Juni 2013 ;KEDUA :Membatalkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.837/2013 TentangPenetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara KecamatanDamai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni2013 ;KETIGA :Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan 27 Juni 2013 ;Surat Keputusan Tergugat Konkret, Individual dan final :Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan danPenegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan

Tergugat5:Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas WilayahAdministrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar KabupatenKutai Barat tanggal 27 Juni 2013 telah memenuhi ketentuan Pasal 53 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.4.

KEPENTINGAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO :Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan pengajuan pembatalan Keputusan TataUsaha Negara Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan GarisBatas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan BentianBesar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 dalam perkara a quo denganalasan sebagai berikut :a.

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1999 tersebut tetap dipergunakanTergugat dalam menerbitkan Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi AntaraKecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barattanggal 27 Juni 2013, ini membuktikan adanya sikap yang saling bertentanganketidakcermatan Tergugat dalam tindakan hukum Tergugat ;.

Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/ K.837/2013Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi antaraKecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal27 Juni 2013 ;Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 36 K/TUN/20153.4.Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasiantara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten

/K.525/2012, tanggal 31 Mei 2012, tentang Penetapan dan PenegasanGaris Batas Wilayah Antara Kampung Muara Ponak Kecamatan SilugNgurai dengan Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang ;e Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.525/2012, tanggal 31 Mei2012, tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah AntaraKampung Muara Ponak Kecamatan Silug Ngurai dengan Kampung MuaraTae Kecamatan Jempang, berisi suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanHalaman 1 dari 11 halaman.

Bahwa, Tergugat tanopa mengindahkan saran Penggugat dan PengurusKampung Muara Tae, kemudian mengeluarkan Keputusan Tata UsahaNegara berupa Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.525/2012,tanggal 31 Mei 2012, tentang Penetapan dan Penegasan Garis BatasWilayah Antara Kampung Muara Ponak Kecamatan Silug Ngurai denganKampung Muara Tae Kecamatan Jempang.

Bahwa, Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor :146.3/K.525/2012, tanggal 31 Mei 2012, tentang Penetapan dan PenegasanGaris Batas Wilayah Antara Kampung Muara Ponak Kecamatan Silug Nguraidengan Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang, adalah sangatmerugikan Penggugat. Kerugian Penggugat berupa : 1. Hak atas tanahPenggugat dan Masyarakat Muara Tae dijual oleh orang Muara Ponak ; 2.Perusahaan sawit PT.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor :146.3/K.525/2012, tanggal 31 Mei 2012, tentang Penetapan dan PenegasanGaris Batas Wilayah Antara Kampung Muara Ponak Kecamatan Silug Nguraidengan Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang ;3.

Dari konstruksi gugatan Penggugat tersebut sangat jelasmenyangkut hak keperdataan, sama sekali tidak ada relevansinya denganterbitnya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.525/2012, tanggal31 Mei 2012, tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah AntaraKampung Muara Ponak Kecamatan Siluqg Ngurai dengan Kampung MuaraTae Kecamatan Jempang.

: 146.3/K.837/2013Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi AntaraKecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal27 Juni 2013 ; 922222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn neKEDUA :Membatalkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.837/2013 TentangPenetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damaidengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 ;KETIGA :Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan danPenegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai denganKecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 sudah tidakmemerlukan persetujuan instansi lainnya sehingga dengan demikian sudahmemenuhi sifat definitive sertas sudah menimbulkan akibat hukum kepadaPONE LULAt ; noone wenn nnn ere nn nn nn nnn nn ene n en nan nan sewen nnn nennasBahwa oleh karena Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013

KEPUTUSAN TERGUGAT MERUGIKAN PENGGUGAT :Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan danPenegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai denganKecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 tersebut sangatmerugikan Penggugat karena :1.

Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administarsi antaraKecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal27 Juni 2013 ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administarsiantara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barattanggal 27 Juni 2013 ;4.

Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 146.3/K.837/2013tanggal 27 Juni 2013 tidak bertentangan dengan AzasAzas Umum PemerintahanYang Baik (AAUPB) 54.2. Bahwa jika dikatakan melanggar Azas Kepastian Hukum.

/K.525/2012, tanggal 31 Mei 2012, tentang Penetapan dan Penegasan Garis BatasWilayah Antara Kampung Muara Ponak Kecamatan Silugq Ngurai dengan KampungMuara Tae Kecamatan Jempang ;Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.525/2012, tanggal 31 Mei 2012,tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Antara Kampung MuaraPonak Kecamatan Siluq Ngurai dengan Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang,berisi suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat TataUsaha Negara yang menimbulkan

51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang UndangNomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 :Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkanoleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidakan hukum tata usaha negaraberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit,individual dan final, yang menimbulkan akibat hukun bagi seseorang atau badanhukum perdata ;e Sehingga Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3

Yang pada pokoknyamemutuskan, lokasi lahanlahan garapan milik Penggugat dan Masyarakat Muara Taeadalah masuk dalam wilayah Kampung Muara Ponak ;8 Bahwa, Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.525/2012, tanggal 31 Mei 2012, tentang Penetapan dan Penegasan Garis BatasWilayah Antara Kampung Muara Ponak Kecamatan Siluq Ngurai dengan KampungMuara Tae Kecamatan Jempang, adalah sangat merugikan Penggugat. KerugianPenggugat berupa : .

Dengan demikian, terdapatkepentingan dari Penggugat yang dirugikan, sebagaimana diatur pada UndangUndangNomor 9 Tahun 2004, Pasal 53 ayat (1) ;9 Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa KeputusanBupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.525/2012, tanggal 31 Mei 2012, tentangPenetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Antara Kampung Muara PonakKecamatan Siluq Ngurai dengan Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang, hanyamempertimbangkan serta mengikuti pendapat dari Kecamatan Siluq

Dari konstruksi gugatanPenggugat tersebut sangat jelas menyangkut hak keperdataan, sama sekali tidak adarelevansinya dengan terbitnya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.525/2012, tanggal 31 Mei 2012, tentang Penetapan dan Penegasan Garis BatasWilayah Antara Kampung Muara Ponak Kecamatan Siluq Ngurai dengan KampungMuara Tae Kecamatan Jempang.

KAM Nomor 001/KAMBTL/XII/2015perihnal Permohonan Upah dan Jasa Land Clearing seluas 57.78 Hakepada Muhammad Bahrudin;. 1 (Satu) bundel fotocopy Berita Acara Kesepakatan Penegasan BatasDesa Binawara dengan Desa Anjir Baru Kecamatan Kusan Hulu diKabupaten Tanah Bumbu Nomor 146.3/029/BTS.DS/VI/KHU/201 2;. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Kesepakatan PenyelesaianPenetapan Batas Desa Binawara dengan Desa Karang Sari,Kecamatan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 146.3/041/BTS.DS/KHU/X/201 2;1 (satu)

Putusan No. 2147 K/PID.SUS/201713.14.15.16.17.18.19,20.21.22.1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Kesepakatan Penegasan BatasDesa Binawara dengan Desa Bakarangan Kecamatan Kusan Hulu diKabupaten Tanah Bumbu Nomor 146.3/022/BTS.DS/VI/KHU/2012tanggal 27 Juni 2012;1 (satu) bundel fotocopy Surat Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Tanah Bumbu Nomor 525/284/Bun/2012 perihal Penghentian Segala Aktivitas di Areal HGU PT.

KAM Nomor 001/KAMBTL/XII/2015perihnal Permohonan Upah dan Jasa Land Clearing seluas 57.78 Hakepada Muhammad Bahrudin;9) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Kesepakatan Penegasan BatasDesa Binawara dengan Desa Anjir Baru Kecamatan Kusan Hulu diKabupaten Tanah Bumbu Nomor 146.3/029/BTS.DS/VI/KHU/201 2;10) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Kesepakatan PenyelesaianPenetapan Batas Desa Binawara dengan Desa Karang Sari,Kecamatan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 146.3/041/BTS.DS/KHU/X/201 2;11) 1

Putusan No. 2147 K/PID.SUS/201713) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Kesepakatan Penegasan BatasDesa Binawara dengan Desa Bakarangan Kecamatan Kusan Hulu diKabupaten Tanah Bumbu Nomor 146.3/022/BTS.DS/VI/KHU/2012tanggal 27 Juni 2012;14) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Tanah Bumbu Nomor 525/284/Bun/2012 perihal Penghentian Segala Aktivitas di Areal HGU PT.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Bonra nomor:146.3/16/BNRtertanggal 23 April 2014, Termohon (TERGUGAT) terakhir tercatat sebagaiwarga Desa Bonra, namun sejak bulan Desember tahun 2011 tergugat tidakdiketahui tempat tinggalnya dan sampai sekarang tidak diketahuikeberadaannya sehingga dinyatakan gaib.Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua PengadilanAgama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenanmemutuskan sebagai berikut:1.

menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipuntelah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan panggilanyang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali melalui radiogram PT.Radio Suara Sawerigading tertanggal 16 Juni dan 16 Juli 2014 dan ternyata bahwaketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menuruthukum.Bahwa Pemohon menyerahkan Surat Keterangan Gaib dari Kepala DesaBonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 146.3

Radio Suara Sriwigading dan ternyata bahwaketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menuruthukum, oleh karenanya Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib dari Kepala DesaBonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 146.3/16/BNRtertanggal 23 April 2014, Termohon terakhir beralamat di Bakkoko, Desa Bonra,Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, namun sejak tanggal 10 Mei 2011sampai sekarang tidak

Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dansejahtera, namun sejak bulan Februari 2019, Tergugat pergi meninggalkanPenggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, dan selamaitu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan yang pasti di wilayah RepublikIndonesia (Ghoib);5.Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan dan kabar dariTergugat akan tetapi tidak berhasil, danPenggugat telan mendapatkanSurat Keterangan Ghoib Nomor : 146.3

Asli Surat Keterangan Nomor 146.3/205/V1I/2020 /91/2009/V1/2020,tertanggal 2 Juni 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Ciseureuh,Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, telah diberi meterai cukupdan telah diteiliti, (bukti P.3);Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga menguatkan dalildalilgugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut:Saksi : Ramdan Prabowo bin Prayitno, umur 27 tahun, agama Islam,pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Dian Anyar 2 Blok BB 3 RT.08 RW.

Tanah Bumbu ;7. 1 (satu) lembar Peta Rencana Plasma Masyarakat Desa Binawara Dengan PT.LSI dan Peta HGU PT.KAM Blok B8. 1 (satu) bundel fotocopy Surat PT.KAM Nomor: 001/KAM-BTL/XII/2015 Perihal Permohonan Upah dan Jasa Land Clearing Seluas 57.78 Ha Kepada MUHAMMAD BAHRUDIN 9. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Binawara Dengan Desa Anjir Baru Kecamatan Kusan Hulu di Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 146.3/029/BTS.DS/VI/KHU/2012 ;10. 1 (satu) bundel fotocopy Berita

Acara Kesepakatan Penyelesaian Penetapan Batas Desa Binawara dengan Desa Karang Sari Kecamatan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 146.3/041/BTS.DS/KHU/X/2012 ;11. 1 (satu) bundel fotocopy Surat PT.KAM Nomor:148/KAM-BTL/XII/2012 Perihal Permintaan Konfirmasi Kepada Pimpinan PT.LSI tanggal 26 Desember 201212. 1 (satu) bundel fotocopy Nota Kesepahaman Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Antara KUD Bina Kusan Maju Jaya Dengan PT.Ladang Rumpun Suburabadi tanggal 06 November 2012

;13. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Binawara Dengan Desa Bakarangan Kec.Kusan Hulu di Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 146.3/022/BTS.DS/VI/KHU/2012 tanggal 27 Juni 201214. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.

Tanah Bumbu ;1(satu) lembar Peta Rencana Plasma Masyarakat Desa BinawaraDengan PT.LSI dan Peta HGU PT.KAM Blok B1(satu) bundel fotocopy Surat PT.KAM Nomor: 001/KAMBTL/XII/2015Perinal Permohonan Upah dan Jasa Land Clearing Seluas 57.78 HaKepada MUHAMMAD BAHRUDIN1(satu) bundel fotocopy Berita Acara Kesepakatan Penegasan BatasDesa Binawara Dengan Desa Anjir Baru Kecamatan Kusan Hulu diKabupaten Tanah Bumbu Nomor: 146.3/029/BTS.DS/VI/KHU/2012 ;1(satu) bundel fotocopy Berita Acara Kesepakatan PenyelesaianPenetapan

Batas Desa Binawara dengan Desa Karang SariKecamatan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Nomor:146.3/041/BTS.DS/KHU/X/2012 ;1 (satu) bundel fotocopy Surat PT.KAM Nomor:148/KAMBTL/XII/2012Perihal Permintaan Konfirmasi Kepada Pimpinan PT.LSI tanggal 26Desember 20121(satu) bundel fotocopy Nota Kesepahaman KerjasamaPembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Antara KUD BinaKusan Maju Jaya Dengan PT.Ladang Rumpun Suburabadi tanggal 06November 2012 ;Putusan nomor .04/Pid.SusTPK/2017/PT.Bjm. dari 47 halaman 313.1

(satu) bundel fotocopy Berita Acara Kesepakatan Penegasan BatasDesa Binawara Dengan Desa Bakarangan Kec.Kusan Hulu diKabupaten Tanah Bumbu Nomor: 146.3/022/BTS.DS/VI/KHU/2012tanggal 27 Juni 201214.1 (satu) bundel fotocopy Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Tanah Bumbu Nomor 525/284/Bun/2012 Perihal; Penghentian SegalaAktivitas di Areal HGU PT.KAM tanggal 16 Juli 201215.1(satu) bundel fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna UsahaNo 00102 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu denganNama

Batas Desa Binawara dengan Desa Karang Sari KecamatanHulu Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 146.3/041/BTS.DS/KHU/X/2012;1 (satu) bundel fotocopy Surat PT.KAM Nomor:148/KAMBTL/XII/2012Perihal Permintaan Konfirmasi Kepada Pimpinan PT.LSI tanggal 26Desember 2012Putusan nomor .04/Pid.SusTPK/2017/PT.Bjm. dari 47 halaman 3312.1 (satu) bundel fotocopy Nota Kesepahaman Kerjasama PembangunanKebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Antara KUD Bina Kusan Maju JayaDengan PT.Ladang Rumpun Suburabadi tanggal 06 November

Suburabadi tanggal 06 November 2012 ;1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Kesepakatan Penegasan BatasDesa Binawara Dengan Desa Bakarangan Kec.Kusan Hulu di KabupatenTanah Bumbu Nomor: 146.3/022/BTS.DS/VI/KHU/2012 tanggal 27 Juni20121 (satu) bundel fotocopy Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Tanah Bumbu Nomor 525/284/Bun/2012 Perihal; Penghentian SegalaAktivitas di Areal HGU PT.KAM tanggal 16 Juli 20121 (satu) bundel fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna UsahaNo 00102 oleh Kantor

SALEH, M.Si, Nomor KTP8272011101640002, Jabatan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman danPertanahan Kota Tidore Kepulauan, Alamat RT/RW. 009/004 KelurahanTomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan berdasarkan SuratKuasa Nomor : 146.3/1565/01/2018,Selanjutnya disebut Pemohon;Terhadap :1. Nama : ABUBAKAR SAMAUNTempat/Tanggal Lahir : HALMAHERA TENGAH, 14 FEBRUARI 1947Pekerjaan : PENSIUNANAlamat : RT. 005 RW. 003 KEL. TOBOKO KEC. KOTATERNATE SELATANselanjutnya disebut sebagai Termohon 1;2.

senantiasa dapatdiperintahkan mempertunjukkannya;2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985; suratbukti yang hanya berupa foto copy tidak pernah ada surat aslinya,oleh karena mana surat bukti tersebut harus dikesampingkan;Bahwa lebih lanjut Judex facti menyatakan bahwa berdasarkan Pasal1888 Kitab Undangundang hukum Perdata (KUHPerdata) danYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985, makaMajelis Hakim menilai terhadap bukti bukti P1 berupa Surat KeputusanBupati Kutai Barat Nomor 146.3

Nomor 535 PK/Pdt/2015Nopember 2012, tidak mempunyai kekuatan hukum danharusdikesampingkan;Bahwa dengan telah diketemukannya Bukti Baru P1 yang merupakanbukti asli dari bukti P1, berupa Asli Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNomor 146.3/K.945/2012 tentang penetapan dan penegasan garis bataswilayah antara kampung Lendian Liang Nayugq dengan KampungPenawang Kecamatan Siluq Nguray, tanggal 6 Nopember 2012, makapertimbanganpertimbangan hukum Judex Facti menjadi berubah yangmembenarkan dailildalil gugatan

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama yangtelah diambil alih Judex Facti tingkat banding pada halaman 38, alenia 4,menyatakan, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat yangdiajukan Penggugat berupa: Foto copy Surat Keputusan Bupati KutaiBarat Nomor 146.3/K.945/2012 tentang Penetapan dan PenegasanGaris Batas Wilayah Antara Kampung Lendian Liang Nayug denganKampung Penawang Kecamatan Siluq Nguray, tanggal 6 November2012 (bukti P1).

Sehingga dalam perkara ini bukti yang dimiliki Para Pemohonselaku Penguasa Kampung Lendian Liang Nayuq adalah SuratKeputusan Bupati Kutai Barat Nomor 146.3/K.945/2012 tentangPenetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Antara KampungLendian Liang Nayug dengan Kampung Penawang Kecamatan SilugNguray, tanggal 6 November 2012 (bukti P1) dan peta Situasi tentangHalaman 16 dari 25 Hal. Put.

Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor :146.3/837/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Penetapan DanPenegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara KecamatanDamai Dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Baratpada Peta Lampiran Keputusan yang dimaksud, diketahui bahwadaerah Sungai Biangan masuk dalam wilayah kampung BermaiKecamatan Damai, kabuaten Kuta Barat, sedangkan lokasipertambangan batubara yang dikerjakan oleh Tergugat dimanatanah objek sengketa seluasi 571,10 hektar dalam

tidak ada kerugian baik yang bersipat materil maupunyang bersipat imateril yang diderita oleh Penggugat sebagaiakibat kegiatan Usaha Pertambangan Batubara yang dilakukanoleh Tergugat dalam perkara a quo, oleh karena kegiatan UsahaPertambangan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut beradadidaerah Sungai Biangan dalam wilayah kampung BermaiKecamatan Damai, bukan berada didalam wilayah AdatKampung Suakong Kecamatan Bentian Besar, hal tersebutsesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3

Timberdana milik KecamatanBentian sedangkan kanannya masuk Bermai;Bahwa Saksi menunjukan lokasi objek sengketa pada bukti suratberupa peta pada lampiran Keputusan Bupati Kutai Barat, Nomor :146.3/K.837/2013, tanggal 27 Juni 2013, tentang Penetapan DanPenegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan DamaiDengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat (bukti TI2),yang ditunjukan oleh Majelis Hakim;Bahwa Saksi tidak mengetahul izin milik PT.

TCM untuk melakukan pengukuran karenaSaksi tidak mengetahui ukurannya;Bahwa letak lokasi tanah milik Saksi di Sungai Biangan, begitupunlokasi objek sengketa;Bahwa lokasi Sungai Biangan masuk ke wilayah Kecamatan BentianBesar karena pernah melihat ijin pinjam pakainya;Bahwa Saksi pernah mempermasalahkan tapal batas;;Halaman 40 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN SdwBahwa Saksi menunjukan lokasi Sungai Biangan pada bukti suratberupa Keputusan Bupati Kutai Barat, Nomor : 146.3/K.837

Bharinto Ekatama, tanggal 12 April 2017,selanjutnya diberi tanda TI1;Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat, Nomor :146.3/K.837/2013, tanggal 27 Juni 2013, tentang Penetapan DanPenegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan DamaiDengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, selanjutnyadiberi tanda TI2;Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri KehutananRepublik Indonesia, Nomor : SK.621/MenhutII/2010, tanggal 4November 2010, tentang Izin Pinjam Pakai

melakukan peringatanbaik secara lisan maupun tertulis kepada Tergugat , Tergugat Il,untuk tidak melakukan penggusuran terlebih dahulu mengingat belumadanya kesepakatan penyerahan serta aturan main yang jelas danbanyaknya tanam tumbuh berupa rotan dan buahbuahan yangHalaman 6 dari 19dikelola dan dipelihara secara turuntemurun serta menjadi sumberekonomi penopang hidup selama ini ;13.Bahwa sangat jelas batas antara Kampung Lendian Liang Nayuqdengan Kampung Penawang sebagaimana SK Bupati Kutai BaratNomor 146.3

Tanah Bumbu ;7. 1 (satu) lembar Peta Rencana Plasma Masyarakat Desa Binawara Dengan PT.LSI dan Peta HGU PT.KAM Blok B8. 1 (satu) bundel fotocopy Surat PT.KAM Nomor: 001/KAM-BTL/XII/2015 Perihal Permohonan Upah dan Jasa Land Clearing Seluas 57.78 Ha Kepada MUHAMMAD BAHRUDIN 9. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Binawara Dengan Desa Anjir Baru Kecamatan Kusan Hulu di Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 146.3/029/BTS.DS/VI/KHU/2012 ;10. 1 (satu) bundel fotocopy Berita

Acara Kesepakatan Penyelesaian Penetapan Batas Desa Binawara dengan Desa Karang Sari Kecamatan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 146.3/041/BTS.DS/KHU/X/2012 ;11. 1 (satu) bundel fotocopy Surat PT.KAM Nomor:148/KAM-BTL/XII/2012 Perihal Permintaan Konfirmasi Kepada Pimpinan PT.LSI tanggal 26 Desember 201212. 1 (satu) bundel fotocopy Nota Kesepahaman Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Antara KUD Bina Kusan Maju Jaya Dengan PT.Ladang Rumpun Suburabadi tanggal 06 November 2012

;13. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Binawara Dengan Desa Bakarangan Kec.Kusan Hulu di Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 146.3/022/BTS.DS/VI/KHU/2012 tanggal 27 Juni 201214. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.

Tanah Bumbu ;1 (satu) lembar Peta Rencana Plasma Masyarakat Desa BinawaraDengan PT.LSI dan Peta HGU PT.KAM Blok B1 (satu) bundel fotocopy Surat PT.KAM Nomor: 001/KAMBTL/XII/2015Perinal Permohonan Upah dan Jasa Land Clearing Seluas 57.78 HaKepada MUHAMMAD BAHRUDIN1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Kesepakatan Penegasan BatasDesa Binawara Dengan Desa Anjir Baru Kecamatan Kusan Hulu diKabupaten Tanah Bumbu Nomor: 146.3/029/BTS.DS/VI/KHU/2012 ;1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Kesepakatan PenyelesaianPenetapan

Batas Desa Binawara dengan Desa Karang Sari KecamatanHulu Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 146.3/041/BTS.DS/KHU/X/2012;1 (satu) bundel fotocopy Surat PT.KAM Nomor:148/KAMBTL/XII/2012Perihal Permintaan Konfirmasi Kepada Pimpinan PT.LSI tanggal 26Desember 20121 (satu) bundel fotocopy Nota Kesepahaman Kerjasama PembangunanKebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Antara KUD Bina Kusan Maju JayaDengan PT.Ladang Rumpun Suburabadi tanggal 06 November 2012 ;1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Kesepakatan Penegasan

BatasDesa Binawara Dengan Desa Bakarangan Kec.Kusan Hulu diKabupaten Tanah Bumbu Nomor: 146.3/022/BTS.DS/VI/KHU/2012tanggal 27 Juni 20121 (satu) bundel fotocopy Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Tanah Bumbu Nomor 525/284/Bun/2012 Perihal; Penghentian SegalaAktivitas di Areal HGU PT.KAM tanggal 16 Juli 20121 (satu) bundel fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna UsahaNo 00102 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu denganPutusan nomor 33/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm. dari 84 halaman3Nama

Batas Desa Binawara dengan Desa Karang Sari KecamatanHulu Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 146.3/041/BTS.DS/KHU/X/2012 ;Putusan nomor 33/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm. dari 84 halaman8011.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.1 (satu) bundel fotocopy Surat PT.KAM Nomor:148/KAMBTL/XII/2012Perihal Permintaan Konfirmasi Kepada Pimpinan PT.LSI tanggal 26Desember 20121 (satu) bundel fotocopy Nota Kesepahaman Kerjasama PembangunanKebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Antara KUD Bina Kusan Maju JayaDengan PT.Ladang Rumpun Suburabadi

tanggal 06 November 2012 ;1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Kesepakatan Penegasan BatasDesa Binawara Dengan Desa Bakarangan Kec.Kusan Hulu di KabupatenTanah Bumbu Nomor: 146.3/022/BTS.DS/VI/KHU/2012 tanggal 27 Juni20121 (satu) bundel fotocopy Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Tanah Bumbu Nomor 525/284/Bun/2012 Perihal; Penghentian SegalaAktivitas di Areal HGU PT.KAM tanggal 16 Juli 20121 (satu) bundel fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna UsahaNo 00102 oleh Kantor Pertanahan

Tanah Bumbu ;7. 1 (satu) lembar Peta Rencana Plasma Masyarakat Desa Binawara Dengan PT.LSI dan Peta HGU PT.KAM Blok B8. 1 (satu) bundel fotocopy Surat PT.KAM Nomor: 001/KAM-BTL/XII/2015 Perihal Permohonan Upah dan Jasa Land Clearing Seluas 57.78 Ha Kepada MUHAMMAD BAHRUDIN 9. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Binawara Dengan Desa Anjir Baru Kecamatan Kusan Hulu di Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 146.3/029/BTS.DS/VI/KHU/2012 ;10. 1 (satu) bundel fotocopy Berita

Acara Kesepakatan Penyelesaian Penetapan Batas Desa Binawara dengan Desa Karang Sari Kecamatan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 146.3/041/BTS.DS/KHU/X/2012 ;11. 1 (satu) bundel fotocopy Surat PT.KAM Nomor:148/KAM-BTL/XII/2012 Perihal Permintaan Konfirmasi Kepada Pimpinan PT.LSI tanggal 26 Desember 201212. 1 (satu) bundel fotocopy Nota Kesepahaman Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Antara KUD Bina Kusan Maju Jaya Dengan PT.Ladang Rumpun Suburabadi tanggal 06 November 2012

;13. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Binawara Dengan Desa Bakarangan Kec.Kusan Hulu di Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 146.3/022/BTS.DS/VI/KHU/2012 tanggal 27 Juni 201214. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.

Tanah Bumbu ;7. 1 (satu) lembar Peta Rencana Plasma Masyarakat Desa BinawaraDengan PT.LSI dan Peta HGU PT.KAM Blok B8. 1 (satu) bundel fotocopy Surat PT.KAM Nomor: 001/KAMBTL/XIV2015Perihal Permohonan Upah dan Jasa Land Clearing Seluas 57.78 HaKepada MUHAMMAD BAHRUDIN9. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Kesepakatan Penegasan BatasDesa Binawara Dengan Desa Anjir Baru Kecamatan Kusan Hulu diKabupaten Tanah Bumbu Nomor: 146.3/029/BTS.DS/VVKHU/2012 ;10.1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Kesepakatan

PenyelesaianPenetapan Batas Desa Binawara dengan Desa Karang Sari KecamatanHulu Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 146.3/041/BTS.DS/KHU/X/201 2;11.1 (satu) bundel fotocopy Surat PT.KAM Nomor:148/KAMBTL/XIV2012Perihal Permintaan Konfirmasi Kepada Pimpinan PT.LSI tanggal 26Desember 201212.1 (satu) bundel fotocopy Nota Kesepahaman Kerjasama PembangunanKebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Antara KUD Bina Kusan Maju JayaDengan PT.Ladang Rumpun Suburabadi tanggal 06 November 2012 ;13.1 (satu) bundel fotocopy Berita

Acara Kesepakatan Penegasan BatasDesa Binawara Dengan Desa Bakarangan Kec.Kusan Hulu diKabupaten Tanah Bumbu Nomor: 146.3/022/BTS.DS/VVKHU/2012tanggal 27 Juni 201214.1 (satu) bundel fotocopy Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Tanah Bumbu Nomor 525/284/Bun/2012 Perihal; Penghentian SegalaAktivitas di Areal HGU PT.KAM tanggal 16 Juli 201215.1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna UsahaNo 00102 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu denganPutusan nomor 33/Pid.SusTPK

PenyelesaianPenetapan Batas Desa Binawara dengan Desa Karang Sari KecamatanHulu Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 146.3/041/BTS.DS/KHU/X/2012 ;Putusan nomor 33/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm. dari 84 halaman8011.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.1 (satu) bundel fotocopy Surat PT.KAM Nomor:148/KAMBTL/XIV/2012Perihal Permintaan Konfirmasi Kepada Pimpinan PT.LSI tanggal 26Desember 20121 (satu) bundel fotocopy Nota Kesepahaman Kerjasama PembangunanKebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Antara KUD Bina Kusan Maju JayaDengan

PT.Ladang Rumpun Suburabadi tanggal 06 November 2012 ;1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Kesepakatan Penegasan BatasDesa Binawara Dengan Desa Bakarangan Kec.Kusan Hulu di KabupatenTanah Bumbu Nomor: 146.3/022/BTS.DS/VVKHU/2012 tanggal 27 Juni20121 (satu) bundel fotocopy Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Tanah Bumbu Nomor 525/284/Bun/2012 Perihal; Penghentian SegalaAktivitas di Areal HGU PT.KAM tanggal 16 Juli 20121 (satu) bundel fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna UsahaNo 00102

Mahkamah Agung RI, yang mana sesuaidengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 40PK/TUN/2012 tanggal 21 Juni 2012 menyatakan menolak PermohonanPeninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali BupatiPelalawan (Bukti P11)Semenjak Desa Bagan Limau dimekarkan Menjadi Desa Definitifmelalui Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2007,Pemerintah Desa Air Hitam Menolak/Keberatan atas Pemekaran DesaBagan Limau ke Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Dalam Negerimelalui Surat Dirjen PMD Nomor 146.3

Putusan Nomor 10 P/HUM/2014 Bahwa semenjak Desa Bagan Limau dimekarkan Menjadi Desa Definitifmelalui Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2007, PemerintahDesa Air Hitam Menolak/Keberatan atas Pemekaran Desa Bagan Limau keMenteri Dalam Negeri, dan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Dirjen PMDNomor 146.3/1678/PMD tanggal 05 Juni 2008 dan Surat Nomor146.1/610/PMD tanggal 04 Februari 2011 kepada Gubernur Riau tentangPembentukan Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan,Pemerintah Provinsi

Barat Nomor 10 Tahun 2007, tentang Perubahan Atas PeraturanHalaman 1 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor : 28/G/2013/PTUN.SMDDaerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi;e Bukti P 25 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy, Surat Bupati KutaiBarat, Nomor : 146/761/PEM.TU.P/VII, tanggal 20 Juli 2012, yang ditujukankepada Camat Jempang, Perihal Tanggapan atas Keberatan dan Penolakan SKBupati Kutai Barat, Nomor : 146.3

Halmahera Utara sebagaimanatergambar/terlinat dengan jelas pada Bukti P1.B~ yangmengambarkan Titik Kordinat dan luas wilayah tersebut telah masukdalam wilayah Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara;Bahwa 6 (enam) Desa tersebut masingmasing Desa Bobane lgo,Desa Tetewang, Desa Akelamo, Desa Gamsungi, Desa DumDum,Desa Pasir Putih, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42Tahun 1999 (BuktiP.4) juncto UndangUndang Nomor 1 Tahun 2003(BuktiP.3) dipertegas kembali dengan surat Menteri Dalam NegeriNomor 146.3

Halmahera Barat (Bukti T8):Fotokopi Berita Acara Rapat Penyelesaian Batas Daerah KabupatenHalmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Utara Provinsi MalukuUtara Nomor 76/BAD III/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 (Bukti T9):Fotokopi Berita Acara Rapat Penyelesaian Batas Daerah KabupatenHalmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Utara Provinsi MalukuUtara Nomor 87/BAD III/IX/2018 tanggal 10 September 2018 (Bukti T10);Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 146.3/111/SJ tanggal15 Januari 2010 Hal Penegasan

10 Desember 2012 ditandatanganioleh Penggugat, maka perjanjian tersebut batal demihukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat,sehingga tidak tepat dan benar jika Penggugatmendalilkan Tergugat dan Tergugat II melakukantindakan wanprestasi dengan mendasarkan padaketentuan Pasal 4 Perjanjian Kerjasama PraktekDokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan No. 001/DIRPTKI/RSIS/VIII/ 2012 tanggal 10 Agustus 2012yang secara nyata cacat hukum karena baruditandatangani oleh Penggugat setelah perjanjiandiakhiri;146.3

147Surat Jalan Sales Contract Kontrabon Faktur 148Surat Jalan Sales Contract Kontrabon Faktur 149Surat Jalan Sales Contract Kontrabon Faktur 150Surat Jalan Sales Contract Kontrabon Faktur 151Surat Jalan Sales Contract Kontrabon Faktur 152Surat Jalan Sales Contract Kontrabon 21912306946GF 765821082316947GF 765921912306948GF 766015472306949GF 767521882306950GF 767621112316951GF 76772108231 diterima, diberi Tanda B 146.1 Sudah dilaksanakan,Diberi tanda B146.2 Rp40.091.587 50Belum dibayar, diberiTanda B 146.3

Fotokopi Surat dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat danDesa Pemerintah Kabupaten Sambas Nomor: 146.3/680/PD/DINSOSPMD,Halaman 58 dari 88 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Sbstertanggal 26 April 2021, Perihal Telaahan Batas Desa HGU PT.