SATRIO, S.Pi vs BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR;

PUTUSANNomor 410 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:SATRIO, S.PI., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Perum Sabak Regency Blok F No. 13, Rt/Rw. 010/000,Kelurahan/Desa Talang Babat Kecamatan Muara SabakBarat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi,pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil Dinas PerikananKabupaten Tanjung Jabung Timur;Dalam hal ini diwakili

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SATRIO, S.Pi.;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H. dan Is Sudaryono, S.H.,M.H.

BASO MAPPASESSU, S.Pi.,M.Si VS BUPATI MERAUKE;

PUTUSANNomor 515 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:BASO MAPPASESSU, S.Pi.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Merauke Nomor:800 / 1255 tanggal 02 April 2019 Tentang Pemberhentian karenamelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama BasoMappasessu, S.Pi. M.Si Nip. 19760523 200605 1 002;c.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut Keputusan BupatiMerauke Nomor: 800 / 1255 tanggal O2 April 2019 TentangPemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan atas nama Baso Mappasessu, S.Pi. M.Si Nip. 19760523200605 1 002;d. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukanPenggugat seperti semula;e.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BASOMAPPASESSU, S.Pi. M.Si;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, Prof. Dr. H.M., Hary Djatmiko,S.H., M.S., Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang ditetapkan olehKetua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersamasama denganIs Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr.

NUR, S.PI VS WALIKOTA PEKANBARU;

NUR, S.PI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Wirapuri Gg. Lembah Puri, RT 001 RW 016,Kelurahan Rejo Sari, Kecamatan Tenayan Raya, KotaPekanbaru, Provinsi Riau, pekerjaan Mantan PegawaiNegeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Boy Gunawan, S.H., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Kantor Hukum / Law Office Boy Gunawan, SH.

Nur S.Pi, selamaperkara ini berjalan hingga diperolehnya putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde):Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 740Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang pemberhentian karenamelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Robby M.Nur S.Pi , sampai Perkara a quo berkekuatan Hukum tetap;DALAM POKOK PERKARA:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk

Nur S.Pi;Mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha yangbaru untuk Merehabilitasi Kedudukan Penggugat sebagai PegawaiNegeri Sipil (PNS) sebagaimana mestinya;Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yangtimbul dalam sengketa ini;Halaman 2 dari 8 halaman.

NUR,S.PI;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., danProf. Dr. H. M.

SAPTO MUGIYANTO, S.Pi., M.Si VS BUPATI KAUR;

SYAEFUL ANWAR, S.PI VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK);

JUDIRMAN LUMBAN GAOL, S.Pi., M.Pi VS BUPATI SIMEULUE;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JACOB DOEK, S.PI. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ; 2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;4. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 104/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Kpg tanggal 31 Maret 2015 untuk selain dan selebihnya ;5.

JACOB DOEK, S.PI.

Selain ituTerdakwa JACOB DOEK, S.Pi. selaku PA/KPA juga berperan dalampenandatanganan SPM untuk selanjutnya dilakukan proeses pencairan dana,yang mana Terdakwa JACOB DOEK, S.Pi. berperan dalampenandatanganan SPM untuk pencairan uang muka 20%, pencairan TerminPut. Perk. No : 18/Pid.SusTPK/2015/PT.KPG. Halaman 910Ill 14% dan pencairan sisa pekerjaan 16%, sedangkan untuk pencairanTermin I dan Termin II SPM ditandatangani oleh saksi SOLEMANDETAQ, S.Sos. selaku PLT.

LOUHENAPESSY selaku PPK maupunTerdakwa JACOB DOEK, S.Pi. selaku PA/KPA telah bertentangan dengana.

itu dan telah memperkaya diri terdakwa sendiri, atau oranglain yaitu Saksi JACOB DOEK, S.Pi., saksi Ir.

Selain ituTerdakwa JACOB DOEK, S.Pi. selaku PA/KPA juga berperan dalampenandatanganan SPM untuk selanjutnya dilakukan proeses pencairan dana,yang mana Terdakwa JACOB DOEK, S.Pi. berperan dalampenandatanganan SPM untuk pencairan uang muka 20%, pencairan TerminIll 14% dan pencairan sisa pekerjaan 16%, sedangkan untuk pencairanTermin I dan Termin II SPM ditandatangani oleh saksi SOLEMANDETAQ, S.Sos. selaku PLT. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Rote Ndao.

Halaman 2930Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan (Pleidoi) yangdisampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Pribadi dalampersidangan hari Selasa tanggal 24 Maret 2015, yang pada pokoknya menyatakanbahwa :1 Menerima NotaPembelaaan teamPenasehat hukum terdakwaJacob Doek, S.PI.;2 Menyatakan TerdakwaJacob Doek, S.PI. tidakterbukti secara sah danmeyakinkan melakukantindak pidana Korupsisebagaimana dakwaan dantuntutan Penuntut Umum ;3.

HAIDEE ALBERTA REGINA VIGELEYN NIKIJULUW, S.Pi., M.Si VS WALIKOTA AMBON;

PUTUSANNomor 571 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:HAIDEE ALBERTA REGINA VIGELEYN NIKIJULUW,S.Pi., M.Si., kKewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Batu Kerbau, RT 002 RW 006, Desa Batu Meja,Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku,pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili olen kuasa Henry S. Lusikooy, S.H.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota AmbonNomor 296 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yangAda Hubungannya dengan Jabatan, tanggal 25 April 2019, atas namaHaidee Alberta Regina Vigeleyn Nikijuluw, S.Pi., M.Si., NIP 19691007200003 2 009;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota AmbonNomor 296 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yangAda Hubungannya dengan Jabatan, tanggal 25 April 2019, atas namaHaidee Alberta Regina Vigeleyn Nikijuluw, S.Pi., M.Si., NIP 19691007200003 2 009;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota AmbonNomor 296 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yangAda Hubungannya dengan Jabatan, tanggal 25 April 2019, atas namaHaidee Alberta Regina Vigeleyn Nikijuluw, S.Pi.,M.Si., NIP 19691007200003 2 009;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota AmbonNomor 296 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yangAda Hubungannya dengan Jabatan, tanggal 25 April 2019, atas namaHaidee Alberta Regina Vigeleyn Nikijuluw, S.Pi., M.Si., NIP 19691007200003 2 009;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 571 K/TUN/20204.

RUGAYA DJALIL S.Pi ALIAS GAYA

P U TUS ANNomor : 22/PID/2013/PT.MALUTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAPengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa danmengadili perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkatbanding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah inidalam perkara terdakwa :N am a : RUGAYA DJALIL S.Pi ALIAS GAYA ;Tempat lahir : Mandaong ;Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 08 Februari 1977 ;Jenis kelamin : Perempuan ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Desa Tomori, KecamatanBacan,Kabupaten HalmaheraSelatan

Imhelda JamaKarwayu yang membuat saksi korban merasa malu dantidak terima dengan katakata terdakwa sehingga Saksikorban melaporkan perbuatan terdakwa ke KepolisianResort Halmahera Selatan;Perbuatan Terdakwa Rugaya Djalil S.Pi Alias Gaya diatur dandiancam pidana sebagaimana dalam Pasal 281 Ayat (2)KUHPidana;ATAUKedua:Bahwa Terdakwa Rugaya Djalil, S.Pi Alias Gaya pada hariRabu tanggal 06 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat diDesa

Imhelda JamaKarwayu yang membuat saksi korban merasa malu dantidak terima dengan katakata terdakwa sehingga Saksikorban melaporkan perbuatan terdakwa ke KepolisianResort Halmahera Selatan;Perbuatan Terdakwa Rugaya Djalil S.Pi Alias Gaya diatur dandiancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 Ayat (1)KUHPidana;ATAUKetliga:Bahwa Terdakwa Rugaya Djalil, S.Pi Alias Gaya pada hariRabu tanggal 06 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat diDesa

Menyatakan terdakwa Rugaya Djalil, S.Pi Alias Gaya telahterbukti bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rugaya Djalil, S.PiAlias Gaya dengan pidana penjara selama 6 (enam)bulan;3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 1.000, (Seribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut,Pengadilan Negeri Labuha telah menjatuhkan putusan yangamarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1.

Menyatakan terdakwa Rugaya Djalil, S.Pi Alias Gaya telahterbukti bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rugaya Djalil,S.Pi Alias Gaya dengan pidana penjara selama 6 (enam)bulan ;3.

MSH tanggal 05 Februari 2013 perbaikan mengenai pidananya, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;- Menyatakan terdakwa IKRAM TUASIKAL, S.Pi sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara pemilih menjadi tidak berharga sehingga calon tertentu mendapat tambahan suara ;- Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa IKRAM TUASIKAL, S.Pi dengan pidana

penjara selama 3 (tiga) bulan ;- Memerintahkan terdakwa IKRAM TUASIKAL, S.Pi untuk ditahan ;- Menetapkan barang bukti berupa 165 (seratus enam puluh lima) lembar surat suara yang telah dicoblos, dirampas untuk dimusnahkan;- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa IKRAM TUASIKAL, S.Pi pada kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000 ( Lima ribu rupiah);

IKRAM TUASIKAL, S.Pi, alias EKI

MAL DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sepertitersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :e Nama Lengkap : IKRAM TUASIKAL, S.Pi, alias EKIe Tempat Lahir : Siri Sori Islam.e Umur/Tanggal Lahir =: 58 Tahun / 10 Oktober 1954.e Jenis Kelamin : Lakilakie Kebangsaan : Indonesiae Tempat Tinggal : Dusun Aira Desa Souhoku.Kec.Amahai KabupatenMaltenge

mengakibatkan surat suara pemilih tersebut dibatalkan atau tidak sah sehinggadilakukan pemilihan ulang pada tanggal 28 Mei 2012.Bahwa, perbuatan terdakwa berakibat pada tidak sahnya surat suara pemilih yangtelah dicoblos dan bertambah dan berkurangnya suara pasangan calon Bupati dan WakilBupati tertentu.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 118 ayat(1) Jo pasal 119 Undang undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.ATAU KEDUA.Bahwa ia Terdakwa Ikram Tuasikal, S.Pi

MSHtanggal 05 Februari 2013 perbaikan mengenai pidananya, sehingga amarselengkapnya sebagai berikut ;e Menyatakan terdakwa IKRAM TUASIKAL, S.Pi sebagaimana identitastersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan yangmenyebabkan suara pemilih menjadi tidak berharga sehingga calon tertentumendapat tambahan suara ;e Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa IKRAM TUASIKAL, S.Pidengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;e

Memerintahkan terdakwa IKRAM TUASIKAL, S.Pi untuk ditahan ;e Menetapkan barang bukti berupa 165 (seratus enam puluh lima) lembarsurat suara yang telah dicoblos, dirampas untuk dimusnahkan;e Membebankan biaya perkara kepada terdakwa IKRAM TUASIKAL, S.Pipada kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah);Demikanlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Maluku pada hari Rabu, tanggal 15 April 2013 oleh Kami HARI SASANGKAHakim Tinggi

PELLU, S.Pi., M.Si. tetap ditahan ; 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

PELLU, S.Pi., M.Si.

PELLU, S.Pi., M.Si. di persidangan didampingioleh Penasihat Hukum ALEXANDER SABA, SH., M.Hum. dari Kantor AdvokatALEXANDER SABA, SH., M.Hum. & ASSOICATES yang beralamat dan berkantordi JI.

PELLU, S.Pi., M.Si. Selaku Pit.

Pellu, S.Pi sebagai PelaksanaTugas (PLT) Kepala SMK Negeri 2 Kupang Barat Kabupaten Kupang.9. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Tanggal 02 November 2015.wonnnn Bahwa perbuatan terdakwa YOSAFAT A. Y.

PELLU, S.Pi., M.Si. Selaku Plt.

PELLU, S.Pi., M.Si. tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana dalam dakwaan primair;. Membebaskan Terdakwa YOSAFAT A.Y. PELLU, S.Pi., M.Si. oleh karena itudari dakwaan primair tersebut;. Menyatakan Terdakwa YOSAFAT A. Y. PELLU, S.Pi., M.Si. terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadalam dakwaan subsidair;.

Menerima permintaan banding dari Terdakwa-III Dzulkifli Mae, S.PI alias Jul dan Penuntut Umum tersebut ; ---------------------------------------------------2.

ALEXANDER NAIKOFI alias ALEX, Terdakwa-II LAMBERTUS ANUNUT, S.PI alias LAMBER, Terdakwa-III DZULKIFLI MAE, S.PI alias JUL, Terdakwa-IV EBENHESER JACOB MAF, S.St.Pi alias AKO, dan Terdakwa-V EDMUNDUS MALAFU alias MUNDUS oleh karena itu pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum yang tetap, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama

Alexander Naikofi alias alex, Terdakwa-II Lambertus Anunut, S.PI alias Lamber, Terdakwa-III Dzulkifli Mae, S.PI alias Jul, Terdakwa-IV Ebenheser Jacob Maf, S.St.Pi alias Ako, dan Terdakwa-V Edmundus Malafu alias Mundus tetap berada dalam tahanan Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-I Drs.

Alexander Naikofi alias alex, Terdakwa-II Lambertus Anunut, S.PI alias Lamber, Terdakwa-III Dzulkifli Mae, S.PI alias Jul, Terdakwa-IV Ebenheser Jacob Maf, S.St.Pi alias Ako, dan Terdakwa-V Edmundus Malafu alias Mundus tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Membebani Terdakwa-I Drs.

Alexander Naikofi alias alex, Terdakwa-II Lambertus Anunut, S.PI alias Lamber, Terdakwa -III Dzulkifli Mae, S.PI alias Jul, Terdakwa-IV Ebenheser Jacob Maf, S.St.Pi alias Ako, dan Terdakwa-V Edmundus Malafu alias Mundus untuk membayar beaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah ; -----------------------------

ALEXANDER NAIKOFI alias ALEX,- LAMBERTUS ANUNUT, S.PI alias LAMBER- DZULKIFLI MAE, S.PI alias JUL- EBENHESER JACOB MAF, S.St.Pi alias AKO- EDMUNDUS MALAFU alias MUNDUS

ALEXANDER NAIKOFI alias ALEX,Terdakwa ll LAMBERTUS ANUNUT, S.PI alias LAMBER, Terdakwa IllDZULKIFLI MAE, S.PI alias JUL, Terdakwa IV EBENHESER JACOB MAF,S.StPi alias AKO, dan Terdakwa V EDMUNDUS MALAFU alias MUNDUS diRumah Tahanan Negara (RUTAN) : 22 22 nnn1.

ALEXANDER NAIKOFIAlias ALEX, Terdakwa Il LAMBERTUS ANUNUT, S.PI Alias LAMBER,Terdakwa Ill DZULKIFLI MAE, S.PI Alias JUL, Terdakwa VV EBENHESERJACOB MAF, S.St.pi Alias AKO dan Terdakwa V EDMUNDUS MALAFU AliasMUNDUSMUNDUS masingmasing selaku Panitia Pemeriksa PHO/FHO PengadaanBarang dan Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TimorTengah Utara Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas/Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Timor Tengah Utara

Inna Mandiri, Drs.ALEXANDER NAIKOFI, LAMBERTUS ANUNUT, S.PI, DZULKIFLI MAE,S.Pl, EBENHESER JACOB MAF, S.St.pi, EDMUNDUS MALAFU danKonsultan Pengawas yakni DILVIANUS OCTORI BOY selaku KepalaPerwakilan CV.

Alexander Naikofi alias Alex,Terdakwall Lambertus Anunut, S.PI alias Lamber, Terdakwalll DzulkifliMae, S.PI alias Jul, TerdakwaIV Ebenheser Jacob Maf, S.St.Pi aliasAko, dan TerdakwaV Edmundus Malafu alias Mundus tidak terbuktibersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalamdakwaan primair dan dakwaan subsidair ;Membebaskan Terdakwal Drs.

Alexander Naikofi alias Alex,Terdakwall Lambertus Anunut, S.PI alias Lamber, Terdakwalll DzulkifliMae, S.PI alias Jul, TerdakwaIV Ebenheser Jacob Maf, S.St.Pi aliasAko, dan TerdakwaV Edmundus Malafu alias Mundus tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana dalam Dakwaan Printalil j====

ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi

Desa Lestari, Saksi MUHAMMADSETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan TerdakwaICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautandan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai;Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2012, Saksi ROSLAN, S.Pi(Anggota Panitia Pemeriksa Barang) bersamasama dengan SaksiMUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi (Pejabat Pembuat Komitmen), SaksiCAHYADI RASYID, ST, M.Si (Kabid Budidaya dan P3K) melakukanpemeriksaan barang di lokasi pembuatan Keramba Jaring Apung

,M.Si selaku Kabid Budidaya dan P3K, serta diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi S.Pi selaku Kepala DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai.

DesaLestari, dan diketahui Terdakwa ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi selaku PenggunaAnggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

dikerjakan, maka perbuatan TerdakwaICHSAN KRIKHOFF, S.Pi bersamasama dengan Saksi MUHAMMADSETIAWAN KAPLALE,S.Pi, Saksi MAMANG MOHAMMAD TAUFIK dan SaksiSOFYAN LANONI bertentangan dengan:1.

MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi

Desa Lestari, TerdakwaMUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmendan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai;Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2012, Saksi ROSLAN, S.Pi(Anggota Panitia Pemeriksa Barang) bersamasama dengan TerdakwaMUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi (Pejabat Pembuat Komitmen), SaksiCAHYADI RASYID, ST, M.Si (Kabid Budidaya dan P3K) melakukanpemeriksaan barang di lokasi pembuatan Keramba Jaring

Desa Lestari, dan diketahui Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi selakuPengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Membebaskan terdakwa MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi dariDakwaan Primair Penuntut Umum;3.

Menetapkan Terdakwa MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi tetapberada dalam tahanan;7.

Menyatakan Terdakwa Isbar Arafat, S.Pi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi : secara bersama sama ;2. Menjatuhkan pidana tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan ;3.

ISBAR ARAFAT , S.Pi,.

PUTUS ANNomor : 7 /PID.SUSTPK/2014/PT TTEDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiMaluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana korupsidalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkaraterdakwaNama lengkap : ISBAR ARAFAT , S.Pi;Tempat lahir : Kohulifano ;Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 14 Februari 1976 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Agama : Islam;Tempat

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Setelah mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umumyang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Kamis tanggal 10 Juli2014 berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDS03/Sanana/04.2014 tanggal15 April 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini memutuskan :Halaman 28 dari 70 halamanPutusan No. 7/Pid.SusTPK/2014/PT TTEMenyatakan Terdakwa ISBAR ARAFAT, S.PI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan

Terdakwa Aris Purwanto.Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Tim Penasehat Hukum Terdakwayang dibacakan di persidangan tanggal 17 Juli 2014 yang pada pokoknyamemohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memutuskansebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ISBAR ARAFAT,S.PI tersebut tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan oleh Penuntut Umum dalam

Dakwaan Primair dan DakwaanSubsidair tersebut;Membebaskan oleh karena itu Terdakwa tersebut dari semua Dakwaan(vrijspraak);Memulihkan hak Terdakwa ISBAR ARAFAT,S.PI tersebut dalam kemampuan,kedudukan dan harkat serta martabatnya;Membebankan biaya perkara kepada Negara;Atau bilamana Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohonkiranya menjatuhkan hukuman yang seringanringannya;Halaman 40 dari 70 halamanPutusan No. 7/Pid.SusTPK/2014/PT TTEMenimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding membaca

Tte, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1;Menyatakan Terdakwa ISBAR ARAFAT,S.PI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISBAR ARAFAT,S.PI dengan pidanapenjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)

HEBER PASIAK, S.Pi VS I. MENTERI DALAM NEGERI RI., II. Dr. ELLY ENGELBERT LASUT, ME;

PUTUSANNomor 584 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1.WELLY TITAH, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Kelurahan Lirung, Kecamatan Lirung,Kabupaten Kepulauan Talaud, domisili sementara diJalan Taman Ratu, Blok F9, Nomor 15, Kelurahan DuriKepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pekerjaanWiraswasta;HEBER PASIAK, S.PI, kewarganegaraan Indonesia,tempat

HEBER PASIAK, S.PI;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 134/B/2019/PT. TUN.JKT., tanggal 1 Juli 2019 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor233/G/2018/PTUN.JKT., tanggal 25 Februari 2019;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;2.

HEBER PASIAK, S.Pi VS 1. MENTERI DALAM NEGERI RI., 2. Dr. ELLY ENGELBERT LASUT, SE., 3. MOKTAR ARUNDE PARAPAGA;

HEBER PASIAK, S.PI, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Bambung, Kecamatan Gemeh,Kabupaten Kepulauan Talaud, yang sementara iniberdomisili di Jakarta, Taman Ratu Blok F9, Nomor 15,Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, JakartaBarat 11520, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Yanuar P. Wasesa,S.H., M.Si., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,Para Advokat pada Yanuar P.

HEBER PASIAK, S.Pi;2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara padatingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 217 K/TUN/2021Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.dan Is Sudaryono, S.H.,M.H.

ANDI HAMZAH PANGKI, S.Pi

ANDI HAMZAH PANGKI, S.Pi, Pekerjaan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Kabupaten Bulukumba, bertempat tinggal di SultanHasanuddin No. 43 Bulukumba, yang dalam hal ini diwakili oleh KuasaHukumnya yaitu H.M.TAUFAN PAWE, S.H.,M.H., HUSAIN MUKMIN,S.H., WADI FATMA DJUFRI, S.H., ERIANTI RASYID, S.H., danYUSNANI MACHMUD, S.H., Kesemuanya AdvokatKonsultan Hukumdari Kantor Hukum TAUFAN PAWE & ASSOCIATES?

Menyatakan Terdakwa Hj.Asni,S.Pi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dakwaan alternatif kedua Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;3.

Hj.Asni,S.Pi

Asni, S.Pi. bertindak sebagai pelaku Usaha Perdaganganberdasarkan Surat jjin Usaha Perdagangan Kecil (SIUPPK) Nomor510/3.824/PK/INDAGKOP tanggal 10 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Drs.ELIZA PATTIMUKAY selaku PLT.

Asni, S.Pi., yang bertindak sebagai pelaku perdaganganberdasarkan Surat ljin Usaha Perdagangan Kecil ( SIUPPK) Nomor510/3.824/PK/INDAGKOP tanggal 10 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Drs.ELIZA PATTIMUKAY selaku PLT.

Asni, S.Pi. bertindak sebagai pelaku UsahaPerdagangan berdasarkan Surat jin Usaha Perdagangan Kecil ( SIUPPK)Nomor : 510/3.824/PK/INDAGKOP tanggal 10 Mei 2016 yang ditandatanganioleh Drs. ELIZA PATTIMUKAY selaku PLT. Kepala Dinas Perindustrian,Perdagangan, Dan Koperasi Kota Jayapura dan Surat jin tempat usaha(SITU) Nomor : 303/16011/PEIRINDAGKOP tanggal 28 Mei 2013 yangditandatagani oleh Drs.

Asni, S.Pi., dalam menjalan usahanya tersebut diatassudah sepatutnya tunduk pada:1. Pasal 28 peraturan pemerintah No.69 Tahun 1999 Tentang Label dan klanpangan menyebutkan bahwa dilarang memperdagangkan pangan yang sudahmelampaui tanggal dan bulan dan tahun kadarluasa sebagaimana tercantumpada Label.2.

Menyatakan Terdakwa Hj.Asni,S.Pi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamHalaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/EN Japdakwaan alternatif Kesatu Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (3) UndangUndangNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dakwaan alternatifkedua Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2012tentang Pangan;2.