Ditemukan 61 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 27-07-2020 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2632 B/PK/PJK/2020
Tanggal 27 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI
3710 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3281/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT ARUTMIN INDONESIA
3520 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 24-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2494/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Juli 2019 — PT HOGY INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
14825 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117122.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Mengabulkan Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02504/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 07 September 2017,tentang Pengurangan
    Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakHalaman 1 dari 7 halaman.
    Jumlah sanksi administrasi (atb+c+d+et+f+g) 0,005 Jumlah yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 1 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117122.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02504/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017,tentang Pengurangan
    Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak September 2014 Nomor 00280/107/14/057/16 tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf cKarena Permohonan Wajib Pajak, atas nama: PT Hogy Indonesia, NPWP01.084.734.1057.000, beralamat di: Blok M 31, Kawasan Berikat MM2100Industrial Town, Gandamekar, Cikarang Barat, Kab.
Putus : 24-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2492/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Juli 2019 — PT HOGY INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
15825 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117116.99/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Mengabulkan Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02593/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 September 2017,tentang Pengurangan
    Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakHalaman 1 dari 7 halaman.
    sanksi administrasi 0,00(atbt+c+dt+etf+g)5 Jumlah yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 15 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117116.99/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02593/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 September 2017,tentang Pengurangan
    Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2013 Nomor 00083/107/13/057/16tanggal 11 April 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama: PT Hogy Indonesia, NPWP01.084.734.1057.000, beralamat di: Blok M 31, Kawasan Berikat MM2100Industrial Town, Gandamekar, Cikarang Barat, Kab.
Putus : 24-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2491/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Juli 2019 — PT HOGY INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
15731 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117115.99/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Mengabulkan Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02515/NKEB/WPVJ.07/2017 tanggal 07 September 2017,tentang Pengurangan
    Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakHalaman 1 dari 7 halaman.
    Jumlah sanksi administrasi (atb+c+d+e+f+g) 0,005 Jumlah yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 09 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117115.99/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02515/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017,tentang Pengurangan
    Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2013 Nomor 00081/107/13/057/16tanggal 11 April 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama: PT Hogy Indonesia, NPWP01.084.734.1057.000, beralamat di: Blok M 31, Kawasan Berikat MM2100Industrial Town, Gandamekar, Cikarang Barat, Kab.
Register : 11-03-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1830 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PACKET SYSTEMS INDONESIA;
16739 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (4) KUP yang Tergugattaginkan kepada Penggugat sebesar Rp1.040.591.689,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 5 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007144.99/2018/PP /M.XIVA Tahun 2019, tanggal 29 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01835/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 6 Agustus2018 tentang Pengurangan
    Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Oktober 2015 Nomor00082/107/15/059/17 tanggal 17 April 2017, atas nama PT Packet SystemsIndonesia, NPWP: 02.418.882.3.059.000, beralamat di The ManhattanSquareMid Tower Lt. 25, Jalan TB Simatupang Kav. 1S RT 002 RW 003,Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12560 danmenetapkan Surat Tagihan Pajak menjadi sebagai berikut:
    et bono );Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat KeputusanTergugat Nomor : KEP01835/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 6 Agustus 2018tentang Pengurangan
    Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Oktober 2015 NomorHalaman 4 dari 8 halaman.
Putus : 10-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1900/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PACKET SYSTEMS INDONESIA
13740 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 14(4) KUP yang Tergugattaginkan kepada Penggugat sebesar Rp349.705.175,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 10 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007143.99/2018/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 29 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01993/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018 tentang Pengurangan
    Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak September 2015 Nomor00081/107/15/059/17 tanggal 17 April 2017, atas nama PT Packet SystemsIndonesia, NPWP: 02.418.882.3.059.000, beralamat di The ManhattanSquareMid Tower Lt. 25, Jalan TB Simatupang Kav. 1S RT 002 RW 003,Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12560 danmenetapkan Surat Tagihan Pajak menjadi sebagai berikut
    etbono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat KeputusanTergugat Nomor: KEP01993/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018tentang Pengurangan
    Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CHalaman 4 dari 8 halaman.
Putus : 13-05-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1357/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT VAN OORD INDONESIA
16239 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbanganuntuk memberikan putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 26 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT119106.99/2014/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 6 Juni 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP03109/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 Desember 2017tentang Pengurangan
    Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) hurufc karena Permohonan Wajib Pajak untuk STP Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00297/107/14/059/16 tanggal 8 September 2016Masa Pajak September 2014, atas nama PT Van Oord Indonesia, NPWP01.002.221.8059.000, beralamat di Gedung Multivision Tower LantaiMezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot.9B, Kelurahan Guntur, Setiabudi,Jakarta Selatan, 12980, dengan:Halaman 2 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 1357/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor : KEP03109/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 Desember 2017tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat
Putus : 24-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2493/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Juli 2019 — PT HOGY INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
15629 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117121.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Mengabulkan Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02503/NKEB/WPVJ.07/2017 tanggal 07 September 2017,tentang Pengurangan
    Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakHalaman 1 dari 7 halaman.
    Jumlah sanksi administrasi (atb+c+d+e+f+g) 0,005 Jumlah yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 1 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117121.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02503/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017,tentang Pengurangan
    Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2014 Nomor 00276/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama: PT Hogy Indonesia, NPWP01.084.734.1057.000, beralamat di: Blok M 31, Kawasan Berikat MM2100Industrial Town, Gandamekar, Cikarang Barat, Kab.
Putus : 24-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2490/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Juli 2019 — PT HOGY INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
15029 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117114.99/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Mengabulkan Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02514/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 07 September 2017,tentang Pengurangan
    Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakHalaman 1 dari 7 halaman.
    Jumlah sanksi administrasi 0,00(atb+c+d+etf+g)5 Jumlah yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 9 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117114.99/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02514/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017,tentang Pengurangan
    Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2013 Nomor 00080/107/13/057/16tanggal 11 April 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama: PT Hogy Indonesia, NPWP01.084.734.1057.000, beralamat di: Blok M 31, Kawasan Berikat MM2100Industrial Town, Gandamekar, Cikarang Barat, Kab.
Putus : 10-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1867/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PACKET SYSTEMS INDONESIA
14336 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1867/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 5 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007145.99/2018/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 29 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01913/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 10 Agustus2018 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan
    Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak November 2015 Nomor00083/107/15/059/17 tanggal 17 April 2017, atas nama PT Packet SystemsIndonesia, NPWP: 02.418.882.3.059.000, beralamat di The ManhattanSquareMid Tower Lt. 25, Jalan TB Simatupang Kav. 1S RT 002 RW 003,Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12560 danmenetapkan Surat Tagihan Pajak menjadi sebagai berikut: No.
    bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat KeputusanTergugat Nomor KEP01913/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 10 Agustus 2018tentang Pengurangan
    Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf cKarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak November 2015 Nomor00083/107/15/059/17 tanggal 17 April 2017, atas nama Penggugat NPWP02.418.882.3.059.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp238.277,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Register : 04-03-2020 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1758 B/PK/PJK/2020
Tanggal 2 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PACKET SYSTEMS INDONESIA;
18648 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 14(4) KUP yang Tergugattaginkan kepada Penggugat sebesar Rp122.522.544 00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 5 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT007146.99/2018/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 29 April 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01914/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 10 Agustus2018 tentang Pengurangan
    Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Desember 2015 Nomor00073/107/15/059/17 tanggal 10 April 2017, atas nama PT Packet SystemsIndonesia, NPWP: 02.418.882.3.059.000, beralamat di The ManhattanSquareMid Tower Lt. 25, Jalan TB Simatupang Kav. 1S RT 002 RW 003,Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12560 danmenetapkan Surat Tagihan Pajak menjadi sebagai berikut
    Putusan Nomor 1758/B/PK/Pjk/2020mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat KeputusanTergugat Nomor: KEP01914/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 10 Agustus 2018tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Desember 2015 Nomor00073/107/15/059/17 tanggal 10 April 2017, atas nama Penggugat NPWP:02.418.882.3.059.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp2.166.875,00
Putus : 10-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1899/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PACKET SYSTEMS INDONESIA
15051 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 4) KUP yang Tergugattaginkan kepada Penggugat sebesar Rp269.633.541 ,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 10 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007142.99/2018/PP /M.XIVA Tahun 2019, tanggal 29 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01970/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 13 Agustus2018 tentang Pengurangan
    Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Agustus 2015 Nomor00080/107/15/059/17 tanggal 17 April 2017, atas nama PT Packet SystemsIndonesia, NPWP: 02.418.882.3.059.000, beralamat di The ManhattanSquareMid Tower Lt. 25, Jalan TB Simatupang Kav. 1S RT 002 RW 003,Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12560 danmenetapkan Surat Tagihan Pajak menjadi sebagai berikut:
    bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat KeputusanTergugat Nomor: KEP01970/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 13 Agustus 2018tentang Pengurangan
    Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Agustus 2015 Nomor00080/107/15/059/17 tanggal 17 April 2017, atas nama Penggugat NPWP:02.418.882.3.059.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp41.988.131,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:Halaman 4 dari 8 halaman.
Register : 08-03-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1434 B/PK/PJK/2021
Tanggal 27 April 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MUSTIKA SEMBULUH;
5430 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak yang diajukan Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 20 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005539.99/2018/PP/M.XIIA Tahun 2019, tanggal 11 November 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP01490/NKEB/WPUJ.07/2018, tanggal 29 Juni 2018,tentang Pengurangan
    Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor:00566/107/16/058/17, tanggal 14 November 2017, Masa Pajak Juni 2016,Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama PT Mustika Sembuluh, NPWP 01.854.614.3.058000,beralamat di Multivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B,Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12980, sehingga perhitungannyasebagai berikut: Pajak yang harus dibayar 0,00Telah Dibayar 0,00Kurang Dibayar 0,00Sanksi Administrasi: Denda Pasal 14
Putus : 26-09-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2844/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 26 September 2019 — PT HOGY INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2923 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sanksi administrasi 0,00(atb+c+d+e+f+g)5 Jumlah yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 6 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117124.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02510/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017,tentang Pengurangan
    Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November 2014 Nomor 00282/107/14/057/16 tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf cKarena Permohonan Wajib Pajak, atas nama: PT Hogy Indonesia, NPWP01.084.734.1057.000, beralamat di: Blok M 31, Kawasan Berikat MM2100Industrial Town, Gandamekar, Cikarang Barat, Kab.
Putus : 19-09-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2066/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 19 September 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PERKEBUNAN MILANO
239 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2014 Nomor00031/107/14/092/16 tanggal 21 Januari 2016, sehingga menjadi NIHIL;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 23 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87718/PP/M.XVIB/99/2017, tanggal 17 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas sengketa pajak terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP02502/NKEB/WP4UJ.19/2016 tanggal 28 Juni2016 tentang Pengurangan
    Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak,Nomor 00031/107/14/092/16 tanggal 21 Januari 2016 Masa Pajak Agustus2014, atas nama PT Perkebunan Milano, NPWP 01.128.141.7092.000,beralamat di Jalan Putri Hijau, Nomor 10, Gedung B & G Tower Lantai 9Medan Kesawan, Medan 20111;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 November 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan
Register : 17-06-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2509 B/PK/PJK/2019
Tanggal 1 Agustus 2019 — PT. HOGY INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4511 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 36 ayat (1)Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Hogy Indonesia;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 1 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117120.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02550/NKEB/WPVJ.07/2017, tanggal 14 September 2017,tentang Pengurangan
    Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2014 Nomor 00275/107/14/057/16,tanggal 9 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama PT Hogy Indonesia, NPWP01.084.734.1057.000, beralamat di Blok M 31, Kawasan Berikat MM2100Industrial Town, Gandamekar, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi 17520,Jawa Barat;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Oktober 2018,
Putus : 31-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2420/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 31 Juli 2019 — PT HOGY INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3610 Berkekuatan Hukum Tetap
  • administrasi (atb+c+d+etf+g) 5 Jumlah yang masih harus dibayaroO O O CO CO CO O OC Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 6 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116750.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02413/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 25 Agustus 2017,tentang Pengurangan
    Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2014 Nomor 00279/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama: PT WHogy Indonesia, NPWP01.084.734.1057.000, beralamat di: Blok M 31, Kawasan Berikat MM2100Industrial Town, Gandamekar, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi 17520,Jawa Barat;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Oktober
Register : 17-06-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2508 B/PK/PJK/2019
Tanggal 1 Agustus 2019 — PT. HOGY INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3715 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah sanksi administrasi 0,00(atb+c+d+etf+g)5 Jumlah yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 1 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117119.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02491/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 06 September 2017,tentang Pengurangan
    Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2014 Nomor 00273/107/14/057/16,tanggal 9 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama PT Hogy Indonesia, NPWP01.084.734.1057.000, beralamat di Blok M 31, Kawasan Berikat MM2100Industrial Town, Gandamekar, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi 17520,Jawa Barat;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Oktober 2018
Putus : 30-01-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 266/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 30 Januari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA
4624 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 266/B/PK/Pjk/2019Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat dengan membatalkan Surat KeputusanTergugat Nomor KEP01965/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 Juni 2017,tentang Pengurangan
    Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama Penggugat NPWP : 01.807.644.8054.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan :a.