Ditemukan 39 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 23-10-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2380 K/Pdt/2018
Tanggal 23 Oktober 2018 — TUAN JIMMY VS PT. DUTA SWAKARYA INDAH, DKK
8625 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat) yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Siak;Dengan luas keseluruhan + 81,4397 Ha;Menyatakan Keputusan Menteri Kehutanan 17/KptsII/1998 tanggal 6 Januari1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 13.532 Ha untuk perkebunanatas nama PT.Duta Swakarya Indah (Tegugat 1!)
    adalah cacat hukum dan tidakmempunyai kekuatan pembuktian;Menyatakan izinizin lainnya yang timbul akibat penyalangunaan Keputusan MentriKehutanan 17/KptsII/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pelepasan KawasanHutan seluas 13.532 Ha untuk perkebunan atas nama PT. Duta Swakarya Indahyaitu Surat Keputusan dari Bupati Siak Nomor 284/HK/KPTS/2006 tanggal 8Halaman 7 dari 18 hal. Put.
    Penggugat) yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Siak;Menyatakan Keputusan Menteri Kehutanan 17/KptsII/1998 tanggal 6 Januari1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 13.532 Ha untuk perkebunanatas nama PT. Duta Swakarya Indah (Tegugat ) adalah batal dengan sendirinya;Menyatakan izinizin lainnya yang timbul akibat penyalangunaan KeputusanMenteri Kehutanan 17/KptsII/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang PelepasanKawasan Hutan seluas 13.532 Ha untuk perkebunan atas nama PT.
Putus : 17-01-2013 — Upload : 10-03-2015
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 7/PDT.G/2012/PN.SIAK
Tanggal 17 Januari 2013 — PT.DUTA SWAKARYA INDAH LAWAN PT. KARYA DAYUN
15883
  • Bahwa PENGGUGAT adalah Pemegang Izin PelepasanKawasan Hutan Nomor : 17/Kpts11/1998 tanggal 6Januari 1998 dari Menteri Kehutanan seluas 13.532 Ha,peizinan mana didasarkan kepada Persetujuan Gubemur RiauNomor : 525/EK/520 tertanggal 31 Januari 1995 dan izinizinlainnya dari dinas dan/atau instansi terkait, antara lainRekomendasi Kesesuaian Lahan dengan Rencana Tata RuangWHayah Provinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit atasnama PT.
    Duta Swakarya Indah, Kabupaten Daerah Tingkat IIBengkalis, Provinsi Daerah Tingkat Riau, seluas 13.532 Ha,merupakan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor17/KptsII/1998, tertanggal 6 Januari 1998, telah sesuaidengan aslinya, bermeterai serta diberi tanda (bukti P6) ;7. Foto copy Keputusan Bupati Siak Nomor 284/HK/KPTS/2006Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan,atas nama PT.
    DutaSwakarya Indah di Kabupaten Siak Provinsi Riau, seluas +13.532 Ha, tertanggal 19 Juli 2004, berdasarkan SK. MenteriKehutanan RI Nomnor : 17/KptslI/1998 tertanggal 06 Juni1998, asli hasil print out scaner computer, bermeterai sertadiberi tanda (bukti P16.C) ;28. Asli print out Peta Citra Satelit Areal Pelepasan KawasanHutan Untuk Budidaya Perkebunan atas nama PT.
    DutaSwakarya Indah di Kabupaten Siak Provinsi Riau, seluas +13.532 Ha, tertanggal 07 Agustus 2005, berdasarkan SK.Menteri Kehutanan RI Nomnor : 17/Kpts!I/1998 tertanggal 06Juni 1998, asli hasil print out scaner computer, bermeteraiserta diberi tanda (bukti P16.D) ;29. Asli print out Peta Citra Satelit Areal Pelepasan KawasanHutan Untuk Budidaya Perkebunan atas nama PT.
    DutaSwakarya Indah di Kabupaten Siak Provinsi Riau, seluas +13.532 Ha, tertanggal 22 September 2007, berdasarkan SK.Menteri Kehutanan RI Nomnor : 17/KptsII/1998 tertanggal 06Juni 1998, asli hasil print out scaner computer, bermeteraiserta diberi tanda (bukti P16.E) ;30. Asli print out Peta Citra Satelit Areal Pelepasan KawasanHutan Untuk Budidaya Perkebunan atas nama PT.
Register : 12-10-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 23-03-2020
Putusan PT PEKANBARU Nomor 184/PDT/2017/PT PBR
Tanggal 19 Desember 2017 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : PT. DUTA SWAKARYA INDAH
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat IV : Bupati Siak Sri Indrapura Diwakili Oleh : Bupati Siak Sri Indrapura
Terbanding/Penggugat : JIMMY
Terbanding/Tergugat II : PT. KARYA DAYUN
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH REPUBLK INDONESIA cq MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat III : GUBERNUR RIAU
Terbanding/Turut Tergugat V : KEPALA DINAS KEHUTANAN
12743
  • adalah cacathukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian; Menyatakan izinizin lainnya yang timbul akibat penyalahgunaanKeputusan Mentri Kehutanan 17/KptslI/1998 tanggal 6 Januari 1998tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 13.532 Ha untuk perkebunanatas nama PT.
    PutusanPengadilan Negeri Siak No.07/Pdt.G/2012/PNSiak, tertanggal 26Desember 2012, ditegaskan/diputuskan bahwa KEPUTUSANMENTERI KEHUTANAN NO.17/KPTSII/1998 TANGGAL 06JANUARI 1998 TENTANG PELEPASAN KAWASAN HUTANSELUAS 13.532 HA. ATAS NAMA PT.
    Atas Nama PT.Duta Swakarya Indah telah dinyatakan sah dan mempunyaikekuatanhukum tetap/inkrachtoleh Mahkamah Agung videbukti T.I3 s/d T.I6, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri SiakSri Indrapura aquo Keputusan Menteri Kehutanan No.17/KPTS1/1998 Tanggal 06 Januari 1998 Tentang Pelepasan KawasanHutan Seluas 13.532 Ha. Atas Nama PT.
    PutusanPengadilan Negeri Siak No.07/Pdt.G/2012/PNSiak, tertanggal 26Desember 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap /Halaman 55 dari 84 Putusan Nomor 184/PDT/2017/PT PBRinkracht terhadap tanah seluas 13.532 Ha. Termasuk didalamnyatanah seluas 81 Ha.
    Duta Swakarya Indah (Penggugat)berdasarkan SK Mentri Kehutanan Nomor 17/KptslI/1998 tanggal 6Januari 1998 sehingga putusan Pengadilan Negeri Siak dalam perkaraaquo pada amar ketiga yang pada pokoknya menyatakan MenyatakanKeputusan Menteri Kehutanan 17/KptslI/1998 tanggal 6 Januari1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 13.532 Ha untukperkebunan atas nama PT.
Register : 03-03-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sak
Tanggal 20 Mei 2020 — SUDI
20393
  • DUTA SWAKARYA INDAH (DSI) merupakan perusahaan yangbergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit yang berdiri pada tanggal 19 April1998 yang dibuat di Notaris RUKSANTI HARDJASATYA dan PT.DSI mempunyailahan perkebunan seluas 8000 ha yang dilengkapi dengan : IZIN PRINSIP MENTAN : HK 350/ES.304/05.95 tanggal 12 Mei 1995 tentangpersetujuanprinsip usaha perkebunan dengan komoditas karet seluas 14.000 ha IZIN PELEPASAN KAWASAN HUTAN NO: 17/KPTSII/1998 tanggal 6 Jnauri 2006seluas 13.532 ha.
    DUTA SWAKARYA INDAH (DSI) mempunyai lahan perkebunan seluas8000 ha yang dilengkapi dengan : IZIN PRINSIP MENTAN : HK 350/ES.304/05.95 tanggal 12 Mei 1995 tentangpersetujuan prinsip usaha perkebunan dengan komoditas karet seluas 14.000ha IZIN PELEPASAN KAWASAN HUTAN NO: 17/KPTSII/1998 tanggal 6 Jnauri2006 seluas 13.532 ha.
    DUTA SWAKARYA INDAH (DSI) dilengkapi dengan :20 IZIN PRINSIP MENTAN : HK 350/ES.304/05.95 tanggal 12 Mei 1995 tentangpersetujuan prinsip usaha perkebunan dengan komoditas karet seluas 14.000ha IZIN PELEPASAN KAWASAN HUTAN NO: 17/KPTSII/1998 tanggal 6 Jnauri2006 seluas 13.532 ha. IZIN LOKASI PERKEBUNAN No.284 /HK/KPTS/2006 tanggal 8 Desember2006 tanggal 8 Desember 2006 seluas 8000 ha IUP (IZIN USAHA PERKEBUNAN) no.57/hk/KPTS/2009 Tanggal 22 Januari2009 seluas 8000 ha.
    DSI (Duta Swakarya Indah) berdasarkan;24 IZIN PRINSIP MENTAN : HK 350/ES.304/05.95 tanggal 12 Mei 1995 tentangpersetujuan prinsip usaha perkebunan dengan komoditas karet seluas 14.000 ha IZIN PELEPASAN KAWASAN HUTAN NO: 17/KPTSII/1998 tanggal 6 Janauri2006 seluas 13.532 ha.
Register : 11-11-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198 PK/TUN/2016
Tanggal 12 Januari 2017 — PT. DUTA SWAKARYA INDAH (PT. DSI) VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK., II. CAMAT DAYUN., III. CAMAT SIAK., IV. KEPALA DESA DAYUN., V. KEPALA DESA SEI MEMPURA., VI. BAHASIN, DKK;
11172 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DutaSwakarya Indah: Point 1 (satu) menyatakan: Berdasarkan Keputusan MenteriKehutanan Nomor 17/KPTSII/1998 tertanggal 6 Januari 1998tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 13.532 (tiga belas ribulima ratus tiga puluh dua) hektar yang terletak di Kelompok Hutan S.MempuraS. Polong Kabupaten daerah Tingkat Bengkalis, ProvinsiDaerah Tingkat Riau untuk perkebunan atas nama PT.
    DSI) tersebut harusditolak;PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING:Pada Bagian Pertimbangan Eksepsi, pada halaman 35 sampai dengan 37antara lain menyatakan:Menimbang, bahwa walaupun ada surat Dirjen Planologi Kehutanan,tertanggal 26 April 2010, yang menyatakan bahwa Keputusan MenteriKehutanan Nomor 1/7/KptslI/1998, tanggal 6 Januari 1998 tentangPelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan seluas 13.532 Ha atas namaPT.
    Duta Swakarya Indah/Penggugatmendapatkan suatu titel hak atas kawasan hutan seluas 13.532 (tigabelas ribu lima ratus tiga puluh dua) hektar yang terletak di KomplekHutan S. MempuraS.Polong Kabupaten Daerah Tingkat Bengkalis(sekarang masuk dalam wilayah Kabupaten Siak) Provinsi DaerahTingkat Riau untuk budidaya perkebunan (fakta hukum ini didapat daribukti P8); Bahwa terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh PT.
    Duta Swakarya Indah/Penggugatmendapatkan izin usaha perkebunan kelapa sawit seluas + 8.000 Hadilokasi Kecamatan Mempura, Dayun dan Koto Gasib Kabupaten SiakProvinsi Riau;(kedua fakta hukum ini didapat dari bukti P21 dan P22)Bahwa kemudian di atas tanah seluas + 54 Ha yang juga masuk didalam areal pelepasan hutan seluas + 13.532 Ha yang diberikan kepadaPT.
    DutaSwakarya Indah, yang isi suratnya pada pokoknya menyatakan bahwaSurat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 17/KPTSII/1998 tanggal 6Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunanseluas 13.532 Ha atas nama PT.
Register : 16-02-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 2/Pdt.Bth/2017/PN Sak
Tanggal 29 Nopember 2017 — STEVEN LOREN lawan PT. DUTA SWAKARYA INDAH, Dkk
12149
  • ,MH selaku Ketua Pengadilan Negeri Siak atas permohonanTerlawan adalah SANGAT MERUGIKAN PELAWAN, karena TELAHTERJADI KEKELIRUAN DAN KESALAHAN dalam melakukan PENETAPANdan MELETAKKANSITA EKSEKUSI terhadap sebagian dari tanah seluas +lebih 1300 Ha yaitu sebagian dari sebagaimana disebutkan dalam SK MentriKehutanan Nomor 17/KptslI/1998 tanggal 6 Januari 1998 dari MentriKehutanan seluas 13.532 Ha, sebagai OBJEK EKSEKUSI, adalah merupakantanah milik Pelawan dengan luas kurang lebih 57,21 ha, yang diperolehdengan
    pelawan yang baik berdasarkan milik (good opposant) ;Bahwa bermula kira kira akhir tahun 2007 bersamaan dengan dibangunnyajalan selebar 50 Meter oleh Pemerintah kabupaten Siak pada bagian Timurtanah milik Penggugat, Terlawan mulai mengganggu gugat milikPelawantanpa dapat menunjukkan alas hak kepemilikan yang jelas berupaHak Guna Usaha akan tetapi hanya dengan cara Terlawan mengakuisebagai pemegang izin pelepasan kawasan hutan Nomor 17/Kptsll/1998tanggal 6 Januari 1998 dari Mentri Kehutanan seluas 13.532
    Dictum pertama menentukan : Melepaskan kawasan hutan seluas 13.532 (tiga belas ribu lima ratus tigapuluh dua) hektar dstnya......... untuk kemudian dibebani dengan suaitu titelhak (HGU) atas nama PT. Duta Swakarya Indah (Tergugat l) untukbudidaya perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 5 2222222 220 220 ==b.
    Desember 2016 04/Pen.Pdt/SitaEksPts/2016/PN.Siak tanggal07 September 2016 jo 07/PdtG/2012/PN Siak tanggal tanggal 26 Desember2012 jo Perkara Nomor 59/PDT/2013/PTR jo perkara No.2848 K/PDt/2013 joPerkara PK nomor 158 PK/PDT/2015 sepanjang mengenai 30 (tiga puluh)bidang tanah yang tercantum dalam petitum diatas 5Menyatakan Keputusan Mentri Kehutanan 17/Kptsll/1998 tanggal 6 Januari1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 13.532 ha untuk perkebunanatas nama PT.Duta swakarya Indah (Tegugat Il) adalah
    cacat hukum dan tidakmempunyai kekuatan pembuktian 5Menyatakan izin izin lainnya yang timbul akibat penyalahgunaan KeputusanMentri Kehutanan 17/KptslI/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang PelepasanKawasan Hutan seluas 13.532 ha untuk perkebunan atas nama PT.Dutaswakarya Indah yaitu.
Register : 09-07-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PT PEKANBARU Nomor 154/PDT/2020/PT PBR
Tanggal 8 September 2020 — Pembanding/Penggugat : CHERO
Terbanding/Tergugat I : PT. DUTA SWAKARYA INDAH
Terbanding/Tergugat II : PT. KARYA DAYUN
8328
  • Menyatakan Keputusan Menteri Kehutanan 17/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 13.532 ha untuk perkebunan atas nama PT.Duta swakarya Indah (Terbantah I/Terbanding I) sepanjang merugikan hak-hak milik Pembantah/ Pembanding adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

    9.

    Menyatakan izin izin lainnya yang timbul akibat penyalahgunaan Keputusan Mentri Kehutanan 17/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 13.532 ha untuk perkebunan atas nama PT. Duta Swakarya Indah yaitu Surat Keputusan dari Bupati Siak Nomor 284/HK/KPTS/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi seluas 8000 ha, Rekomendasi kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT.
    I/1998 tanggal 6 Januari1998 seluas + 13.532 (lebih kurang tiga belas ribu lima ratus tiga puluhdua) Ha sebagai objek eksekusi dan + 575.422 M2 (lebih kurang limaratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua meter persegi) atau+ 57,5 (lebih kurang lima puluh tujuh koma lima) Ha diantaranya adalahmilik Pembantah/Pembanding yang diperoleh dengan cara mengganti rugikepada petani penggarap/pemilik asal dengan itikad baik (good faith),sedangkan tanah milik Pembantah/Pembanding tersebut diatas
    memerintahkan untuk mengangkat kembali Penetapan SitaEksekusi Nomor 04/Pen.Pdt/SitaEks.Pts/2016/PN Siak tanggal 07September 2016 sepanjang merugikan hakhak milik Pembantah/Pembanding tersebut diatas;Menimbang, bahwa dengan demikian petitum point 6 (enam) danpoint 7 (tujuh) perlawanan Pembantah/Pembanding dapat puladikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum point 8 (delapan) yaknitentang Keputusan Menteri Kehutanan No 17/KptsII/1998 tanggal 6Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas + 13.532
    Menteri Kehutanan tersebut sepanjang menyangkut tanah hakHalaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 154/PDT/2020/PT PBRhak milik Pembantah/Pembanding tersebut pada petitum point 4 (empat)dan 5 (lima) dinyatakan adalah cacat hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum;Menimbang, bahwa sebagaimana dalil perlawanan Pembantah/Pembanding dalam posita perlawanannya pada point 10 (Sepuluh)menyebutkan bahwa Izin Pelepasan Kawasan Hutan Nomor 17/Kpts11/1998 tanggal 6 Januari 1998 dari Menteri Kehutanan seluas 13.532
    Menyatakan izin izin lainnya yang timbul akibat penyalahgunaanKeputusan Mentri Kehutanan 17/KptsII/1998 tanggal 6 Januari1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 13.532 ha untukperkebunan atas nama PT.
Putus : 30-07-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 158 PK/PDT/2015
Tanggal 30 Juli 2015 — PT DUTA SWAKARYA INDAH, diwakili oleh Tn. Said Ali Bakar Direktur Utama VS PT KARYA DAYUN, diwakili oleh Ir. Muhammad Dasrin Nasution, Direktur Utama
13983 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan No.158 PK/Padt/2015seluas 13.532 ha, peizinan mana didasarkan kepada PersetujuanGubernur Riau Nomor 525/EK/520 tertanggal 31 Januari 1995 dan izinizin lainnya dari dinas dan/atau instansi terkait, antara lain: RekomendasiKesesuaian Lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riauuntuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT.
    Putusan No.158 PK/Pdt/2015Menimbang, bahwa telah terbukti tanah obyek sengketa seluas kuranglebih 1300 hektar yang dikuasai oleh Tergugat tersebut adalah termasukdidalam dan merupakan bahagian dari obyek Izin Pelepasan Kawasan Hutanseluas 13.532 Ha (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh dua hektare) dan notabene pula termasuk dalam dan merupakan bahagian dari tanah obyek izinlokasi dan izin usaha perkebunan budidaya (IPB) seluas 8000 hektare yangdimiliki oleh Penggugat, sedangkan dari buktibukti
    Oleh karenanya maka petitum ke2 dari gugatanPenggugat patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangandiatas, mengenai tanah obyek sengketa seluas 1300 hektar tersebut telahmenjadi fakta yang konkrit dan tidak berubah dimana tanah tersebut adalahmerupakan bagian dari obyek pelepasan kawasan hutan seluas 13.532 Hektardan nota bene pula merupakan bagian dari obyek Izin lokasi dan Izin UsahaPerkebunan Budidaya yang dimiliki olen Penggugat, sehingga apabila terhadaptanah
    bukti ini antara lain menyatakan:*"Menimbang, bahwa terhadap faktafakta yang terungkap dipersidangan MajelisHakim juga menilai bahwa areal perkebunan yang dikelola oleh terdakwa seluas1.256,25 (seribu dua ratus enam koma dua puluh lima) hektar tersebutmerupakan areal perizinan yang di berikan kepada PT Duta Swakarya Indahsebagaimana yang tertuang didalam Surat Keputusan Menteri Kehutanandengan Nomor:17/Kpts/II/1998 yang diterbitkan pada tanggal 6 Januari 1998dengan luas yang diberikan sebanyak 13.532
    alasanalasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dapatdibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontramemori peninjauan kembali dinubungkan dengan putusan Judex Juris dalamtingkat kasasi dan putusan Judex Facti dalam perkara a quo Majelis PeninjauanKembali mempertimbangkan sebagai berikut:Bahwa terbukti tanah objek sengketa seluas kurang lebih 1300 ha yangdikuasai oleh Tergugat adalah termasuk di dalam dan merupakan bagian dariobjek izin pelepasan kawasan hutan seluas 13.532
Register : 05-02-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 20-09-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 18/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 21 Mei 2018 — Pembanding/Tergugat I : PT. DUTA SWAKARYA INDAH
Terbanding/Penggugat : STEVEN LOREN
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. KARYA DAYUN
4523
  • ,MH selaku Ketua Pengadilan Negeri Siak atas permohonanTerlawan adalah SANGAT MERUGIKAN PELAWAN, karena TELAHTERJADI KEKELIRUAN DAN KESALAHAN dalam melakukan PENETAPANdan MELETAKKANSITA EKSEKUSI terhadap sebagian dari tanah seluas +lebin 1300 Ha yaitu sebagian dari sebagaimana disebutkan dalam SKMenteri Kehutanan Nomor 17/KptsII/1998 tanggal 6 Januari 1998 dariMenteri Kehutanan seluas 13.532 Ha, sebagai OBJEK EKSEKUSI, adalahmerupakan tanah milik Pelawan dengan luas kurang lebih 57,21 ha, yangdiperoleh
    ,MHselaku Ketua Pengadilan Negeri Siak atas permohonan Terlawan adalahmengenai tanah milik Pelawan selaku pemilik yang sah, diperolehberdasarkan iktikat baik dengan cara membeli kepada pemilik asaldihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sedangkan Terlawan mengakusebagai pemegang izin pelepasan kawasan hutan dari Mentri KehutananNomor 17 tanggal 06 Januari tahun 1998 dengan luas 13.532 Ha akantetapi ternyata izin tersebut telan hapus dengan sendirinya atau setidakHalaman 3 dari 65 Putusan Nomor 18/PDT
    Dictum pertama menentukan : Melepaskan kawasan hutan seluas 13.532 (tiga belas ribu lima ratus tigapuluh dua) hektar dstnya......... untuk kemudian dibebani dengan suatutitel hak (HGU) atas nama PT. Duta Swakarya Indah (Tergugat !)
    PutusanPengadilan Negeri Siak No. 07/ Pdt.G/2012/ PNSiak, tertanggal 26Desember 2012, ditegaskan / diputuskan bahwa KEPUTUSAN MENTERIKEHUTANAN No. 17/KPTSII/1998 TANGGAL 6 JANUARI 1998TETANG PELEPASAN KAWASAN HUTAN SELUAS 13.532 HA. ATASNAMA PT.
    Duta Swakarya Indah (Penggugat)berdasarkan SK Mentri Kehutanan Nomor 17/KptslI/1998 tanggal 6Januari 1998 sehingga putusan Pengadilan Negeri Siak dalam perkaraaquo pada amar ketiga yang pada pokoknya menyatakan MenyatakanKeputusan Menteri Kehutanan 17/KptslI/1998 tanggal 6 Januari1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 13.532 Ha untukperkebunan atas nama PT.
Register : 28-12-2017 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 21-09-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 258/PDT/2017/PT PBR
Tanggal 27 Maret 2018 — Pembanding/Tergugat I : PT. DUTA SWAKARYA INDAH
Terbanding/Penggugat : KOBRIN
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. KARYA DAYUN
3914
  • ., selaku Ketua Pengadilan NegeriSiak atas permohonan Terlawan adalah SANGAT MERUGIKANPELAWAN, karena TELAH TERJADI KEKELIRUAN DAN KESALAHANdalam melakukan PENETAPAN dan SITA EKSEKUSI terhadap sebagiandari tanah seluas +/ebih 1300 Ha yaitu sebagian dari sebagaimanadisebutkan dalam SK Mentri Kehutanan Nomor 17/KptsII/1998 tanggal 6Januari 1998 dari Mentri Kehutanan seluas 13.532 Ha, sebagai OBJEKEKSEKUSI, adalahmerupakantanah milik Pelawan dengan luas kuranglebih 77,35 Ha, yang diperoleh dengan cara
    ,M.H., selaku Ketua PengadilanNegeri Siak atas permohonan Terlawan adalah mengenai tanah milikPelawan selaku pemilik yang sah, diperoleh berdasarkan iktikat baik dengancara membeli kepada pemilik asal dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah,sedangkan Terlawan mengaku sebagai pemegang izin pelepasan kawasanhutan dari Mentri Kehutanan Nomor 17 tanggal 06 Januari tahun 1998dengan luas 13.532 Ha akan tetapi ternyata izin tersebut telah hapus atausetidak tidaknya tidak sesuai lagi dengan kenyataan saat ini
    Dictum pertama menentukan:Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 258/PDT/2017/PT PBRMelepaskan kawasan hutan seluas 13.532 (tiga belas ribu lima ratustiga puluh dua) hektar dstnya......... untuk kemudian dibebanidengan suatu titel hak (HGU) atas nama PT. Duta Swakarya Indah(Tergugat I) untuk budidaya perkebunan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan yang berlaku;b.
    PutusanPengadilan Negeri Siak No. 07/ Pdt.G/2012/ PNSiak, tertanggal 26Desember 2012, ditegaskan / diputuskan bahwa KEPUTUSAN MENTERIKEHUTANAN No. 17/KPTSII/1998 TANGGAL 6 JANUARI 1998TETANG PELEPASAN KAWASAN HUTAN SELUAS 13.532 HA. ATASNAMA PT.
    PutusanPengadilan Negeri Siak No. 07/ Pdt.G/2012/ PNSiak, tertanggal 26Desember 2012, yang menyatakan tanah / lahan seluas 13.532 Ha.merupakan hak keperdataan Terbantah / Pembanding / PT.
Register : 18-06-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT PEKANBARU Nomor 340/PID.B/2020/PT PBR
Tanggal 20 Juli 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SUDI Diwakili Oleh : WIRA GUNAWAN, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : VEGI FERNANDEZ, SH.
10745
  • (DSI) merupakan perusahaanyang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit yang berdiri padatanggal 19 April 1998 yang dibuat di Notaris RUKSANTI HARDJASATYAdan PT.DSI mempunyai lahan perkebunan seluas 8000 ha yang dilengkapidengan : IZIN PRINSIP MENTAN : HK 350/ES.304/05.95 tanggal 12 Mei 1995tentang persetujuan prinsip usaha perkebunan dengan komoditas karetseluas 14.000 haHalaman 3 Putusan Nomor 340/PID.B/2020/PT PBR IZIN PELEPASAN KAWASAN HUTAN NO: 17/KPTSII/1998 tanggal 6Jnauri 2006 seluas 13.532
    DUTA SWAKARYA INDAH (DSI) merupakan perusahaanyang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit yang berdiri padatanggal 19 April 1998 yang dibuat di Notaris RUKSANTI HARDJASATYAdan PT.DSI mempunyai lahan perkebunan seluas 8000 ha yang dilengkapidengan :IZIN PRINSIP MENTAN : HK 350/ES.304/05.95 tanggal 12 Mei 1995tentang persetujuan prinsip usaha perkebunan dengan komoditas karetseluas 14.000 ha IZIN PELEPASAN KAWASAN HUTAN NO: 17/KPTSII/1998 tanggal 6Januari 2006 seluas 13.532 ha.
    DUTA SWAKARYA INDAH (DSI) merupakan perusahaanyang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit yang berdiri padatanggal 19 April 1998 yang dibuat di Notaris RUKSANTI HARDJASATYAdan PT.DSI mempunyai lahan perkebunan seluas 8000 ha yang dilengkapidengan :IZIN PRINSIP MENTAN : HK 350/ES.304/05.95 tanggal 12 Mei 1995tentang persetujuan prinsip usaha perkebunan dengan komoditas karetseluas 14.000 haIZIN PELEPASAN KAWASAN HUTAN NO: 17/KPTSII/1998 tanggal 6Januari 2006 seluas 13.532 ha.IZIN LOKASI PERKEBUNAN
Register : 24-08-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 770 PK/PDT/2020
Tanggal 25 Nopember 2020 — STEVEN LOREN VS 1. PT. DUTA SWAKARYA INDAH, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 2. PT. KARYA DAYUN, sebagai Termohon Peninjauan Kembali;
161109 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi tanggal 14Desember 2016 04/Pen.Pdt/SitaEksPts/2016/PN.Siak tanggal 7September 2016 juncto 07/PdtG/2012/PN Siak tanggal tanggal 26Desember 2012 juncto Perkara Nomor 59/PDT/2013/PTR juncto perkaraNo.2848 K/PDt/2013 juncto Perkara PK Nomor 158 PK/PDT/2015sepanjang mengenai 30 (tiga puluh) bidang tanah yang tercantum dalampetitum di atas;Menyatakan Keputusan Mentri Kehutanan 17/KptslI/1998 tanggal 6Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 13.532
    ha untukperkebunan atas nama PT Duta swakarya Indah (Tegugat ) adalahcacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;Menyatakan izin izin lainnya yang timbul akibat penyalangunaanKeputusan Mentri Kehutanan 17/KptsII/1998 tanggal 6 Januari 1998tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 13.532 ha untuk perkebunanatas nama PTDuta swakarya Indah yaitu Surat Keputusan dari BupatiSiak Nomor 284/HK/KPTS/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentangPemberian Izin Lokasi seluas 8000 ha, Rekomendasi kesesuaian lahandengan
    tidakberharga;Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi tanggal 14Desember 2016 04/Pen.Pdt/SitaEksPts/2016/PN.Siak tanggal 7September 2016 jo O7/PdtG/2012/PN Siak tanggal tanggal 26Desember 2012 jo Perkara Nomor 59/PDT/2013/PTR jo perkara No.2848K/PDt/2013 jo Perkara PK nomor 158 PK/PDT/2015 sepanjangmengenai 30 (tiga puluh) bidang tanah yang tercantum dalam petitumdiatas:Menyatakan Keputusan Mentri Kehutanan 17/KptslI/1998 tanggal 6Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 13.532
    adalah cacathukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;Menyatakan izin izin lainnya yang timbul akibat penyalahgunaanKeputusan Mentri Kehutanan 17/KptslI/1998 tanggal 6 Januari 1998tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 13.532 ha untuk perkebunanatas nama PTDuta swakarya Indah yaitu Surat Keputusan dari BupatiSiak Nomor 284/HK/KPTS/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentangPemberian Izin Lokasi seluas 8000 ha, Rekomendasi kesesuaian lahandengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk perkebunankelapa
Register : 13-06-2016 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Sak
Tanggal 16 Mei 2017 — JIMMY LAWAN PT. DUTA SWAKARYA INDAH Dkk
16371
  • Penggugat) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Siak; ------ Menyatakan Keputusan Menteri Kehutanan 17/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 13.532 Ha untuk perkebunan atas nama PT.
    Duta Swakarya Indah (Tegugat I) adalah batal dengan sendirinya; ------------------------------------------------------------------------------------------ Menyatakan izin-izin lainnya yang timbul akibat penyalahgunaan Keputusan Menteri Kehutanan 17/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 13.532 Ha untuk perkebunan atas nama PT.
    tanah pertaniandan perkebunan milik Penggugat; Bahwa bermula kirakira akhir tahun 2009 bersamaan dengan dibangunnyajalan selebar 50 Meter oleh Pemerintah Kabupaten Siak pada bagian Timurtanah milik Penggugat, Tergugat mulai mengganggu gugat milik Penggugattanpa dapat menunjukkan alas hak kepemilikan yang jelas berupa Hak GunaUsaha akan tetapi hanya dengan cara Tergugat mengakui sebagaipemegang izin pelepasan kawasan hutan Nomor 17/Kptsll/1998 tanggal6 Januari 1998 dari Menteri Kehutanan seluas 13.532
    Turut Tergugat )akan tetapi menentukan secara limitative kKewajibankewajiban yang harusdipenuhi oleh Tergugat yaitu : Dictum pertama menentukan: Melepaskan kawasan hutan seluas 13.532 (tiga belas ribu lima ratustiga puluh dua) hektar dstnya......... untuk kemudian dibebani dengansuatu titel hak (HGU) atas nama PT. Duta Swakarya Indah (Tergugat !)untuk budidaya perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku; Dictum Kesembilan menentukan: Apabila PT.
Register : 16-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 115/Pid.B/2019/PN Sak
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
SURATNO KONADI
170147
  • tersebut oleh karena itu dari dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua;
  • Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota;
  • Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 4 (empat) lembar foto copy yang telah dilegalisir diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 17 / Kpts-II / 1998, tanggal 6 Januari 1998 tentang Pelepasan kawasan hutan seluas 13.532
      Duta Swakarya Indah Nomor: 010/DSI/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 perihal Mohon Petunjuk dan Arahan Guna Kelanjutan Usaha Kegiatan Perkebunan Sawit di Kabupaten Siak;
    2. Fotocopy Surat Kuasa Meryani selaku Direktur PT.Duta Swakarya Indah memberi kuasa sepenuhnya kepada Suratno Konadi tanggal 3 Maret 2006;
    3. Fotocopy Surat PT.DUTA SWAKARYA INDAH Nomor 009/DSI/III/2006 tertanggal 06 Maret 2006, perihal Permohonan Izin Lokasi Perkebunan seluas 13.532 Ha, yang telah diberi materai
    4. Fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:17/Kpts-II/1998, tanggal 06 Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 13.532 Ha yang terletak di Kelompok Hutan S.Mempura-S.Polong, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Provinsi Daerah Tingkat I Riau untuk perkebunan atas nama PT.DUTA SWAKARYA INDAH, yang telah diberi materai secukupnya.
      DSI di Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Dayun dan KecamatanMempura sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :17/KptsII/1998 tanggal 06 Januari 1998 tentang Pelepasan KawasanHutan seluas 13.532 Hektar yang terletak di Kelompok Hutan S.Mempura .Polong, Kabupaten Daerah Tingkat Il Bengkalis, Propinsi DaerahTingkat Riau untuk Perkebunan An. PT. DUTA SWAKARYA INDAH.Bahwa Drs.
      I/1998 tanggal 06 Januari 1998 yang ditandatangani olehMenteri Kehutanan DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO, tentangPelepasan Kawasan Hutan seluas 13.532 Hektar yang terletak diKelompok Hutan S.Mempura S.Polong, Kabupaten Daerah Tingkat IlBengkalis, Propinsi Daerah Tingkat Riau untuk Perkebunan An. PT.
      DUTASWAKARYA INDAH, yang Memutuskan, Menetapkan :Pertama : Melepaskan Kawasan Hutan seluas 13.532 hektar yangterletak di Kelompok Hutan S.Mempura S.Polong,Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi DaerahTingkat Riau dan menyerahkannya kepada MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional untukkemudian dibebani dengan suatu titel hak (HGU) An.
      Bahwa Terdakwa SURATNO KONADI yang sudah mengetahuiadanya penolakan pemberian izin lokasi oleh Bupati Siak pada tahun2003 dan tahun 2004 tersebut, kemudian tetap membuat SuratPermohonan Izin Lokasi Perkebunan seluas + 13.532 Ha. Yang ditujukankepada Bupati Siak sebagaimana Surat PT. DSI Nomor009/DSI/III/2006 tanggal O06 Maret 2006 yang ditanda tangani olehTerdakwa SURATNO KONADI selaku Direktur dengan melampirkanpertimbangan sebagai berikut :1.
Register : 21-12-2016 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 39/Pdt.Bth/2016/PN Sak
Tanggal 18 Oktober 2017 — KOBRIN lawan PT. DUTA SWAKARYA INDAH, Dkk
19564
  • ., selaku Ketua Pengadilan Negeri Siak atas permohonanTerlawan adalah mengenai tanah milik Pelawan selaku pemilik yang sah,diperoleh berdasarkan iktikat baik dengan cara membeli kepada pemilik asaldihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sedangkan Terlawan mengakusebagai pemegang izin pelepasan kawasan hutan dari Mentri KehutananNomor 17 tanggal 06 Januari tahun 1998 dengan luas 13.532 Ha akan tetapiternyata izin tersebut telah hapus atau setidak tidaknya tidak sesuai lagidengan kenyataan saat ini,
    Bahwa bermula kira kira akhir tahun 2009 bersamaan dengan dibangunnyajalan selebar 50 Meter oleh Pemerintah kabupaten Siak pada bagian Timurtanah milik Penggugat, Terlawan mulai mengganggu gugat milik Pelawantanpa dapat menunjukkan alas hak kepemilikan yang jelas berupa Hak GunaUsaha akan tetapi hanya dengan cara Terlawan mengakui sebagaipemegang izin pelepasan kawasan hutan Nomor 17/KptslI/1998 tanggal6 Januari 1998 dari Mentri Kehutanan seluas 13.532 Ha, perizinan ini diakuididasarkan kepada persetujuan
    perbuatanmelawan hukum (onrechtmatigedaad); Bahwa bila diteliti izin asal yang dimiliki dan digunakan dalam perkara olehTerlawan sebagaimana terungkap dalam perkara Nomor 07/PdtG/2012/PNSiak yaitu berupa izin pelepasan kawasan hutan Nomor 17/Kptsll/1998tanggal 6 Januari 1998 dari Mentri Kehutanan bukanlah izin membabi butayang diberikan secara gratis olen Mentri kehutanan akan tetapi menentukansecara limitative kewajiban kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat Melepaskan kawasan hutan seluas 13.532
Register : 16-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sak
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
Drs. TETEN EFFENDI
14469
  • ;
  • Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua ;
  • Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 4 (empat) lembar foto copy yang telah dilegalisir diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 17 / Kpts-II / 1998, tanggal 6 Januari 1998 tentang Pelepasan kawasan hutan seluas 13.532 (tiga belas ribu
      Duta Swakarya Indah Nomor: 010/DSI/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 perihal Mohon Petunjuk dan Arahan Guna Kelanjutan Usaha Kegiatan Perkebunan Sawit di Kabupaten Siak;
    2. Fotocopy Surat Kuasa Meryani selaku Direktur PT.Duta Swakarya Indah memberi kuasa sepenuhnya kepada Suratno Konadi tanggal 3 Maret 2006;
    3. Fotocopy Surat PT.DUTA SWAKARYA INDAH Nomor 009/DSI/III/2006 tertanggal 06 Maret 2006, perihal Permohonan Izin Lokasi Perkebunan seluas 13.532 Ha, yang telah diberi materai
    4. Fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:17/Kpts-II/1998, tanggal 06 Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 13.532 Ha yang terletak di Kelompok Hutan S.Mempura-S.Polong, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Provinsi Daerah Tingkat I Riau untuk perkebunan atas nama PT.DUTA SWAKARYA INDAH, yang telah diberi materai secukupnya.
      Bahwa SURATNO KONADI yang sudah mengetahuladanya penolakan pemberian izin lokasi oleh Bupati Siak pada tahun2003 dan tahun 2004 tersebut, kemudian tetap membuat SuratPermohonan Izin Lokasi Perkebunan seluas + 13.532 Ha. Yang ditujukankepada Bupati Siak sebagaimana Surat PT. DSI Nomor009/DSI/III/2006 tanggal O06 Maret 2006 yang ditanda tangani olehSURATNO KONADI selaku Direktur dengan melampirkan pertimbangansebagai berikut :1.
      DSI di Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Dayun dan KecamatanMempura sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :17/KptsII/1998 tanggal 06 Januari 1998 tentang Pelepasan KawasanHutan seluas 13.532 Hektar yang terletak di Kelompok Hutan S.Mempura .Polong, Kabupaten Daerah Tingkat Il Bengkalis, Propinsi DaerahTingkat Riau untuk Perkebunan An. PT. DUTA SWAKARYA INDAH.Bahwa Drs.
      I/1998 tanggal 06 Januari 1998 yang ditandatangani olehMenteri Kehutanan DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO, tentangPelepasan Kawasan Hutan seluas 13.532 Hektar yang terletak diKelompok Hutan S.Mempura S.Polong, Kabupaten Daerah Tingkat IlBengkalis, Propinsi Daerah Tingkat Riau untuk Perkebunan An. PT.
      DUTASWAKARYA INDAH, yang Memutuskan, Menetapkan :Pertama : Melepaskan Kawasan Hutan seluas 13.532 hektar yangterletak di Kelompok Hutan S.Mempura S.Polong,Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi DaerahTingkat Riau dan menyerahkannya kepada MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional untukkemudian dibebani dengan suatu titel hak (HGU) An.
Register : 08-09-2015 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 29-01-2017
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Sak
Tanggal 19 September 2016 — - Penggugat YAYASAN PEMANTAU KORUPSI DAN PENYELAMAT ASET NEGARA (PETAKORSIPARA) -M E L A W A N- -Tergugat 1. YAYASAN PEMANTAU KORUPSI DAN PENYELAMAT ASET NEGARA (PETAKORSIPARA), PT. DUTA SWAKARYA INDAH -Tergugat 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA -Tergugat 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA -Tergugat 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA -Tergugat 5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ PEMERINTAH PROVINSI RIAU (GUBERNUR RIAU) -Tergugat 6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I CQ DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU -Tergugat 7. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA CQ DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU, -Tergugat 8. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI RIAU -Tergugat 9. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ PEMERINTAH PROVINSI RIAU (GUBERNUR RIAU), CQ PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA (BUPATI SIAK SRI INDRAPURA) -Tergugat 10. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I CQ DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU CQ DINAS KEHUTANAN KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA Tergugat 11. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA CQ DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU CQ DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN SIAK -Tergugat 12. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI RIAU CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA
14947
  • Koto Gasib Kabupaten Siak Sri Indrapura, ProvinsiPRIQU; ~=n 2 anna nnn nnn nnn nnn nen ern nnn nn can ce cen cn nnn nnn nae ee rene nne nec cc ccnasBahwa kegiatan tergugat dalam menjalankan usaha perkebunan kelapasawit bermula dari adanya pelepasan kawasan hutan yang dilakukan olehTURUT TERGUGAT 1 yang mengeluarkan Surat Keputusan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor: 17/KptslV1998 TentangPelepasan Kawasan Hutan Kepada TERGUGAT seluas 13.532 Hektar,dengan letak Geografis sebagai berikut: Dari
Putus : 24-02-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 K/Pid/2020
Tanggal 24 Februari 2020 —
18056 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 263Ayat (2) juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suratno Konadi denganpidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangiselama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintahagar Terdakwa tetap ditahan;1.Menetapkan barang bukti berupa:4 (empat) lembar fotokopi yang telah dilegalisir di atas materaiRp6.000,00 (enam ribu rupiah) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:17/KptsII/1998, tanggal 6 Januari 1998 tentang Pelepasan KawasanHutan seluas 13.532
    tanggal 30 Juni 2005 perihalPermohonan Proses HGU;Fotokopi Surat PT Duta Swakarya Indah Nomor: 010/DSI/VI/2006tanggal 5 Juni 2006 perihal Mohon Petunjuk dan Arahan GunaKelanjutan Usaha Kegiatan Perkebunan Sawit di Kabupaten Siak;Fotokopi Surat Kuasa Meryani selaku Direktur PT Duta SwakaryaIndah memberi kuasa sepenuhnya kepada Suratno Konadi tanggal 3Maret 2006;Fotokopi Surat PT Duta Swakarya Indah Nomor 009/DSI/III/2006tertanggal O6 Maret 2006, perihal Permohonan Izin LokasiPerkebunan seluas + 13.532
Register : 03-12-2014 — Putus : 21-05-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 45/G/2014/PTUN-Pbr
Tanggal 21 Mei 2015 — PT. KARYA DAYUN BUPATI SIAK PT. DUTA SWAKARYA INDAH
229161
  • Duta Swakarya Indah SK.Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 17/Kpts11/1998 tanggal 06 Juni 1998 seluas + 13.532 Ha, CitraLandsat 5 Liputan tanggal 08 Februari 1998 ;34. Bukti T IL Int34 :35. Bukti T II.Int35 :36. Bukti T II.Int36 :37. Bukti T II.Int37 :(sesuai dengan aslinya/scanner )Peta Citra Satelit Areal Pelepasan Kawasan Hutan UntukBudidaya Perkebunan PT.
    Duta Swakarya Indah SK.Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 17/Kpts11/1998 tanggal 06 Juni 1998 seluas + 13.532 Ha, CitraLandsat 7 ETM + Liputan tanggal 05 Maret 2001 ;(sesuai dengan aslinya/scanner )Peta Citra Satelit Areal Pelepasan Kawasan Hutan UntukBudidaya Perkebunan PT.
    Duta Swakarya Indah SK.Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 17/Kpts11/1998 tanggal 06 Juni 1998 seluas + 13.532 Ha, CitraLandsat 7 ETM + Liputan tanggal 15 Agustus 2002 ;(sesuai dengan aslinya/scanner)Peta Citra Satelit Areal Pelepasan Kawasan Hutan UntukBudidaya Perkebunan PT.
    Duta Swakarya Indah SK.Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 17/Kpts11/1998 tanggal 06 Juni 1998 seluas + 13.532 Ha, CitraLandsat 7 ETM + Liputan tanggal 19 Juli 2004 ;(sesuai dengan aslinya/scanner)Peta Citra Satelit Areal Pelepasan Kawasan Hutan UntukBudidaya Perkebunan PT.
    Duta Swakarya Indah SK.Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 17/Kpts11/1998 tanggal 06 Juni 1998 seluas + 13.532 Ha, CitraLandsat 5 Liputan tanggal 22 September 2007 ;(sesuai dengan aslinya/scanner )Peta Citra Satelit Areal Pelepasan Kawasan Hutan UntukBudidaya Perkebunan PT.
Register : 12-10-2011 — Putus : 23-04-2012 — Upload : 13-10-2016
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 38/G/2011/PTUN-Pbr
Tanggal 23 April 2012 — PT. DUTA SWAKARYA INDAH Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK, DKK
13963
  • Menteri Kehutanan RI Nomor 17/KptsII/1998 tentangPelepasan Kawasan Hutan seluas 13.532 Hektar yangterletak di kelompok hutan sungai mempura, sungai polong,Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Propinsi DaerahTingkat I Riau untuk perkebunan an. PT.
    Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 17/KPTS11/1998 tanggal 6 Januari 1998 Tentang Pelepasan KawasanHutan seluas 13.532 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh dua)Hektar yang terletak di Kelompok Hutan S. Mempura S. PolongKabupaten Daerah Tingkat IT Bengkalis, Propinsi Daerah TingkatI Riau untuk perkebunan atas nama PT.
    Pada bagian MEMUTUSKAN, Menetapkan Diktum PERTAMAdinyatakan : Melepaskan kawasan hutan seluas 13.532 (tigabelas ribu lima ratus tiga puluh dua) Hektar yang terletak dikelompok Hutan S. Mempura S. Polong Kabupaten DaerahTingkat IIT Bengkalis, Propinsi Riau dan menyerahkan kepadaMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasionaluntuk kemudian dibebani dengan suatu titel Hak GunaUsaha (HGU) atas nama PT.
    DUTA SWAKARYAINDAH/Penggugat mendapatkan suatu titel hak atas kawasan hutanseluas 13.532 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh dua) hektar yangterletak di Kelompok Hutan S. MempuraS.Polong Kabupaten DaerahTingkat II Bengkalis (sekarang masuk dalam wilayah Kabupaten Siak)Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk budidaya perkebunan (faktahukum ini didapat dari bukti P8) ;132Bahwa terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh PT.
    DUTA SWAKARYAINDAH/Penggugat mendapatkan izin usaha perkebunan kelapasawit seluas 8.000 Hadi lokasi Kecamatan Mempura, Dayun danKoto Gasib Kabupaten Siak Propinsi Riau ;(kedua fakta hukum ini didapat dari bukti P21 dan P22) ;Bahwa kemudian diatas tanah seluas + 54 Ha yang juga masukdidalam areal pelepasan hutan seluas + 13.532 Ha yang diberikankepada PT.