Ditemukan 142 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-05-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 16-06-2017
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT YYK
Tanggal 15 Juni 2017 — SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO
7032
  • Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPMMandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf b : Kegiatan pengelolaan danabergulir PNPMMandiri Perdesaan bertujuan: Angka 2 : Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yangsesual dengan tujuan program.
    ProgramPengembangan Kecamatan (PPK).Bahwa yang dimaksud dana bergulir berdasarkan ketentuan dalamPenjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaanbutir 10.1.1. huruf a adalah seluruh dana program dan bersifat pinjamandari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatanekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompokkelompokmasyarakat.
    Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.1. huruf b : Kegiatan pengelolaan dana bergulirPNPMMandiri Perdesaan bertujuan : Angka 2 : Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yangsesual dengan tujuan program.
    Angka 5 : Peningkatan pelayanan kepada Rumah TanggaMiskin (RTM) dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usahamelalui kelompok pemanfaat.Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPMMandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf b : Kegiatan pengelolaan danabergulir PNPMMandiri Perdesaan bertujuan: Angka 2 : Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yangsesual dengan tujuan program.
Putus : 21-11-2017 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1869 K/PID.SUS/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — SUMONO bin (Alm) PUJO SUWARDI
15145 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa yang dimaksud dana bergulir berdasarkan ketentuan dalamPenjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaanbutir 10.1.1. huruf a adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dariUPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomimasyarakat yang disalurkan melalui kelompokkelompok masyarakat.Adapun berdasarkan Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTOPNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf a, pengertian dana berguliradalah seluruh dana program yang
    Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.1 huruf d Ketentuan Dasar, angka 4 PelestarianKelembagaan : pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetapmenggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuanPNPMMandiri Perdesaan seperti UPK, kelompok peminjam (bukanpeminjam secara individu), tim verifikasi, dan sebagainya.Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.1 huruf e Ketentuan Dasar, angka 5 PelestarianKelembagaan
    Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaanbutir 10.1.1 huruf d Ketentuan Dasar, angka 4 Pelestarian Kelembagaan :pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetap menggunakanketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPMMandiri Perdesaan seperti UPK, kelompok peminjam (bukan peminjamsecara individu), tim verifikasi, dan sebagainya.Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.1 huruf e Ketentuan Dasar, angka 5 PelestarianKelembagaan
    Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaanbutir 10.1.1 huruf d Ketentuan Dasar, angka 4 Pelestarian Kelembagaan :pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetap menggunakanHal. 38 dari 75 hal. Put.
Register : 02-05-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 15-06-2017
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 9/PID.SUS-TPK/2017/PT YYK
Tanggal 15 Juni 2017 — SUMONO Bin (Alm) PUJO SUWARDI
7833
  • butir 10.1.1 huruf b : Kegiatan pengelolaan danabergulir PNPMMandiri Perdesaan bertujuan: Angka 2 : Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yangsesual dengan tujuan program.
    Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.1 huruf d Ketentuan Dasar , angka 4Pelestarian Kelembagaan : pengelolaan dana bergulir usaha mikroharus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuaidengan ketentuan PNPMMandiri Perdesaan seperti UPK, kelompokpeminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi, dansebagainya.Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPMMandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf e Ketentuan Dasar, angka 5Pelestarian
    Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.1. huruf b : Kegiatan pengelolaan dana bergulirPNPMMandiri Perdesaan bertujuan : Angka 2 : Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yangsesual dengan tujuan program.
    Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.1 huruf d Ketentuan Dasar , angka 4Pelestarian Kelembagaan : pengelolaan dana bergulir usaha mikroharus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuaidengan ketentuan PNPMMandiri Perdesaan seperti UPK, kelompokpeminjam (oukan peminjam secara individu), tim verifikasi, dansebagainya.Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPMMandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf e Ketentuan Dasar, angka 5Pelestarian
Putus : 21-11-2017 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1833 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — SLAMET bin (Alm) TOMO REJO
13134 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaanbutir 10.1.1. huruf b : Kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPMMandiriPerdesaan bertujuan :Angka 2 : Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuaidengan tujuan program;Angka 5 : Peningkatan pelayanan kepada Rumah Tangga Miskin(RTM) dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melaluikelompok pemanfaat;Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.1 huruf b : Kegiatan pengelolaan dana bergulirPNPMMandiri
    Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaanbutir 10.1.1 huruf d Ketentuan Dasar, angka 4 Pelestarian Kelembagaan :pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetap menggunakanketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPMMandiri Perdesaan seperti UPK, kelompok peminjam (bukan peminjamsecara individu), tim verifikasi, dan sebagainya;Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.1 huruf e Ketentuan Dasar, angka 5 PelestarianKelembagaan
    Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaanbutir 10.1.1 huruf d Ketentuan Dasar, angka 4 Pelestarian Kelembagaan :Hal. 24 dari 88 hal.
Register : 13-11-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PA BAUBAU Nomor 0545/Pdt.G/2018/PA Bb
Tanggal 27 Nopember 2018 — PEMOHON TERMOHON
4922
  • BahwaselamaikatanpernikahanPemohondantT ermohontelahmemperolehhartabaikbergerakmaupuntidakbergeraksebagaiberikut:10.1.1 (satu) buahrumahdankintalnya yang terletak di KotaBaubaudenganukuran16 M2 x 18 M2,denganbatasbatas : sebelah Barat berbatasandenganrumahbapak XXX; sebelahTimurberbatasandenganrumah XXX; sebelahselatanberbatasandenganrumah XXX; sebelah Utaraberbatasandengantanahkosong;10. 2.1 (satu ) yunitsepeda motor Honda, denganNomorPolisi DT. 5027HG.
Register : 16-11-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 11-09-2019
Putusan PA PEKALONGAN Nomor 0435/Pdt.G/2015/PA.Pkl
Tanggal 6 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
7515
  • Satu unit rumah 98 m2 yang dibangun di atas tanah seluas 98 m2deng an batasbatas sebaga berikut:10.1.1. Sebelah Utara berbatasan dengan: gang 15; 10.1.2. Sebelah Selatan berbatasan dengan: rumah Ripah; 10.1.3. Sebelah Barat berbatasan dengan: Rumah Kos;10.1.4. Sebelah Timur berbatasan dengan: Gang 14; 10.2. Satu unit sepeda motor merk Honda warna abuabu hitam tahunpembuatan 1998 dengan namer polisi G 4171 NH atas namaAbdul Malik; wee one nnne anne ==10.3.
Register : 27-03-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA GORONTALO Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Gtlo
Tanggal 24 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
144
  • Ahli Waris Almarhumah Hajira Imako Binti Suko Imako ( Nene Ita )dari pernikahanya dengan Almarhum Nani Hidjaba adalah :10.1.1. Almarhum Abidin hidjaba ( anak lakilaki )10.1.2. Pr. Hapsa Hidjaba ( anak Perempuan )10.1.3. Lk. Abdullah Hidjaba ( anak lakilaki )10.1.4. Pr. Rusni Hidjaba ( anak perempuan )10.1.5. Almarhum Idrus hidjaba ( anak lakilaki )11. Menetapkan :11.1. Ahli Waris Almarhum Abidin Hidjaba bin Nani Hidjaba :11.1.1. Pr. Deni Hiola ( istri )11.1.2. Pr.
Register : 27-08-2009 — Putus : 04-02-2010 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 94 / PDT.G / 2009 /PN-Jr
Tanggal 4 Februari 2010 — MOHAMAD SALIM MELAWAN 1. HOTIP 2. IWAN 3. SUPI’ AH 4.SUMINAH 5. TURI 6. TANI 7. TUMIJAH 8. MARYAM 9. MUKAROM 10. MONO
505
  • ., dengan ninciankedudukan dan batasbatas jelasnya adalah sebagai berikut:10.1.1. Tergugat IfHotip, menguasai bagian luas 2.140 m2 denganketentuan batas batas sebagai berikut : Utara : Petak No. 968 a/n: Kadir P. Kaderi (Obyek Sengketa IIyang dikuasai oleh Tergugat 1/Hotip); Timur : Jalan Desa Selatan : Petak No. 971 a/n: Matholah P. Sumarta dan Petak No.972 a/n Sayu B. Sami; Barat : PetakNo. 970 a/n : Temu B.
    Kaderi, sebagaimana tersebut dalamposita gugatan point 10.1.1 dan 10.1.2 di atas, secara hukum demihukum mohon dinyatakan sebagai harta peninggalan hak warisPenggugat dengan ketentuan Para Turut Serta Tergugat III, 1V, V, VI,Vil, VII, IX dan X agar ditetapkan tunduk putusan.; Berikut 13.Bahwa, dengan adanya penguasaan atas Obyek Sengketa Satu, Duadan Tiga sebagaimana tersebut di atas oleh Para Tergugat danTergugat II secara hukum tindakan Para Tergugat tersebut adalahmerupakan sebagai tindakan yang
Register : 18-01-2012 — Putus : 23-02-2012 — Upload : 09-05-2012
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 20/Pdt.G/2012/MS-Lsm
Tanggal 23 Februari 2012 — LINAWATI Binti ABDUL HAMID VS SOFYAN Bin SYAMA
2910
  • Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mempunyaiharta bersama berupa : 10.1.1 (satu) petak tanah ukuran 18 x 252 M2 dengan Akta Jual Beli No. 782/MD/2007 tanggal 8 Nopember 2007 yang berlokasi di Dusun BlangGeureubang Lorong Tgk.
Register : 18-09-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PA SURABAYA Nomor 1522/Pdt.P/2018/PA.Sby
Tanggal 16 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
140
  • XXXxXXyaitu :10.1.1. XXXXK10.1.2. XXXXK10.2. XXXXXXX;10.3. XXXXXX;10.4. XXXXXX;10.5. XXXXXX;11.Bahwa dari uraian fakta fakta tersebut diatas cukup beralasan bagiPARA PEMOHON dalam hal ini mohon kiranya Majelis Hakim Agama padaPengadilan Agama Surabaya berkenan menetapkan yaitu:11.1. Ahli waris pasangan suami istri Almarhum Marbai danAlmarhumah Moeslimah yaitu :11.1.1. XXXXK11.1.2. XXXKXKXX;11.1.3. XXKXKXX;11.1.4. XXXKXKXX;11.1.5. XXXKXXKXX;Penetapan Nomor 1522/Pat.P/2018/PA.
Register : 16-05-2013 — Putus : 17-09-2013 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 60/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 17 September 2013 — HARIS SUTRISNA Bin NANA SURYANA
6416
  • Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaianpermasalahanpermasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, danpelestarian PNPM Mandiri PerdesaanPenjelasan X : T entang Pengelolaan Dana BergulirAngka 10.1.1 huruf d point 1 yang menyatakan :Penyediaan dana bergulir tersebut merupakan hak masyarakat yangberdomisili pada wilayah program sehingga dalam upaya pelestarian danabergulir tidak diperkenankan memindahkan hak pelayanan kepadamasyarakat keluar lokasi wilayah.
    huruf d point 1 Angka 10.1.2 huruf bSOP UPK Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Tanggal 10Juni 2010 yang ditetapbkan oleh BKADPasal 9 ayatPasal10Bahwa ahli menerangkan mantan pengurus UPK peride tahun 2009 s.d2012 tidak mempunyai kKewenangan untuk mengunakan dana SPP yang139berasal dari pengembalian SPP karena dana pengembalian SPP untukdigulirkan kembali ke masyarakat.aturan yang dilanggar yaitu :Penjelasan V : PELAKU PNPM MANDIRI PERDESAANPenjelasan X : T entang Pengelolaan Dana Bergulir Angka 10.1.1
    UPK Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Tanggal 10Juni 2010 yang ditetapkan oleh BKADPasal 9 ayat 1Pasal 10Bahwa ahli menerangkan mantan pengurus UPK peride tahun 2009 s.d2012 tidak mempunyai Kewenangan untuk mengunakan dana SPP yangberasal dari Tabungan kelompok SPP yang dikelola oleh UPK, karenatabungan kelompok SPP tersebut akan diperhitungkan dengan angsuranterakhir.aturan yang dilanggar yaitu :Penjelasan V: PELAKU PNPM MANDIRI PERDESAANPenjelasan X : Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Angka 10.1.1
    Aturan yang dilanggar yaitu :Penjelasan V : PELAKU PNPM MANDIRI PERDESAANAngka 5.2.3 yang menyatakan tugas dan tanggungjawab UPKPenjelasan X: Tentang Pengelolaan Dana BergulirAngka 10.1.1 huruf d point 1Angka 10.1.2 huruf bSOP UPK Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Tanggal10 Juni 2010yang ditetapkan oleh BKADPasal 9 ayat 1Pasal 10171 Bahwa ahli menerangkan mantan pengurus UPK peride tahun 2009 s.d 2012tidak mempunyai kewenangan untuk mengunakan dana SPP yang berasal daripengembalian SPP karena
    dana pengembalian SPP untuk digulirkan kembalike masyarakat.Aturan yang dilanggar yaitu :Penjelasan V : PELAKU PNPM MANDIRI PERDESAANPenjelasan X: Tentang Pengelolaan Dana BergulirAngka 10.1.1 huruf d point 1Angka 10.1.2 huruf bSOP UPK Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut 1anggal10 Juni 2010yang ditetapkan oleh BKADPasal 9 ayat 1Pasali0Bahwa ahli menerangkan mantan pengurus UPK peride tahun 2009 s.d 2012tidak mempunyai kKewenangan untuk mengunakan dana SPP yang berasal dariTabungan kelompok SPP yang
Register : 28-08-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Lpk
Tanggal 12 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
4216
  • , Pemohonll, Pemohonlll sertaTermohon, maka oleh karenanya sangat beralasan dan sangat berdasarmenurut hukum bagi Majeleis Hakim Yang Mulia menetapkan :10.1.1 (satu) bidang tanah berikut banguan rumah tempat tinggal yangberdiri diatas tanah tersebut yang karena sifatnya merupakan satukesatuan yang tidak dapat dipisahkan terletak di Provinsi SumateraUtara, Kota Medan, Kecamatan Medan Denai, Kelurahan Binjai.
Register : 06-03-2015 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 46/PID.SUS/TPK/2015/PN SBY
Tanggal 4 Agustus 2015 — Jaksa Penuntut:
DODY WITJAKSONO, SH.
Terdakwa:
MURFAINAH, Sag BINTI RAFIUDIN
13440
  • Butir 10.1.1 tentang pengertian dana bergulir disebutkan bahwaseluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK yangdigunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomimasyarakat yang disalurkan melalui kelompokkelompokmasyarakat ;b.
    Butir 10.1.1.d tentang Ketentuan Dasar, pada nomor 4 disebutkanbahwa pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetapmenggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai denganketentuan PNPMMpd seperti : UPK, kelompok Peminjam (bukanpeminjam individu), Tim Verifikasi, dan sebagainya ; c. Butir 10.1.2.d tentang ketentuan Pendanaan, nomor 2 disebutkanbahwa tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu ; d.
    Butir 10.1.1 tentang pengertian dana bergulir disebutkan bahwa seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK yangdigunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomimasyarakat yang disalurkan melalui kelompokkelompokmasyarakat ; .
    Butir 10.1.1.d tentang Ketentuan Dasar, pada nomor 4 disebutkanbahwa pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetapmenggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai denganketentuan PNPMMpd seperti : UPK, kelompok Peminjam (bukanpeminjam individu), Tim Verifikasi, dan sebagainya ; Butir 10.1.2.d tentang ketentuan Pendanaan, nomor 2 disebutkanbahwa tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu ; .
Putus : 25-02-2013 — Upload : 06-03-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2013/Pn.Sby
Tanggal 25 Februari 2013 — AMELIA DWI SUSILORAHAYU Binti SUNARDI KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO
3620
  • Seluruh dokumenyang ada adalah milik Negara, oleh karena itu mengingat pentingnya dokumendokumentersebut maka setipa penghilangan atau penggelapan dokumen mempunyai konsekuensihukum sesuai dengan hukum yang berlaku Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) 10 butir 10.1.1 tentang KetentuanPendanaan menyebutkan Dana bergulir adalah dana yang berumber dari pengembalian danaBLM kegiatan pinjaman baik yang berasal dari PPK maupun PNPM PPK.
Putus : 21-04-2011 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 2786/PID.B/2010/PN.SBY
Tanggal 21 April 2011 —
11767
  • Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp 1.000, (seribu Rupiah); Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 April 2011, yang padapokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaiberikut; 10.1.1. Menyatakan ...10.1.1. Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bataldemi hukum; 10.1.2. Menyatakan terdakwa Ir. MUH. ARDIANSYAH LATIEF tidakdapat dihukum berdasarkan dakwaan yang batal tersebut; Atau: 10.1.1. Menyatakan bahwa terdakwa Ir. MUH.
Register : 01-01-1970 — Putus : 01-01-1970 — Upload : 29-09-2015
Putusan PTA KUPANG Nomor Nomor 7/Pdt.G/2015/PTA.Kp.
Tanggal 1 Januari 1970 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
7317
  • Goa Nday (anak lakilaki )mendapat bagian 2/4 X 13.839 m2 =6.919,5 m:10.1.1. Hj. Farida Zein Binti H.Anhmad Zein (isteri) mendapatbagian 1/9 X 6.919,5 m? = 768,83 m?10.1.2. Alfairah Nday Binti H.M. Goa Nday (anak perempuan);mendapat bagian 1/9 X 6.919,5 m? = 768,83 m?10.1.3. Rosihan Nday Bin H.M. Goa Nday (anak lakilaki); = 1/9X 6.919,5 = 1.537,99 m?10.1.4. lhwan Bin H.M. Goa Nday (anak lakilaki); = 1/9 X6.919,5 m? = 1.537,66 m?10.1.5. Alfaini Nday Binti H.M.
Register : 26-09-2012 — Putus : 05-11-2012 — Upload : 27-11-2012
Putusan PA PALEMBANG Nomor 1433/Pdt.G/2012/PA.Plg.
Tanggal 5 Nopember 2012 — PENGGUGAT vs TERGUGAT
9264
  • Mistidjah Bintt Akuan yang di peroleh selama dalamperkawinan dengan penggugat adalah sebagai berikut :10.1.1 (satu) bidang tanah berikut rumah berdiri di atasnya yang terletak dijalan Perwari No. 1 (depan yayasan IBA) Kampung 9 ilir sesuai dengansertifikat hak milik No. 461/R atas nama Hj. Mistidjah Binti Akuantaksiran nilai rumah dan tanah senilai Rp. 1.390.000.000 (satu miliartiga ratus sembilan puluh juta rupiah).3.1.
Register : 18-05-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-06-2019
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 0197/Pdt.P/2016/PA.Bjm
Tanggal 23 Juni 2016 — Pemohon melawan Termohon
203
  • Taini meninggal adamempunyai ahli waris, masingmasing bernama :10.1.1.Handayati binti Selamat, sebagai isteri.10.1.2.Muhammad Muslim bin Alfinnor, sebagai anak kandunglakilaki.10.1.3.Ghina Agila Azzahra binti Alfinnor, sebagai anak kandungperempuan.11. Bahwa almarhum H. Taini bin H. Asrani tidak ada meninggalkanwasiat atau hutang yang belum lunas;12. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Warisini guna kepentingan keperluan balik nama Sertifikat;13.
Putus : 22-02-2017 — Upload : 17-04-2017
Putusan PT MATARAM Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR
Tanggal 22 Februari 2017 — IKSAN,DKK
4236
  • Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan Penjelasan XPengelolaan Dana Bergulir Point 10.1 Tentang Pedoman PengelolaanDana Bergulir Bagi UPK, Sub Point 10.1.1 Tentang Kebijakan Umumhuruf b mengenai Tujuan antara lain memberikan kemudahan aksespermodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaatmaupun kelompok usaha, pelestarian dan pengembangan danabergulir yang sesuai dengan tujuan program..
    Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan Penjelasan XPengelolaan Dana Bergulir Point 10.1 Tentang Pedoman PengelolaanDana Bergulir Bagi UPK, Sub Point 10.1.1 Tentang Kebijakan Umumhuruf b mengenai Tujuan antara lain menyiapkan kelembagaan UPK(dan lembaga pendukung lainnya) sebagai pengelola dana berguliryang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan,dan berkelanjutan.Melanggar SOP (Standar Operasional dan Prosedur) UPK:Angka Kode Etik Pengurus UPK : Menjunjung tinggi harkat
    dana bergulir yangsesuai dengan tujuan program.Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan Penjelasan XPengelolaan Dana Bergulir Point 10.1 Tentang Pedoman PengelolaanDana Bergulir Bagi UPK, Sub Point 10.1.1 Tentang Kebijakan Umumhuruf b mengenai Tujuan antara lain menyiapkan kelembagaan UPK(dan lembaga pendukung lainnya) sebagai pengelola dana bergulir yangmengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan, danberkelanjutan.Melanggar SOP (Standar Operasional dan Prosedur) UPK:a.
    Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan Penjelasan XPengelolaan Dana Bergulir Point 10.1 Tentang Pedoman PengelolaanDana Bergulir Bagi UPK, Sub Point 10.1.1 Tentang Kebijakan Umumhuruf b mengenai Tujuan antara lain memberikan kemudahan aksespermodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupunkelompok usaha, pelestarian dan pengembangan dana bergulir yangsesuai dengan tujuan program..
    Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan Penjelasan XPengelolaan Dana Bergulir Point 10.1 Tentang Pedoman PengelolaanDana Bergulir Bagi UPK, Sub Point 10.1.1 Tentang Kebijakan Umumhuruf b mengenai Tujuan antara lain menyiapkan kelembagaan UPK(dan lembaga pendukung lainnya) sebagai pengelola dana bergulir yangmengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan, danberkelanjutan.Melanggar SOP (Standar Operasional dan Prosedur) UPK:a.
Putus : 30-05-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 336/PDT.P/2016/PN.TNG.
Tanggal 30 Mei 2016 — IWAN KIMWITA
193
  • ALDRIN PUTRA KIMWITA, setelah penambahan namakeluarga menjadi nama NICHOLAS ALDRIN PUTRA KIMWITADARMALI;Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penambahan namakeluarga DARMALI pada nama Pemohon dan Anakanak dari Pemohontersebut karena :10.1 Pemohon ingin mempertahankan nama keluarga dari Pemohon yaitunama DARMALP yang digunakan oleh orang tua Pemohon yangterdapat pada nama belakangnya (Ayah Pemohon bernama SUKONDIDARMALI) ke dalam nama asal Pemohon dan anakanak dariPemohon yang semula bernama :10.1.1