PAN/17.01/A/KWS/056/X/2014tanggal 23 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Ketua MPP DPP PANperinal Mohon Keadilan Penegakan Aturan PAN, beserta Lampirannya,tanda T29;Surat DPD PAN Kota Pontianak No. PAN/17.01/A/KS/033/VIII/2014tanggal 17 Agustus 2014 yang ditujukan kepada DPP PAN perihalPengajuan Unsur Pimpinan DPRD Kota Pontianak, beserta Lampirannya,bertanda T30;Surat DPC PAN Kecamatan Pontianak Barat No.

PAN/17.01/A/KS/014/IV/2013 tanggal27 April 2013 yang ditujukan kepada Pengurus DPC PAN seKotaPontianak perihal Pemberitahuan Persyaratan Pembukaan Rekening diBank Kalbar, beserta Lampirannya, bertanda T33; Surat DPD PAN Kota Pontianak No. PAN/17.01/A/KS/20/V1/2014 tanggal24 Juni 2014 yang ditujukan kepada DPP PAN perihal Usulan PenetapanCalon Pimpinan DPRD Kota Pontianak dari PAN, ( T34); Surat DPW PAN Kalbar No.

2014 Nomor:PAN/17.01/A/Kpts/KS/065/IX/2012 tentang Pencabutan SK Pit danPengaktifan Kembali Ketua DPD PAN Kota Pontianak Periode 20102015, bertanda T28:Surat DPD PAN Kota Pontianak No.

PAN/17.01/A/KWS/056/X/2014tanggal 23 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Ketua MPP DPP PANperihal Mohon Keadilan Penegakan Aturan PAN, beserta Lampirannya,tanda T29;Surat DPD PAN Kota Pontianak No. PAN/17.01/A/KS/033/VIII/2014tanggal 17 Agustus 2014 yang ditujukan kepada DPP PAN perihalPengajuan Unsur Pimpinan DPRD Kota Pontianak, besertaLampirannya, bertanda T30;Surat DPC PAN Kecamatan Pontianak Barat No.

PAN/17.01/A/KS/014/IV/2013tanggal 27 April 2013 yang ditujukan kepada Pengurus DPC PAN seKota Pontianak perihal Pemberitahuan Persyaratan PembukaanRekening di Bank Kalbar, beserta Lampirannya, bertanda T33; Surat DPD PAN Kota Pontianak No. PAN/17.01/A/KS/20/V1/2014tanggal 24 Juni 2014 yang ditujukan kepada DPP PAN perihal UsulanPenetapan Calon Pimpinan DPRD Kota Pontianak dari PAN, ( T34): Surat DPW PAN Kalbar No.

JATENG/17.01, Perihal: JawabanSanggahan Paket Penggantian Jembatan Tertonadi, tertanggal 07Desember 2017;Dalam Pokok Perkara:1.Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja)Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi SatkerPelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jawa Tengah TahunAnggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah, Nomor07122017/POKJA. WIL. Il.

JATENG/17.01, Perihal: JawabanSanggahan Paket Penggantian Jembatan Tertonadi, tertanggal 07Desember 2017;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Ketua Kelompok Kerja(Pokja) Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Konstruksi danKonsultansi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi JawaTengah Tahun Anggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP) JawaTengah, Nomor 07122017/POKJA. WIL. Il.

JATENG/17.01, Perihal :Jawaban Sanggahan Paket Penggantian Jembatan Tertonadi ,tertanggal 07 Desember 2017;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 237 K/TUN/2019a. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut;b. Exceptio Persona Standi In Judicio;c.

JATENG / 17.01, Perihal: JawabanSanggahan Paket Penggantian Jembatan Tertonadi, tertanggal 07Desember 2017;3) Memerintahkan Tergugat (Terbanding) untuk mencabut Surat KetuaKelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Konstruksidan Konsultansi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II ProvinsiJawa Tengah Tahun Anggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP)Jawa Tengah, Nomor 07122017 / POKJA. WIL. Il.

JATENG / 17.01,Perihal: Jawaban Sanggahan Paket Penggantian Jembatan Tertonadi,tertanggal 07 Desember 2017;4) Menghukum Tergugat (Terbanding) untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 26 Februari2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat

Lupati Karyaterdapat pekerjaan yang belum dilaksanakan dan masih kekurangan volumepekerjaan sehingga tidak sesuai dengan Kontrak Perjanjian Nomor032/600/D.3/KONTRAK/17.01/2012 tanggal 28 Mei 2012 serta AddendumKontrak Nomor 032.A/600/D.3/KONT.ADD/17.01/2012 tanggal 13 Agustus2012 mengakibatkan adanya kerugian Negara; Akibat perbuatan Terdakwa Negara atau Pemerintah Aceh dirugikansebesar Rp280.939.603,01 (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratustiga puluh sembilan riobu enam ratus tiga rupiah satu

Lupati Karyaterdapat pekerjaan yang belum dilaksanakan dan masih kekurangan volumepekerjaan sehingga tidak sesuai dengan Kontrak Perjanjian Nomor032/600/D.3/KONTRAK/17.01/2012 tanggal 28 Mei 2012 serta AddendumKontrak Nomor 032.A/600/D.3/KONT.ADD/17.01/2012 tanggal 13 Agustus2012 mengakibatkan adanya kerugian Negara;Akibat perbuatan Terdakwa Negara atau Pemerintah Aceh dirugikansebesar Rp280.939.603,01 (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratustiga puluh sembilan riobu enam ratus tiga rupiah satu

Dengan Nomor 032/600/D.3/KONTRAK/17.01/2012, tanggal28 Mei 2012;1 (satu) berkas dokumen fotokopi Kontrak Addendum PembangunanGedung PPMG (Pusat Pengembangan Mutu Guru) Tahun 2012 diHal. 24 dari 34 hal Putusan Nomor 2174 K/Pid.Sus/201523.24.25.26.2/.28.29.30.31.Kabupaten Aceh Selatan. Dengan Nomor 032.A/600/D.3/KONTRAK.ADD/17.01/ 2012, tanggal 13 Agustus 2012;1 (satu) berkas fotokopi kontrak Konsultan Pengawas CV.

Lupati Karya yang mempunyai tugasmenyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Gedung PPMG Kabupaten AcehSelatan Tahun 2012 sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor032/600/D.3/KONTRAK/17.01/2012 senilai Rp1.525.452.000,00 antaraHal. 29 dari 34 hal Putusan Nomor 2174 K/Pid.Sus/2015Drs. Laisani, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaBarang dengan Terdakwa Ichsan bin Muhammad Chalid selaku DirekturCV.

Lupati Karya yang terdapatdalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor 032/600/D.3/KONTRAK/17.01/2012 senilai Rp1.525.452.000,00 tentang Pembangunan GedungPPMG Kabupaten Aceh Selatan; Bahwa Terdakwa adalah Direktur CV.

Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : SPP-0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 30 Oktober 2010. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : SPM-0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 30 Oktober 2010. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-0706/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 11 November 2010 Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka. Asli Kwitansi Pembayaran Uang Muka.

Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : SPP-0157/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : SPM-0157/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010.

Asli Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-2141/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010 Asli Kwitansi Pembayaran Angsuran Kedua Asli Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua Asli Addendum Kontrak Nomor : 642/7504a/PK.II/2010, tanggal 10 Desember Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 642/8606/PK.II/2010, tanggal 21 Desember 2010.2. Asli dua lembar kwitansi penyerahan uang dari Jemi J.

Foto copi Surat Jaminan Uang Muka, tanggal 7 Oktober 2010.Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran,tanggal 22 Desember 2010.Asli Surat Perminiaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa), Nomor : SPP0157/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22Desember 2010.Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Nomor : SPM0157/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010.Asli Surat perniah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D2141/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember

Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLS Barang dan Jasa), Nomor : SPP0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 30 Oktober 2010. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Nomor : SPM0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 30 Oktober 2010. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D0706/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 11 November 2010 Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka.

Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa), Nomor : SPP0157/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal22 Desember 2010. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Nomor : SPM0157/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010.

Menetapkan barang bukti berupa : 1.Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal30 Oktober 2010.Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa), Nomor : SPP0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010,tanggal 30 Oktober 2010.Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Nomor : SPM0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 30 Oktober 2010.Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D0706/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 11 November 2010Asli Berita Acara Pembayaran

Foto copi Surat Jaminan Uang Muka, tanggal 7 Oktober 2010.Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal22 Desember 2010.Asli Surat Perminiaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa), Nomor : SPP0157/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22Desember 2010.Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Nomor : SPM0157/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010.Asli Surat perniah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D2141/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember

Menunda berlakunya Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) PengadaanBarang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi Satker Pelaksanaan JalanNasional Wilayah Il Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017, UnitLayanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah, Nomor : 07122017 /POKJA.WIL.INJATENG / 17.01, Perihal : Jawaban Sanggahan PaketPenggantian Jembatan Tertonadi, tertanggal 07 Desember 201 7;Menyatakan Eksepsi Tergugat (Terbanding) tidak diterima untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA 3:7 27 27" 272 222 oon nnn non

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja)Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi SatkerPelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Il Propinsi Jawa Tengah TahunAnggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah, Nomor :07122017/ POKJA.WIL.ILJATENG/17.01, Perihal : Jawaban SanggahanPaket Penggantian Jembatan Tertonadi, tertanggal 07 Desember 2017 ;3.

Memerintahkan Tergugat (Terbanding) untuk mencabut Surat Ketua KelompokKerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konsitruksi dan KonsultasiSatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Jawa Tengah TahunAnggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah, Nomor :07122017/ POKJA.WIL.IIJATENG/17.01, Perihal : Jawaban SanggahanPaket Penggantian Jembatan Tertonadi, tertanggal 07 Desember 201 7;4.

Foto copy Surat Keterangan Perbaikan Buku Nikah Nomor63/KUA.17.01/PW.OO/VII/2018 dari KUA Kecamatan Sampolawa (sesuaidengan aslinya) ;. Foto copy Akta Cerai Nomor : 235/ AC/ 2000/ PA. BB antara H. Saeful Uzebin La Sahu dengan Hj. Haena binti La Mano (Sesuai dengan aslinya) ;Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 8/ Pdt.P/ 2019/ PN. Bau5.

Saeful Uze bin LaSahu, namun pihak KUA Kecamatan Sampolawa sudah mengeluarkan SuratKeterangan Perbaikan Buku Nikah Nomor : 63/KUA.17.01/PW.00/VII/2018tanggal 18 Juli 2018 ;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat bukti P1 dan P5 serta dariketerangan saksisaksi, nama Pemohon adalah Muhammad Husen Uze danbiasa dipanggil dengan nama Husen;Menimbang, bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon tersebutadalah untuk pengurusan pensiun istrinya harus ada akta nikah, akta cerai danKTP Pemohon ;Halaman 5 dari

Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : SPP-0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 30 Oktober 2010. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : SPM-0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 30 Oktober 2010. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-0706/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 11 November 2010 Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka. Asli Kwitansi Pembayaran Uang Muka.

Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : SPP-0157/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : SPM-0157/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010.

Asli Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-2141/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010 Asli Kwitansi Pembayaran Angsuran Kedua Asli Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua Asli Addendum Kontrak Nomor : 642/7504a/PK.II/2010, tanggal 10 Desember Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 642/8606/PK.II/2010, tanggal 21 Desember 2010.2. Asli dua lembar kwitansi penyerahan uang dari Jemi J.

Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLS Barang dan Jasa), Nomor : SPP0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 30 Oktober 2010. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Nomor : SPM0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 30 Oktober 2010. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D0706/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 11 November 2010" Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka.

Foto copi Surat Jaminan Uang Muka, tanggal 7 Oktober2010.Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran,tanggal 22 Desember 2010.Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLS Barang dan Jasa), Nomor : SPP0157/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010.Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Nomor : SPM0157/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010.Asli Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D2141/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember

Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa), Nomor : SPP0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 30 Oktober 2010. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Nomor :SPM0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 30 Oktober 2010. Halaman105 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.SusTPK/2016/PN.Kpg.

Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran,tanggal 30 Oktober 2010.Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLS Barang dan Jasa), Nomor SPP0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 30 Oktober 2010.Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Nomor : SPM0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 30 Oktober 2010.Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D0706/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 11 November 2010Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka.Asli Kwitansi Pembayaran

Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLS Barang dan Jasa), Nomor : SPP0157/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010.Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Nomor : SPM0157/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010.Asli Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D2141/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010Asli Kwitansi Pembayaran Angsuran KeduaAsli Berita Acara Pembayaran Angsuran KeduaAsli Addendum Kontrak Nomor : 642/7504a/PK.IV2010

Dengan Nomor :032/600/D.3/KONTRAK/17.01/2012, tanggal 28 Mei 2012.1 (satu) berkas dokumen foto copi kontrak addendum pembangunan gedungPPMG (Pusat Pengambangan Mutu Guru) tahun 2012 di Kab. Aceh Selatan.Dengan Nomor : 032.A/600/D.3/KONTRAK.ADD/17.01/2012, tanggal 13 Agustus2012.1 (satu) berkas foto copi kontrak Konsultan Pengawas CV. JIFATA ENGINEERKONSULTAN pekerjaan pembangunan gedung PPMG (Pusat PengembanganMutu Guru) tahun 2012 di Kab. Aceh Selatan. Berserta lampirannya.

Lupati Karya terdapat pekerjaan yang belum dilaksanakan danmasih kekurangan volume pekerjaan sehingga tidak sesuai dengan kontrakPerjanjian Nomor : 032/600/D.3/KONTRAK/17.01/2012 tanggal 28 Mei 2012 sertaAddendum Kontrak Nomor : 032.A/600/D.3/KONT.ADD/17.01/2012 tanggal 13Agustus 2012 mengakibatkan adanya kerugian Negara.Akibat perbuatan terdakwa negara atau Pemerintah Aceh dirugikan sebesar Rp280.939.603,01(dua ratus delapan puluh juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilanribu enam ratus tiga rupiah

Dengan Nomor :032/600/D.3/KONTRAK/17.01/2012, tanggal 28 Mei 2012.Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna.222324.25.26.27.28.29.30.31.32.. 1 (satu) berkas dokumen foto copi kontrak addendum pembangunan gedung PPMG(Pusat Pengambangan Mutu Guru) tahun 2012 di Kab. Aceh Selatan. Dengan Nomor: 032.4/600/D.3/KONTRAK.ADD/17.01/2012, tanggal 13 Agustus 2012..1 (satu) berkas foto copi kontrak Konsultan Pengawas CV.

Tugas dantanggung jawab Terdakwa sebagai konsultan pengawas dalam ruang batas yangditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengawasan Nomor 063/600/D.3/KONTWAS/17.01/2012 tanggal 28 Mei 2012.

DenganNomor : 032/600/D.3/KONTRAK/17.01/2012, tanggal 28 Mei 2012.1 (satu) berkas dokumen foto copi kontrak addendum pembangunangedung PPMG (Pusat Pengambangan Mutu Guru) tahun 2012 di Kab.Aceh Selatan. Dengan Nomor : 032.A/600/D.3/KONTRAK.ADD/17.01/2012, tanggal 13 Agustus 2012.1 (satu) berkas foto copi kontrak Konsultan Pengawas CV.

SPM : 217/SPM-LS/17.01/Dispend/12 tanggal 9 Mei 2012 an. ARIS HALAWANI senilai Rp.1.644.825.000,00- Surat pernyataan tanggungjawab kepala dinas pendidikan Kab.

Serang No. 217/KET-LS/Dispend tanggal 9 Mei 2012 terkait pembayaran uang sebesar Rp.1.644.825.000,00- Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 217/SPP-LS/17.01/Dispend/12 Tahun 2012 tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp.1.644.825.000,00- Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 217/SPP-LS/17.01/Dispend/12 Tahun 2012 tanggal 9 Mei 2012 tentang sisa SPD yang belum dibelanjakan sebesar Rp.446.649.120.326,00- Surat pengantar

permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 217/SPP-LS/17.01/Dispend/12 Tahun 2012 tanggal 9 Mei 2012 (surat pengantar ke Pengguna Anggaran) sebesar Rp.1.644.825.000,00- Rincian Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 217/SPP-LS/17.01/Dispend/12 Tahun 2012 tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp.1.644.825.000,00- Tanda terima honor ke BPN Kab.

SPM : 216/SPM-LS/17.01/Dispend/12 tanggal 29 Mei 2012 untuk pembayaran Tahap I pengadaan lahan SMKN Ciruas dengan luas 4.484 m kepada Kuryadi sebesar Rp.745.465.000,00- Surat pengantar kepada Pengguna Anggaran Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 216/SPM-LS/17.01/Dispend/12 tanggal 29 Mei 2012 untuk pembayaran Tahap I pengadaan lahan SMKN Ciruas dengan luas 4.484 m kepada Kuryadi sebesar Rp.745.465.000,00- Ringkasan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.

SPM : 215/SPM-LS/17.01/Dispend/12 tanggal 29 Mei 2012.- Surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 215/SPP-LS/17.01/Dispend/12 tahun 2012 tanggal 29 Mei 2012 dana sebesar Rp. 1.070.475.000,00- Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 215/SPP-LS/17.01/Dispend/12 tahun 2012 tanggal 29 Mei 2012 dana sebesar Rp. 1.070.475.000,00- Ringkasan kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan

217/SPPLS/17.01/Dispend/12 Tahun 2012 tanggal 9 Mei2012 (surat pengantar ke Pengguna Anggaran) sebesar Rp.1.644.825.000,00Rincian Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLS Barangdan Jasa) No. 217/SPPLS/17.01/Dispend/12 Tahun 2012 tanggal 9 Mei 2012sebesar Rp.1.644.825.000,00Tanda terima honor ke BPN Kab.

SPM : 215/SPMLS/17.01/Dispend/12 tanggal 29 Mei 2012.Surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) No. 215/SPPLS/17.01/Dispend/12 tahun 2012 tanggal 29Mei 2012 dana sebesar Rp. 1.070.475.000,00Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barangdan Jasa) No. 215/SPPLS/17.01/Dispend/12 tahun 2012 tanggal 29 Mei 2012dana sebesar Rp. 1.070.475.000,00Ringkasan kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLS Barang

Srg.Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLS Barang dan Jasa)No. 217/SPPLS/17.01/Dispend/12 Tahun 2012 tanggal 9 Mei 2012 sebesarRp.1.644.825.000,00Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLS Barang dan Jasa)No. 217/SPPLS/17.01/Dispend/12 Tahun 2012 tanggal 9 Mei 2012 tentang sisa SPDyang belum dibelanjakan sebesar Rp.446.649.120.326,00Surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLS Barangdan Jasa) No. 217/SPPLS/17.01/Dispend/12 Tahun 2012

SPM : 215/SPMLS/17.01/Dispend/12tanggal 29 Mei 2012.Surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa) No. 215/SPPLS/17.01/Dispend/12 tahun 2012 tanggal 29 Mei 2012dana sebesar Rp. 1.070.475.000,00Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang danJasa) No. 215/SPPLS/17.01/Dispend/12 tahun 2012 tanggal 29 Mei 2012 danaHalaman 132 dari 182 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2015/PN.

SPM : 215/SPMLS/17.01/Dispend/12tanggal 29 Mei 2012.Surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa) No. 215/SPPLS/17.01/Dispend/12 tahun 2012 tanggal 29 Mei2012 dana sebesar Rp. 1.070.475.000,00Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barangdan Jasa) No. 215/SPPLS/17.01/Dispend/12 tahun 2012 tanggal 29 Mei 2012 danasebesar Rp. 1.070.475.000,00Ringkasan kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang

Dengan Nomor :032/600/D.3/KONTRAK/17.01/2012, tanggal 28 Mei 2012.1 (satu) berkas dokumen foto copi kontrak addendum pembangunan gedungPPMG (Pusat Pengambangan Mutu Guru) tahun 2012 di Kab. Aceh Selatan.Dengan Nomor : 032.A/600/D.3/KONTRAK.ADD/17.01/2012, tanggal 13 Agustus2012.1 (satu) berkas foto copi kontrak Konsultan Pengawas CV. JIFATA ENGINEERKONSULTAN pekerjaan pembangunan gedung PPMG (Pusat PengembanganMutu Guru) tahun 2012 di Kab. Aceh Selatan. Berserta lampirannya.

Lupati Karya terdapat pekerjaan yang belumdilaksanakan dan masih kekurangan volume pekerjaan sehingga tidak sesuai dengankontrak Perjanjian Nomor : 032/600/D.3/KONTRAK/17.01/2012 tanggal 28 Mei2012 serta Addendum Kontrak Nomor : 032.A/600/D.3/KONT.ADD/17.01/2012tanggal 13 Agustus 2012 mengakibatkan adanya kerugian Negara.Akibat perbuatan terdakwa negara atau Pemerintah Aceh dirugikan sebesar Rp280.939.603,01(dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilanribu enam ratus tiga rupiah

Dengan Nomor :032/600/D.3/KONTRAK/17.01/2012, tanggal 28 Mei 2012.1 (satu) berkas dokumen foto copi kontrak addendum pembangunan gedung PPMG(Pusat Pengambangan Mutu Guru) tahun 2012 di Kab. Aceh Selatan. Dengan Nomor: 032.A/600/D.3/KONTRAK.ADD/17.01/2012, tanggal 13 Agustus 2012.1 (satu) berkas foto copi kontrak Konsultan Pengawas CV. JIFATA ENGINEERKONSULTAN pekerjaan pembangunan gedung PPMG (Pusat Pengembangan MutuGuru) tahun 2012 di Kab. Aceh Selatan. Berserta lampirannya.

DenganNomor : 032/600/D.3/KONTRAK/17.01/2012, tanggal 28 Mei 2012.1 (satu) berkas dokumen foto copi kontrak addendum pembangunangedung PPMG (Pusat Pengambangan Mutu Guru) tahun 2012 di Kab.Aceh Selatan. Dengan Nomor : 032.A/600/D.3/KONTRAK.ADD/17.01/2012, tanggal 13 Agustus 2012.1 (satu) berkas foto copi kontrak Konsultan Pengawas CV. JIFATAENGINEER KONSULTAN pekerjaan pembangunan gedung PPMG (PusatPengembangan Mutu Guru) tahun 2012 di Kab. Aceh Selatan. Bersertalampirannya.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan Izin Perceraian dari Kepala Kantor KementerianAgama Kabupaten Tanah Laut, Nomor : kd.17.01/1/PW.01/362/2014 tanggal 9 Juni 2014;10.Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkardan berselisih dengan Penggugat, cukup alasan bagi penggugat mengajukangugat cerai ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang pelaksanaan undangundang nomor 1 tahun 1974;Berdasarkan alasan/dalildalil di

Fotokopi Surat Keterangan Keputusan Pemberian Izin Percerain Nomor:Kd.17.01/1/PW.01/362/2014 tanggal 09 Juni 2014 dari Kepala KantorKementerian Agama Kabupaten Tanah Laut (P.3);B. Saksi:1.

dari 15 halamanPengadilan Agama Pelaihari yang dibuktikan dengan bukti fotokopi SuratKeterangan Tempat Tinggal Penggugat bertanda (P2) dan tidak ada bantahandari Tergugat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang secara relatif untukmemeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P3, Pemohonsebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah mendapatkan izindari atasannya sebagaimana Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor: Kd.17.01

kembali;Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejakitu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpullagi hingga sekarang lebih kurang lamanya;Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasanbagi Pemohon mengajukan permohonan ini;Bahwa Pemohon yang merupakan PNS pada lingkungan KementerianAgama Kabupaten Tanah Laut telah memiliki izin untuk berceraisebagaimana Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama KabupatenTanah Laut Nomor: Kd.17.01

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;Subsider:Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (exaequo et bono);Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Pemohon telahdatang sendiri menghadap di persidangan dengan menyertakan Surat jinPerceraian dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah LautNomor: Kd.17.01/1/PW.01/3860/2015 tanggal 26 Juni 2015, sedangkanTermohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidakmenyuruh orang lain untuk menghadap

Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor:Kd.17.01/1/PW.01/360/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Kementrian Agama Kabupaten Tanah Laut(P.3);Bahwa selain alatalat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapatmenghadapkan saksisaksinya, yaitu:1.

untuk mempersingkat uraian putusan ini Cukup ditunjuk padaberita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan tersebut di atas;Salinan Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.PlIh Hal. 7 dari 14halaman Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapat surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut Nomor: Kd.17.01

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;Subsider; Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Penggugat telahdatang sendiri menghadap di persidangan dengan menyertakan Surat jinPerceraian dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah LautNomor: Kd.17.01/1/PW.01/445/2014 tanggal 18 Agustus 2014, sedangkanTergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruhorang lain untuk datang

Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : Kd.17.01/1/PW.01/445/2014 tanggal 18 Agustus 2014 dari Pgs Kepala KantorKementerian Agama Kabupaten Tanah Laut(P.4);Bahwa selain suratsurat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukansaksisaksi, yaitu :1.

telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukperkara ini;kepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapat surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut Nomor: Kd.17.01

Penduduk Nomor5202085008890005, atas nama Faridlatul Hasanah, yang telahdicocokan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P1;1 (satu) lembarfotocopy Kartu KeluargaNomor5202080712110006, atasnama kepala keluarga Abdul Kadir, yang telah dicocokan sesuai denganaslinya, dan diberi tanda P2;1 (Satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran Nomor 5202LT120720180067,atas nama Faridlatul Hasanah, yang telah dicocokan sesuai denganaslinya, dan diberi tanda P3;1 (Satu) lembar fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah NomorMA.017/17.01

Kecamatan Pringgata,Kabupaten Lombok Tengah yang mana masih wilayah hukum PengadilanNegeri Praya;Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti surat P.3 yang diajukanPemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran No: 5202LT120720180067Halaman 5 dari 9Penetapan Nomor56/PDT.P/2018/PN Pya.bersesuaian dengan keterangan saksisaksi yang diajukan Pemohonmenerangkan bahwa Pemohon bernama FARIDLATUL HASANAH;Menimbang Bahwa setelah dicermati bukti surat P4 yang dliajukanPemohon berupa ljazah Madrasah Aliyah No: MA.017/17.01

membacakan permohonannya,Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap isi permohonannya danmenyatakan isi permohonan tersebut tetap dipertahankan Pemohon;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan bukti berupa suratsurat di persidangan, berupa :1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUTIKNONomor: 3317020101420002 dari Kepala Dinas DukcapilKecamatan Bulu Kabupaten Rembang selanjutnya diberi tanda P1;Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.17.01

menyatakan tidak mengajukan apaapa lagi sertamohon Penetapan;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acarapersidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkandengan Penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang bahwa, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimanatersebut dalam Surat Permohonannya;Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon SUTIKNO telah menikah dengan SUPARMI sebagaimanaDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.17.01

Menimbang bahwa, karena Pemohon adalah warga negara Indonesia, makaPengadilan akan memberlakukan hukum positif yang berlaku bagi warga negaraIndonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti surat serta didukung pula olehketerangan saksi saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa benar PemohonSUTIKNO telah menikah secara sah dengan istri Pemohon yang bernama SUPARMIdan telah pula dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu KabupatenRembang sebagaimana Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.17.01

perbuatan Terdakwa mengambil (1) Satu Unit sepeda motor HondaBeat, tahun 2014, warna merah, Nopol AD3194V serta sebuah tas yang berisisurat penting lainnya adalah tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi ARIKURNIAWATI;Bahwa Akibat perobuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi ARIKURNIAWATI menderita kerugian sekitar Rp. 10.000.000, ( Sepuluh jutarupiah ), selain itu perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ARI KURNIAWATImengalami lukaluka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et RepertumNomor :353/057/VIS/17.01

perbuatan yangsama dan telah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;Bahwa dalam melakukan perbuatannya diakui Terdakwa tanpa seijin darisaksi Ari Kurniawati sebagai pemilik sepeda motor Honda Beat tersebut;Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN KinMenimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupaVisum Et Repertum Nomor:353/057/VIS/17.01

Supriyono Bin Kasno telah mengambil sebuahhandphone, sebuah laptop dan telah pula dijatuhi pidana masingmasingselama 1 Tahun dan 6 (enam) Bulan, 2 (dua) Tahun dan yang terakhir juga 2(dua) Tahun, sedangkan Terdakwa II Wahyu Nugroho juga telah melakukan halyang sama dan dijatuhi 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Ari Kurniawati mengalamiluka lecet pada lutut sebelah kanan dan sakit pada bagian leher, sesuai denganhasil Visum Et Repertum Nomor:353/057/VIS/17.01

motor Vega sedangkanTerdakwa Il Wahyu Nugroho mengendarai sepeda motor Honda Beat warnamerah milik saksi Ari Kurniawati, sepeninggal Para Terdakwa saksi Ari Kurniawatikemudian berteriak minta tolong selang beberapa menit datang saksi Sumardi danmengantarkan ke Pos Polisi Pakis dan melaporkan kejadian tersebut;Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi AriKurniawati mengalami lukaluka pada bagian lutut dan leher sebagaimanaditerangkan dalam Visum Et Repertum Nomor:353/057/V1IS/17.01

Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2012, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama KABUPATEN TANAH LAUT sesuai dengan Duplikat KutipanAkta Nikah Nomor: Kk.17.01/6/PW.01/020/V1I/2015 tanggal 28 Juli 2015.2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talakyang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut.Hal. 1 dari 11 Halaman.

Saksi:1.Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.17.01/6/PW.01/020/V1I/2015 Tanggal 28 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala KantorUrusan Agama KABUPATEN TANAH LAUT (bukti P.1).2. Fotokopi E Kartu.

ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukunkembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapanPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANAH LAUT,Sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorKk.17.01

Bahwa syaratsyarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurutketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yangberlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belummencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telahditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten TanahLaut dengan Surat Nomor: Kk.17.01/PW.01/28/VII/2015 tanggal 11 Agustus2015;.

Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor : KK.17.01/PW.01/28/2015tanggal 11 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan sesuai denganaslinya(P.4);B.

sebagai berikut :e Bahwa Terdakwa selaku Ketua DPD PAN Kota Pontianakberdasarkan Surat Keputusan DPW PAN KALBAR Nomor: PAN /17 /A/KPTS/KS / 093/ XI / 2012 tanggal 06 Nopember 2012dengan tugas dan wewenang Terdakwa yaitu bertanggung jawabterhadap kelangsungan hidup partai, memimpin jalannyaOrganisasi partai seharihari dan memimpin rapatrapat yangdiperlukan oleh partai secara langsung termasuk dalampenggunaan keuangan partai ;Bahwa berdasarkan surat dari Ketua DPD PAN Kota PontianakNomor : PAN / 17.01

Pengadilan Tinggi setelah mempelajari denganseksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Sela Pengadilan NegeriPontianak Nomor : 469/Pid.B/2015 /PN.Ptk tanggal 24 Juni 2015, MemoriPerlawanan dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Perlawanan dariTerdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Pengadilan Tinggimempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaanyadiantaranya telah menguraikan sebagai berikut :Bahwa berdasarkan Surat Ketua DPD PAN Kota Pontianak Nomor :PAN/17.01

pertimbangn dan pendapat Majelis Hakim tingkatpertama tersebut yang pada pokoknya berpendapat bahwa status uang yangdipotong oleh bendahara DPRD Kota Pontianak dari gaji dan tunjangan saksikorban tersebut yang kemudian diterima Terdakwa selaku Ketua DPD PartaiPAN Kota Pontianak adalah merupakan kwalifikasi Keuangan Partai, denganpertimbangan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa sebagimana diuraikan oleh Jaksa PenuntutUmum dalam dakwaanya bahwa berdasarkan Surat Ketua DPD PAN KotaPontianak Nomor : PAN/17.01

Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetapdilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu dansekarang anak Pemohon II telah hamil dengan usia kandungan lebih kurang 8bulan dan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten TanahLaut keinginan untuk menikah tersebut ditolak sebagaimana isi surat Nomor:Kk. 17.01/PW.01/32/2015 tanggal 14 Juli 2015;. Bahwa antara anak Pemohon dan Pemohon II tersebut tidak ada laranganuntuk melakukan pernikahan;.

Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: KK.17.01/PW.01/32/2015 tertanggal 14 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, bukti P.4;5. Fotokopi Kartu. Tanda Penduduk Pemohon Il Nomor:6301031308720001 tanggal 14 Desember 2012 yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatatn Sipil Kabupaten TanahLaut, bukti P.1;6.