1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 10130/Pdt.G/2018/PA.Cmi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000,00 ( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

10130/Pdt.G/2018/PA.Cmi

PENETAPANNomor 10130/Pdt.G/2018/PA.CmiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkaragugatan cerai pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :Penggugat, tempat tanggal lahir Bandung 21 Oktober 1991 (27 tahun), agamaIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta,alamat di Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat.LAWANTergugat, tempat tanggal lahir Bandung

24 Februari 1989 (30 tahun), agamaIslam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta,alamat di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebutsebagai Tergugat.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca Suratsurat perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Nopember2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi denganRegister Nomor 10130/Pdt.G/2018/PA.Cmi tanggal 30 Nopember 2018, yangpetitumnya sebagai berikut :1.

Sudut 2: E 10130"12,5 S 00"1946,2 (Sudut dekat jalan);c. Sudut 3: e 10130"12,5 S 00"1946,2 (Sudut dekat saluran irigasi);d. Sudut 4: E 101 30"16,5 S 0019,41,1 (Sudut dekat Ampang2/Pintumasuk ke sebelah Selatan);e. Sudut 5 E 10130"14,2 S 00"19"41,2 (Sudut dekat parit sebelah Selatan);>aQ >~ 02 a0 cdHalaman 4 dari 34 hal.Put. Nomor 1467 K/Pdt/2017f. Sudut 6: E 10130"04,4 S 00"19"37,7 (Sudut dekat jalan sebelah Timur);g. Sudut 7: E 10129"55,5 S 0019"38,1 (Sudut dekat jalan sebelah Utara);h.

Sudut 2: E 10130"12,5 S 0019"46,2 (Sudut dekat jalan);c. Sudut 3: e 10130"12,5 S 0019"46,2 (Sudut dekat saluran irigasi);d.Sudut 4: E 101 30"16,5 S 0019,41,1(Sudut dekat Ampang2/Pintumasuk ke sebelah Selatan);e. Sudut 5 E 10130"14,2 S 0019"41 ,2 (Sudut dekat parit sebelah Selatan);f. Sudut 6: E 10130"04,4 S 00"19"37,7 (Sudut dekat jalan sebelah Timur);g. Sudut 7: E 10129"55,5 S 00"19"38,1(Sudut dekat jalan sebelah Utara);h.

Sudut 2: E 10130"12,5 S 0019"46,2 (Sudut dekat jalan);c. Sudut 3: e 10130"12,5 S 0019"46,2 (Sudut dekat saluran irigasi);d. Sudut 4: E 101 30"16,5 S 0019,41,1 (Sudut dekat Ampang2/Pintumasuk ke sebelah Selatan);e. Sudut 5 E 10130"14,2 S 00"1941 ,2 (Sudut dekat parit sebelah Selatan);f. Sudut 6: E 10130"04,4 S 0019"37,7 (Sudut dekat jalan sebelah Timur);g. Sudut 7: E 10129"55,5 S 001938, 1 (Sudut dekat jalan sebelah Utara);h.

S 00"19"46,2 (Sudut Dekat Jalan);C Sudut 3: e 10130"12,5 S 00"1946,2 (Sudut Dekat Saluran Irigasi);D Sudut 4: E 101 3016,5 S 0019,41,1 (Sudut Dekat Ampang2/PintuMasuk Kesebelah Selatan);E Sudut 5 E 10130"14,2 S 0019"41,2 (Sudut Dekat Parit Sebelah Selatan);F Sudut 6: E 10130"04,4 S 0019"37,7 (Sudut Dekat Jalan Sebelah Timur);G Sudut 7: E 10129"55,5 S 0019"38,1 (Sudut Dekat Jalan Sebelah Utara);H Sudut 8: E 1012955,5 S 0019,38,1 (Sudut Dekat Jalan Sebelah Utara);Dengan Batasbatas: Sebelah Utara berbatas

Sudut 2: E 10130"12,5 S 0019"46,2 (Sudut Dekat Jalan);C.Sudut 3: e 10130"12,5 S 00"19"46,2 (Sudut Dekat Saluran Irigasi);D.Sudut 4: E 101 3016,5 S 0019,41,1 (Sudut Dekat Ampang2/PintuMasuk kesebelah Selatan);E. Sudut 5 E 10130"14,2 S 0019"41 ,2 (Sudut Dekat Parit Sebelah Selatan);F. Sudut 6: E 10130"04,4 S 00"19"37,7 (Sudut Dekat Jalan Sebelah Timur);G. Sudut 7: E 10129"55,5 S 0019"38,1 (Sudut Dekat Jalan Sebelah Utara);H.

Maret 2011 tidak mendapat preferensi tarif skema ACFTA atas dasarThird Country Invoicing;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, kedapatan sebagai berikut:bahwa pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 000033 tanggal 04 Maret 2011 tercantumForm E Nomor: E111100319660005 tanggal 25 Januari 2012, Invoice Nomor: 101/TSSG/XI/10tanggal 30 November 2010 dan Bill of Lading Nomor: 2509/I/11 tanggal 07 Januari 2011;bahwa pada Form E Nomor: E111100319660005 tanggal 25 Januari 2012 tercantum InvoiceNomor: 10130

Desember 2010dengan nama kapal TB Sanle 26/1104E dan Port of Discharge Bitung Indonesia;bahwa Bill of Lading (B/L) Nomor: 2509/I/11 (Bill of Lading yang tercantum di PIB Nomor: 000033tanggal 04 Maret 2011) diterbitkan di Singapore tanggal 07 Januari 2011 dengan Port of DischargeBitung Indonesia;bahwa Invoice Nomor: 101/TSSG/XI/10 (Invoice yang tercantum di PIB Nomor: 000033 tanggal 04Maret 2011) diterbitkan oleh Tanoto Shipyard Private Limited, Singapore tanggal 30 November2010;bahwa Invoice Nomor: 10130

yang tercantum pada Form E Nomor: E111100319660005tanggal 25 Januari 2012) diterbitkan oleh China Communication Import & Export Corp, Beijing,China, tanggal 30 November 2010;bahwa tidak terdapat Sales Contract dan bukti pembayaran dari Tanoto Shipyard Private Limited,Singapura Tanoto Shipyard Private Limited, Singapore kepada China Communication Import &Export Corp, Beijing, China;bahwa pada Form E Nomor: E111100319660005 tanggal 25 Januari 2012, tercantum sebagaiberikut:e kolom 10: Invoice Nomor: 10130

tanggal 30 November 2010,e kolom 9: FOB USD 1,450,000.00,e pada kolom 7: Two (2) units of 250X80X16 Deck Cargo Barge;bahwa data pada Form E Nomor: E111100319660005 tanggal 25 Januari 2012 tidak sama dengandata pada Invoice Nomor: 10130 tanggal 30 November 2010 yang mencantumkan jenis barangTwo (2) units Deck Cargo Barge dengan total harga USD2,900,000.00;bahwa pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 000033 tanggal 04 Maret 2011 tercantumInvoice Nomor: 101/TSSG/XI/10 tanggal 30 November 2010

peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU2684/PJ/2018, tanggal 17 Juni 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PELAYARAN KARYA CITRA DANAU KALIMANTANINDONESIA, beralamat di Jalan AM Sangaji Nomor 11 LM,Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130

berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP00158/KEB/WPJ.05/2017 tanggal 10 Agustus 2017, tentang keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011 Nomor 00022/207/11/037/16tanggal 30 Juni 2016, atas nama PT Pelayaran Karya Citra DanauKalimantan Indonesia, NPWP 02.188.874.8037.000, beralamat di Jalan AMSangaji Nomor 11 LM, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130

Putusan Nomor 1007/B/PK/Pjk/202002.188.874.8037.000, beralamat di Jalan AM Sangaji Nomor 11LM, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, terkait sengketa aquo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3. 3.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011Nomor 00022/207/11/037/16 tanggal 30 Juni 2016, atas nama PTPelayaran Karya Citra Danau Kalimantan Indonesia, NPWP02.188.874.8037.000, beralamat di Jalan AM Sangaji Nomor 11LM, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, terkait sengketa aquo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:

Sangaji Nomor 11 LM,Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, yang diwakilioleh Vinsensius, jabatan Direktur PT Pelayaran Karya CitraDanau Kalimantan Indonesia,Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117970.16/2011

SangajiNomor 11 LM, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, sehinggapenghitungan jumlan PPN yang masih harus dibayar menjadi sebagaiberikut:No URAIAN (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak : a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutangPPN: 0,00a.1. Ekspor 0,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut 0,00sendiri 36.500.000,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh 0,00pemungut PPN 36.500.000,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipunguta.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaanPPNa.6.

Sangaji Nomor 11LM, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2011Nomor 00023/207/11/037/16 tanggal 30 Juni 2016, atas nama PTPelayaran Karya Citra Danau Kalimantan Indonesia, NPWP:02.188.874.8037.000, beralamat di Jalan A.M

Sangaji Nomor 11LM, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1006/B/PK/Pjk/20203.4.

li>Memberi Ijin kepada Pemohon sebagai Orang Tua yang diberi kuasa untuk mewakili anak-anakPemohon yang masih dibawah umur bernama GRYCELDA LUCITA PHANG, RICHARD HARRIS PHANG, BRIANA LUCITA PHANGdalam hal menjual harta warisan yang menjadi bagian dari anak Pemohonan berupa :

Cahaya Kampung Durian KotaMedan.Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor326/10130/2018 tanggal 26 November 2018 dari PT. Pegadaian Cabang MedanKrakatau dengan hasil 1 bungkus plastik sedang yang diduga berisikandidalamnya narkotika jenis Sabusabu diperoleh berat Kotor 0,55 (nol koma limalima) gram.Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang BuktiNarkotika No.

Kemudian SaksiSurya Irawan melihat terdakwa Suhendra dengan gerak gerik yangmencurigakan;Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2019/PN.MdnBahwa menurut terdakwa, terdakwa Suhendra memperoleh Narkotika jenisshabu tersebut dari Sabang (DPO);Bahwa menurut terdakwa, rencananya Narkotika tersebut akan dijualkembali oleh pelanggan;Bahwa dari hasil dalam Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor :362/10130/2018 tanggal 26 November 2018 dari PT.

Kemudian SaksiSurya Irawan melihat terdakwa Suhendra dengan gerak gerik yangmencurigakan;Bahwa menurut terdakwa, terdakwa Suhendra memperoleh Narkotika jenisshabu tersebut dari Sabang (DPO);Bahwa menurut terdakwa, rencananya Narkotika tersebut akan dijualkembali oleh pelanggan;Bahwa dari hasil dalam Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor :362/10130/2018 tanggal 26 November 2018 dari PT.

barang bukti 1 bungkus plastik sedang yang diduga berisikandidalamnya narkotika jenis sabusabu diperoleh berat Kotor 0,55 (nol koma limaHalaman 6 dari 13 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2019/PN.Mdnlima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan (Satu) nomor urut 67 Lampiran Undangundang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa telah pula dilakukan penimbangan barang bukti yangdilakukan berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor326/10130

bahwa barang bukti yang dianalisis milik TERDAKWASUHENDRA yaitu barang bukti 7 bungkus plastik sedang yang diduga berisikandidalamnya narkotika jenis sabusabu diperoleh berat Kotor 0,55 (nol koma limalima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan (Satu) nomor urut 67 Lampiran Undangundang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa dilakukan penimbangan barang bukti yang dilakukanberdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 326/10130

Sangaji, Nomor 11 LM,Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, yang diwakilioleh Vinsensius, jabatan Direktur,;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put117972.16/2011/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, yang

Sangaji Nomor 11 LM, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130,sehingga penghitungan jumlah PPN yang masih harus dibayar menjadisebagai berikut: No URAIAN (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak :a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 0,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 0,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 30.150.000,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00a.6.

Putusan Nomor 732/B/PK/Pjk/202011 LM, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3. 3.

Sangaji No. 11 LM,Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, terkait sengketa a quo,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.4.

A.MSangaji No.11 AJakarta Pusat 10130;Bahwa benar saksi menerangkan produk PT. STANDARDPEN INDUSTRIEStermasuk ballpoint Standard tipe AE7 hanya didistribusikan melalui sales PT.STANDARDPEN INDUSTRIES kepada grosir atau tokotoko tertentu saja;Bahwa benar saksi menerangkan sebagai kepala bagian hukum PT.STANDARDPEN INDUSTRIES sering mengadakan survey pasar untuk melihatketersediaan produk PT.

A.MSangaji No.11 AJakarta Pusat 10130;Bahwa benar saksi menerangkan produk PT. STANDARDPEN INDUSTRIEStermasuk ballpoint Standard tipe AE7 hanya didistribusikan melalui sales PT.STANDARDPEN INDUSTRIES kepada grosir atau tokotoko tertentu saja;Bahwa benar saksi menerangkan saksi KADARUSMAN sebagai kepala bagianhukum PT. STANDARDPEN INDUSTRIES sering mengadakan survey pasaruntuk melihat ketersediaan produk PT.

A.MSangaji No.11 AJakarta Pusat 10130;e Bahwa benar saksi menerangkan pemasaran produk PT. STANDARDPENINDUSTRIES di seluruh wilayah Indonesia ditangani oleh UD. BATAVIATRINUSA;e Bahwa benar saksi menerangkan saksi KADARUSMAN sebagai kepala bagianhukum PT. STANDARDPEN INDUSTRIES sering mengadakan survey pasaruntuk melihat ketersediaan produk PT.

A.M Sangaji No.11 A Jakarta Pusat 10130 dengan tanggalpendaftaran 14 Pebruari 2007 untuk jenis barang berupa ballpoint pen, ballpointrefills dan pulpen;e Bahwa benar ahli menerangkan apabila ada yang memperdagangkan barangberupa ballpoint dengan menggunakan merek STANDARD dalam kegiatanperdagangan secara tanpa hak atau ijin dari pemilik merek STANDARD telahterdaftar dalam daftar Umum Merek Daftar No.

Maret 2011 tidak mendapat preferensi tarif skema ACFTA atas dasarThird Country Invoicing;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, kedapatan sebagai berikut:bahwa pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 000034 tanggal 04 Maret 2011 tercantumForm E Nomor: E111100319660005 tanggal 25 Januari 2012, Invoice Nomor: 130/TSSG/XI/10tanggal 30 November 2010 dan Bill of Lading Nomor: 2510/I/11 tanggal 07 Januari 2011;bahwa pada Form E Nomor: E111100319660005 tanggal 25 Januari 2012 tercantum InvoiceNomor: 10130

Desember 2010dengan nama kapal TB Sanle 26/1104E dan Port of Discharge Bitung Indonesia;bahwa Bill of Lading (B/L) Nomor: 2510/I/11 (Bill of Lading yang tercantum di PIB Nomor: 000034tanggal 04 Maret 2011) diterbitkan di Singapore tanggal 07 Januari 2011 dengan Port of DischargeTarakan Indonesia;bahwa Invoice Nomor: 130/TSSG/XI/10 (Invoice yang tercantum di PIB Nomor: 000034 tanggal 04Maret 2011) diterbitkan oleh Tanoto Shipyard Private Limited, Singapore tanggal 30 November2010;bahwa Invoice Nomor: 10130

yang tercantum pada Form E Nomor: E111100319660005tanggal 25 Januari 2012) diterbitkan oleh China Communication Import & Export Corp, Beijing,China, tanggal 30 November 2010;bahwa tidak terdapat Sales Contract dan bukti pembayaran dari Tanoto Shipyard Private Limited,Singapura Tanoto Shipyard Private Limited, Singapore kepada China Communication Import &Export Corp, Beijing, China;bahwa pada Form E Nomor: E111100319660005 tanggal 25 Januari 2012, tercantum sebagaiberikut:e kolom 10: Invoice Nomor: 10130

tanggal 30 November 2010,e kolom 9: FOB USD 1,450,000.00,e pada kolom 7: Two (2) units of 250X80X16 Deck Cargo Barge;bahwa data pada Form E Nomor: E111100319660005 tanggal 25 Januari 2012 tidak sama dengandata pada Invoice Nomor: 10130 tanggal 30 November 2010 yang mencantumkan jenis barangTwo (2) units Deck Cargo Barge dengan total harga USD2,900,000.00;bahwa pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 000034 tanggal 04 Maret 2011 tercantumInvoice Nomor: 130/TSSG/XI/10 tanggal 30 November 2010

Sangaji, Nomor 11 LM,Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, yang diwakilioleh Vinsensius, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Alvin PranataNanang, kewarganegaraan Indonesia, Konsultan HukumPajak, beralamat di Jalan Gunung Sahari XI/38 B, RT001/003, Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/DIR/KCDK/VIII/2019, tanggal 1 Agustus 2019:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 10 halaman.

Sangaji Nomor 11 LM, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130,sehingga penghitungan jumlah PPN yang masih harus dibayar menjadisebagai berikut:Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 682/B/PK/Pjk/2020 No URAIAN (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yangterutang PPN: a.1. Ekspor 0,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus 0,00dipungut sendiria.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut 0,00oleh pemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak 28.200.000,00dipunguta.5.

Putusan Nomor 682/B/PK/Pjk/2020Nomor 11 LM, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, terkaitsengketa a quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Sangaji Nomor 11LM, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, terkait sengketa aquo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanyatelah sah dan berkekuatan hukum,;3.4.

peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU905/PJ/2019,tanggal 27 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT INSANI BARAPERKASA, beralamat di JalanPembangunan Nomor 3, Petojo Utara, Jakarta Pusat,10130

berikut:Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00205/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 29Juli 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajakoleh Pemungut Pajak Masa Pajak November 2014 Nomor00011/287/14/073/15 tanggal 25 November 2015, atas nama PT InsaniBaraperkasa, NPWP 01.832.150.5073.000, beralamat di JalanPembangunan Nomor 3, Petojo Utara, Jakarta Pusat, 10130

Putusan Nomor 401 1/B/PK/Pjk/2019tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas PemungutanPajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak November 2014 Nomor00011/287/14/073/15 tanggal 25 November 2015, atas nama PTInsani Baraperkasa, NPWP 01.832.150.5073.000, beralamat diJalan Pembangunan Nomor 3, Petojo Utara, Jakarta Pusat,10130, adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya

Sangaji, Nomor 11 LM,Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, yang diwakilioleh Vinsensius, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Alvin PranataNanang, kewarganegaraan Indonesia, Konsultan HukumPajak, beralamat di Jalan Gunung Sahari XI/38 B, RT001/003, Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/DIR/KCDK/VIII/2019, tanggal 1 Agustus 2019:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 10 halaman.

Sangaji Nomor 11 LM, Petojo Utara, Gambir,Jakarta Pusat 10130, sehingga penghitungan jumlanh PPN yang masihharus dibayar menjadi sebagai berikut:Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 687/B/PK/Pjk/2020 No URAIAN (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yangterutang PPN: a.1.

Putusan Nomor 687/B/PK/Pjk/2020Nomor 11 LM, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, terkaitsengketa a quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Sangaji Nomor 11LM, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, terkait sengketa aquo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanyatelah sah dan berkekuatan hukum,;3.4.

perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU860/PJ/2019, tanggal 27 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT INSANI BARAPERKASA, NPWP: 01.832.150.5073.000,beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 3, Petojo Utara,Jakarta Pusat 10130

sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00203/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 29Juli 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajakoleh Pemungut Pajak Masa Pajak Agustus 2014 Nomor00008/287/14/073/15 tanggal 4 September 2015, atas nama PT InsaniBaraperkasa, NPWP 01.832.150.5073.000, beralamat di JalanPembangunan Nomor 3, Petojo Utara, Jakarta Pusat 10130

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00203/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 29 Juli 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Agustus2014 Nomor 00008/287/14/073/15 tanggal 4 September 2015,atas nama PT Insani Baraperkasa, NPWP 01.832.150.5073.000,beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 3, Petojo Utara,Jakarta Pusat 10130, adalah telah sesuai dengan

AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2637/PJ/2018, tanggal 22 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ADINACO SERASI, beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 3, Petojo Utara, Jakarta Pusat 10130

Pembangunan No. 3, Petojo Utara,Jakarta Pusat 10130, sehingga Pajak Penghasilan yang masih harus dibayardihitung kembali menjadi sebagai berikut:Penghasilan (rugi) neto (Rp 1.445.204.308,00)Kompensasi kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp 0,00Pajak Penghasilan terutang Rp 0,00Halaman 2 dari 8 halaman.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP141/WPJ.06/2015 tanggal 11 Februari 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2005 Nomor:00002/206/05/029/13 tanggal 19 Desember 2013, atas nama PT.Adinaco Serasi, NPWP: 01.519.779.1029.000, beralamat di JI.Pembangunan No. 3, Petojo Utara, Jakarta Pusat 10130, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah

kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto, jabatan Pit.Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU173/PJ/2017 tanggal 5 Januari 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTSSERVICES INDONESIA, beralamat di Jalan Cideng TimurNomor 38, Petojo Utara, Jakarta Pusat 10130

Bureau Veritas Consumer Products Services Indonesia, NPWP:02.058.818.2058.000, alamat: Jalan Cideng Timur No.38, Petojo Utara,Jakarta Pusat 10130, sehingga penghitungan pajak yang masih harusdibayar menjadi sebagai berikut : Uraian Dalam Rupiah (Rp) Dasar Pengenaan Pajak: a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg terutang PPNa.1. Ekspor 5 a2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri2 992,157,809 a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut Pemungut PPN a4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut a5.

Putusan Nomor 2084/B/PK/Pjk/2021Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00118/207/09/058/13tanggal 23 Desember 2013 Masa Pajak Juli 2009, atas nama PTBureau Veritas Consumer Products Services Indonesia, NPWP:02.058.818.2058.000, alamat Jalan Cideng Timur Nomor 38,Petojo Utara, Jakarta Pusat 10130, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

DKImelakukan jual beli dan atau peralihan hak apapun terhadap Tanah DuriKosambi tersebut kepada Pihak Lain;Bahwa hingga saat ini PENGGUGAT adalah satusatunya PemilikYang Sah atas sebidang tanah yang terletak di Rt.013/Rw.08, KelurahanDuri KoSambi, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya JakartaBarat, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.7195 / DuriKosambi (Dahulu Sertipikat Hak Milik No.10130/Duri Kosambi);Bahwa legalitas hukum mengenai PENGGUGAT adalah satusatunya Pemilik Yang Sah atas objek Tanah

2005 No. 102/2005, terletak di DuriKosambi Rt.013/Rw.08, Kelurahan Duri Kosambi, KecamatanCengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, dan akan berakhirtanggal 25 Juli 2043;Bahwa terhadap Tanah Duri Kosambi tersebut, sebelumnya juga telahdilakukan pengecekan oleh Notaris Edison Jingga, S.H., dengan NomorBerkas 72418/2012, tertanggal 11 Desember 2012 kepadaTURUT TERGUGAT, dengan keterangan dari TURUTTERGUGAT bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7195 /Duri Kosambi (Dahulu Sertipikat Hak Milik No. 10130

DKI10.petakpetak (kontrakan) adalah TERGUGAT I dan TERGUGAT II;Bahwa TERGUGAT dan TERGUGAT Il secara sepihak telahmengklaim Tanah Duri Kosambi adalah milik TERGUGAT I danTERGUGAT Il, padahal senyatanya PENGGUGAT adalah satusatunya Pemilik Yang Sah atas Tanah Duri Kosambi tersebut,berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7195 (DahuluSertipikat Hak Milik No. 10130);Bahwa atas permasalahan hukum yang terjadi sehubungandengan sengketa kepemilikan Tanah Duri Kosambi milikPENGGUGAT yang telah dibangun

menempuh segala upaya dalam memperolehhaknya termasuk mengedepankan penyelesaian secaramusyawarah dan kekeluargaan, namun demikian tidak mendapatkantanggapan positif dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sehinggasesuai prosedur hukum yang ada PENGGUGAT dengan inimengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara aquo,Bahwa dengan demikian dalam kedudukan PENGGUGAT sebagai satusatunya Pemilik Yang Sah atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.7195 / Duri Kosambi (Dahulu Sertipikat Hak Milik No. 10130

Bahwa atas tindakan TERGUGAT dan TERGUGAT II yang telahmendirikan bangunan rumah petakpetak/kontrakan di atassebidang Tanah Duri Kosambi milik PENGGUGAT yang dapatdibuktikan dengan adanya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7195/DuriKosambi (Dahulu Sertipikat Hak Milik No. 10130 / Duri Kosambi),Hal. 8 dari 26 hal. Putusan No. 609/PDT/2016/PT.

memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2658/PJ/2018, tanggal 22 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT CENTRALINDO PANCA SAKTI, beralamat di KomplekDuta Merlin Blok C Nomor 4950, Jalan Gajah Mada Nomor3, Jakarta Pusat, 10130

tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP597/WPJ.06/2015 tanggal 10 Maret2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2007 Nomor 00040/207/07/029/13 tanggal 17 Desember 2013, atas namaPT Centralindo Panca Sakti, NPWP 01.387.760.0029.000, beralamat diKomplek Duta Merlin Blok C Nomor 4950, Jalan Gajah Mada Nomor 3,Jakarta Pusat 10130

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP597/WPJ.06/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang KeberatanWajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2007Nomor 00040/207/07/029/13 tanggal 17 Desember 2013, atasnama PT Centralindo Panca Sakti, NPWP 01.387.760.0029.000,beralamat di Komplek Duta Merlin Blok C Nomor 4950, JalanGajah Mada Nomor 3, Jakarta Pusat, 10130, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan

PUTUSANNomor 1013/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TIMURJAYA INDOMAKMUR, beralamat di Jalan TransSulawesi, Lee, Mori Atas, Morowali, Sulawesi Tengah,94665, dan alamat korespondensi di Wisma GKM Lantai 2,Jalan Alaydrus Nomor 23, Gambir, Jakarta Pusat, 10130,yang diwakili oleh Tatang Firdaus dan Yulanni, jabatanmasingmasing Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Handriyadi

KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00036/KEB/WPJ.16/2016 tanggal 07Desember 2016 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2010 Nomor 00031/207/10/833/15, tanggal 12 Oktober 2015, atas namaPT Timurjaya Indomakmur, NPWP 02.593.474.6833.001, beralamat diJalan Trans Sulawesi, Lee, Mori Atas, Morowali, Sulawesi Tengah, 94665,dan alamat korespondensi di Wisma GKM Lantai 2, Jalan Alaydrus Nomor23, Gambir, Jakarta Pusat, 10130

Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00036/KEB/WPJ.16/2016, tanggal O7 Desember 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2010 Nomor 00031/207/10/833/15, tanggal 12 Oktober2015, atas nama PT Timurjaya Indomakmur, NPWP02.593.474.6833.001, alamat Jalan Trans Sulawesi, Lee, MoriAtas, Morowali, Sulawesi Tengah, 94665, dan = alamatkorespondensi di Wisma GKM Lantai 2, Jalan Alaydrus Nomor 23,Gambir, Jakarta Pusat, 10130

Sangaji Nomor 11 LM,Petojo Utara, Gambir, Jakarta Utara 10130, yang diwakilioleh Vinsensius, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Alvin PranataNanang, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum Pajak,beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 008/DIR/KCDK/VIII/2019, tanggal 1 Agustus 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan

SangajiNomor 11 LM, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130,sehinggapenghitungan jumlan PPN yang masih harus dibayar menjadi sebagaiberikut: No URAIAN (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajak :a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor 0,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 0,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 4.175.183.800,00Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 680/B/PK/Pjk/2020 a.5.

Sangaji Nomor 11LM, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, terkait sengketa aquo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanyatelah sah dan berkekuatan hukum,;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2011 Nomor00020/207/11/037/16 tanggal 30 Juni 2016, atas nama: PTPelayaran Karya Citra Danau Kalimantan Indonesia, NPWP:02.188.874.8037.000, beralamat di Jalan A.M

Sangaji No. 11LM, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, terkait sengketa aquo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanyatelah sah dan berkekuatan hukum,;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa danmengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Halaman 4 dari