Sigli tanggal 26 April2016 Nomor 03/Pid.C/2016/PNSgi, yang dimintakan banding tersebut dapatdipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, makabiaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ini dibebankan kepada Terdakwa ;Mengingat, ketentuan Pasal 379 Jo 55 KUHPidana, UU No. 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Perma No. 02 Tahun 2012Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalamKUHPidana, UU

. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundanghalaman 3 putusan No. 106/Pid/2016/PTBNAundangan yang berkaitan dengan perkara ini dan peraturan perundangundangan yang bersangkutan ;MENGADILI Menerima permintaan banding dari para Terdakwa ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 03/ Pid.C/ 2016/PNSgi, tanggal 26 April 2016, yang dimintakan banding tersebut ; Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, yang untuk tingkat banding masingmasing sebesar

yang memberatkan : e Perbuatan para terdakwa merugikan saksi koroban ERNI ADHA BINTISALIMUDDIN ;Hal hal yang meringankan :e Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, belum pernah dihukum,masih berusia muda dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan melawanhukum dikemudian hari.Mengingat, ketentuan Pasal 379 Jo 55 KUHPidana, UU No. 11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Perma No. 02 Tahun 2012 TentangPenyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana,UU

. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundangundangan yangberkaitan dengan perkara ini, dan peraturan perundangundangan yangbersangkutan ;MENGADILI1.

Perbuatan terdakwa membuat saksi korban merasa kesakitan ; Terdakwa sebagai panutan didalam masyarakat seharusnya tidak melakukanperbuatan tersebut ;Hal hal yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, belum pernah dihukum, mempunyaitanggungan keluarga dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan melawanhukum dikemudian hari.Mengingat, ketentuan Pasal Pasal 352 ayat (1) KUHPidana, Perma No. 02Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan JumlahDenda dalam KUHPidana, UU

. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuanperundangundangan yang berkaitan dengan perkara ini, dan peraturanperundangundangan yang bersangkutan ;MENGADILI1.

yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa dikategorikan perobuatan main hakim sendin; Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakuiterus terang perouatannya dan menyatakan menyesal; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan UU

,8 tahun 1981 tentangKUHAP sertta Undangundang lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

membayar biaya perkara yang besarnya akanditentukan dalam amar putusan ;Menimbang, bahwa sebelum putusan tersebut dijatuhkan maka perlu dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :Halhal yang memberatkan:e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;Halhal yang meringankan:e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;e Terdakwa menyesali perbuatannya.Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke3 dan ke5 KUHP JoPasal 64 ayat (1) KUHP, UU

8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 2 Tahun 2002 tentangKepolisian Negara RI dan ketentuan perundangan lainnya yang bersangkutan.MENGADILI1 Menyatakan terdakwa MEKI ELOPERE telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN;2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MEKI ELOPERE dengan pidana penjara selama9 (sembilan) bulan ;3 Memerintahkan masa tahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan ;4 Memerintahkan barang bukti berupa :e 5 dima)

terdakwadibawah ini oleh Majelis Hakim di pandang telah sesuai dengan tujuanpemidanaan yaitu untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatansalannya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkanseluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telahdilakukan oleh terdakwa tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim dinilai telahmemenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa, pihak korban dan bagi masyarakatpada umumnya ;Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke3e KUHP, UU

8 tahun 1981 tentangKUHAP dan ketentuan lain yang bersangkutan;MENGADILI1.

apakah permintaan PENUNTUT UMUM dan Terdakwa tersebuttelah CUKUP MEMADAI ataukah dipandang terlalu BERAT, ataukah masihKURANG SEPADAN dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawabpertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban MAJELIS HAKIM untukmempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek YURIDIS yang telahdikemukakan di atas, yaitu aspek dimensi perumusan sanksi pidana (strafsoort)ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana, aspek ketentuan dalam KUHAP (UU

8 Tahun 1981) dan tuntutanpidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum, aspek keadilan korban danmasyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan dimanaTerdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek Policy/Filsafat pemidanaan gunamelahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal2021pemidanaan (sentencing of disparity), dan aspek model Sistem PeradilanPidana yang ideal bagi INDONESIA dimana pertimbanganpertimbangan tersebutMajelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai

Oleh karena itu dikaji dari perspektifaspek KETENTUAN DALAM KUHAP (UU 8 TAHUN 1981) khususnya ketentuan2223Pasal 197 ayat (1) KUHAP menentukan anasir anasir yang harus ada dalam putusanpemidanaan.

pidana yang dilakukan Tedakwa haruslah dihukum dengan tujuanpemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usahaPREEMATIF, PREVENSI dan REPRESIF atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukanuntuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat EDUKATIF, KONSTRUKTIF danMOTIVATIF agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi;Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari ASPEK DIMENSI PERUMUSANSANKSI PIDANA (STRAFSOORT) Ketentuan Pasal 187 ayat (1) KUHP, ASPEK Ketentuandalam KUHAP (UU

8 TAHUN 1981) dan Tuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut Umum,maka Hakim Majelis berpendirian bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkanatas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hematMajelis TELAH CUKUP ADIL, MEMADAI, ARGUMENTATIF, MANUSIAWI,PROFORSIONAL dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilansekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum

terdakwadibawah ini oleh Majelis Hakim di pandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaanyaitu. untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya,disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruhanggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukanoleh terdakwa tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim dinilai telah memenuhi rasakeadilan baik bagi terdakwa, pihak korban dan bagi masyarakat pada umumnya ;Mengingat, Pasal 362 KUHP, UU

8 tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuanlain yang bersangkutan;MENGADILI1.

itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam danuntuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwakelak di kemudian hari untuk senantiasa lebih berhatihati di dalam menapakiperjalanan hidup dan kehidupannya dan berusaha menempa kembali dirinyasebagai manusia yang berharkat di tengahtengah masyarakat ;Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari Aspek perumusan sanksipidana (STRAFSOORT) Ketentuan pasal 303Ayat 1 ke2 KUHP, Aspekketentuan dalam Hukum Acara Pidana (UU

8 TAHUN 1981) dan TuntutanPenuntut Umum, Aspek Keadilan Korban dan Masyarakat, dan mencegahadanya disparitas dalam hal pemidanaan (SENTENCING OF DISPARITY),maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Tuntutan Penuntut Umum atas diriterdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat sehingga tentanglamanya hukuman yang akan dijatunkan atas diri terdakwa sebagaimanadisebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakimtelah cukup adil, memadai, manusiawi dan sesuai dengan kadar kesalahanyang

dikurangkanseluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti ; 222 ==Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) butir kK KOHAP, makaharus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana,maka sebagaimana pasal 197 ayat (1) butir i KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayarbiaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; Mengingat, UU nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU

8 tahun 1981 tentangKUHAP dan ketentuan lain yang bersangkutan khususnya pasal 351 ayat 1 KUHP ; 8MENGADILI1.

0714837 dengan stan meter: 06245,8 MCB/45 VA/220;2. 1 (satu) gulung kabel listri warna hitam;Majelis hakim berpendapat untuk dikembalikan kepada saksi Sudiyo dengan alasanbarang bukti tersebut sudah menjadi milik Sudiyo walaupun saksi Sudiyo belum terdaftarsebagai pelanggan PT PLN Kebumen;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yangbesarnya sebagaimana dalam amar putusan:Mengingat pasal 378 KUHPidana, UU

8 tahun 1981 tentang KUHAP sertaperaturanperaturan perundangundangan yang bersangkutan:MENGADILI1.

terdakwadibawah ini oleh Majelis Hakim di pandang telah sesuai dengan tujuanpemidanaan yaitu untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatansalahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkanseluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telahdilakukan oleh terdakwa tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim dinilai telah15memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa, pihak korban dan bagi masyarakatpada umumnya ;Mengingat, Pasal 362 KUHP, UU

8 tahun 1981 tentang KUHAP danketentuan lain yang bersangkutan;MENGADILI1.

Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatnnya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pidana yang akandijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah adil dan sesuai dengan kesalahanterdakwa.18Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnyatidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, makaterdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara.Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat RI No. 12 tahun 1951, pasal351 ayat (1), UU

8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan lain yang bersangkutan;MENGADILI1.

terdakwaberada dalam tahanan dikurangkan seluruhmya terhadap pidana penjara yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa tidak ada alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untukmengeluarkan Terdakwa dari tahanan adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidanamaka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnyasebagaimana dalam amar putusan ;Mengingat pasal 170 Ayat (2) ke1 KUHP, UU

8 tahun 1981 tentang KUHAP sertaperaturanperaturan per UU yang bersangkutan:MENGADILI:1.

dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, Apakahpermintaan PENUNTUT UMUM dan TERDAKWA tersebut telah cukup memadaiataukah dipandang terlalu BERAT, ataukah masih KURANG SEPADAN dengankesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakankewajiban MAJELIS HAKIM untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dariaspek YURIDIS yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek dimensi perumusansanksi pidana (strafsoort) ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 4, aspek ketentuan dalamKUHAP (UU

8 Tahun 1981) dan tuntutan pidana/reguisitoir Jaksa Penuntut umum,aspek keadilan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif danaspek agama/religius dimana terdakwa tinggal, aspek Policy/Filsafat pemidanaan gunamelahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan(sentencing of disparity), dan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagiINDONESIA dimana pertimbanganpertimbangan tersebut Majelis HAKIM perlu uraikandan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban

Pasal 486 KUHP,UU 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan lain yangbersangkutan;MENGADILI :1. Menyatakan terdakwa KADEK SUDARSANA Alias SUDARtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana : PENCURIAN DALAM KEADAANMEMBERATKAN? ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KADEK SUDARSANAAlias SUDAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan;3.

Berdasarkan UU. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 200 menentukanbahwa Surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketikasetelah putusan itu diucapkan, dengan demikian maka kepada MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusanseketika setelahn putusan diucapkan seperti selayaknya Penuntut Umummembacakan tuntutan ditandatangani, langsung diserahkan seketikakepada Majelis Hakim dan Terdakwa.Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwaTerdakwa mengakui

Berdasarkan UU. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 200 menentukanbahwa Surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketikasetelah putusan itu diucapkan, dengan demikian maka kepada MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusanseketika setelah putusan diucapkan seperti selayaknya Penuntut Umummembacakan tuntutan ditandatangani, langsung diserahkan seketikakepada Majelis Hakim dan Terdakwa.Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwaTerdakwa mengakui