KEPALA PLANETARIUM DAN OBSERVATORIUM PROVINSI DKI JAKARTA, beralamat di Jalan Cikini Raya Nomor 73, Jakarta Pusat 10330, dkk. VS PT BUNGA LESTARI

kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh KkKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3193/PJ/2019, tanggal 25 Juli 2019:Pemohon Peninjauan Kembali:LawanPT YKK ZIPPER INDONESIA, beralamat di Jalan R.P.Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, 10330

Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, 10330, danmenetapkan perhitungan Sanksi Administrasi menjadi: Sanksi Administrasi Pasal 8 ayat (2a) KUP: 48% x Rp214.650.653,00 = Rp 103.032.313,00Jumlah ......ce cee = Rp 103.032.313,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Mei 2019 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00627/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 15 Agustus 2018tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak Nomor 00020/101/14/092/17 Tanggal 14 Desember 2017Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT YKK ZipperIndonesia, NPWP 01.001.751.5092.000, beralamat di Jalan R.P.Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, 10330, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya

Soeroso Nomor 7,Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, 10330, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.

peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3194/BC.06/2019, tanggal 25 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT YKK ZIPPER INDONESIA, beralamat di Jalan RP.Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330

Soeroso No. 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, dan menetapkanperhitungan Sanksi Administrasi menjadi: Sanksi 48% X Rp287.144.068,00 = Rp 137.829.153,00AdministrasiPasal 8 ayat(2a) KUP :Jumlah ............... = Rp 137.829.153,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Mei 2019, kemudianHalaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1329/B/PK/Pjk/2020Soeroso No. 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;3. 3. Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak nomor00019/101/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017 Masa PajakSeptember 2014, atas nama PT YKK Zipper Indonesia, NPWP:01.001.751.5092.000, beralamat di Jalan R.P.

Soeroso No. 7,Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.

kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh KkKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3189/PJ/2019, tanggal 25 Juli 2019:Pemohon Peninjauan Kembali:LawanPT YKK ZIPPER INDONESIA, beralamat di Jalan R.P.Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, 10330

Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, 10330, danmenetapkan perhitungan Sanksi Administrasi menjadi: Sanksi Administrasi Pasal 8 ayat (2a) KUP: 48% x Rp252.015.662,00 = Rp 120.967.518,00Jumlah ......ce cee = Rp 120.967.518,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Mei 2019 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal

Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat,10330, adalan telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3. Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor 00006/103/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017 Masa Pajak Mei 2014, atasnama PT YKK Zipper Indonesia, NPWP 01.001.751.5092.000,Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1284/B/PK/Pjk/2020beralamat di Jalan R.P.

Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng,Jakarta Pusat, 10330, adalah telan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3191/PJ/2019, tanggal 2 Agustus 2019;Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Tri Handono,jabatan Penelaan Keberatan, Subdit Peninjauan Kembalidan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 2 Agustus 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT YKK ZIPPER INDONESIA, beralamat di Jalan RP.Soeroso, Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330

Soeroso,Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, dan menetapkanperhitungan Sanksi Administrasi menjadi:48% x Rp437.816.051,00 Rp 210.151.704,00Jumlah ...............

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00629/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 15 Agustus 2018tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak Nomor 00018/101/14/092/17 Tanggal 14 Desember 2017Karena Permohonan Wajid Pajak, atas nama PT YKK ZipperIndonesia, NPWP 01.001.751.5092.000, beralamat di Jalan R.P.Soeroso, Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganHalaman 3 dari 8 halaman.

Soeroso, Nomor 7, Cikini, Menteng, JakartaPusat 10330, adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3190/PJ/2019 tanggal 25 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT YKK ZIPPER INDONESIA, beralamat di di Jalan R.P.Soeroso No. 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330

SoerosoNo. 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, dan menetapkan perhitunganSanksi Administrasi menjadi: Sanksi Administrasi Pasal 8 ayat (2a) KUP: 48% x Rp209.412.654,00Jumlah ...............Rp 100.518.031,00Rp 100.518.031,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Mei 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 2 Agustus

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajaknomor KEP00677/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 6 September 2018tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak Nomor 00010/103/14/092/17 Tanggal 14 Desember 2017Karena Permohonan Wajid Pajak, atas nama PT YKK ZipperIndonesia, NPWP: 01.001.751.5092.000, beralamat di Jalan R.P.Soeroso No. 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya

Soeroso No. 7,Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1604/B/PK/Pjk/20203.4.

Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3181/PJ/2019, tanggal 25 Juli 2019;Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: TriHandono, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembalidan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkanSurat Kuasa Substitusi tanggal 2 Agustus 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT YKK ZIPPER INDONESIA, beralamat di Jalan RP.Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330

Soeroso Nomor 7, Cikini,Menteng, Jakarta Pusat 10330, dan menetapkan perhitungan SanksiAdministrasi menjadi: Sanksi Administrasi Pasal 8 ayat (2a) KUP :48% x Rp199.079.121,00 = Rp 95.557.978,00Jumlah ............... = Rp 95.557.978,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Mei 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal

SoerosoNomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1320/B/PK/Pjk/20203. 3. Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak nomor 00017/101/14/092/17tanggal 14 Desember 2017 Masa Pajak Juli 2014, atas nama PT YKKZipper Indonesia, NPWP: 01.001.751.5092.000, beralamat di JalanR.P.

Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, adalahtelan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3. 4.

AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU3188/PJ/2019, tanggal 25 Juli 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT YKK ZIPPER INDONESIA, beralamat di Jalan RPSoeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330

2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadap SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00678/NKEB/WPJ.19/2018tanggal 6 September 2018 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atasSurat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor0001 1/103/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017, atas nama PT YKK ZipperIndonesia, NPWP 01.001.751.5.092000, beralamat di Jalan RP SoerosoNomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00678/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 6 September 2018tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak Nomor 00011/103/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017Karena Permohonan Wajid Pajak, atas nama PT YKK ZipperIndonesia, NPWP 01.001.751.5092.000, beralamat di Jalan RPSoeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya

Putusan Nomor 1375/B/PK/Pjk/2020Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3199/PJ/2019tanggal 25 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT YKK ZIPPER INDONESIA, beralamat di Jalan R.P.Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330

Soeroso No. 7, Cikini,Menteng, Jakarta Pusat 10330, dan menetapkan perhitungan SanksiAdministrasi menjadi: Sanksi Administrasi Pasal 48% xX Rp116.351.064,00 Rp 55.848.511,008 ayat (2a) KUP :Jumlah ... 2.2...

Soeroso No. 7, Cikini,Menteng, Jakarta Pusat 10330, adalah telah sesuai denganHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1332/B/PK/Pjk/2020ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.3.

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak nomor00007/103/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017 MasaPajak Juni 2014, atas nama PT YKK Zipper Indonesia,NPWP: 01.001.751.5092.000, beralamat di Jalan RP.Soeroso No. 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanyatelah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3179/PJ/2019, tanggal 25 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT YKK ZIPPER INDONESIA, beralamat di Jalan R.P.Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330

SoerosoNo. 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, dan menetapkan perhitunganSanksi Administrasi menjadi: Sanksi Administrasi Pasal 8 ayat 48% x Rp69.097.896,00 Rp 33.166.990,00(2a) KUP :Jumlah ...... 00.00 Rp 33.166.990,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Mei 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 2 Agustus

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00626/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 15 Agustus 2018tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak Nomor 00022/101/14/092/17 Tanggal 14 Desember 2017Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT YKK ZipperIndonesia, NPWP 01.001.751.5092.000, beralamat di Jalan R.P.Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya

Putusan Nomor 1376/B/PK/Pjk/2020Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

./2019, tanggal 28 Oktober2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT YKK ZIPCO INDONESIA, beralamat di Jalan RPSoeroso Nomor 7, Cikini, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330,yang diwakili oleh Kotaro Takeda, jabatan Direktur:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali

Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01634/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 19Oktober 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor00114/406/14/052/16 tanggal 29 Juli 2016, atas nama PT YKK ZipcoIndonesia, NPWP 01.061.814.8052.000, beralamat di Jalan RP SoerosoNomor 7, Cikini, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01634/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 19 Oktober 2017tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor00114/406/14/052/16 tanggal 29 Juli 2016, atas nama PT YKKZIPCO INDONESIA, NPWP 01.061.814.8052.000 beralamat di RPSoeroso Nomor 7, Cikini, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330, terkaitsengketa a quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00114/406/14/052/16tanggal 29 Juli 2016, atas nama PT YKK ZIPCO INDONESIA,NPWP 01.061.814.8052.000 beralamat di RP Soeroso Nomor 7,Cikini, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330, terkait sengketa a quoadalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.4.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yaitu Akta nomor : 10330

/DAK-TGT/2011 tanggal 28 Juni 2011 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon: nomor : 10330/DAK-TGT/2011 tanggal 28 Juni 2011 yaitu dari :

N a m a

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, Nomor: 10330/DAKTGT/2011 tanggal 28 Juni 2011, diberi tanda bukti P1;2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, Nomor: 231/AKICS/PL/2003 tanggal 26 Juni 2003, diberi tanda bukti P2;Halaman 4 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2018/PN Tgt3.

Akta Kelahiran Pemohon yaitu Nomor10330/DAKTGT/2011 tanggal 28 Juni 2011 yaitu dari :Nama : ASRANTempat tanggal lahir :Barabai 7 Februari 1971Anak LakiLaki ke satu dari suami istri HASBULLAH dengan ASMAHMenjadiNama : ASERAN HABULLAHTempat tanggal lahir : Barabai 7 Februari 1969Anak LakiLaki ke satu dari suami istri HASBULLAH dengan ASMAHMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terungkapbahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan a quo adalah untuk merubahAkta Kelahiran Pemohon Nomor 10330

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki AktaKelahiran Pemohon yaitu Akta nomor : 10330/DAKTGT/2011 tanggal 28Juni 2011 dan memerintahkan pula kepada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser untuk melakukanpencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon:nomor : 10330/DAKTGT/2011 tanggal 28 Juni 2011 yaitu dari:Nama : ASRANTempat tanggal lahir : Barabai 7 Februari 1971Halaman 9 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2018/PN TgtAnak

kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh KkKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3195/PJ/2019, tanggal 25 Juli 2019:Pemohon Peninjauan Kembali:LawanPT YKK ZIPPER INDONESIA, beralamat di Jalan R.P.Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, 10330

Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, 10330, danmenetapkan perhitungan Sanksi Administrasi menjadi: Sanksi Administrasi Pasal 8 ayat (2a) KUP: 48% x Rp16.705.128,00 Rp 8.018.461,00Jumlah oe.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00637/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 21 Agustus 2018Tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 0001 7/103/15/092/17 tanggal 14 Desember 2017, atas nama PT YKK ZipperIndonesia, NPWP 01.001.751.5092.000, beralamat di Jalan R.P.Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, 10330, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya

Soeroso Nomor 7, Cikini,Menteng, Jakarta Pusat, 10330, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.

JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3192/PJ/2019, tanggal 25 Juli 2019 dan Surat Kuasa Substitusitanggal 2 Agustus 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT YKK ZIPPER INDONESIA, beralamat di Jalan R.P.Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330

Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, danmenetapkan perhitungan Sanksi Administrasi menjadi: Sanksi Administrasi Pasal 8 ayat (2a) KUP48% x Rp292.486.559,00 = Rp140.393.548.00Jumlah = Rp 140.393.548,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Mei 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 2 Agustus 2019

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajaknomor KEP00631/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 21 Agustus 2018tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak Nomor 00015/101/14/092/17 Tanggal 14 Desember 2017Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT YKK ZipperIndonesia, NPWP: 01.001.751.5092.000, beralamat di Jalan R.P.Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, adalahtelah sesual dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya

Soeroso Nomor 7, Cikini,Menteng, Jakarta Pusat 10330, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.

., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor diGedung Graha Tirtadi, Jalan Raden Saleh Nomor 20, Lantai 5, Room 503,Jakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30November 2020, bermaksud mencabut permohonan kasasi yang telahdiajukan pada tanggal 29 September 2020, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 43 Kas/Pdt.SusPailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pstjuncto Nomor 90/Pdt.SusPKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 29September 2020 dan telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan RegisterNomor

Tambunan, S.H., M.H., dan kawankawan, ParaAdvokat, berkantor di Gedung Graha Tirtadi, Jalan Raden Saleh Nomor 20,Lantai 5, Room 503, Jakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 30 November 2020;Pemohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU;terhadap:PT ATLAS RESOURCES, Tbk., yang diwakili oleh Direktur Utama AbdiAndre, berkedudukan terakhir diketahui di Sampoerna Strategic Square,South Tower, Level 18, Jalan Jend Sudirman Kavling 4546, Jakarta 12930,Halaman 1 dari 3 Hal.

Soeroso No. 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330,dan menetapkan perhitungan Sanksi Administrasi menjadi: Sanksi Administrasi Pasal 8 4% x Rp 6.225.000,00 =Rp 249.000,00ayat (2a) KUP:4% x Rp1.829.431.646,00 =Rp 878.127.190,00Jumlah ...............

Soeroso No. 7,Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3. 3. Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak nomor00005/103/13/092/17 tanggal 23 November 2017 Masa PajakDesember 2013, atas nama PT YKK Zipper Indonesia, NPWP:Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1155/B/PK/Pjk/202001.001.751.5092.000, beralamat di Jalan R.P.

Soeroso No. 7,Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.

Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3186/PJ/2019, tanggal 25 Juli 2019;Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: TriHandono, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembalidan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 2 Agustus 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT YKK ZIPPER INDONESIA, beralamat di Jalan RP.Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330

SoerosoNomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, dan menetapkanperhitungan Sanksi Administrasi menjadi: Sanksi Administrasi Pasal 8 ayat (2a) KUP :48% x Rp50.362.185,00 = Rp 24.173.849,00Jumlah ......... 00... = Rp 24.173.849,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Mei 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00672/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 6 September 2018tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak Nomor 00005/103/14/092/17 Tanggal 14 Desember 2017Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT YKK ZipperIndonesia, NPWP: 01.001.751.5092.000, beralamat di Jalan R.P.Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganHalaman 3 dari 8 halaman.

Soeroso Nomor 7, Cikini,Menteng, Jakarta Pusat 10330, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3180/PJ/2019, tanggal 25 Juli 2019;Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Tri Handono,jabatan Penelaan Keberatan, Subdit Peninjauan Kembalidan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 2 Agustus2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT YKK ZIPPER INDONESIA, beralamat di Jalan R.P.Soeroso, Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330

Soeroso,Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, dan menetapkanperhitungan Sanksi Administrasi menjadi: Sanksi Administrasi Pasal 8 ayat (2a) 48% x Rp313.733.295,00 = Rp 150.591.982.00KUP :Jumlah ............. = Rp 150.591,982,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Mei 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padaHalaman

Soeroso,Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1319/B/PK/Pjk/20203. 3. Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor 00016/101/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017 Masa Pajak Juni 2014, atasnama PT YKK Zipper Indonesia, NPWP: 01.001.751.5092.000,beralamat di Jalan R.P.

Soeroso, Nomor 7, Cikini, Menteng, JakartaPusat 10330, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 4.

., Kurator dan Pengurus yangterdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia denganSurat Bukti Pendaftaran Nomor AHU.AH.04.0318, yang beralamat diWAT Law Firm, Gedung Arva Lt.2 Jalan Cikini Raya Nomor 60 FG MNJakarta Pusat 10330: Saudara Charlie Simanjuntak, S.H., Kurator dan Pengurus yangterdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia denganSurat Bukti Pendaftaran Nomor AHU.AH.04.0319, yang beralamat diCikini Raya Nomor 91 F Jakarta 10330;Selaku Tim Kurator dalam proses Kepailitan

Mengangkat: Saudara Charlie Simanjuntak, S.H., Kurator dan Pengurus yangterdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia denganSurat Bukti Pendaftaran Nomor AHU.AH.04.0319 yang beralamat diCikini Raya Nomor 91 F Jakarta 10330; Saudara Ria Aryani Nasution, S.H, M.H, Kurator dan Pengurus yangterdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia denganSurat Bukti Pendaftaran Nomor AHU.AH.04.0318, yang beralamat diWAT Law Firm, Gedung Arva Lantai 2 Jalan Cikini Raya Nomor 60 FGMN Jakarta Pusat

10330: Saudara Wahyudin, S.H, Kurator dan Pengurus yang terdaftar diDepartemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat BuktiPendaftaran Nomor AHU.AH.04.0387, yang beralamat di WahyuSonia & Associates Law Firm, Wisma Bayudji, Lantai 1, Suite 108,Jalan Gandaria Tengah II Nomor 44, Jakarta Selatan 12130;Sebagai Tim Kurator dalam Kepailitan Termohon (PT II Jin Sun Garment);7.

danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3196/PJ/2019, tanggal 25 Juli 2019;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusi TriHandono, kewarganegaraan Indonesia, jabatan PenelaahKeberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat KuasaSubstitusi tanggal 2 Agustus 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT YKK ZIPPER INDONESIA, beralamat di Jalan R.P.Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330

SoerosoNomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, dan menetapkanperhitungan Sanksi Administrasi menjadi: Sanksi 48% x Rp101.034.788,00 =Rp48.496.698,00AdministrasiPasal 8 ayat(2a) KUP :Jumlah ............... =Rp48.496.698,00Halaman 2 dari 8 halaman.

Soeroso Nomor 7, Cikini,Menteng, Jakarta Pusat 10330, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadilipermohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali