., Sp.N yang dibuat pada hariSenin tanggal 16 Januari 2012 pada Pasal 17.1.1 berbunyi : Sesuatu yangtimbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjianini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, jika dengan cara tersebut tidakberhasil maka akan diselesaikan melalui dan menurut Peraturan ProsedurKantor Kepaniteraan Badan Arbitrase Syariah Nasional;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenanguntuk menyelesaikan dan mengadili perkara sengketa Ekonomi Syariah, akantetapi oleh karena di dalam akad perjanjian pembiayaan AlMurabahah Nomor19 pada Pasal 17.1.1 disebutkan jika terjadi sengketa dan tidak dapatdiselesaikan secara damai akan diselesaikan melalui dan menurut peraturanProsedur Kantor Kepaniteraan Badan Arbitrase Syariah Nasional;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal

Bahwa berdasarkan Pasal 17.1.1 Akad Murabahah telahdisepakati bahwa untuk penyelesaian perselisihan, Penggugat danTergugat bersepakat dan berjanji serta mengikatkan dirimenyelesaikan melalui forum Badan Arbitrase Syariah Nasional(BASYARNAS) ;Bunyi Pasal 17.1.1 Akad Murabahah Sesuatu sengketa yangtimbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannyadengan Perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai,jika dengan cara tersebut tidak berhasil maka akan diselesaikanmelalui dan menurut

menyelesaikan perkara ini, makasudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaard) ;Dengan demikian, karena pokok permasalahan gugatan a quomerupakan perselisinan atas pelaksanaan Akad Murabahah yangdiberikan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk tujuan modalkerja peternakan dan untuk finishing renovasi minimarket, dimanatelah disepakati oleh para pihak bahwa penyelesaian perselisihanakan diselesaikan melalui forum BASYARNAS sebagaimanatertuang dalam pasal 17.1.1

Bahwa berdasarkan Pasal 17.1.1. Akad Murabahah telahdisepakati bahwa untuk penyelesaian perselisihan, Penggugat danTergugat bersepakat dan berjanji serta mengikatkan dirimenyelesaikan melalui forum Badan Arbitrase Syariah Nasional(BASYARNAS) ;2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 jo.

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut MajelisHakim berpendapat bahwa seharusnya sebelum Penggugat danTergugat menyelesaikan sengketa ke Pengadilan Agamaharusditempuh penyelesaiannya melalui Basyarnas (Non Litigasi) lebihdahulu sebagaimana poin Pasal 17.1.1 akad a quo dan apabila tidakdapat selesai, maka barulah penyelesaian melalui Pengadilan (litigasi);Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukanpenyelesaian sengketanya dengan Tergugat langsung ke Pengadilantanopa ditempuh

Ahmad Hamid yang lainnya ikut serta menguasai tanah objek perkara,jelas pertimbangan tersebut adalah sangat keliru dan menyesatkan faktahukum, sebab dari fakta surat yang diajukan (17.1.1 berupa SertifikatHak Milik No. 14 terbukti ternyata nama pemilik A. Roni telah dicoretdan lembar tentang perubahan, tanah tersebut telah dibagibagi kepada ahliwaris A. Roni berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibagi kepada :Hal. 8 dari 13 hal. Put.

Sumpah; Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwakekuatan bukti tertulis 17.1.1. berupa bukti jual beli antara BasoJumpandang dengan Andi Panawang TB. Seharusnya dikesampingkanoleh Judex Pacti oleh karena bukti tersebut tidak ada hubungannyadengan obyek sengketa dimana hal ini dikuatkan oleh saksi Tergugat 1/Terbading I, sendiri yaitu saksi Tandri Bone bahwa objek sengketa dibelioleh Baso Jungpandang dari Andi Panawang KRG. Lewa.

Bahwa Pelawan ada menyelenggarakan Pendidikan/Madrasah awalnyaMadrasah Ibtidaiyah berdasarkan Surat Keterangan Tidak Berkeberatan dariKepala Desa Batu Merah Nomor 31/BT/II/1993 tanggal 2 Februari 1993,Surat Keterangan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan danKebudayaan Kotamadya Ambon Kecamatan Sirimau Nomor 48/I 17.1.1/1/93Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 5/PDT/2020/PT AMBtanggal 13 Juli 1993 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor DepartemenAgama Kotamadya Ambon Nomor : M.V1/PP.005/571/1993

Sita Jaminan Terhadap Benda Bergerak.17.1.1 Berdasarkan pendapat Yahya Harahap, S.H. dalambukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan,penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan, 1995, cetakan9, halaman 307. yang menyatakan bahwa : Pada dasarnyaHalaman 11 dari 21 hal. putusan perkara Nomor : 465/PDT/2020/PT.DKIpenyitaan uang yang ada di bank disamakan dengan penyitaanbarang bergerak... maka suatu rekening dapat disita sebagaiSita jaminan (conservatoir beslag).17.1.2 Adapun rekening

Udama alias Udama (adikkandung lakilaki), yang kedudukannya digantikan oleh:17.1.1. Silvi Siliwati Diah, S.Pd binti Didi Gurkardi (anakkandung Didi Gurkardi).17.1.2. Miki Agusni binti Didi Gurkardi (anak kandung DidiGurkardi).17.2. Hj. Lilis Suryamah binti E. Udama alias Udama (adikkandung perempuan).17.3. (alm) Budiman bin E. Udama alias Udama (adik kandunglakilaki), yang kedudukannya digantikan oleh:17.3.1. Mentari Puspa binti Budiman (anak kandungBudiman).17.3.2.

Kerugian Materiil;17.1.1. Kewajiban Pokok adalah sebesar Rp. 378.532.000,(TigaRatus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga PuluhDua Ribu Rupiah);17.1.2.

Bahwa ketika ENDANG meninggal dunia kedua orangtuanyabernama RATMADJA alias 'TAH RATMADJA dan UWEH telahmeninggal terlebih dahulu.LT: Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2011 UCAH binti AHYADImeninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit denganmeninggalkan ahli waris 2(dua) orang anak yaitu :17.1.1. MIMIH alias Hj. MAESAROH binti ENDANG(AnakKandung Perempuan);17.1.2. YAYA bin ENDANG(Anak Kandung Lakilaki);18.

TAJIB (anak), telah meninggal duniapada sekitar tahun 1987 dengan meninggalkan seorangistri dan 5 orang anak, yaitu :17.1.1. BAIQ TIKA (Istri LALU MUSTIAREP ALIAS H. TAJIB);17.1.2. LALU KAMA (cucu);17.1.3. BAIQ CUNI (cucu);17.1.4. BAIQ MUSLIHAN;17.1.5. LALU TAJIB (cucu);17.1.6. LALU YUDI (cucu);17. 2. BAIQ RAUHUN (anak);17. 3. BAIQ HAZAR (anak);17. 4. H. LALU SUPRATMAN (anak);17. 5. LALU SUDIRMAN (anak);17.6. LALU RIDWAN (anak);17. 7. LALU SUPARLAN (anak);17. 8.

Kerugian Materiil;17.1.1. Kewajiban Pokok adalah sebesar Rp. 378.532.000, (TigaRatus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga PuluhDua Ribu Rupiah);17.1.2.

Bahwa dalam petitum poin 1 Penggugat meminta menghukumTergugat I, Il membayar ganti kerugian sebesar :17.1.1. Kerugian materil Harga jual sebidang tanah jumlah 249 Luas 9248 M2X Rp. 451.000. = Rp. 4.161.000.000.17.1.2. Kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000.Sehingga jumlah Rp. 5.161.000.000.17.2.

Herzien Indlandsch Reglement (HIR)17.1.1.Pasal 195 (6)Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jikayang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yangdisita itu diakuinya sebagai miliknya, maka hal itu sertasegala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkanitu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dalamdaerah hukumnya terjadi hal menjalankankan putusan itu,serta diputuskan juga oleh pengadilan itu;17.2.Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan PerdataUmum dan

Tajib (anak), telah meninggal dunia padasekitar tahun 1987 dengan meninggalkan seorang istri dan 5 oranganak, yaitu:17.1.1. Baiq Tika (Istri Lalu Mustiarep Alias H. Tajib);17.1.2. Lalu Kama (Cucu);17.1.3. Baiq Cuni (Cucu);17.1.4. Baiq Muslihan;17.1.5. Lalu Tajib (Cucu);17.1.6. Lalu Yudi (Cucu);17.2. Baiq Rauhun (Anak);17.3. Baiq Hazar (Anak);17.4. H.Lalu Supratman (Anak);17.5. Lalu Sudirman (Anak);17.6. Lalu Ridwan (Anak);17.7. Lalu Suparlan (Anak);17.8.

Bahwa Pelawan ada menyelenggarakan Pendidikan/Madrasah awalnyaMadrasah Ibtidaiyah berdasarkan Surat Keterangan Tidak Berkeberatan dariKepala Desa Batu Merah Nomor 31/BT/II/1993 tanggal 2 Pebruari 1993,Surat Keterangan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan danKebudayaan Kotamadya Ambon Kecamatan Sirimau Nomor 48/1 17.1.1/1/93tanggal 13 Juli 1993 dan Surat Rekomendasi dari Kepala KantorDepartemen Agama Kotamadya Ambon Nomor : M.V1/PP.005/571/1993Halaman 2 dari 31 hal Putusan Nomor 40/Pdt.Plw/2019

Padahal dari bukti surat otentikPemohon Peninjauan Kembali (bukti 17.1.1), .Pemohonmendapatkan tanah sengketa adalah membeli dari Mukti M. padatanggal 26 September 1992, sedangkan Termohon PeninjauanKembali membeli tanah sengketa pada tanggal 2 Juli 2004.

Harta tidak bergerak berupa:17.1.1. Tanah dengan SHM No. 423/Kayumanis, Surat Ukur tanggal13/01/2004, Nomor: 01/Kayumanis/2004, Luas sisa 1.129 m?(seribu seratus duapuluh sembilan meter persegi);17.1.2. SHM No.799 Luas 240 m* GS No.2462/1994 terletak diDesa/Kelurahan Cibadak, Kota Bogor;17.1.3. Sebidang tanah Hak Milik No.: 210.luas 498 m2 SUNo.13/KYM/1999 di Bogor;17.2. Harta bergerak berupa:17.2.1. Uang dari hasil pembebasan tanah tersebut disimpan direkening Bank BRI No.

(rnateriele exceptie) : eksepsi yangdidasarkanhukum materiil:17.1.1. Dilatoire Exceptie : eksepsi bersifat menunda ataumelemahkan pokok soal perkara (materi perkara). inisalnya :Penundaan pernbayaran oleh Penggugat.17.1.2. Pererntoir Exceptie : bersifat menghalang!

Herzien Indiandsch Reglement ("HIR")17.1.1. Pasal 195 (6)"Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yangmembantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itudiakuinya sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisinantentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepadaPengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi halmenjalankankan putusan itu, serta diputuskan juga olehpengadilan itu."17.2.

., Notaris di Madiun (Akad jarah);Bahwa di dalam akadakad pembiayaan tersebut di atas, mengenaipenyelesaian perselisihan telah diatur dan disepakati akan diselesaikanmelalui forum Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS),sebagaimana ketentuan pasalpasal yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 17.1.1 Akad Murabahah:Sesuatu sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yangada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikansecara damai, jika dengan cara tersebut tidak berhasil maka

berkaitan dengan hubungan hukumantara Penggugat dengan Tergugat Il berupa pemberian fasilitas pembiayaanHalaman 83 dari 90 halaman Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Mn.oleh Tergugat Il kepada Penggugat , yang dituangkan dalam aktaakta sebagaiberikut: Akad Pembiayaan Al Murabahah, Nomor 22 tanggal 14 Pebruari 2012,yang dibuat oleh dan di hadapan NOTARIS., Notaris di Madiun, di dalamakad tersebut disebutkan mengenai penyelesaian perselisihan telah diaturdan disepakati sebagaimana tersebut dalam pasal 17.1.1