Sumber Berlian Motor Banjarmasin;41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan dari Gubernur Kalsel No : 821.2/03-BKD/2009 tanggal 31 Oktober 2009 perihal pengangkatan MUHAMMAD YUSDIE RONIANSYAH,SE dalam jabatan Kepala Seksi Pelayanan PKB dan BBNKB pada UPPD di Barabai Dinas PendapatanDaerah Propinsi kalsel (eselon IV.a);42. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Kalsel No : 824/071-SET/DIPENDPROP tanggal 25 Januari 2012 perihal Mutasi / Alih Tugas an.

dan BBNKB yang telah dibebastugaskan dandipindahkan sebagai staf di Dinas Pendapatan Daerah Propinsi KalimantanSekatan di Banjarmasin sejak bulan Januari 2012 sehubungan telahmelakukan penyelewengan uang setoran PKB dan BBNKB;Bahwa terdakwa menjabat selaku Kasi PKB dan BBNKB di UPPD Barabaisejak bulan Oktober 2009 dan terjadinya penyelewengan tersebut awalnyadiketahui dari adanya Surat Kaleng yang intinya melaporkan bahwa KasiPKB dan BBNKB makan uang setoran PKB dan BBNKB, lalu saksi selakuKepala

dan BBNKB pada Kantor UPPDSAMSAT Barabai Kab.

dan BBNKB diKantor UPPD Samsat Barabai Kab.

dan BBNKB pada Kantor UPPD SamsatBarabai Kab.

TUTUPOHO 37.367.500 Baru Tahun 2014Rp.Rp. 79.695.000, Rp.4.630.000, 75,065.000 Berdasarkan data laporan bulanan realisasi pajak PKB dan BBNKBUPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014, bahwa dari 1(satu) unit mobil baru yang telah dibayar pajak PKB dan BBNKB olehdealer PT. Nengmei Pratama (Hino) pada tahun 2014 ke UPTD SamsatKabupaten Halmahera Tengah, namun pajak PKB dan BBNKB tersebuttidak disetorkan oleh UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah keKas Daerah Propinsi Maluku Utara.

Rp.Jumlah Total BBNKB4.422.600 34.020.000, Berdasarkan data laporan bulanan realisasi pajak PKB dan BBNKB UP TDSamsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014, bahwa dari 1 (satu)unit mobil baru yang telah dibayar pajak PKB dan BBNKB oleh dealer PT.Astrindo Mitra Sukses (Daihatsu)pada tahun 2014 ke UPTD SamsatKabupaten Halmahera Tengah, namun BBNKB tersebut tidak disetorkanoleh UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah ke Kas DaerahPropinsi Maluku Utara.

Rp.4.630.000,75.065.000, Berdasarkan data laporan bulanan realisasi pajak PKB dan BBNKB UP TDSamsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014, bahwa dari 1 (satu)unit mobil baru yang telah dibayar pajak PKB dan BBNKB oleh dealer PT.Nengmei Pratama (Hino) pada tahun 2014 ke UPTD Samsat KabupatenHalmahera Tengah, namun pajak PKB dan BBNKB tersebut tidakdisetorkan oleh UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah ke KasDaerah Propinsi Maluku Utara.

Adapun data pajak PKB dan BBNKB yangtidak disetorkan adalah : Tanggal No Nama Pemilik Nomor Plat Pajak PKB BBNKB Ket.PembayaranRp.

Kendaraan Tahun1. 1482014 RAMDANI ALI DG 8185S Rp. 34.020.000,4.422.600 2014Rp.Jumlah Total BBNKB Rp.34.020.000,4.422.600 Berdasarkan data laporan bulanan realisasi pajak PKB dan BBNKB UP TDSamsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014, bahwa dari 1 (satu)unit mobil baru yang telah dibayar pajak PKB dan BBNKB oleh dealer PT.Putusan No 2/PID.SUSTPK/2018/PT.TTE Halaman 25 Sampai 42 Halaman Astrindo Mitra Sukses (Daihatsu) pada tahun 2014 ke UPTD SamsatKabupaten Halmahera Tengah, namun BBNKB tersebut

/PN Tte.Berdasarkan data laporan bulanan realisasi pajak PKB dan BBNKB UPTD SamsatKabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014, bahwa dari 1 (satu) unit mobil baruyang telah dibayar pajak PKB dan BBNKB oleh dealer PT. Nengmei Pratama(Hino) pada tahun 2014 ke UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah, namunpajak PKB dan BBNKB tersebut tidak disetorkan oleh UPTD Samsat KabupatenHalmahera Tengah ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara.

PembayaranKendaraan1 1482014 RAMDANIALI DG 8185 S Rp.4.422.600 Rp.34.020.000, Tahun 2014Jumlah Total BBNKB Rp.4.422.600 Rp. 34.020.000, Berdasarkan data laporan bulanan realisasi pajak PKB dan BBNKB UPTD SamsatKabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014, bahwa dari 1 (satu) unit mobil baruyang telah dibayar pajak PKB dan BBNKB oleh dealer PT.

TUTUPOHO Rp. 39.847.500 Rp. 2.480.0 00 Rp. 37.367.500 Baru Tahun2014Rp. 79.695.000, Rp .4.630.000, Rp. 75.065.000, Berdasarkan data laporan bulanan realisasi pajak PKB dan BBNKB UPTDSamsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014, bahwa dari 1 (satu) unitmobil baru yang telah dibayar pajak PKB dan BBNKB oleh dealer PT.

realisasi pajak PKB dan BBNKB UPTDSamsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014, bahwa dari 1 (satu) unitmobil baru yang telah dibayar pajak PKB dan BBNKB oleh dealer PT.

dan BBNKB.

Rp. 79.695.000, Rp .4.630.000, Rp. 75.065.000, Berdasarkan data laporan bulanan realisasi pajak PKB dan BBNKB UPTDSamsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014, bahwa dari 1 (satu) unitmobil baru yang telah dibayar pajak PKB dan BBNKB oleh dealer PT.

pajak PKB dan BBNKB UPTDSamsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014, bahwa dari 1 (satu) unitmobil baru yang telah dibayar pajak PKB dan BBNKB oleh dealer PT.

Bahwa dari 24 unit mobil kendaraan baru tersebut,yang telah dibayarkan pajak PKB dan BBNKB nya ke pihak UPTD SamsatKabupaten Halmahera Tengah, tidak semua pajak PKB dan BBNKB yangsudah diterima oleh UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah di setorkanHalaman 13 dari 125 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2017./PN Tte.ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara.

Makaseharusnya uang pajak PKB dan BBNKB yang dibayarkan oleh dealerdealerHalaman 14 dari 125 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPkK/2017.

RUSLAN Rp. 39.847.500 Rp. 2.480.0 00 Rp. 37:367.500 Kendaraan BaruTUTUPOHOTahun 2014Rp. 79.695.000, Rp.4.630.000, Rp. 75.065.000, Berdasarkan data laporan bulanan realisasi pajak PKB dan BBNKB UPTD SamsatKabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014, bahwa dari 1 (satu) unit mobil baruyang telah dibayar pajak PKB dan BBNKB oleh dealer PT.

dan BBNKB terhadap Pemohon Bandingyaitu "pengenaan PKB dan BBNKB hanya bisa dilakukandengan tarif dan dihitung sedemikian rupa sehingga tidaklebih berat dari undangundang dan peraturanperaturanyang berlaku pada tanggal persetujuan ini ditandatangani;Bahwa disini nampak jelas bahwa pengenaan PKB danBBNKB tidak dapat dilakukan apabila pengenaan PKB danBBNKB berdasarkan peraturan yang sekarang berlakumenghasilkan beban yang lebih berat (dengan tarif dandihitung sedemikian rupa) dibandingkan dengan

dan BBNKB,kecuali terhadap:1.

dan BBNKB karenaberdasarkan Kontrak Karya dan peraturan yang berlaku padasaat Kontrak Karya ditandatangani, tidak ada peraturan terkaityang mengatur mengenai pengenaan PKB dan BBNKB;Bahwa halhal tersebut di atas sangat penting dalammemberikan kepastian hukum bagi Pemohon Banding dan jugabagi para investor/calon investor lainnya yang sudah/akanmenanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di sektorpengembangan pertambangan mineral yang selama ini telahmemberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi

Oleh karenanya tetap diajukannya keberatan atasSKPD PKB dan BBNKB dengan dasar Kontrak Karya ini menjaditidak jelas;Bahwa memang ada catatan dalam berita acara tersebut yangmenyatakan: 2. PT. Newmont Nusa Tenggara tidak melepaskansegala hak yang dimilikinya selaku pihak dalam Kontrak Karya danperundangundangan yang berlaku sebagai Wajid Pajakkhususnya terhadap PKB dan BBNKB. Dengan ditandatanganiberita acara tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (dahuluHalaman 25 dari 31 halaman.

Tanggapan Pemohon Peninjaun Kembaliatas pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak di atas adalah sebagaiberikut:Bahwa keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(dahulu Pemohon Banding) terhadap pengenaan PKB dan BBNKB olehGubernur Nusa Tenggara Barat (Pemohon Peninjauan Kembali) telahHalaman 27 dari 31 halaman.

dan BBNKB terhadap Pemohon Bandingyaitu "pengenaan PKB dan BBNKB hanya bisa dilakukandengan tarif dan dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebihberat dari UndangUndang dan peraturanperaturan yangberlaku pada tanggal Persetujuan ini ditandatangani.Bahwa di sini nampak jelas bahwa pengenaan PKBdan BBNKB tidak dapat dilakukan apabila pengenaan PKBdan BBNKB berdasarkan peraturan yang sekarang berlakumenghasilkan beban yang lebih berat (dengan tarif dandihitung sedemikian rupa) dibandingkan dengan

dan BBNKB,kecuali terhadap :1.

Sebagaimana yang sudah kami jelaskan di atas bahwa PT.NNT tidak dapat membuktikan dan bahkan tidak ada upaya untukmembuktikan bahwa pengenaan PKB dan BBNKB ini bertentangandengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah, sehingga secara tidak langsung PT. NNTmengatakan bahwa penerbitan SKPD PKB dan BBNKB ini sudah benarkarena sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 28 Tahun2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

NNT telah sepakatuntuk dikenakan PKB dan BBNKB (fotokopi Berita Acara terlampir).Oleh karenanya tetap diajukannya keberatan atas SKPD PKB danBBNKB dengan dasar Kontrak Karya ini menjadi tidak jelas.Bahwa memang ada catatan dalam berita acara tersebut yangmenyatakan: 2. PT. Newmont Nusa Tenggara tidak melepaskansegala hak yang dimilikinya selaku pihak dalam Kontrak Karya danperundangundangan yang berlaku sebagai Wajib Pajak khususnyaterhadap PKB dan BBNKB.

Dengan ditandatangani berita acaratersebut, Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon banding)telah menyatakan pengenaan PKB dan BBNKB ini secara yuridiksitidak dipermasalahkan lagi karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku.

dan BBNKB karena berdasarkanKontrak Karya dan peraturan yang berlaku pada saat Kontrak Karyaditandatangani, tidak ada peraturan terkait yang mengatur mengenaipengenaan PKB dan BBNKB;Bahwa halhal tersebut di atas sangat penting dalam memberikankepastian hukum bagi Pemohon Banding dan juga bagi para investor /calon investor lainnya yang sudah/ akan menanamkan modalnya diIndonesia, khususnya di sektor pengembangan pertambangan mineralyang selama ini telah memberikan kontribusi yang cukup signifikanbagi

NNTmengatakan bahwa penerbitan SKPD PKB dan BBNKB ini sudah benarkarena sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 28 Tahun2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan demikiantelah terjadi pertentangan antara posita dengan petitumnya.

NNT tidak disertai dengan alasan yangjelas mengingat bahwa sebelum dikenakan PKB dan BBNKB atasalatalat berat dan besar ini, Pemda Provinsi NTB telah melakukkansosialisasi kepada Wajib Pajak Daerah baik melalui media cetak,elektronik, maupun brosurbrosur termasuk telah dilakukan sosialisasisecara langsung dengan pihak PT. NNT.

NNT telah sepakatuntuk dikenakan PKB dan BBNKB (fotokopi Berita Acara terlampir).Oleh karenanya tetap diajukannya keberatan atas SKPD PKB danBBNKB dengan dasar Kontrak Karya ini menjadi tidak jelas.Bahwa memang ada catatan dalam berita acara tersebut yangmenyatakan: *2. PT. Newmont Nusa Tenggara tidak melepaskansegala hak yang dimilikinya selaku pihak dalam Kontrak Karya danperundangundangan yang berlaku sebagai Wajib Pajak khususnyaterhadap PKB dan BBNKB.

Dengan ditandatangani berita acaratersebut, Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon banding)telah menyatakan pengenaan PKB dan BBNKB ini secara yuridiksitidak dipermasalahkan lagi karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku. Hak pengajuanHalaman 23 dari 29 halaman.

Zakir Abdurahman 48. 1 (satu) bundel data pengisian realisasi PKB dan BBNKB per obyek bulan april 2016 yang berisi daftar rekap penerimaan per obyek PKB dan BBNKB UPTD Samsat Sula bulan April 2016 1 (satu) bundel MHD. Zakir Abdurahman 49. 1 (satu) bundel notice-notice pajak (lembar 2) bulan April 2016 dalam amplop warna merah 1 (satu) bundel MHD.

Zakir Abdurahman 50. 1 (satu) bundel data pengisian realisasi PKB dan BBNKB per obyek bulan Juni 2016 yang berisi daftar rekap penerimaan per obyek PKB dan BBNKB UPTD Samsat Sula bulan Mei 2016 1 (satu) bundel MHD. Zakir Abdurahman 51. 1 (satu) bundel notice-notice pajak (lembar 2) bulan Mei 2016 dalam amplop warna merah 1 (satu) bundel MHD.

Zakir Abdurahman 52. 1 (satu) bundel data pengisian realisasi PKB dan BBNKB per obyek bulan Juni 2016 yang berisi daftar rekap penerimaan per obyek PKB dan BBNKB UPTD Samsat Sula bulan Juni 2016 1 (satu) bundel MHD. Zakir Abdurahman 53. 1 (satu) bundel notice-notice pajak (lembar 2) bulan Juni 2016 dalam amplop warna merah 1 (satu) bundel MHD.

Zakir Abdurahman 54. 1 (satu) bundel data pengisian realisasi PKB dan BBNKB per obyek bulan Juli 2016 yang berisi daftar rekap penerimaan per obyek PKB dan BBNKB UPTD Samsat Sula bulan Juli 2016 1 (satu) bundel MHD. Zakir Abdurahman 55. 1 (satu) bundel notice-notice pajak (lembar 2) bulan Juli 2016 dalam amplop warna merah 1 (satu) bundel MHD.

Zakir Abdurahman 56. 1 (satu) bundel data pengisian realisasi PKB dan BBNKB per obyek bulan Agustus 2016 yang berisi daftar rekap penerimaan per obyek PKB dan BBNKB UPTD Samsat Sula bulan Agustus 2016 1 (satu) bundel MHD. Zakir Abdurahman 57. 1 (satu) bundel notice-notice pajak (lembar 2) bulan Agustus 2016 dalam amplop warna merah 1 (satu) bundel MHD. Zakir Abdurahman 58. 1 (satu) bundel daftar rekap penerimaan per obyek PKB dan BBNKB UPTD Samsat Sula 2016. 1 (satu) bundel MHD.

Zakirrealisasi PKB dan BBNKB per Abdurahmanobyek bulan Juni 2016 yang berisidaftar rekap penerimaan perobyek PKB dan BBNKB UPTDSamsat Sula bulan Juni 201653. 1 (satu) bundel noticenotice 1 (satu) bundel MHD. Zakirpajak (lembar 2) bulan Juni 2016 Abdurahmandalam amplop warna merah54. 1 (satu) bundel data pengisian 1 (satu) bundel MHD.

Zakirrealisasi PKB dan BBNKB per Abdurahmanobyek bulan Juli 2016 yang berisidaftar rekap penerimaan perobyek PKB dan BBNKB UPTDSamsat Sula bulan Juli 201655. 1 (satu) bundel noticenotice 1 (satu) bundel MHD. Zakirpajak (lembar 2) bulan Juli 2016 Abdurahmandalam amplop warna merah56. 1 (satu) bundel data pengisian 1 (satu) bundel MHD.

Zakirrealisasi PKB dan BBNKB per Abdurahmanobyek bulan Juni 2016 yang berisidaftar rekap penerimaan perobyek PKB dan BBNKB UPTDSamsat Sula bulan Mei 201651. 1 (satu) bundel noticenotice 1 (satu) bundel MHD. Zakirpajak (lembar 2) bulan Mei 2016 Abdurahmandalam amplop warna merah52. 1 (satu) bundel data pengisian 1 (satu) bundel MHD.

dan BBNKB terhadapPemohon Banding yaitu pengenaan PKB dan BBNKB hanya bisa dilakukandengan tarif dan dihitungsedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari undangundang danperaturan peraturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan ini ditandatangani.

Disini nampak jelas bahwa pengenaan PKB dan BBNKB tidak dapatdilakukan apabila pengenaan PKB dan BBNKB berdasarkan peraturan yangsekarang berlaku menghasilkan beban yang lebih berat (dengan tarif dandihitung sedemikian rupa) dibandingkan dengan pengenaan pajak yang sama!sejenis berdasarkan undangundang dan peraturanperaturan yang berlakupada tanggal Persetujuan (Kontrak Karya) ditandatangani, yaitu di bulanDesember 1986 ;2.3.

dan BBNKB, kecuali terhadap:1.

Sehingga pada saat Kontrak Karya tersebutditandatangani, yaitu di bulan Desember 1986, pemerintah Provinsi NTBbelum mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai PKB dan BBNKB.

sesuai dengan ketentuan peraturan terkait, seperti diuraikan di atas.Dengan demikian, pengenaan PKB dan BBNKB tersebut di atas tidak dapatditerapkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;Di sini nampak jelas bahwa pengenaan PKB dan BBNKB oleh TermohonPeninjauan Kembali, yaitu melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah,yang mana pengenaan PKB dan BBNKB berdasarkan peraturan yang sekarangberlaku tersebut menghasilkan beban yang lebih berat (dengan tarif dandihitung sedemikian rupa) dibandingkan

dan BBNKB Jenis AlatAlat Berat dan Besar yangmenyatakan bahwa keberatan Pemohon Banding tidak dapat dipertimbangkan;Bahwa banding ini disampaikan dengan dasardasar alasan sebagai berikut:I Permohonan Keberatan Pemohon Banding ;Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010, Terbanding menerbitkan Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) dengan Nomor Kohir 61/XI/AB/07E sebesarRp16.086.000,00 dan diperinci sebagai berikut :Hal. 1 dari 5 hal.

dan BBNKB harusdidasarkan pada Kontrak Karya, karena di dalam Kontrak Karyaterdapat pasal yang mengatur masalah pengenaan pajak daerah;2.2.a.

Putusan Nomor 972/B/PK/PJK/201312Bahwa Kontrak Karya Pasal 13 ayat (11) secara tegas mengatur mengenaikondisi / persyaratan atas penerapan pemungutan PKB dan BBNKBterhadap Pemohon Banding yaitu pengenaan PKB dan BBNKB hanyabisa dilakukan dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa sehingga tidaklebih berat dari Undangundang dan peraturanperaturan yang berlakupada tanggal Persetujuan ini ditandatangani.Bahwa di sini nampak jelas bahwa pengenaan PKB dan BBNKB tidakdapat dilakukan apabila pengenaan PKB

dan BBNKB, kecuali terhadap :1 Kendaraan bermotor maupun alatalat berat yang tidak digunakan dijalan umum.

dan BBNKB karena berdasarkanKontrak Karya dan peraturan yang berlaku pada saat Kontrak Karyaditandatangani, tidak ada peraturan terkait yang mengatur mengenaipengenaan PKB dan BBNKB;Bahwa halhal tersebut di atas sangat penting dalam memberikankepastian hukum bagi Pemohon Banding dan juga bagi para investor /calon investor lainnya yang sudah / akan menanamkan modalnya diIndonesia, khususnya di sektor pengembangan pertambangan mineralyang selama ini telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan

dan BBNKB namun tercatatdengan nomor sengketa yang berbeda dengan sengketa atasPutusan yang diajukan Peninjauan Kembali ini.

Putusan Nomor 39/B/PK/PJK/201422dengan masalah yurisdiksi pengenaan PKB dan BBNKB walaupundiperiksa oleh Majelis yang berbeda.Bahwa dalam surat keberatan PT. NNT, disampaikan pula bahwa sifatLex Specialis Kontrak Karya tercermin dalam UndangUndang PPN danPPh.

Sebagaimana yang sudah kami jelaskan di atas bahwa PT.NNT tidak dapat membuktikan dan bahkan tidak ada upaya untukmembuktikan bahwa pengenaan PKB dan BBNKB ini bertentangandengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah. sehingga secara tidak langsung PT. NNTmengatakan bahwa penerbitan SKPD PKB dan BBNKB ini sudah benarkarena sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 28 tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

NNT tidak disertai dengan alasan yang jelasmengingat bahwa sebelum dikenakan PKB dan BBNKB atas alatalatberat dan besar ini, Pemda Provinsi NTB telah melakukkan sosialisasikepada Wajib Pajak Daerah baik melalui media cetak, elektronik,maupun brosurbrosur termasuk telah dilakukan sosialisasi secaralangsung dengan pihak PT. NNT.

Oleh karenanya tetapdiajukannya keberatan atas SKPD PKB dan BBNKB dengan dasarKontrak Karya ini menjadi tidak jelas. Bahwa memang ada catatandalam berita acara tersebut yang menyatakan: 2. PT. Newmont NusaTenggara tidak melepaskan segala hak yang dimilikinya selaku pihakdalam Kontrak Karya dan perundangundangan yang berlaku sebagaiWajib Pajak khususnya terhadap PKB dan BBNKB.

dan BBNKB ataspembelian dan kepemilikan Alat Besar dan Berat;Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 28/B/PK/PJK/2012142Berikut adalah informasi terkait dengan Surat Keberatan beserta jumlah dariPKB dan BBNKB yang diajukan keberatannya: No.

SJ/1995tertanggal 3 Januari 1995 (Bukti PK8) yang antara lain menegaskanhalhal sebagai berikut: (surat ini dibuat di tahun 1995 yaitu sebelumdiundangkannya UndangUndang Nomor 18 Tahun = 1997sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 34Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah);BUMN dan para kontraktornya serta perusahaanperusahaan bidangpertambangan dan energi wajib mematuhi ketentuan perundangan yangberlaku dalam membayar PKB dan BBNKB, kecuali terhadap:Kendaraan bermotor

Namun demikian, di bulan Desember 1986,Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum mengeluarkanPeraturan Daerahmengenai PKB dan BBNKB;Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa berdasarkan UndangUndangDarurat Nomor 11 Tahun 1957, Perpu Nomor 8 Tahun 1959 dan Perpu Nomor27 Tahun 1959 tersebut di atas, maka pengenaan PKB dan BBNKB terhadapPemohon Peninjauan Kembali berdasarkan undangundang danperaturanperaturan mengenai Pajak Daerah yang sekarang berlaku adalah tidak tepat dantidak sesuai dengan

Kembali, yaitu melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah,yang mana pengenaan PKB dan BBNKB berdasarkan peraturan yang sekarangberlaku tersebut menghasilkan beban yang lebih berat (dengan tarif dan dihitungsedemikian rupa) dibandingkan dengan pengenaan pajak yang sama/sejenisberdasarkan undangundang dan peraturanperaturan yang berlaku pada tanggalPersetujuan (Kontrak Karya) ditandatangani, yaitu di bulan Desember 1986.

mengenai pengenaan PKB dan BBNKB;Halhal tersebut di atas sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagiPemohon Peninjauan Kembali dan juga bagi para investor/calon investor lainnyayang sudah/akan menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di sektorpengembangan pertambangan mineral yang selama ini telah memberikankontribusi yang cukup signifikan bagi pendapatan Negara di luar sektor minyakdan gas bumi;Berdasarkan alasan dan penjelasan di atas, pengenaan PKB dan BBNKB tidakdapat dikenakan kepada

dan BBNKB, kecuali terhadap:1.

Putusan Nomor 960/B/PK/PJK/2013NNT tidak dapat membuktikan dan bahkan tidak ada upaya untukmembuktikan bahwa pengenaan PKB dan BBNKB ini bertentangandengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah, sehingga secara tidak langsung PT. NNTmengatakan bahwa penerbitan SKPD PKB dan BBNKB ini sudah benarkarena sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Di satu sisiPemohon Banding mengatakan bahwa SKPD PKB dan BBNKB biladikaitkan dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sudahbenar (posita) sementara di sisi lain memohon agar SKPD PKB danBBNKB tersebut dibatalkan (petitum) padahal dasar penerbitan SKPDtersebut adalah UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan SKPD PK danBBNKB sudah dikatakan benar oleh PT.

NNT tidak disertai dengan alasan yang jelasmengingat bahwa sebelum dikenakan PKB dan BBNKB atas alatalatberat dan besar ini, Pemda Provinsi NTB telah melakukkan sosialisasikepada Wajib Pajak Daerah baik melalui media cetak, elektronik,maupun brosurbrosur termasuk telah dilakukan sosialisasi secaralangsung dengan pihak PT. NNT.

Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembaliatas pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak di atas adalah sebagai berikut:Bahwa keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding terhadap pengenaan PKB dan BBNKB oleh GubernurHalaman 27 dari 30 halaman.

Bahwa selain penjelasan diatas, alasan Pemohon Peninjauan Kembalimengatakan bahwa keberatan maupun banding Termohon PeninjauanKembali tidak disertai dengan alasanalasan yang jelas adalah sebagaiberikut:Bahwa apabila Termohon Peninjauan kembali berkeberatan denganpengenaan PKB dan BBNKB maka tentunya harus dapat membuktikanbahwa penganaan Pajak Daerah tersebut bertentangan denganHalaman 18 dari 28 halaman.

Sebagaimana yang sudah kami jelaskan di atas bahwa PT.NNT tidak dapat membuktikan dan bahkan tidak ada upaya untukmembuktikan bahwa pengenaan PKB dan BBNKB ini bertentangandengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah. sehingga secara tidak langsung PT. NNTmengatakan bahwa penerbitan SKPD PKB dan BBNKB ini sudah benarkarenasesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 28 tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

NNT tidak disertai dengan alasan yangjelas mengingat bahwa sebelum dikenakan PKB dan BBNKB atasHalaman 20 dari 28 halaman. Putusan Nomor 959/B/PK/PJK/2013alatalat berat dan besar ini, Pemda Provinsi NTB telahmelakukkan sosialisasi kepada Wajib Pajak Daerah baik melaluimedia cetak, elektronik, maupun brosurbrosur termasuk telahdilakukan sosialisasi secara langsung dengan pihak PT.

NNT telah sepakat untuk dikenakan PKB dan BBNKB(fotokopi Berita Acara terlampir). Oleh karenanya tetap diajukannyakeberatan atas SKPD PKB dan BBNKB dengan dasar Kontrak Karya inimenjadi tidak jelas. Bahwa memang ada catatan dalam berita acaratersebut yang menyatakan: 2. PT. Newnont Nusa Tenggara tidakmelepaskan segala hak yang dimilikinya selaku pihak dalam KontrakKarya dan perundangundangan yang berlaku sebagai Wajib Pajakkhususnya terhadap PKB dan BBNKB.

Dengan ditandatangani beritaacara tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohonbanding) telah menyatakan pengenaan PKB dan BBNKB ini secarayuridiksi tidak dipermasalahkan lagi karena sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku.

dan BBNKB terhadap Pemohon Bandingyaitu pengenaan PKB dan BBNKB hanya bisa dilakukandengan tarif dan dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebihberat dari undangundang dan peraturan peraturan yangHalaman 11 dari 53 halaman.

dan BBNKB,kecuali terhadap:1.

dan BBNKB atas pembelian dankepemilikan AlatBesar dan Berat.Berikut adalah informasi terkait dengan Surat Keberatan besertajumlah dari PKB dan BBNKB yang diajukan keberatannya:Halaman 21 dari 53 halaman.

dan BBNKB,kecuali terhadap:1.1.

Dengan demikian,pengenaan PKB dan BBNKB tersebut di atas tidak dapatditerapbkankepada Pemohon Peninjauan Kembali;Di sini nampak jelas bahwa pengenaan PKB dan BBNKB olehTermohon Peninjauan Kembali, yaitu melalui penerbitan SuratKetetapan Pajak Daerah, yang mana pengenaan PKB danBBNKB berdasarkan peraturan yang sekarang berlaku tersebutHalaman 45 dari 53 halaman.

dan BBNKB ataspembelian dan kepemilikan alat besar dan berat;Berikut adalah informasi terkait dengan surat keberatan beserta jumlah dariPKB dan BBNKB yang diajukan keberatannya: No.

dan BBNKB, kecuali terhadap:Kendaraan bermotor maupun alatalat berat yang tidak digunakan di jalanumum.

Dengandemikian, pengenaan PKB dan BBNKB tersebut di atas tidak dapat diterapkankepada Pemohon Peninjauan Kembali;Adapun undangundang dan peraturanperaturan yang mendasari pengenaanPKB dan BBNKB sekarang ini adalah sebagai berikut: UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telahdiubah oleh UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tanggal20 Desember 2000;e Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 yang kemudiandiubah dengan Peraturan Pemerintah

dan BBNKB oleh TermohonPeninjauan Kembali, yaitu melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah,yang mana pengenaan PKB dan BBNKB berdasarkan peraturan yang sekarangberlaku tersebut menghasilkan beban yang lebih berat (dengan tarif dan dihitungsedemikian rupa) dibandingkan dengan pengenaan pajak yang sama/sejenisberdasarkan undangundang dan peraturanperaturan yang berlaku pada tanggalPersetujuan (Kontrak Karya) ditandatangani, yaitu di bulan Desember 1986.

mengenai pengenaan PKB dan BBNKB;Halhal tersebut di atas sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagiPemohon Peninjauan Kembali dan juga bagi para investor/calon investor lainnyayang sudah/akan menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di sektorpengembangan pertambangan mineral yang selama ini telah memberikankontribusi yang cukup signifikan bagi pendapatan Negara di luar sektor minyakdan gas bumi;Berdasarkan alasan dan penjelasan di atas, pengenaan PKB dan BBNKB tidakdapat dikenakan kepada

dan BBNKB, kecuali terhadap:Kendaraan bermotor maupun alatalat berat yang tidak digunakan di jalanumum.

dan BBNKB, kecuali terhadap:1 Kendaraan bermotor maupun alatalat berat yang tidak digunakan dijalan umum.

Sehingga pada saat Kontrak Karya tersebut ditandatangani,yaitu di bulan Desember 1986, pemerintah Propinsi NTB belummengeluarkan Peraturan Daerah mengenai PKB dan BBNKB.

Dengan demikian, pengenaan PKB danBBNKB tersebut di atas tidak dapat diterapkan kepada PemohonPeninjauan Kembali.Di sini nampak jelas bahwa pengenaan PKB dan BBNKB oleh TermohonPeninjauan Kembali, yaitu melalui penerbitan Surat Ketetapan PajakDaerah, yang mana pengenaan PKB dan BBNKB berdasarkan peraturanyang sekarang berlaku tersebut menghasilkan beban yang lebih beratHalaman 41 dari 51 halaman.

Jadiapabila berdasarkan undangundang dan peraturan yang berlaku di bulanDesember 1986 tidak ada PKB dan BBNKB yang harus dikenakanterhadap Pemohon Peninjauan Kembali, dan berdasarkan Undangundangdan peraturan yang sekarang berlaku, ada beban PKB dan BBNKB yangharus dipikul oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka telah terjadi situasidimana beban yang lebih berat telah dikenakan kepada Pemohon PeninjuanKembali.

dan BBNKB maka tentunya harus dapat membuktikanbahwa penganaan Pajak Daerah tersebut bertentangan dengan UndangUndang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah.Bahwa PT.

NNTtidak dapat membuktikan dan bahkan tidak ada upaya untukmembuktikan bahwa pengenaan PKB dan BBNKB ini bertentangandengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah. sehingga secara tidak langsung PT. NNTmengatakan bahwa penerbitan SKPD PKB dan BBNKB ini sudah benarkarena sesual dengan ketentuan Undang Undang Nomor 28 tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan demikian telahterjadi pertentangan antara posita dengan petitumnya.

NNT tidak disertai dengan alasan yang jelasmengingat bahwa sebelum dikenakan PKB dan BBNKB atas alatalatberat dan besar ini, Pemda Provinsi NTB telah melakukkan sosialisasikepada Wajib Pajak Daerah baik melalui media cetak, elektronik, maupunbrosurbrosur termasuk telah dilakukan sosialisasi secara langsungdengan pihak PT. NNT.

Oleh karenanya tetapdiajukannya keberatan atas SKPD PKB dan BBNKB dengan dasarKontrak Karya ini menjadi tidak jelas. Bahwa memang ada catatan dalamberita acara tersebut yang menyatakan: 2. PT. Newmont Nusa Tenggaratidak melepaskan segala hak yang dimilikinya selaku pihak dalamKontrak Karya dan perundangundangan yang berlaku sebagai WajibPajak khususnya terhadap PKB dan BBNKB.

Dengan ditandatanganiberita acara tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohonbanding) telah menyatakan pengenaan PKB dan BBNKB ini secarayuridiksi tidak dipermasalahkan lagi karena sesuai dengan ketentuanHalaman 20 dari 27 halaman. Putusan Nomor 958/B/PK/PJK/2013peraturan perundangundangan yang berlaku.