Ditemukan 1589049 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 20-02-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 228 C/PK/PJK/2023
Tanggal 20 Februari 2023 — PT BELITUNG DISTRIBUSINDORAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3416 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 16-11-2011 — Putus : 09-04-2012 — Upload : 23-05-2012
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 50/G/2011/PTUN.SMG.
Tanggal 9 April 2012 — H. MALIKI NURUDDIN Melawan GUBERNUR JAWA TENGAH
126135
  • KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 16 Desember2011 di bawah register perkara Nomor : 50/G/2011/PTUN.Smg. dan telahHalaman 4 dari 6 halamanPutusan Perkara Nomor 50/G/2011/PTUN.SMGdiperbaiki pada tanggal 11 Januari 2012 telah mengajukan gugatansebagai berikut : 222 n 2 nena nnn nn nnnBahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Surat KeputusanGubernur Jawa Tengah Nomor: 170/63/2011 tertangggal 12 Desember2011 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian PengangkatanPengganti Antar Waktu
    Partai bersama Fraksi yang manadalam penyampaian naskah pendapat akhir tersebut Penggugat hanyamenambah prolog, kata pengantar, penutup di dalam sambutan tersebut,sehingga tidak ada perubahan isi maupun subtansi dari naskah tersebut;Bahwa tanpa ada pemberitahuan apapun dan tanpa ada kesalahanapapun yang dilakukan oleh Penggugat, DPC PDI Perjuangan KabupatenRembang membuat Surat usulan Nomor: 58/IN/DPC/IX/2010 tertanggal19 Agustus 2010 tentang Permohonan Rekomendasi Atas PengajuanPenggantian Antar Waktu
    Anggota DPRD Kabupaten Rembang terhadapPenggugat ke DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah untuk mendapatkanpersetujuannya; Bahwa setelah Surat usulan dari DPC PDI Perjussoon Renan WOON ATTYRembang disetujui oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah kemudianterbitlah Surat Rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan Nomor : 1425/IN/DPP/X/2011 tertanggal 28 Oktober 2011 tentang Persetujuan PengantianAntar Waktu Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Rembangatas nama Penggugat dimana terbitnya Surat rekomendasi tersebut
Putus : 20-02-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226 C/PK/PJK/2023
Tanggal 20 Februari 2023 — PT BELITUNG DISTRIBUSINDORAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4314 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-02-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 247 C/PK/PJK/2023
Tanggal 20 Februari 2023 — PT LOTTE TRADE AND DISTRIBUTION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3211 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-02-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 227 C/PK/PJK/2023
Tanggal 20 Februari 2023 — PT BELITUNG DISTRIBUSINDORAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3311 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 26-10-2004 — Upload : 21-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138K/TUN/2004
Tanggal 26 Oktober 2004 — Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan; Ngarijan Salim
195112 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kasasi secara lisan padatanggal 20 Januari 2004 sebagaimana ternyata dari aktepermohonan Kasasi No. 04/G.TUN/2003/PTUN.MDN. jo No.03/K/2004/PTUN.MDN. yang dibuat oleh Panitera Penga dilan Tata Usaha Negara Medan ;Menimbang, bahwa permohonan kasasi diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan barulah pada tanggal 20 Januari 2004 sedangkan pemberitahuan isi putusan telah terjadi pada tanggal 18 Desember 2003 dengan demikian penerimaan permohonan kasasitersebut telah melampaui tenggang waktu
Register : 27-01-2010 — Putus : 26-07-2010 — Upload : 15-09-2011
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor PUT/12-K/PM I-01/AD/I/2010, 26-07-2010
Tanggal 26 Juli 2010 — PRATU ARKADIUS
4114
  • Membebani Terdakwa untuk membayar 'biayaperkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagaiberikutBahwa Terdakwa pada waktu waktu 9 dan tempattempat tersebut dibawah ini yaitu) pada tanggal Duapuluh enam bulan Juni tahun Dua ribu sembilan sampaidengan tanggal Enam belas bulan Agustus tahun Dua ribusembilan, atau setidak tidaknya dalam bulan Junitahun Dua ribu sembilan sampai dengan bulan Agustustahun
    Dalam waktu damai.4. Lebih lama dari tiga puluh hari.Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakanpendapatnya sebagai berikut1.
    Unsur Ketiga : Dalam waktu damaiBahwa di dalam pasal pasal KUHP maupun KUHPM tidakdijelaskan mengenai pengertian dalam waktu damai.Undang undangitersebut hanya menjelaskan mengenaiperluasan pengertian waktu perang, yang merupakan1011lawan kata (acontrario) dari pengertian waktu damai.Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan waktuperang adalah suatu jangka waktu di mana suatu negarasedang berperang atau turut berperang dengan negaralainnya.Sedang mengenai perluasan pengertian dalam waktuperang,
    Aceh.Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga"dalam waktu damai telah terpenuhi.4. Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluhhari.
    Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu) : ARKADIUS, PratuNRP 31030471751181, terbukti sSsecara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :14Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan, $Menetapkanselama waktu Terdakwa berada dalam tahanandikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan.Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.3.
Kata Kunci : tenggang waktu pengajuan pk;tenggat waktu
AGAMA/7/SEMA 4 2014
13950
  • Sejak kapan dihitung tenggat waktu pengajuan permohonan PK, apakah sejak ditemukannya surat-surat (novum) meskipun Perkara kasasi belum putus, atau dihitung sejak pemberitahuan isi putusan kasasi diterima oleh para pihak?Jawab:Tenggat waktu upaya ... [Selengkapnya]
  • Sejak kapan dihitung tenggat waktu pengajuan permohonan PK, apakah sejak ditemukannya surat-surat (novum) meskipun Perkara kasasi belum putus, atau dihitung sejak pemberitahuan isi putusan kasasi diterima oleh para pihak?

    Jawab:

    Tenggat waktu upaya hukum Peninjauan Kembali dihitung sejak diterimanya pemberitahuan isi putusan kepada para pihak.

Putus : 20-02-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 248 C/PK/PJK/2023
Tanggal 20 Februari 2023 — PT LOTTE TRADE AND DISTRIBUTION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4322 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 06-06-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 14-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/TUN/2017
Tanggal 1 Agustus 2017 — H. MUHAMAD ASYURA, SE.,M.MP VS I. Plt. GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU., II. WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN., III. BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN;
210106 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Muhamad Asyura, S.E., M.MP., yangPenggugat ketahui pada tanggal 9 Mei 2016 dengan demikian masih dalamtenggang waktu yang ditentukan untuk diajukannya gugatan yakni 90 hariHalaman 2 dari 43 halaman.
    KarimunMasa Jabatan 2014 2019, yang Penggugat ketahui pada tanggal 28 Maret2016 dengan demikian masih dalam tenggang waktu yang ditentukan untukdiajukannya gugatan yakni 90 hari sebagaimana tertera dalam Pasal 55UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara Gugatan dapat diajukan hanya dalamtenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya ataudiumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa tenggang waktu Objek Sengketa Ill
    Putusan Nomor 295 K/TUN/2017Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 sehinggaterdapat tenggang waktu keterlambatan selama 29 hari kerja yaknimelampaui tenggang waktu yang dibenarkan UndangUndang;50.
    Tenggang waktu pengajuan gugatan ;Ad.a.
    Tenggang Waktu Pengajuan GugatanMenimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan diHalaman 40 dari 43 halaman.
Putus : 04-04-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 911/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 4 April 2019 — PT MURINIWOOD INDAH INDUSTRY vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5329 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 17 Juli 2018;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidiajukan pada tanggal 17 Juli 2018, sedangkan pemberitahuan putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan PengadilanPajak Nomor PUT107464.16/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 27 Maret2018, telah dilakukan pada tanggal 16 April 2018, sehingga permohonantersebut telah melewati tenggang waktu
Putus : 24-08-2004 — Upload : 21-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135K/TUN/2004
Tanggal 24 Agustus 2004 — Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK); Bambang Subiyantopo, BAc.
5114 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.456 K/AG/2007Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyayang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undangundang, maka olehkarena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh para PemohonKasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknyaadalah:1.
Putus : 27-07-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SERANG Nomor 51/Pdt.SUS-PHI/2020/PN.Srg
Tanggal 27 Juli 2020 — HERI SETIADI LAWAN PT EGA TEKELINDO PRIMA
641326
  • Bahwa Penggugat diterima dan mulai bekerja pada Tergugat sebagai Operatorpada bagian produksi sejak tanggal 10 Desember 2010, dengan status PerjanjianKerja Waktu Tertentu sehingga sampai dengan adanya Pemutusan HubunganKerja (PHK) sepihak oleh Tergugat pada tanggal 02 Januari 2019, dengan alasantelah berakhir Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan sudah memiliki masakerja selama kurang lebih 8 tahun 1 bulan dengan Gaji Pokok terakhir yang diterimaPenggugat adalah sebesar Rp. 2.892.400, (Dua Juta
    tidak pernahdiberikan salinan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);7.
    Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan Perjanjian Kerja UntukWakiu Tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenisdan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalulama dan paling lama 3 (tiga) tahu;c.
    ) kali untuk jangkawaktu paling lama 1 (satu) tahun;Putusan Nomor 51/Padt.SusPHI/2020/PN SRG Hal 4 dari Hal 3611.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (5) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan Pengusaha yangbermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7(tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukanmaksudnya secara tertulis kepada pekerja/ouruh yang bersangkutan;12.Bahwa sesuai dengan ketentuan
    Pasal 59 ayat (6) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan Pembaharuan perjanjiankerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama,pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kalidan paling lama 2 (dua) tahun;13.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan
Register : 27-07-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 11-08-2017
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 130-K/PM I-02/AD/VII/2017
Tanggal 10 Agustus 2017 — Rendy Pratama Simanjuntak Prada NRP 31130400610392.
3111
  • Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Rendy Pratama Simanjuntak Prada NRP 31130400610392, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai. 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.3.
    waktuwaktu dan tempattempat tersebutdibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu enambelas sampai dengan dua puluh dua sembilan bulan Desember tahun 2000enam belas atau setidaktidaknya dalam tahun 2016 di Kesatuan DanyonArhanudse 11/BS Propinsi Sumatera Utara atau setidaktidaknya di tempattempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer 02 Medan,telah melakukan tindak pidana :"Milliter yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukanketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu
    Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izinTerdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun instansi TNI lainnyauntuk memberitahukan keberadaannya.Hal 10 dari 14 Hal Putusan Nomor : 130K/PM 102/AD/VII/2017MenimbangMenimbangDengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke2 Yang dengansengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin telah terpenuhi.Unsur ketiga : Dalam waktu damai.Bahwa yang dimaksud dengan Dalam waktu damai berarti pada saattindakan dilakukan Negara RI baik sebagian maupun
    dua ratus delapan puluh tiga) hari yaitusejak tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016.Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke4 lebih lama daritiga puluh hari telah terpenuhi.: Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas merupakan fakta yangdiperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat, terdapat cukupbukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukantindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirantanpa ijin dalam waktu
    Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalamdiktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untukmembayar biaya perkara.: Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan sampaisaat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka MaijelisHakim memandang terdakwa perlu untuk tetap ditahan.Hal 12 dari 14 Hal Putusan Nomor : 130K/PM 102/AD/VII/2017Menimbang : Bahwa selama waktu
    Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Rendy Pratama Simanjuntak Prada NRP31130400610392, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Desersi dalam waktu damai.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana : Penjara selama 11 (Sebelas) bulan.Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perludikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar daftar absensi Terdakwa An.
Register : 19-01-2016 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 04-K / PM.II-10 / AD / I / 2016
Tanggal 16 Februari 2016 — Supangat, Serda NRP 31990150370678
1810
  • Menyatakan Terdakwa Supangat, Serda NRP 31990150370678 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai. 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer3.
    "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidahadirantanpa jin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hariSebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM,b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwadijatuhi pidana :Pidana pokok : Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.c.
    Pekalongan Jawa Tengah atau setidaktidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militerl10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karenasalahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijindalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dengan caracarasebagai berikut :a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNFAD sejak tahun1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro setelahlulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua.
    Unsur ke3 : Dalam waktu damai4. Unsur ke4: Lebih lama dari tiga puluh hariBahwa mengenai unsur ke1 Militer tersebut, Majelis Hakimmengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPMadalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada AngkatanPerang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalamtenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksuddengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :a.
    Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UUuntuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaankeamanan dan ketertiban.Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpahyang dibacakan di persidangan serta alatalat bukti lain berupapetunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh faktafakta hukumsebagai berikut :a.
    Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinastanpa ijin atasan yang berwenang NKRI dalam keadaan aman,dan baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwatidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke3 Dalamwaktu damai telah terpenuhi.Mengenai unsur ke4: Lebih lama dari tiga puluh hari Majelismengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Bahwa uraian ini menunjukkan batasan waktu lamanya pelakutelah meninggalkan kesatuannya tanpa
Register : 18-06-2013 — Putus : 09-09-2013 — Upload : 02-10-2013
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 29-K/PM.III-13/AD/VI/2013
Tanggal 9 September 2013 — Nur Abduh, Praka NRP 31030730810382, Brigif 16 / WY
239
  • Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : NUR ABDUH, Praka NRP 31030739810382, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai .2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :- 2 (dua) lembar Absensi An.
Register : 05-02-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 23-K/PM.I-02/AU/II/2018
Tanggal 5 September 2018 — Novrizal Eriandi, Kopda NRP 533091,
4123
  • Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Novrizal Eriandi, Kopda NRP 533091, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:Desersi dalam waktu damai.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat: a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Rumkit TNI AU dr.
    .: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31tahun 1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersisebagaimana yang diatur dalam Kitab Undangundang HukumPidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidakdiketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturutturut sertasudah diupayakan pemanggilan 4 (empat) kali berturutturut secaraHal. 2 dari 13 hal.
    Putusan Nomor 23K/PM.1I02/AU/II/2018MenimbangUnsur kesatu : Militer.Unsurkedua :Karena salahnya atau dengan sengajamelakukan ketidak hadiran tanpa ijin.Unsur ketiga : Dalam waktu damai.Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
    Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPMmiliter adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela padaAngkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarelaterusmenerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alatbukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan faktafaktasebagai berikut:1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AU berpangkatKopda NRP 533091 dengan jabatan sebagai Ta PerawatRumkit TN AU Lanud Soewondo.2.
    Putusan Nomor 23K/PM.102/AU/II/2018Menimbangtiga) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsurkedua Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa jin telahterpenuhi.Unsur ketiga : Dalam waktu damaiYang dimaksud Dalam waktu damai adalah pada saatTerdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RItidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukanundangundang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkanuntuk tugas Operasi Militer.Berdasarkan
    Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Novrizal Eriandi, KopdaNRP 533091, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana:Desersi dalam waktu damai.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.3. Menetapkan barang bukti berupa suratsurat:a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Rumkit TNI AU dr.
Register : 16-05-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 19-09-2016
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 65-K/PM I-02/AD/V/2016
Tanggal 22 Juni 2016 — Arif Hidayat, Pratu NRP 31110071040192
2415
  • Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Arif Hidayat, Pratu NRP 31110071040192 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana penjara selama : 11 (sebelas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangi saluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:a. 2 (dua) lembar Daftar DPO An.
    waktuwaktu dan tempattempat tersebutdibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun 2000lima belas sampai dengan tanggal enam bulan April tahun 2016 atausetidak tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan 2016 di KesatuanDanyonif 100/Raider Propinsi Sumatera utara atau setidak tidaknya ditempattempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer 02 Medan, telah melakukan tindak pidana:"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukanketidak hadiran tanpa izin dalam waktu
    :Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikandipersidangan yang pada pokoknya ia menyesal dan berjanji tidak akanmengulangi lagi pembuatnya dan memohon keringanan hukuman,Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana dalam putusandibawah ini.: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwantunggal mengandung unsurunsur sebagai berikut :Unsur ke1 : Militer;Unsur ke2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukanketidakhadiran tanpa izin;Unsur ke3 : Dalam waktu
    Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom 1/52Binjai pada tanggal 6 April 2016.Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua Yang dengansengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin telah terpenuhi.Unsur ke3 : Dalam waktu damai;Bahwa di dalam pasalpasal KUHP maupun KUHPM tidakdijelaskan mengenai pengertian dalam waktu damai.
    Undangundangtersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian waktuperang, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian waktudamai.Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan waktu perangadalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atauturut berperang dengan negara lainnya.Sedang mengenai perluasan pengertian dalam waktu perang, didalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggapdalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedangdiperintahkan
    Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu. : Arif Hidayat, Pratu NRP31110071040192 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDesersi dalam waktu damai.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana penjara selama : 11 (sebelas) bulan.Menetapkan selama waktu = Terdakwa menjalanipenahanan dikurangi saluruhnya dari pidana yangdijatunkan.133. Menetapkan barang bukti berupa suratsurat:a. 2 (dua) lembar Daftar DPO An.
Register : 03-02-2016 — Putus : 23-02-2016 — Upload : 04-04-2016
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 26-K/PM.I-02/AD/II/2016
Tanggal 23 Februari 2016 — Donald Panjaitan, Kapten Inf NRP 573046
419
  • Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Donald Panjaitan, Kapten Inf NRP 573046, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.
    dan tempattempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Tujuhbelas bulan Oktober tahun Dua ribuempatbelas sampai dengan tanggal Tiga bulan September tahun duaribu limabelas atau setidaktidaknya dalam tahun 2014 s/d tahun 2015 diKesatuan Korem 023/KS, Provinsi Sumatera Utara atau setidaktidaknyadi tempattempat yang termasuk dalam wilayah hukum PengadilanMiliter O02 Medan, telah melakukan tindak pidana:Militer yang dikarenakan salahnya atau dengan sengaja melakukanketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu
    damai;Unsur ke4 : Lebih lama dari tiga puluh hari;:Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakanpendapatnya sebagai berikut :Unsur ke1 : Militer;Bahwa yang dimaksud dengan Militer, sesuai Pasal 46 ke1KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela padaAngkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerusdalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.Sedang yang dimaksud dengan Angkatan Perang, sesuai Pasal45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuansatuan militerwajib
    Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabilaakan meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenangtetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua Yangdengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin telah terpenuhi.Unsur ke3 : Dalam waktu damai;Bahwa di dalam pasalpasal KUHP maupun KUHPM tidakdijelaskan mengenai pengertian dalam waktu damai.
    Undangundangtersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian waktuperang, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian waktudamai.Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan waktu perangadalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperangatau turut berperang dengan negara lainnya.Sedang mengenai perluasan pengertian dalam waktu perang, didalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggapdalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebutsedang diperintahkan
    untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer,atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan,atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakansuatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam halterjadi suatu gerakan pengacauan.Maka dengan demikian, di luar Keadaankeadaan tersebut di atas,berarti Suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jikaditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam waktudamai.Bahwa berdasarkan keterangan
Putus : 26-06-2012 — Upload : 02-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 216 K/MIL/2011
Tanggal 26 Juni 2012 — ARAFIK ALHAMID
179 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Kewarganegaraan : Indonesia ;Agama : Islam ;Tempat tinggal : Asrama Yonif 752/VYS, Sorong ;Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer IIl19 Jayapura karenadidakwa :Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan di tempattempat sepertitersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahundua ribu tujuh sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahundua ribu tujuh atau waktuwaktu lain, setidaktidaknya pada suatu waktu
    dalamtahun dua ribu tujuh bertempat di Kesatuan Yonif 752/VYS Sorong atau ditempat lain, setidaktidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenangPengadilan Militer IIl19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ;Dengan caracara sebagai berikut :1.
    tugas Operasi Militer maupun selain perang ;Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsurunsurtindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yangtercantum dalam Pasal : 87 ayat (1) ke2 juncto ayat (2) KUHPM ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III19Jayapura tanggal 19 Juni 2008 sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa Pratu Arafik Alhamid NRP. 31020823300481 terbuktibersalah melakukan tindak pidana :"Desersi dalam waktu
    Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Arafik Alhamid Pratu Nrp.31020823300481 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telahmelakukan tindak pidana : Desersi Dalam waktu Damai ;2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;Menetapkan waktu selama Terdakwa ditahandikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;3.