenmoneees Dalam pemberitahuan pengosongan perumahan di lingkungan PT.PLN (persero) wilayah aceh hendaklah diberikan biaya pengosonganrumah dinas yang telah ditetapkan menjadi rumah jabatan kepadapenghuni sah pemegang Surat Izin Penempatan atau surat izin tertulisdan ahli warisnyQ; Dalam hal jangka waktu paling lama 45 hari kalender setelah biayapengosongan diserahkan, penghuni harus meninggalkan rumahdinas
27 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa selanjutnyaKepala Dinas Perumahan DKI Jakarta telah menerbitkanSurat Keputusan No. 048/1.7110 tanggal 29 Desember1993 tentang Pengosongan perumahan yang terletak diJalan Salak No. 44 Jakarta Selatan yang memutuskanantara lain:1. Mencabut/membatalkan berlakunya SIP No.TL.4.05/0004/03.87 tanggal 3 Mei 1984 atas namaHal. 7 dari 22 hal.Put.No. 1530 K/Pdt/2008Jeffery P. Tehupuring;2. Mengabulkan permohonan Sdr.
124 — 51
Bahwa Berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Jakarta No : 096/G/1992/PR/PTUNJKT tanggal 20 oktober 1992,telah mengabulkan Gugatan Pengugat yang terdiri dari Erya KamalAbubakar dan Idrus Abubakar dan menyatakan Batal surat PerintahPengosongan Kepala Dinas Perumahan Daerah Khusus Ibu kotajakarta No : 023/1.711.9 tentang pengosongan Perumahan yangterletak diatas persil Hak Guna Bangunan No: 122 dan No: 123tanggal 1 September 1977 di Jalan Ciasem / Jalan Citandui JakartaPusat tertanggal
189 — 68
Surat Perdamaian yang demikian tersebut adalahbatal demi hukum (null and void) dengan segala akibat hukumnya dari sejaksemula dianggap tidak pernah ada sebagaimana ditentukan dalam Pasal1335 dan 1337 KUHPerdata;Bahwa oleh karenanya Pewaris kembali lagi mengajukan permohonanpengosongan paksa kepada Dinas Perumahan, Pemerintah Propinsi DKIJakarta tertanggal 25 Mei 2001 dan berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Perumahan Propinsi DKI Jakarta No.149/2001 Tertanggal 29 Agustus2001 Tentang Perintah Pengosongan
Perumahan yang terletak di .
109 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
hukum surat perdamaian yang demikiantersebut adalah batal demi hukum (null and void) dengan segala akibathukumnya dari sejak semula dianggap tidak pernah ada sebagaimanaditentukan dalam Pasal 1335 dan 1337 KUHPerdata;Bahwa oleh karenanya pewaris kembali lagi mengajukan permohonanpengosongan paksa kepada Dinas Perumahan, Pemerintah Provinsi DKIJakarta tanggal 25 Mei 2001 dan berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta Nomor 149/2001 tanggal 29Agustus 2001 tentang Perintah Pengosongan
Perumahan yang terletak diJalan Tambak Nomor 5, RT 001/RW 04, Kelurahan Pegangsaan,Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang memerintahkan kepada KeluargaHerman J.
hukum Surat Perdamaian yang demikiantersebut adalah batal demi hukum (null and void) dengan segala akibathukumnya dari sejak semula dianggap tidak pernah ada sebagaimanaditentukan dalam Pasal 1335 dan 1337 KUHPerdata;Bahwa oleh karenanya pewaris kembali lagi mengajukan permohonanpengosongan paksa kepada Dinas Perumahan, Pemerintah Provinsi DKIJakarta tanggal 25 Mei 2001 dan berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta Nomor 149/2001 tanggal 29Agustus 2001 tentang Perintah Pengosongan
Perumahan yang terletak di I.Tambak Nomor 5, RT 001/RW 04, Kelurahan Pegangsaan, KecamatanMenteng, Jakarta Pusat, yang memerintahkan kepada Keluarga Herman J.Sompie dan Keluarga Arifin Hasibuan dan semua orang yang mendapat hakdarinya agar segera mengosongkan rumah/bangunan tersebut selambatlambatnya dalang waktu 15 (lima belas) hari sejak Surat Keputusan tersebutditerima dan menyerahkannya kepada pewaris sebagai pemilik yang sah;Bahwa selanjutnya dalam diktum Keempat Surat Keputusan tersebutdinyatakan
64 — 37
Bukti P9 Fotocopy surat dari Tergugat tertanggal 9 Februari2015 tentang perintah pengosongan perumahan perusahaan yangditempati oleh Penggugat, bukti telah diberi materai cukup dandinazeglen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya,;10.Bukti P10 Fotocopy surat pernyataan dari bapak Legimin tanggal12 Oktober 2015, bukti telah diberi materai cukup dan dinazeglen sertadileaglisir sesuai dengan aslinya,;o Menimbang, bahwa adapun saksisaksi yang dihadirkan Penggugat bernamaAgus Sutiono, Arman, dan Ngadiono
62 — 4
Bank BCA tidak terdapat tulisan yang menerangkan bahwa setorantersebut peruntukkannya untuk apa, sehingga setoran tersebut tidak jelas, olehkarenanyamenurut Majelis buktibukti tersebut harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa menurut Penggugat kredit/angsuran rumah di perumahanHarmony Residence Mojokerto sebagaimana posita 4.c tersebut belum lunas dankini kredit rumah tersebut telah macet, sehingga Penggugat menerima SuratDeveloper Harmony Residence Mojokerto tanggal 23 Desember 2015, perihaleksekusi/pengosongan
Perumahan Harmony Residence Blok B 24 Mojokerto,sedangkan menutut Tergugat posita 4.c tersebut kreditnya sudah lunas sesuai buktiT.7;Hal 41 dari 48 hal Salinan Putusan NO. 4767/Pdt.G/2015/PA.Jr.Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat berupa T.7 tersebut, Penggugatkeberatan karena Penggugat tidak mengetahui bahwa rumah di permahanHarmony Residence Blok B 24 Mojokerto kreditnya sudah lunas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas,maka telah terbukti bahwa rumah di perumahan
ANUGERAH CAKRA ANDY ANTO SITUMORANG, SH.MH
Terdakwa:
HENDRA SAKTI EFFENDI alias HENDRA bin DINAS
134 — 70
pada hari Jumat tanggal 16 Oktober2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi BASKEN ROBERT MANALU, SaksiBINDO SIANTURI, Saksi APRI NALDI SIMAMORA, BERNADIN SIMAMORAmendatangi Perumahan PT Langgam Harmuni, setelan melakukanpengecekan ke seluruh rumah yang ada di Perumahan PT Langgam Harmuniditemukan beberapa pintu rumah rusak dan jendela rumah pecah, selain ituterdapat juga beberapa barang berharga milik karyawan telah hilang;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas Terdakwamelakukan aksi pengosongan
Perumahan PT.
Dalam bentuk ini jelasbahwa subyeknya paling sedikit dua orang;Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN BknMenimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta hukum di atas,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama denganARIS ZALOHO LAIA Als MARVEL, ANTON LAIA, YASOZATULOMENDROFA, dan MUSLIM serta 300 (tiga ratus) orang yang tidak diketahuiidentitasnya yang melakukan ancaman untuk pengosongan perumahan PT.Langgam Harmuni dan telah merusak beberapa rumah di Perumahan PTLanggam
104 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada 22 Oktober 2015, managemen mengeluarkan surat tertanggal 20Oktober 2015 perihal pengosongan perumahan (camp) yang ditempati olehPenggugat. Dalam surat tersebut, perusahaan memberi waktu sampaitanggal 23 Oktober 2015, Pk 12.00 Wib.
83 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
menjadi hak juridis Para Penggugat telah menyebabkan kerugianmateriil ketika Para Penggugat mengeluarkan biayabiaya pengurusanpenyelesaian perselisihan, mulai dari perundingan Bipartit, menghadiripersidangan Mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Ogan Komering llir, sampai pengajuan gugatan maupunmenghadiri sidang PHI yang akan datang di Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Palembang;Pada 22 Oktober 2015, Managemen mengeluarkan surat tertanggal 20Oktober 2015 perihal pengosongan
perumahan (camp) yang ditempati olehtiga belas Ketua.
201 — 31
yangmenjadi hak juridis Penggugat telah menyebabkan kerugian material ketikaPenggugat mengeluarkan biayabiaya pengurusan penyelesaianperselisihan, mulai dari perundingan bipartit, menghadiri persidanganmediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komeringllir, sSampai pengajuan gugatan maupun menghadiri sidang PHI yang akandatang di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPalembang;Pada 22 Oktober 2015, managemen mengeluarkan surat tertanggal 20 Oktober2015 perihal pengosongan
perumahan (camp) yang ditempati oleh Penggugat.Dalam surat tersebut, perusahaan memberi waktu sampai tanggal 23 Oktober2015, Pk 12.00 Wib.
187 — 43
Pada 22 Oktober 2015, managemen mengeluarkan surat tertanggal 20 Oktober2015 perihal pengosongan perumahan (camp) yang ditempati oleh tiga belasKetua. Dalam surat tersebut, perusahaan memberi waktu sampai tanggal 23Oktober 2015, Pk 12.00 Wib. Apabila sampai dengan waktu yang ditentukanrumah yang ditempati tigabelas ketua sekar wilmar belum juga dikosongkan,maka perusahaan akan melakukan mengosongkan secara paksa;6.
68 — 17
jawaban atas surat TERGUGATHalaman 37Putusan Nomor 211/Pdt.SusPHI/2016/PN.Mdnsebelumnya tertanggal 01 Oktober 2016 perihal himbauan untukmelaksanakan mutasi; Bukti P7 : Fotocopy Surat dari UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat KotaRantauprapat nomor : 1776/PK/TU/2017 diagnosa mata rabun; Bukti P8: Fotocopy Surat dari PENGGUGAT tertanggal 08 Oktober 2016perihal penolakan semua suratsurat dari PT.Agro Wiratama; Bukti P9: Fotocopy Surat dari PENGGUGAT tertanggal 19 Oktober 2016perihal belum melaksanakan pengosongan
perumahan sebagaibalasan atas surat TERGUGAT Nomor : 080/HMSRR/X/2016tertanggal 13 Oktober 2016 perihal tenggang waktupengosongan fasilitas perumahan;Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi walaupun majelishakim telah memberikan kesempatan pada Penggugat dalam persidangan;Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya Tergugat telah mengajukan suratbukti yang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocokkecuali bukti T15, T18 dicocokkan dengan foto copy dan bukti T48 merupakanprint