Ditemukan 5 data
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cinta Usaha/Penggugat dinyatakan sebagai pemenang ataspelelangan tegakan pohon karet di kebun Cibungur Afdeling II/Cilandak Blok14 sebanyak 10.459 pohon, dengan harga perpohon' sebesarRp132.000, (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), atau dengan nilai totalRp1.380.588.000, (Satu milyar tiga ratus delapan puluh juta lima ratusdelapan puluh delapan ribu rupiah);6.
Bahwa dengan demikian antara obyek penawaran yang telah dipublikasikanyaitu sebanyak 10.459 pohon oleh Tergugat PT Perkebunan Nusantara VIIItidak sama dengan kenyataan dilapangan yang hanya berjumlah 8.528pohon terdapat selisin yang sangat signifikan sebanyak 1931 pohon olehkarena itu lelang penjualan pohon Karet Kebun Cibungur Afdeling II/Cilandak Blok 14 sebanyak 10.459 pohon adalah cacat hukum dan bataldemi hukum;8. Bahwa Penggugat (H.
Nomor 302 K/Pdt/2013NmoMenyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan bahwa Lelang Penjualan Pohon Karet Kebun Cibungur AfdelingIl/Cilandak Blok 14 sebanyak 10.459 pohon yang dilaksanakan olehTergugat (PT.
1.MANGATAS TOGI BUTARBUTAR
2.BEVIN BUTARBUTAR
3.MANGADAR BUTARBUTAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Intervensi:
1.BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA
647 — 2329
SHM No. 54 atas nama Nanser Sirait seluas 10.459 m7.Bahwa karena peruntukannya sudah tidak sesuai kesepakatan dantelah terbit Sertipikat hak atas nama orang lain, maka Para Penggugatberkeinginan untuk meminta kembali pengelolaan lahan kepada Pemerintah pada tanggal 1 Juni 2015 Para Penggugat mengirimkan Surat Permohonan Pengembalian Tanah a quo kepada Pemerintah yang ditujukan kepada Bupati Toba Samosir, Gubernur Sumatera Utara, KepalaDinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Kepala BPHK Wilayah Sumatera
Nanser Sirait seluas 10.459 M2. Data tanaman, data bangunan dan penduduk yang bermata pencaharian.b.
,SHM No. 54 atas nama Nanser Sirait seluas 10.459 m* adalah TIDAKMENCERMINKAN asas kepastian hukum yaitu mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan dalam mengambil kebijakan pemerintahan dan asas kemanfaatan yaitu keseimbangan antara kepentingan BPODT/pemerintah dengan Para Penggugat/wargamasyarakat, asas ketidakberpihakan yaitu kKepentingan para pihak seHalaman 29 Putusan No. 244/G/2019/PTUNMDN12.13.14.15.cara keseluruhan dan tidak diskriminatif dan asas kecermatan yaituTindakan
Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 54 Desa Pardamean Sibisa Tanggal 30Desember 2003 Luas 10.459 M2 Atas Nama NANSER SIRAIT(Bukti P12);13. Foto copy Surat Kuasa Masyarakat Adat Suku / Marga Butarbutar DariSigapiton Nomor : O1/ISTIMEWA/VI/2015 Tanggal 01 Juni 2015(Bukti P13);14. Foto copy Surat Sekretaris Dinas Kehutanan Dan Perkebunan KabupatenToba Samosir Nomor : 522/2062/2/Dishutbun/V1/2015 Tanggal17 Juni 2015 (Bukti P14);15.
20 — 2
. : Rp.131.000, (seratus tiga puluh satu ribu rupiah)PENETAPANNOMOR : 10.459/Pdt.P/2012/PN.Sby* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata padaperadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukanH. MOCH.
SYAFI IE, bertempat tinggal di Jalan Raya Karangpoh No. 11 Surabaya;Selanjutnya disebut sebagal...................006 PEMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat bukti yang diajukan ;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal Oktober2012, melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya terdaftar dalam register No. 10.459/Pat: PY2O12/PN, Sy siesenee neces eee cee eereee eee eee eeeMenimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah dipanggil secara
patut dan sahmenurut hukum untuk datang dipersidangan pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012,telah hadir Pemohon sendiri; Menimbang, bahwa, telah pula membaca pula surat permohonan pencabutan perkarayang diajukan oleh Pemohon tertanggal 13 Nopember 2012, yang pada pokoknya menyatakantelah mencabut permohonan perkara No. 10.459/Pdt.P/2012/PN.Sby ;Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan oleh Pemohon tersebutmerupakan hak Pemohon sepenuhnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan
Teguh Kooslarto
Tergugat:
CAROLINE FAUSTINA alias Gwe Tjie Hian
19 — 6
, Luas : 10.205 meter persegi sesuai dengan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 19 Juli 2002, kepemilikan mana berdasarkan Akta Jual Beli No.060/JB/KRA/2003 tanggal 10 Juni 2003 dihadapan PPAT ANDREA INDIRAWATI, S.H;
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 93 yang terletak di Desa/Kel.Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tercatat atas nama Teguh Kooslarto dengan Surat Ukur tanggal 20 April 1978 No.544/HM/1976, Luas : 10.459
1978, Luas : 10.205 meter persegi sesuai dengan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 19 Juli 2002, kepemilikan mana berdasarkan Akta Jual Beli No.060/JB/KRA/2003 tanggal 10 Juni 2003 dihadapan PPAT ANDREA INDIRAWATI, S.H;
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 93 yang terletak di Desa/Kel.Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tercatat atas nama Teguh Kooslarto dengan Surat Ukur tanggal 20 April 1978 No.544/HM/1976, Luas: 10.459
1.MANGATAS TOGI BUTAR BUTAR
3.Tuan Bevin Butar-butar
Tergugat:
1.Negara cq Pemerintah RI cq Presiden RI
2.Negara cq.Pemerintah RI cq.Presiden RI cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
3.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif RI
4.Negara cq. Pemerintah RI cq. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
5.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Gubernur Sumatera Utara
6.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara
7.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan Provinsi sumatera Utara
8.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Bupati Toba
9.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq.Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba
10.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Toba
11.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kepada BPN Nasional
12.B
161 — 130
SHM No. 54 atas nama Nanser Sirait seluas 10.459 m2.Bahwa karena peruntukannya sudah tidak sesuai kesepakatan dan telahterbit Sertifikat hak atas nama orang lain, maka Para Penggugat berkeinginanuntuk meminta kembali pengelolaan lahan kepada Pemerintah pada tanggal 1Juni 2015 Para Penggugat mengirimkan Surat Permohonan PengembalianTanah tersebut kepada Pemerintah yang ditujukan kepada Bupati TobaSamosir, Gubernur Sumatera Utara, Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiSumatera Utara, Kepala BPHK Wilayah Sumatera
SHM No. 54 atas nama Nanser Sirait seluas 10.459 m2. Bahwa alasan dan dalil Para Penggugat lainnya yaitu pada poin 12 Hal 6juga menyatakan bahwa karena peruntukannya sudah tidak sesuaikesepakatan dan telah terbit sertifikat hak atas nama orang Iain...dan poin 28 Hal 10 Para Penggugat menyatakan Bahwa pada tanggal22 Juli 2019 ...