Penggugat:EFENDITergugat:WALIKOTA BATAM

Bahwa Penggugat atas nama EFENDI, A.Md., telah diangkat sebagaiPegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Batam,Nomor : SK.821.2/D/2003/106, tanggal 08 Desember 2003;3.

., sesuai PetikanKeputusan Walikota Batam Nomor : SK.60/823.3/IV/2011, tentangKenaikan Pangkat Pegawai negeri Sipil Walikota Batam, dinaikkanpangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang Ill/a, pada DinasPerhubungan Pemerintah Kota Batam, di tandatangani oleh WalikotaBatam Ahmad Dahlan dan Sekretaris Daerah Kota Batam Agussahiman, S.H., di Kota Batam, tanggal 31 Maret 2011;4.

Batam dengan telah mengeluarkanKeputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.31/BKPSDMHkKiIII/2021Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan dan/atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan Atas Nama Sdr.

EFENDI, A.Md, tanggal 25Maret 2021 (Sesuai dengan asli);Surat Nomor : 01/V1/2021, tanggal 07 Juni 2021 Perihal:Keberatan Atas Keputusan Walikota Batam Nomor :KPTS.31/BKPSDMHK/III/2021 (fotokopi sesuai fotokopicatatan : tandaterima asli);Surat Walikota Batam Nomor: 299/BKPSDM/PPKPA.1/V1/2021, Hal : Tanggapan atas Keberatan Sar.Efendi, A.Md, tanggal 08 Juni 2021 (Sesuai dengan asili);Kartu Pegawai Negeri Sipil, NIP : 420013541, atas namaEfendi, A.Md (fotokopi sesuai fotokopi);Petikan Keputusan Walikota

;Surat Walikota Batam Nomor : 299/BKPSDM/PPKPA.1/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 Hal : Tanggapan atasKeberatan Sdr.

M E N G A D I L I:Dalam Eksepsi:- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;Dalam Pokok Sengketa: Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan Batal Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.76/ BKPSDM-HK/VIII/2020, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Dan/Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Sdr.

EFENDI, A.Md, tanggal 28 Agustus 2020; Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.76/BKPSDM-HK/VIII/2020, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Dan/Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Sdr.

PENGGUGAT : EfendiTERGUGAT : WALIKOTA BATAM

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Batam Nomor:KPTS.76/BKPSDMHK/VIII/2020, Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Dan/Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

Bahwa Penggugat atas nama EFENDI, A.Md., telah diangkat sebagaiPegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Batam,Nomor: SK.821.2/D/2003/106, tanggal 08 Desember 2003;Bahwa Penggugat atas nama EFENDI, A.Md., sesuai PetikanKeputusan Walikota Batam Nomor: SK.60/823.3/IV/2011, tentangKenaikan Pangkat Pegawai negeri Sipil Walikota Batam, dinaikkanpangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang Ill/a, pada DinasPerhubungan Pemerintah Kota Batam, di tandatangani oleh WalikotaBatam Ahmad Dahlan

Bukti P14: Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.76/BKPSDMHK/VIII/2020, Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Dan/Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan AtasNama Sdr. EFENDI, A.Md, tanggal 28 Agustus 2020(Fotokopi sesuai dengan aslinya);: Surat Keberatan Atas Keputusan Walikota Batam Nomor:KPTS.76/BKPSDMHK/VIII/2020, Nomor: 0002/10/2020,tanggal 02 Oktober 2020 (Fotokopi dari Fotokopi);: Surat Pjs.

Bukti T6: Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.76/BKPSDMHK/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentangPemberhentian karena Melakukan~ Tindak PidanaKejahatan Jabatan dan/atau Tindak Pidana Kejahatanyang ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Sar.Efendi, A.Md (Fotokopi sesuai dengan aslinya);: Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.102/BKPSDMHK/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentangPemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri SipilAtas Nama Sadr.

Batam Nomor KPTS : 115/BKPSDM/MKP/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 TentangKenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n Efendi, A.Md(Fotokopi dari fotokopi);: Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : 550.12/PHBKP/214/V/2013, tanggal 01 Mei 2013 (Fotokopi darifotokopi);: Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor: SK.813.2/D/80/2002, tanggal 16 Desember 2002 (Fotokopi darifotokopi);: Surat Walikota Batam Nomor : 192/BKPSDM/PPKPA.1/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 hal Tanggapan AtasKeberatan Pemberhentian Dengan

WALIKOTA BATAM VS PT. NOBELIS BDI ASEANA;

Surat Walikota Batam Nomor 72/590/IP/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017Perihal Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang kepada PT AgroternakindoTerpadujaya; danb.

Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 01ILVIll Tahun 2017tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pemberian Izin Lokasi UntukKegiatan Industri Terpadu Kepada PT Agroternakindo Terpadujaya DiPulau Kepala Jeri, Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakang Padang,Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Surat Walikota Batam Nomor 72/590/IP/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017Perihal Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang kepada PT AgroternakindoTerpadujaya; danb. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 01ILVIIl Tahun 2017tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pemberian Izin Lokasi UntukKegiatan Industri Terpadu Kepada PT Agroternakindo Terpadujaya DiHalaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2019Pulau Kepala Jeri, Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakang Padang,Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;3.

Surat Walikota Batam Nomor 72/590/IP/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017Perihal Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang kepada PT AgroternakindoTerpadujaya; danb. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 01ILVIIl Tahun 2017tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pemberian Izin Lokasi UntukKegiatan Industri Terpadu Kepada PT Agroternakindo Terpadujaya DiPulau Kepala Jeri, Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakang Padang,Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;4.

WALIKOTA BATAM;2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 590 K/TUN/2018,tanggal 10 Desember 2018;MENGADILI KEMBALI:Dalam Eksepsi :Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2019 Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara :1. Menolak gugatan Penggugat;2.

YUSRIL MELAWAN WALIKOTA BATAM

Batam Nomor Kpts.52/HK/I/2012 tertanggal 06 JanuariHal 3 dari 36 hal Putusan Nomor : 2/G/2012/PTUNTPI2012, tentang Penetapan Anggota Dewan Pendidikan Nasional Kota BatamPeriode 2011 2016, ; Alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :1 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Walikota Batam)pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Sekupang Batamkarena Tergugat berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum PengadilanTata Usaha Negara Tanjung Pinang dan juga Tergugat

Batam) yaitu Surat Keputusan NomorKpts.52/HK/I/2012 tertanggal 06 Januari 2012, tentang Penetapan AnggotaDewan Pendidikan Nasional Kota Batam Periode 2011 2016 ;4 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat (Walikota Batam) yaitu Surat KeputusanNomor Kpts.52/HK/I/2012 tertanggal 06 Januari 2012, tentang PenetapanAnggota Dewan Pendidikan Nasional Kota Batam Periode 2011 2016 ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka pihak Tergugatmelalui

Batam Nomor Kpts.52/HK/I/2012, tentangPenetapan Anggota Dewan Pendidikan Nasional Kota Batam Periode 2011 Bahwa Keputusan Walikota Batam Nomor Kpts.52/HK/I/2012, tentangPenetapan Anggota Dewan Pendidikan Nasional Kota Batam Periode 2011 2016, sah dan mempunyai kekuatan hukum karena penetapannya didasarkanpada peraturan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa ketentuan dalam pembentukan anggota Dewan Pendidikan sudah secaraemplisif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan

Batam Nomor KPTS.52/HK/I/2012 tentangPenetapan Anggota Dewan Pendidikan Kota Batam Periode 20112016 danmenyatakan Tergugat hukum sebagaimana dalam gugatan Penggugat padapoin 16 (enam belas) terlalu berlebihan dan tidak memiliki dasar yang kuatdalam pernyataan hukum = yang dituangkan oleh Penggugat ;Bahwa untuk penetapan Anggota Dewan Pendidikan Kota Batam, terlebihdahulu Tergugat menetapkan Panitia Seleksi Dewan Pendidikan Kota BatamPeriode Tahun 20112016 dengan Keputusan Walikota Batam NomorKpts

Batam Nomor :Kpts.52/HK/I/2012 tertanggal 6 Januari 2012 tentang Penetapan AnggotaDewan Pendidikan Nasional Kota Batam Periode 20112016 (vide bukti T.13)2 Bahwa Surat Dewan Pendidikan Kota Batam Periode 20062011 Nomor : 24/DPKB/10/2010 kepada Walikota Batam tanggal 1 Oktober 2011 tentangmembentuk Panitia Pemilihan Kepengurusan Dewan Pendidikan Kota BatamPeriode 20112016 (vide bukti T.2) ; 3 Bahwa Lembar Disposisi Dewan Pendidikan Kota Batam tanggal 10 OktoberSNL Cie: Buel L9) g saneeeerreescmmenenmenameraninieHal

BLUE BIRD; MELAWAN WALIKOTA BATAM;

., PekerjaanAdvokat, berkantor di Kantor Hukum Tantimin &Rekan, di Jalan Lubuk Baja, Kota Batam, berdasarkansurat kuasa khusus No.332/SK/DirBBD/VI/2014tanggal 9 Juni 2014, selanjutnya disebut ........PENGGUGAT;Lawan:Halaman dari 23 halaman Putusan No.6/G/2014/PTUN.TPIWALIKOTA BATAM, berkedudukan di Kantor Walikota Batam, Jalan EngkuPutri, Batam Center, Kota Batam, dalam hal inidiwakili oleh kuasanya: ........... 0... e cece eee e eee eea eens1DEMI HASFINUL NASUTION, SH.

. + yang diperbaiki dan diserahkan pada tanggal 25 JuniMenimbang, bahwa Penggugat menggugat Tergugat mendalilkan sebagaiberikut:Adapun yang menjadi objek sengketa adalah: Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.551.21/PHBD/124/Il/2014,tanggal 13 Maret 2014, tentang Perubahan Izin Penyelenggaraan Angkutan OrangDengan Kendaraan Taksi ; Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagaiberikut:1 Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang di dirikan berdasarkanAkta Nomor

,M.H., SuratKeterangan Domisili Usaha Nomor : 056/DOM/517/BK/VI/2012, tanggal 13Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Camat Batam Kota, dan Tanda DaftarPerusahaan Nomor 33.10.1.49.11077, tanggal 28 Juni 2012 yang dikeluarkanoleh Walikota Batam(Tergugat); 2 Bahwa Penggugat telah mendapatkan Persetujuan Prinsip dari Kepala DinasPerhubungan Kota Batam Nomor : 551.21/PHBD/III/0892/2012 tertanggal 19Maret 2012 tentang Persetujuan Prinsip Atas Permohonan Izin PenyelenggaraanAngkutan Orang Dengan Taksi di Kota

Batam Nomor:KPTS.551.21/PHBD/124/I1/2014 tanggal 13 Maret 2014, tentang Perubahan IzinPenyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi ;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Batam Nomor :KPTS.551.21/PHBD/124/II/2014 tanggal 13 Maret 2014, tentang PerubahanIzin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi;4 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugatatas diterbitnya Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.551.21/PHBD/124/111/2014

Batam Nomor:KPTS.551.21/PHBD/124/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang = IzinPenyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taxi, atas nama PT.

SUPRAYATNO VSWALIKOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

., selanjutnya disebut : PENGGUGAT/PEMBANDING; = M E LAWAN WAEHKCOTABS WALIKOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU Berkedudukan di Jalan Engku Putri No. 1 Kota Batam Provinsi KepulauanRiau; Dalam hal ini telah memberi Kuasa Hukum kepada:1.Demi MHasfinul Nasution, SH, M. Si,Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala BagianHukum Sekretariat Daerah Kota Batam; . Nurul Yuni, SH., Kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan PenyuluhanHukum Sekretariat Kota Batam;Sutjahjo Hari Murti, SH.

., KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Batam; Keempatnya berkantor pada Kantor Walikota Batam yangberalamat di Jalan Engku Putri No. 1 Batam Centre,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK02/HK/X1/2011 tanggal 30 Nopember 2011 dan; Ade E.

JUSMAWATI MAASIN VS WALIKOTA BATAM;

meletakkan padanomor urut 3 (tiga) ;Bahwa atas dasar tersebut Penggugat mengambil sikap untuk mundur denganalasan Penggugat tidak yakin untuk dapat jadi Anggota Dewan dan keluar sebagaiAnggota Partai Bulan Bintang (Bukti P6 dan P8) ;Bahwa Penggugat juga telah mengirimkan surat kepada Kepala DinasPendidikan Kota Batam tanggal 29 Desember 2003 tentang pengunduran diri Penggugatsebagai Calon Legislatif maupun sebagai Anggota Partai Bulan Bintang dan kembalisebagai Guru (Bukti P7 dan P8) ;Bahwa ternyata Walikota

Batam (Tergugat) kemudian mengeluarkan SuratKeputusan No. 21/BKDD/I/2004 tanggal 20 Februari 2004 tentang Pensiun atas namaPenggugat (Bukti P9) ;Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UndangUndang No. 43 Tahun 1999persyaratan Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diberhentikan dengan hormat karena : Atas permintaan sendiri ; Mencapai usia pensiun ; Perampingan Organisasi Pemerintah ; Tidak cakap jasmani/rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaiPegawai Negeri Sipil;Sedangkan Penggugat tidak

. 5 Tahun 1999 tentangPegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai Politik yaitu Pegawai Negeri Sipilyang telah diberhentikan dari jabatan negeri karena keanggotaan dan kepengurusandalam partai politik dapat diaktifkan kembali dalam jabatan negeri apabila iamelepaskan keanggotaan dan kepengurusannya ;Bahwa berdasarkan peraturan tersebut Penggugat mengajukan permohonan kepadaWalikota Batam tanggal 10 Januari 2005 untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil/Guru SDkembali (Bukti P1) yang diterima oleh Walikota

Batam tanggal 24 Januari 2005 (BuktiP2) 5Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentangPerubahan UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, maka pihak Walikota Batam/Tergugat dianggap telah mengeluarkanSurat Penolakan tentang permohonan Penggugat untuk menjadi Pegawai NegeriSipil/Guru.

PEMERINTAH KOTA BATAM/WALIKOTA BATAM, Ir. DAMERIA NADAPDAP,

PUTUSANNomor : 123/Pdt.G/2015/PN.BTMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara :PEMERINTAH KOTA BATAM/WALIKOTA BATAM, beralamat di Jl.

Eksepsi Tentang Lega/ Standing Penggugat Tidak Jelas;Bahwa dalam Gugatan yang disebut sebagai Penggugat adalahPemerintah Kota Batam/Walikota Batam (dibaca Pemerintah Kota Batamgaris miring Walikota Batam, dan diartikan dengan Pemerintah Kota Batamatau Walikota Batam);Bahwa Pasal 3 ayat (2) UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, berbunyi : Pemerintah daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah;Bahwa Kota Batam adalah daerah / daerah

Dari dalil itu, diketahui bahwa yang memiliki hubungan hukumadalah Tergugat dan Pemerintah Kota Batam, bukan Tergugat denganPemerintah Kota Batam atau Walikota Batam;Bahwa oleh karena Pemerintah Kota Batam terdiri dari 2 (dua), yaitu : 1kepala daerah Kota Batam, dan 2. perangkat daerah Kota Batam,sementara itu kepala daerah Kota Batam yaitu Walikota Batam yangmempunyai tugas dan wewenang mewakili daerah Kota Batam di dalamdan di luar pengadilan menurut Pasal 25 UndangUndang Nomor 32 tahun2004, maka

tidak jelas dan tidak pasti /ega/ standing Penggugat ;Bahwa disamping itu, apabila disandingkan frase Pemerintah Kota Batamdengan frase Walikota Batam yang di antara kedua frase tersebut tertulistanda baca / (dibaca garis miring, dan diartikan dengan kata atau),maka dalam pada itu juga tidak pasti siapa Penggugat, apakah kepaladaerah Kota Batam bersamasama dengan perangkat daerah Kota Batamatau apakah hanya Walikota Batam selaku penimpin daerah Kota Batam.Kepala daerah Kota Batam dan perangkat daerah

Batam, sehingga dengan demikian Walikota Batam memilikilegal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalamperkara ini;Bahwa selanjutnya terhadap eksepsi ad.2. tentang gugatan Penggugatkurang pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karenapengembalian uang Tunjangan Komunikasi Intensif adalah merupakankewajiban Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannyadan bukan kewajiban pihak atau instansi lain, maka dengan tidakditariknya pihak atau instansi lain selain Tergugat

TAMAKO RAYA PERDANA VS WALIKOTA BATAM DKK

WALIKOTA BATAM berkedudukan Jalan Engku Putri No.1 Batam Centre, Batam, dalam hal inidiwakili oleh Kuasanya1. DEMI HASFINUL NASUTION, S.H., M.Si.

DAMERIA NADAPDAP vs PEMERINTAH KOTA BATAM/WALIKOTA BATAM

Dan berdasarkan Pasal 24 ayat (1), (2) UndangUndang Nomor32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, makaKota Batam sebagaidaerah dipimpin oleh kepala daerah yang disebut Walikota Batam;Bahwa pada dalil gugatan halaman 1 angka 1 pada pokoknya disebutkanTergugat menerima tunjangan komunikasi intensif dari Pemerintah KotaBatam.

Dari dalil itu, diketahui bahwa yang memiliki hubungan hukumadalah Tergugat dan Pemerintah Kota Batam, bukan Tergugat denganPemerintah Kota Batam atau Walikota Batam;Bahwa oleh karena Pemerintah Kota Batam terdiri dari 2 (dua), yaitu: 1.Kepala Daerah Kota Batam, dan 2.

Perangkat Daerah Kota Batam,sementara itu Kepala Daerah Kota Batam yaitu Walikota Batam yangmempunyai tugas dan wewenang mewakili daerah Kota Batam di dalam dandi luar pengadilan menurut Pasal 25 UndangUndang Nomor 32 tahun 2004,maka tidak jelas dan tidak pasti legal standing Penggugat;Bahwa disamping itu, apabila disandingkan frase Pemerintah Kota Batamdengan frase Walikota Batam yang di antara kedua frase tersebut tertulistanda baca / (dibaca garis miring, dan diartikan dengan kata atau), makadalam

pada itu juga tidak pasti siapa Penggugat, apakah kepala daerah KotaBatam bersamasama dengan perangkat daerah Kota Batam atau apakahhanya Walikota Batam selaku Pemimpin Daerah Kota Batam.

Ditambah lagi dalam gugatan tidakada uraian mengenai perbuatan Walikota Batam dan perangkat daerah KotaBatam. Menurut Tergugat, identitas setiap pihak harus jelas dan pasti tertulisdalam surat gugatan perdata untuk kepentingan penegakan hukum acaraperdata yang berlaku, agar Tergugat tidak sulit dan atau tidak dirugikandalam mengajukan jawaban. Akan tetapi kepastian subjek Penggugat tidakterdapat dalam gugatan.

TAMAKO RAYA PERDANA vs WALIKOTA BATAM dan kawan-kawan

Il, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal29 November 2010 ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;melawan:1 WALIKOTA BATAM, berkedudukan di Jalan Engku PutriNo. 1, Batam Center, Batam ;Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1 Demi Hasfinul Nasution, SH., M.Si., jabatan KepalaBagian Hukum Setdako Batam ;2 Nurul Yuni, SH., jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum & Penyuluhan Hukum Setdako Batam ;3 Sutjahjo Hari Murti, SH., jabatan Kepala Sub BagianJaringan Dokumentasi Hukum Setdako

Surat Kuasa Khusus NomorSKK07/HK/1/2010 Tanggal 24 Februari 2010 ;Termohon Kasasi I, II, III dahulu Tergugat I, I, I/ParaTerbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat TermohonKasasi I, I, HI dahulu Tergugat I, I, III/Para Terbanding di persidanganPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya atas dalildalil :OBJEK SENGKETASurat Keputusan Walikota

Batam No : Kpts.01/PPBJ/ PSPK/RSUD/APBDBTM/XII/2009, tanggal 7 Desember 2009, tentangPenunjukkan Penyedia Barang/Jasa Program Peningkatan Sarana danPrasarana Kesehatan Kegiatan Pengembangan Fasilitas Gedung RSUDType C Kota Batam, Pekerjaan Pengembangan Fasilitas Gedung RSUDType C Kota Batam ;Surat Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat PembuatKomitmen Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam T.A 2009 No. 02/PenPRA/PA/PFGRSUD Type C/RSUD/APBDBTM/X/2009, tanggal15 Oktober 2009 tentang Penetapan Calon

Md dkk tertanggal 23 Juni 2015 ; -----------------------------------------------

- Surat Keputusan Tergugat II/Terbanding ( Walikota Batam ) No.

Pembanding/Penggugat : AMELIA LINGGA RIZKY
Terbanding/Tergugat : WALIKOTA BATAM

Yogi Susanto, SH;Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada KantorRegional XIl BKN Pekanbaru' berkedudukan di Jl.Hang Tuah Ujung Nomor 148, Pekanbaruberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor08766/VI/KR.XII/12/2015, tanggal 10 DesemberSelanjutnya disebut TERGUGAT I/TERBANDING;WALIKOTA BATAM, berkedudukan di Jl. Engku Putri Nomor 1 BatamCenter, Batam, Kepulauan Riau;Dalam perkara ini diwakili oleh :1. Demi Hasfinul Nasution, SH.,M.Si.;2. Septiarni,S.Pd., MH.;3. Nurul Yuni, SH;Formul02/Proksi01/KIM4.

Md dkk,tertanggal 23 Juni 2015 ( Bukti TIO1); Surat Keputusan Tergugat II/Terbanding (Walikota Batam ) No.KPTS.43/BKD/HK/VI/2015 Tentang Pengangkatan CalonPegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Yang Memenuhi7 Anggaran...Formul02/Proksi01/KIMKriteria Formasi Anggaran Tahun 2014 Di LingkunganPemerintah Kota Batam tertanggal 26 Juni 2015 (TIl 1) ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan mempelajari dan mencermatisecara seksama Surat Gugatan, jawaban Tergugat

Bahwa kemudian Walikota Batam (Tegugat II) mengirimkanusulan mengenai penetapan NIP atas Nama Peserta yangdinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Calon Pegawai NegeriSipil Daerah Pemerintah Kota Batam Tahun 2014 termasukFormul02/Proksi01/KIMmemuat atas Nama Penggugat/ Pembanding salah satunyaKepada Tergugat (Kepala Kantor Regional XII BadanKepegawaian Negara) di Pekan Baru (TI6 = TII12) ;10.

Bahwa Tergugat Il (Walikota Batam ) menetapkanPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan tanpamemasukkan nama Penggugat/ Pembanding di dalamnya(Bukti TIl1) ; 12.

Menyatakan Batal ; Surat Keputusan Tergugat I/Terbanding (Kepala KantorBandan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII) denganNo. 04056/I/KR.XII/062015 Tentang Pengembalian BerkasUsul Penetapan NIP CPNS Umum Formasi Tahun 2014 YangTidak Memenuhi Syarat Atas Nama Amelia Lingga Rizky, A.16Formul02/Proksi01/KIMMd dkk tertanggal 23 Juni 2015 ; Surat Keputusan Tergugat Il/Terbanding ( Walikota Batam )No.

SWADAYA UNION NARATAMA; Melawan WALIKOTA BATAM; BAMBANG PUJIANTO; LINUS GUSDAR;

WALIKOTA BATAM, berkedudukan di Jalan Engku Puteri No.1 BatamCenter, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau 29432,dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:1.11.21.31.41.51.6DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si., KepalaBagian Hukum Setdako Batam, berkedudukan diKantor Walikota Batam Jalan Engku Putri No.1 Batam Center:SEPTIARNI, S.Pd., MH., Kasubbag BantuanHukum dan Penyuluhan Hukum Setdako Batam,berkedudukan di Kantor Walikota Batam JalanEngku Putri No.1 Batam Center; NURUL YUNI, SH, Kasubbag JaringanDokumentasi

Memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidaksah Surat Keputusan Walikota Batam tentang Izin MendirikanBangunan (IMB) Nomor KPTS.219/IMB/V/2012 tanggal O09 Mei2012atas nama Bambang Pujianto Liem dan Linus Gusdar diKomplek Bangun Bintan Sejahtera Blok D, No 1, 2 dan 3, Blok E No. 4,5,7,8,9,10 dan 11 khususnya Blok E No. 7;6.

Menyatakan Sah Surat Keputusan Walikota Batam Tentang IzinMendirikan Bangunan Gedung Nomor: KPTS. 219/IMB/V/2012Tanggal 9 Mei 2012 atas nama Bambang Pujianto dan Linus Gusdar diKomplek Bangun Bintan Sejahtera Blok D Nomor 1,2 dan 3, Blok ENomor 4,5,6,7,8,9,10,11; 3. Menghukum Penggugat untuk menbayar biaya yang timbul dalamPerkara ini.

Batam.

Batam sehingga kewenanganKepala Dinas Tata Kota Batam dalam menerbitkan surat keputusan objectumlitis diperoleh melalui mandat dari Walikota Batam.

WALIKOTA BATAM VS PT. NOBELIS BDI ASEANA;

., dan kawankawan, kesemuanyaberkewarganegaraan Indonesia, Tim Advokasi yangmemilih domilisi hukum pada Kantor Hukum CAKRA &CO, beralamat dan berkantor di Jalan JenderalSudirman Kav 2931, Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2018:WALIKOTA BATAM, berkedudukan di Jalan EngkuPutri Nomor 1, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:1. Demi Hasfinul Nasution, S.H.

Roch Adi Wibowo, jabatan Kepala Kejaksaan NegeriBatam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK)dengan hak substitusi dari WaliKota Batam KepadaKepala Kejaksaan Negeri Batam NomorHalaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 590 K/TUN/2018SKK.20/HK/XII/2017, tanggal 27 Desember 2017dan diwakili oleh Elan, S.H., dan kawankawan,jabatan Jaksa Pengacara Negara pada KejaksaanNegeri Batam, berdasarkan Surat Kuasa SubstitusiNomor 08/N.10.11/gtm.1/09/2018, tanggal 6September 2018;Pemohon Kasasi l, II;LawanPT.

Putusan Nomor 590 K/TUN/2018usaha negara yang diterbitkan Tergugat berupa :a.Surat Walikota Batam Nomor 72/590/IP/VII/2017 tanggal 28 Juli2017 Perihal Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang kepada PTAgroternakindo Terpadujaya; dan;Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : 01ILVIII Tahun 2017Tanggal 21 Agustus 2017 Tentang Pemberian Izin Lokasi UntukKegiatan Industri Terpadu Kepada PT.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yangditerbitkan Tergugat berupa:Surat Walikota Batam Nomor 72/590/IP/VII/2017 tanggal 28 Juli2017 Perihal Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang kepadaPT Agroternakindo Terpadujaya; dan;Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : 01ILVIII Tahun 2017Tanggal 21 Agustus 2017 Tentang Pemberian Izin LokasiUntuk Kegiatan Industri Terpadu Kepada PT.

AgroternakindoTerpadujaya Di Pulau Kepala Jeri Kelurahan KasuKecamatan Belakang Padang Kota Batam Provinsi KepulauanRiau;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negarayang diterbitkan Tergugat berupa :2.a.b.3.a.b.Surat Walikota Batam Nomor 72/590/IP/VII/2017 tanggal 28 Juli2017 Perihal Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang kepadaPT Agroternakindo Terpadujaya; dan;Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : 01ILVIII Tahun 2017Tanggal 21 Agustus 2017 Tentang Pemberian Izin Lokasi UntukKegiatan

Penggugat : HIMPUNAN MASYARAKAT ADAT PULAU REMPANG GALANG (HIMAD PURELANG)Tergugat : WALIKOTA BATAM

Surat Walikota Batam Nomor : 72/590/IP/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017, perihal Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Kepada PT. Agroternakindo Terpadujaya;-----------------------------------------------b. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: 01-IL-VIII Tahun 2017, tanggal 21 Agustus 2017, Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Kegiatan Industri Terpadu Kepada PT.

Surat Walikota Batam Nomor: 72/590/IP/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017, perihal Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Kepada PT. Agroternakindo Terpadujaya;-----------------------------------------------b. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: 01-IL-VIII Tahun 2017, tanggal 21 Agustus 2017, Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Kegiatan Industri Terpadu Kepada PT.

WALIKOTA BATAM, dan 2. PT. AGROTERNAKINDO TERPADUJAYA

WALIKOTA BATAM, berkedudukan di Jalan Engku Putri Nomor 1, KotaBatam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili olehKuasa HukuUMmNYya !

Desember 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjungpinang dengan Register Perkara Nomor : 30/G/2017/PTUN.TPI,Hal 8 Putusan No. 30/G/2017/PTUNTPIgugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal 28 Desember2017 yang isinya adalah sebagai berikut:Adapun yang menjadi objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara iniSUSIE ssssesesecrsnesseseeresesanen nares RES Hie1.Surat Walikota Batam Nomor 72/590/IP/V1V2017 tanggal 28 Juli 2017Perihal lIzin Prinsip Pemanfaatan Ruang kepada PT

AgroternakindoTepe Ufa, sterner nese ete mseeesre re eirememeneenecenmmene nt pemermnnemeemennnneratSurat Keputusan Walikota Batam Nomor : 01ILVIll Tahun 2017 Tanggal21 Agustus 2017 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Kegiatan IndustriTerpadu Kepada PT.

Agro TernakindfoTerpadu Jaya dilokasi Pulau Kepalajeri (bukti P29) danHal 204 Putusan No. 30/G/2017/PTUNTPImengetahui tentang Notulen Rapat tanggal 03 Juli2016 di Ruang Rapat Lantai 5 Kantor Walikota Batam (bukti PBahwa pada saat rapat tersebut belum ada RIRW karenamasih dalam proses, namun ada Perda RTIRW tahun 2008 s/d2028 sehingga menunggu Perda RIRW Kota Batam ;Bahwa ada pertemuan pada tanggal 8 Juni 2017 yang di hadirioleh PT. Nobelis dan Kuasa Hukumnya, Walikota Batam dansaya.

PEMERINTAH KOTA BATAM/WALIKOTA BATAM Sebagai PENGGUGATLawanIr. DAMERIA NADAPDAP Sebagai TERGUGAT

DAMERIA NADAPDAP, Jabatan Anggota DPRD Kota Batam Periode 2004 2009, beralamat di Taman Asri Blok A No. 12 Tiban, Sekupang, Batam, dalamhal ini memberikan kuasa kepada MANNER LUBIS, SH dan IMMANUELEBEN EZER SINAGA, SH, Advokat, Beralamat di Komplek Kios FamilyDream Blok VI No. 181, Batam Centre, Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 16 Nopember 2015, disebut sebagai PEMBANDING semulaTERGUGAT;LAWANPEMERINTAH KOTA BATAM/WALIKOTA BATAM, beralamat di Jl.

WALIKOTA BATAM., II. PT. PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM (PT. PLN BATAM);

WALIKOTA BATAM, tempat kedudukan di Jalan EngkuPutri, Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau,Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Demi HasfinulNasution, SH.,M.Si. 2. Iman Setiawan, SH. 3. Siti Juahir, SH.4. Safni Hadiah, SH. Kesemuanya Pegawai Negeri Sipilpada Sekretariat Daerah Kota Batam berkedudukan diKantor Walikota Batam Jalan Engku Putri Nomor 1 BatamCenter, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: SKK21/HK/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 dandiwakili pula oleh Yusron, SH.

Bahwa surat Walikota Batam yang diterbitkan oleh Tergugat tentangPersetujuan Penyesuaian tarif listrik PT.

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan bertentangandengan Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2012, tentang TarifTenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT.

Sehinggaapabila surat Walikota Batam tersebut tidak ada atau tidak dikeluarkan olehWalikota Batam, maka berdasarkan pasal 50 ayat (3) Perda Kota BatamHalaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 305 K/TUN/2015Nomor 3 tahun 2013 akan dianggap disetujui usulan penyesuaian tarif listrikBatam;6.

Selain itu Surat Walikota Batam Nomor: 018/Perindagesdm/V1/2014, tanggal13 Juni 2014 Perihal Persetujuan Penyesuaian Tarif Listrik PT.PLN Batamdikeluarkan oleh Walikota Batam setelah mendapat persetujuan dariDPRD Kota Batam, berdasarkan surat dari DPRD Kota Batam Nomor :21/170/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 perihal Penyesuaian Tarif ListrikPT.PLN Batam.

Pembanding/Penggugat : KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA DEWAN PIMPINAN CABANG KOTA BATAM
Terbanding/Tergugat : WALIKOTA BATAM

SeluruhIndonesia (KSPSI) Propinsi Kepulauan Riau Nomor:Kep.246/DPD KSPSI/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015tentang Caretaker Dewan Pimpinan CabangKonfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Batam;Dalam hal ini memberikan KuasaPARULIAN S, S.H,.M.Hum, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor HukumParulian & Associates, beralamat di Ruko RafflesiaBlok A No.8 Batam Center Kota Batam, berdasarkanSurat kuaSa khusus tertanggal 19 DesemberSelanjutnya disebuta a a i a Penggugat/Pembanding;WALIKOTA

BATAM, Berkedudukan di Jalan Engku Putri No. 1Batam Center KotaHalaman 2 dari 16 HalamanPutusan No. 36/B/2016/PT.TUNMDNDalam hal ini memberikan kuasa1.

IMAN SETIAWAN, S.H., Jabatan KasubbagKelembagaan SetdakoBatam); Masingmasing kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Kantor Walikota Batam Jalan EngkuPutri No.1 KotaHalaman 3 dari 16 HalamanPutusan No. 36/B/2016/PT.TUNMDNDengan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKkK28/HK/IX/2015, tanggal 15 September 2015 danSelanjutnya Tergugat juga memberikan KuasaKhusus Kepada:Nama : YUSRON, S.H.

PLN BATAM
Terbanding/Tergugat I : WALIKOTA BATAM