GEO bersalah telahmenempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luarnegeri sedangkan orang perseorangan dilarang menempatkanwarga negara Indonesia untuk bekerja di luar negerisebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 102 ayat (1)huruf a jo pasal 4 UndangUndang No.39 Tahun 2004 tentangPenempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri;2.

SUBAIRIke Bandara Internasional Lombok Kecamatan Pujut, KabupatenLombok Tengah dan diberangkatkan ke Malaysia menggunakanpesawat Lion Air melalui Pontianak;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 102 ayat (1) huruf a jo pasal 4 UndangUndang No.39 tahun 2004tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri jo pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa GHEO SOEGIARTO Als.

TKI di LuarNegeri jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDIAIR : Pasal 103 ayat (1) huruf f dan g Jo.

Pasal 68 ayat (1) UU RI Nomor : 39 Tahun 2004 tentangPenempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;29Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yangdisusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebihn dahulu akanmempertimbangkan dakwaan Primair, karena apabila dakwaan Primair dapatdibuktikan maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dansebaliknya apabila dakwaan Primair tidak dapat dibuktikan maka dakwaanSubsidair akan dipertimbangkan lebih

TKI di Luar Negeri jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan peraturan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI1.

IZHAR alias H.AZHAR bersalah telah menempatkan calon TKI /TKI yang tidakmemiliki dokumen dan tanpa perlindungan asuransi sebagaimana yangdiatur dan diancam dalam pasal 103 ayat (1) huruf f dan g jo pasal 51huruf g, h, i, dan j jo pasal 68 ayat (1) UU No. 39 tahun 2004 tentangPenempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. IZHAR HAMDI alias H.TIZHAR alias H.

TKI di luar Negeri;Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwamenyatakan sudah mengerti maksud dan isi dari dakwaan tersebut dan terdakwa tidakmengajukan keberatan atau eksepsi atas pembacaan surat dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukumtetapi akan menghadi sendiri perkara ini dimuka persidangan;Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan didengar keterangan parasaksisaksi setelah mereka disumpah terlebih dahulu sesuai agamanya

TKI di luar Negeri;e Subsidair melanggar pasal 103 ayat (1) huruf f dan g jo pasal 51 huruf g, h, i danj jo pasal 68 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan danperlindungan TKI di luar Negeri.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaansubsideritas maka sesuai dengan tertib hukum acara yang berlaku untuk pertama Majelisakan mempertimbangkan dakwaan primer melanggar pasal 102 ayat (1) huruf a jo pasal4 UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar

TKI diluar Negeri unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Setiap orang;2 Unsur menempatkan calon TKI /TKI yang tidak memiliki dokumen dan tanpaperlindungan asuransiAd.1.

TKI diluar Negeri dan Undangundang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuanhukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:1 Menyatakan terdakwa H.

Jimmy.e Bahwa pemberangkatan para CTKI tersebut tidak disertai dengandokumendokumen yang seharusnya dimiliki oleh seorang TKI yaituantara lain Sertifikat kompotensi kerja, Visa Kerja, Perjanjian PenempatanTKI, KTKLN dan juga tidak disertai dengan program perlindunganAsuransi.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 103ayat (1) huruf f dan g jo pasal 51 huruf g, h, i dan j jo pasal 68 ayat (1) UU Nomor 39Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri

Kemudian TKI yang bersangkutan di berangkatkan keluar negeri;Bahwa sesuai dengan pasal 4 Undang Undang RI nomor 39 tahun 2004tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri tidak dibenarkanmelakukan perekrutan atau penempatan TKI ke luar negeri secara perorangan;Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh PPTKIS agar bisa melakukanperekrutan atau penempatan TKI keluar negeri adalah yang pertama Perusahaantersebut sudah berbadan hukum dan mendapatkan surat ijin pelaksanapenempatan TKI (SIPP

TKI di luar Negeri, subsidair melanggarpasal 103 ayat (1) huruf f dan g jo pasal 51 huruf g, h, i dan j jo pasal 68 ayat (1) UUNomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaansubsideritas maka sesuai dengan tertib hukum acara yang berlaku untuk pertama Majelisakan mempertimbangkan dakwaan primer melanggar pasal 102 ayat (1) huruf a jo pasal4 UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan

dan perlindungan TKI di luar Negeriunsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

TKI di luar Negeri jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

SUBAIRI ke Bandara Internasional LombokKecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dandiberangkatkan ke Malaysia menggunakan pesawat Lion Airmelalui Pontianak;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 102 ayat (1) huruf a jo pasal 4 UndangUndang No.39 tahun 2004tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri jo pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa FAJARUDIN pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2012,jam 18.00 wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu di

TKI di LuarNegeri jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDIAIR : Pasal 103 ayat (1) huruf f dan g Jo.

Pasal 68 ayat (1) UU RI Nomor : 39 Tahun 2004 tentangPenempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yangdisusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu akanmempertimbangkan dakwaan Primair, karena apabila dakwaan Primair dapatdibuktikan maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dansebaliknya apabila dakwaan Primair tidak dapat dibuktikan maka dakwaanSubsidair akan dipertimbangkan lebih lanjut

TKI di LuarNegeri jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat pula denganterdakwa yang dalam pembelaannya menyatakan bahwa terdakwa tidakbersalah, karena sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atasterdakwa telah terbukti bersalah:Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidakdiketemukan adanya halhal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaafataupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan terdakwa yang dapatmenghapuskan

Subaeri;Mengingat pasal 103 ayat (1) huruf f dan g jo pasal 51 huruf g, h, i danj jo pasal 68 ayat (1) UndangUndang No.39 tahun 2004 tentang Penempatandan Perlindungan TKI di Luar Negeri jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan peraturan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI1.

Aswah masih berusia 17 (tujuh belas) tahundengan cara memalsukan identitas yaitu tanggal lahir saksiEka binti Abdurrohman Aswah sehingga perbuatan terdakwabertentangan dengan pasal 35 : "bahwa perekrutan calon TKIoleh pelaksana penempatan TKI Swasta wajib dilakukanterhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan berusiasekurangkurangnya 18 (delapan belas) tahun ;were eee Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 103 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 39 Tahun 2004tentang Penempatan dan Perlindungan

TKI di Luar Negeri.Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal15 Maret 2011 Nomor : 80/Pid.B/2011/PN.Tng, yang amarnyaberbunyi sebagai berikut : Menyatakan eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa dapatditerima ; Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenangmengadili perkara pidana atas nama Terdakwa NURUDINbin ABDUL ROHVAN ; Memerintahkan untuk mengembalikan berkas perkara atasnama Terdakwa NURUDIN bin ABDUL ROHVAN kepada JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang ;Memerintahkan

Reg.71/Pid/2011/PT.BTIN..... 0.06 ce eeNegeri Tangerang, dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Tangerang untuk membebaskan terdakwaNURUDIN Bin ABDUL ROHMAN dari Rumah Tahanan Negara :Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratdakwaannya berpendapat, bahwa perbuatan yang didakwakankepada terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 103ayat (1) huruf c UU RI Nomor 39 Tahun 2004 tentangPenempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dan termasukkewenangan Pengadilan Negeri

Putusan No. 180/Pid.Sus/2012/PN.Sbs.10Pembekalan akhir pemberangkatan PAP.Bahwa Syaratsyarat PUTKI antara lain :Berbentuk badan hukum (PT) yang didirikan berdasarkan peraturanperudang undangan ;Memiliki modal sebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga miliar rupiah) yangtercantum dalam akta pendirian perusahaan ;Menyetor kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesarRp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) pada bank pemerintah ;Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negerisekurangkurangnya

TONI LAYITNO VS BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGANTKI, DKK

akibat perbuatan Para Tergugat yaitu biaya penempatan kerjadan upah lembur yang belum dibayar, sedangkan kerugiankerugian laintidak dapat dikabulkan;Bahwa putusan judex facti dan judex juris perihal besarnya ganti rugiyang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat sudah tepat danbenar:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali : TONI LAYITNO dan Pemohon Peninjauan Kembali Il: BADANNASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN

TKI tersebut harusditolak:Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali IIditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dan Pemohon PeninjauanKembali Il dinukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaanpeninjauan kembali ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangHalaman 6 dari 8 hal.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : TON LAYITNO dan Pemohon Peninjauan Kembali Il: BADANNASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI tersebut:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dan II untuk membayarbiaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI,

TKI di Luar Negeri (Bukti P32)Bahwa pasal 107 ayat 2 (dua) Undangundang nomor 39 Tahun 2004 tentangPenempatan Dan Perlindungan TKI di Luar Negeri menyatakan bahwa Bagipelaksana penempatan TKI swasta yang menempatkan TKI sebelumberlakunya Undangundang ini, maka jangka waktu penyesuaian terhitungmulai sejak Undangundang ini berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjiankerja TKI terakhir yang ditempatkan sebelum berlakunya Undangundangini (Bukti P32)Bahwa Pasal 30 Undangundang nomor 39 Tahun 2004 tentang

LTD (Bukti P11) dengan tujuanmanghindari tanggung jawabnya dalam memenuhi tuntutan hak dari Penggugatmengingat pasal 107 ayat (2) Undangundang nomor : 39 tahun 2004 tentangpenempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri mewajibkan Tergugat Imengadakan penyelesaian pada saat Undangundang nomor 39 tahun 2004 tentangpenempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri mulai berlaku yang didalamnyatermasuk menyesuikan perjanjian penempatan tanggal 9 September 2004 (Bukti P3)dan Penggugat berhak memperoleh perlindungan

TKI di LuarNegeri sebagai berikut :1.

Pasal 7 huruf a dan huruf e Undangundang nomor 39 tahun 2004 tentangpenempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri yang menyatakan bahwa : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksuddalam pasal 5 dan 6 pemerintah berkewajiban :a Menjamin terpenuhnya hakhak calon TKI/ TKI baik yang berangkat melaluipelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat melalui mandiri.e.

Pasal 95 ayat (2) huruf b nomor 3 dan nomor 7 Undangundang nomor 39 tahun2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri yangmenyatakan bahwa:(2) untuk melaksanakan fungi sebagaimana dimaksu pada ayat (1) bahwaNasional penempatan dan perlindungan TKI bertugas :b Memberikan pelayanaan, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasanmengenai :2 Penyelesaian masalah7) InformasiKarena Tergugat III tidak memberikan perlindungan atas hakhak yang dituntutPenggugat dari Tergugat I, yaitu dengan tidak

KOSINDO PRADIPTA
Terbanding/Tergugat : DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
Terbanding/Tergugat : BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI

Pasal 95 ayat (2) huruf b Nomor 3 dan Nomor 7 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI diLuar Negeri sebagai berikut:1.Pasal 7 huruf a dan huruf e UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 tentangPenempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri yang menyatakan bahwa:Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 dan 6 Pemerintah berkewajiban:a Menjamin terpenuhnya hakhak calon TKI/TKI baik yang berangkatmelalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang

Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumpemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan;Pasal 95 ayat (2) huruf b Nomor 3 dan Nomor 7 UndangUndang Nomor 39Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri yangmenyatakan bahwa:(2) untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwaNasional Penempatan dan Perlindungan TKI bertugas:b Memberikan pelayanaan, mengkoordinasikan dan melakukanpengawasan mengenai:2 Penyelesaian masalah;7) Informasi;Karena

Nomor 39 Tahun 2004tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri menyatakan bahwa:(2) Yang dimaksud dengan Pemerintah termasuk didalamnya Badan NasionalPenempatan dan Perlindungan TKI dan Balai Pelayanan Penempatan danPerlindungan TKI;Bahwa Pasal 95 ayat (2) huruf b Nomor 3 dan Nomor 7 UndangUndang Nomor39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negerimenyatakan bahwa:"(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BadanNasional Penempatan dan Perlindungan

TKI bertugas:b.

Nomor 39 Tahun2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, telah menyebabkanterjadinya kesalahan penerapan hukurn dalam perkara ini.

Dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, Pemerintah dapat menetapkanjabatan Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu.3.

pembinaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentukpiagam, uang, dan/atau bentuk lainnya.BAB IXPENGAWASANPasal 92Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luarnegeri dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidangketenagakerjaan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan PemerintahKabupaten/Kota.Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luarnegeri

TKI;b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindakpidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukumsehubungan dengan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindunganTKI;d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalamperkara tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindakpidana di bidang penempatan dan perlindungan

TKI;f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikantindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yangmembuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang penempatan danperlindungan TKI.3.

TKI ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antar negara, maka sudahsewajarnya apabila kewenangan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakankewenangan Pemerintah.

Perlindungan TKI Di LuarNegeri menyatakan bahwa '"Setiap orang dilarangmenempatkan calon TKI / TKI pada jabatan dan tempat.pekerjaan yang bertentangan dengan nilainilai kemanusiaandan norma kesusilaan serta peraturan perundangundangan,baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau di negaratujuan yang telah dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksuddalam Pasal 27"Bahwa Pasal 39 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 39Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Di LuarNegeri menyatakan bahwa

TKI Di Luar Negeri.

No. 04 P/HUM/2012Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri(Vide Bukti P14);Bahwa Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Permenakertrans RINomor : PER19/MEN/V/2006 menyatakan bahwa :"(1) Selain komponen biaya pengurusan jati diri, pemeriksaankesehatan dan psikologi, pelatinan kerja dan sertifikasikerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1)huruf a, huruf b, dan huruf c UndangUndang Nomor 39Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI DiLuar Negeri, Komponen biaya yang lain dapat

Bahwa Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan TKI(untuk selanjutnya disebut sebagai BNP2TKI) menanganiperselisihan antara Pemohon dan PPTKIS sejak tanggal 15Januari 2008.

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2008 Termohonmengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja DanTransmigrasi Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebutsebagai Permenakertrans Rl) Nomor = PER.22/MEN/XII/2008tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan TKI DiLuar Negeri (Vide Bukti P15); Bahwa Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Permenakertrans RINomor = PER.22/MEN/XII/2008 tentang PelaksanaanPenempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri menyatakanbahwa :"(1) Selain komponen biaya pengurusan jati diri,

Menyatakan bahwa Terdakwa Hilarius Filsafat Als Kece Bin AhmadHongi dan Terdakwa Bandi Bin Tukiman bersalah melakukan tindakpidana penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat 1 huruf (a) UU RI No.39tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertamakami;2.

Reonald Simanjuntak,SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa sesuai dengan keahlian saksi yang dimaksud dengan Tenaga KerjaIndonesia dalam pasal 1 ayat (1) UU RI No.39 Tahun 2004 tentangpenempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri yaitu setiap warganegara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di Luar Negeri dalahubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah,artinya TKI tersebut harus memenuhi syarat sebagaimana yangdiamanatkan dalam UU RI No. 39

TKI di Luar Negeri jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 103 ayat (1) huruf f UU RI No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa Dakwaan terhadap para Terdakwa berbentukAlternatif maka Majelis Hakim mempunyai pilihan Dakwaan mana yang terlebihdahulu dipertimbangkan, sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaankeadaan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Pertama terlebihdahulu yaitu sebagaimana

diatur dan diancam dalam Pasal 102 ayat (1) huruf aHalaman 17 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN BtmUU RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di LuarNegeri jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1.

terjadi tindak pidana " Penempatan dan Perlindungan TKI diLuar Negeri" yang dilakukan oleh terdakwa HILARIUS FILSAFAT AlsKECE Bin AHMAD HONGI dan terdakwa BANDI Bin TUKIMAN pada hariHalaman 18 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN BtmKamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 13.00 Wib bertempat diRuli Kampung Seruni Teluk Bakau No.43 Rt.05 Rw.16 Kelurahan BatuBesar Kecamatan Nongsa Kota Batam, berawal ketika saksi HERIYONO,saksi RIZKI AFRINALDI, saksi WEMFRIADI A.