Uryanto Hadi,SH., SE., tertanggal 5 Oktober 2011, padahal kedudukan KeputusanGubernur Jawa Barat Nomor 171.1/Kep.1270Pem.Um/2011 tersebut sangatberkaitan erat dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.1/Kep.143Pem.Um/2011 tentang Peresmian Pengangkatan PenggantianAntarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenIndramayu atas nama Cuengsih.

Artinya bahwa Keputusan Gubernur JawaBarat Nomor 171.1/Kep.143Pem.Um/2011 tidak akan terbit apabila terlebihdahulu tidak diterbitkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.1/Kep.1270Pem.Um/2011.

Bahwa dengan sendirinya apabila Penggugat hanyamempermasalahkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.1/Kep.143Pem.Um/2011 saja dalam perkara a quo berarti Penggugat secarayuridis tidak berkeberatan dengan terbirnya Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor 171.1/Kep.1270Pem.Um/2011, sesuatu yang sangat tidak masukakal dan tidak dapat diterima oleh akal sehat, namun demikian, setelahTergugat cermati, sepertinya ada alasan mengapa hal tersebut terjadi,Penggugat sendiri tampaknya begitu sadar dan menyadari

bahwa ternyataKeputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.1/Kep.1270Pem.Um/2011tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Indramayu Masa Jabatan Tahun 20092014 atasnama H.

. : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.1/Kep..143Pem.Um/2012 tentang Peresmian Pengangatan Pengantian Antarwaktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu atas nama Cuengsitertanggal 12 Januari 2012 ( Ftocopy sesuai dengan Asli);Bukti T 2 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.1/Kep..1270Pem.Um/2012 tentang Peresmian Pengangatan Pengantian AntarwaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu masa JabatanTahun 2009 2014 atas nama H.

menuliskan Surat KeputusanDPC PNI Marhaenisme Kabupaten Karangasem Nomor : 01/SK.DPC PNIM/Kr.Asem/VII/2013 yang tidak ada kaitannya dengan Penggugat ;TENTANG POKOK PERKARA ;1.Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalam putusannya dan tidak lengkapmenguraikan faktafakta hukum yang relevan sebagaimana dalam putusan halaman 47sampai halaman 49;Bahwa sebelum Tergugat/Pembanding menerbitkan obyek sengketa ,sebelumnya telahmenjawab Surat Bupati Karangasem pada huruf g di atas, dengan surat nomor :171.1

Kemudian Bupati Karangasem menindaklanjuti dengan bersurat kepada kepadaKetua DPRD Karangasem untuk menindaklanjuti surat Gubernur tersebut ( Bukti T9 danT14) dan hal ini juga didukung dengan bukti T13 berupa ekspedisi pengiriman Surat Bupati .Bupati Karangasem kepada Ketua DPRD Kabupaten Karangasem Nomor :171.1/2874/T.Pem tanggal 17 SeptemberBahwa karena tidak ada jawaban dari Bupati Karangasem maupun Ketua DPRDKarangasem, maka Pembatalan PAW yang diajukan Bupati Karangasem sebagaimanahuruf g tidak

dapat ditindaklanjuti, sehingga dilakukan penelitian kelengkapanadministrasi yang bersangkutan oleh Panitia Pelaksana Penelitian Administrasi PAW, danhasilnya dinyatakan memenuhi syarat untuk berhenti sebagai anggota DPRD KabupatenKarangasem, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 171.1/17920/Bid II/BKBP tanggal 2 Oktober 2013, dan atas dasar tersebut Tergugat/Pembanding menerbitkankeputusan a quo ; .

Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi Pemberhentian Antar WaktuAnggota DPRD Kabupaten Karangasem Nomor : 171.1/17920/Bid.0/BKBP tanggal 2Oktober 2013 ; h.

Surat Gubernur Bali Nomor : 171.1/14910/Bid II/BKBP tanggal 20 Agustus 2013,perihal Pembatalan Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenKarangasem ; =Sehingga sudah jelas seluruh dokumen tersebut di atas adalah sebagai dasar Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan obyek sengketa a quo , hal ini juga diperkuat denganketerangan saksi Ir.

Surat Keputusan Nomor : 171.1/Kep.1188PemUm/2011 tertanggal 21September 2011 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Masa Jabatan Tahun20092014 atas nama Todung PanaborLUMbAaNtOrUAN j 22222 e nnn n rene n eens2.

Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.1/Kep.142PemUm/2012 tertanggal 12 Januari 2012 tentang PeresmianPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanHal 5 dari hal 91 Perkara No.130/G/2011/PTUNBDGRakyat Daerah Kota Depok atas nama Joyce LAdapun yang menjadi Dasar Gugatan Penggugat adalah sebagaiHerik t

Penggugat II telah mengajukangugatan tanggal 17 Oktober 2013 yang diterima dan terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 17 Oktober 2013 dalamregister perkara Nomor : 41/G/2013/PTUNSRG, atas gugatan mana telahdilakukan perbaikan dalam pemeriksaan persiapan terakhir tanggal31 Oktober 2013, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut : OBJEK SENGKETA; ~22222n22nnnce ncn ecn nc nncn ence cece cece cnetBahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat KeputusanGubernur Banten No.171.1

Bahwa yang menjadi obyek sengketa gugatan ini adalah : SuratKeputusan Gubernur Banten Nomor : 171.1/Kep. 514Huk/2013,tertanggal 8 Oktober 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Sdr.Munhadiyah, S.E. dan Evi Elvia Abdullah, S.H. sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Masa JabatanTahun 2009 2014, untuk selanjutnya disebut obyek sengketa;3.

adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisitindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individualdan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata ; Bahwa Tergugat adalah Pejabat tata usaha negara yaitu Gubernur, telahmenerbitkan obyek sengketa yang bersifat konkret, yaitu secara fisik adakeputusannya, yaitu Surat Keputusan Gubernur Nomor : 171.1

sengketa langsung dilaksanakanoleh Ketua DPRD Kota Tangerang, meskipun Penggugat danPenggugat II belum menerima obyek sengketa bahkan belummenerima pemberitahuan resmi dari Ketua DPRD KotaTangerang terkait adanya obyek sengketa, namun Penggugat dan Penggugat II tidak diperbolehkan lagi melaksanakan tugasHalaman 25 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2013/PTUNSRGsebagai anggota DPRD Kota Tangerang sejak 16 Oktobervi) Bahwa secara administrasi surat menyurat resmi, Surat KeputusanTergugat Nomor 171.1

Halaman 27 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2013/PTUNSRGBerdasarkan segala alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dan Penggugat II mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Serangberkenan memeriksa dan mengadili gugatan ini dan memutuskan untukmengabulkan semua permohonan Penggugat dan Peggugat Il; Mohon penundaan (schorsing) pelaksanaan keputusan Gubernur BantenNOMOR : 171.1/Kep. 514Huk/2013, tanggal 8 Oktober 2013 tentangPeresmian Pemberhentian Sdri.

2014Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding I/Penggugat I dan Turut Termohon Kasasidahulu sebagai Pembanding II/Penggugat II telah menggugat sekarang Termohon Kasasidahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata UsahaNegara Serang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:OBJEK SENGKETA; Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur BantenNomor 171.1

DALAM PENUNDAAN;1 Mengabulkan Permohonan Penggugat I dan Penggugat II;2 Mewajibkan Tergugat untuk menunda PelaksanaanKeputusan Gubernur Banten Nomor 171.1/Kep. 514Huk/2013, tanggal 8 Oktober 2013 tentang PeresmianPemberhentian Sdri. Munhadiyah SE dan Sdri. Evi ElviaAbdullah, SH. sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Tangerang Masa Jabatan Tahun 2009 2014;Il.

Putusan Nomor 466 K/TUN/20143 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor 171.1/Kep.514Huk/2013, tertanggal 8 Oktober 2013 tentang PeresmianPemberhentian Sdri. Munhadiyah, S.E. dan Sdri.

.), adalah KeputusanGubernur Banten Nomor 171.1/Kep.514Huk/2013, tanggal 8 Oktober2013, tentang Peresmian Pemberhentian Sdri.

Munhadiyah, S.E. dan Evi ElviaAbdullah, S.H. sebagai anggota DPRD Kota Tangerang masa jabatantahun 2009 2014;1 Bahwa permohonan Penggugat I dan Penggugat II a quo, sangatlahberlebihan dan tidak beralasan hukum, karena :1 Tergugat tidaklah berkewajiban untuk menunda pelaksanaan KeputusanGubernur Banten Nomor 171.1/Kep.514Huk/2013, tanggal 8 Oktober2013, tentang Peresmian Pemberhentian Sdri.

Berita acara hasil penelitian kelengkapan AdministrasiPemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenKarangasem Nomor: 171.1/17918/Bid.II/BKBP Tanggal 2 Oktoberh.

Surat Gubernur Bali Nomor: 171.1/14910/Bid II/BKBP Tanggal 20Agustus 2013, surat perihal Pembatalan Pemberhentian Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD KabupatenKarangaSemM); nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn n nenSehingga sudah terang dan jelas seluruh dokumen tersebut diatasadalah sebagai dasar Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TergugatNomor: 1999/04A/HK/2013 Tanggal 7 Oktober 2013 tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Karangasem atas nama

Bukti T . 8Foto copy sesuai aslinya Surat Gubernur BaliNomor: 171.1/14910/Bid II/BKBP Tanggal 20 Agustus 2013 perihal10.11.12.49Pembatalan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Karangasem;.

Bukti T . 9Foto copy sesuai aslinya Surat Bupati KarangasemNomor: 171.1/2874/T.Pem Tanggal 17 September 2013 perihalPembatalan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupatenKarangaSem); 2 22 nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnnBukti T . 10 Foto copy sesuai aslinya Berita Acara HasilPenelitian Kelengkapan Administrasi Pemberhentian Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Nomor: 171.1/17918/Bid Il/BKBP, Tanggal 2 Oktober2013 j 2222 nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nanan nnnBukti

dariAnggota DPRD, juga saksi ada menerima surat PermohonanPembatalan Pergantian Antar Waktu (PAW) dariAnggotaAnggota DPRD atas nama: Komang Wirawan dari wakil PNIMarhaenisme KabupatenKarangaSemM); 22222 nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn cnn ennenneeBahwa Saksi, mengatakan Kop surat dari DPRD ditujukan kepada Yth.Gubernur Bali melalui Bupati KabupatenKa Pana SOI; s4se eee ee ee rere53Bahwa saksi surat dari DPRD Kabupaten Karangasem, ada jawabannyadari Gubernur Bali tertanggal 20 Agustus 2013 Nomor 171.1

RUBEN FUNAY selaku Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang periode 1999 2004sesuai Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 171.1/30/1999,tanggal 5 Oktober 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD KabupatenKupang dan berdasarkan Pasal 52 ayat 3 Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kupang No.13/Il/DPRD/2001 tanggal 2 Juli 2001 TentangPeraturan Tata Tertio Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupangyang secara exofficio selaku Ketua Panitia Anggaran DPRD

RUBEN FUNAY selaku Ketua Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang periode 19992004 sesuai SuratKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 171.1/30/1999, tanggal 5Oktober 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang yangberdasarkan Pasal 52 ayat 3 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kupang No.13/II/DPRD/2001 tanggal 2 Juli 2001 Tentang PeraturanTata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kupang secara exofficioselaku Ketua Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kupang

Tersangka Thomas Neno Sikki, cs ;15.SK Bupati Kupang Nomor 25 Tahun 2003 tanggal 17 Desember 2003Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten KupangTahun Anggaran 2004 ;16.SK DPRD Kabupaten Kupang Nomor 18/V/DPRD/2003 tanggal 18Desember 2003 tentang Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2004 ;17.SK Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 171.1/30/1999 tanggal 5Oktober 1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah ;18.Daftar

No. 1001 K/Pid/2007Band 25 bulan Januari s/d Desember 2004 ;SK Bupati Kupang Nomor 25 Tahun 2003 tanggal 17 Desember 2003Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenKupang Tahun Anggaran 2004 ;SK DPRD Kabupaten Kupang Nomor 18/V/DPRD/2003 tanggal 18Desember 2003 tentang Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2004 ;SK Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 171.1/30/1999 tanggal 5 Oktober1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten

Tanggal 20 Agustus 2013, Gubernur Bali menjawab surat Bupati Karangasempada huruf g diatas, dengan surat Nomor 171.1/14910/Bid I/BKBP perihalPembatalan Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenKarangasem, yang intinya menyatakan bahwa Usulan Pembatalan danPencabutan Surat dimaksud agar dilengkapi dengan persyaratan yangditentukan, sebagai wujud kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perudangundangan yang berlaku ; i.

Bahwa karena tidak ada jawaban lebih lanjut dari Bupati Karangasem, makaPembatalan PAW yang diajukan Bupati Karangasem sebagaimana huruf g tidakkonstitusional dan tidak dapat ditindaklanjuti, sehingga berdasarkankewenangan dan prosedur yang ada, dilakukan penelitian KelengkapanAdministrasi yang bersangkutan oleh Panitia Pelaksana Penelitian AdmmistrasiPAW dan hasilnya dinyatakan memenuhi syarat untuk berhenti sebagai anggotaDPRD Kabupaten Karangasem, sebagaimana tertuang dalam Berita AcaraNomor 171.1

Surat Gubernur Bali Nomor 171.1/14910/Bid JU/BKBP Tanggal20 Agustus 2013, surat perihal Pembatalan Pemberhentian Antar WaktuAnggota DPRD Kabupaten Karangasem ; Sehingga sudah terang dan jelas seluruh dokumen tersebut diatas adalah sebagaidasar Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tergugat Nomor 1998/04A/HK/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atasnama Penggugat, yang dijadikan Objek dalam perkara a quo ;

Karangasem dengan surat Nomor: 171.3/145/DPRD Tanggal 13 Juli2013, yang ditindaklanjuti oleh Bupati Karangasem dengan Surat Nomor171.2/2666/T.Pem Tanggal 13 Agustus 2013 tentang Pembatalan PAW(Pergantian Antar Waktu) Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Provinsi BaliPeriode 20092014 Wakil PNI Marhaenisme, yang disampaikan kepada GubernurBali. ; += === == 2 25 2 nnn nnn nnn nnn nn nn nn nnn rn en enn neBahwa surat Bupati Karangasem tersebut telah = dijawab olehGubernur Bali (Tergugat) dengan Surat Nomor 171.1

Karangasem, dimana akhirnyayang ...Putusan No.22/G/2013/PTUN.DPS2ayang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk berhenti sebagaianggota DPRD Kabupaten Karangasem sesuai dengan ketentuan yang berlaku,sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian KelengkapanAdministrasi Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenKarangasem Nomor : 171.1/17920/Bid II/BKBP ; Selanjutnya atas dasar halhal tersebut, terbitlah Keputusan Tergugat Nomor:1998/04 A/HK/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang

masimg tertanggal 10 Desember 2009 yang padapokoknya kontra memori banding tersebut menyatakan bahwapertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepatdan benar baik yang merupakan pertimbangan yang bersifatyuridis, maupun pertimbangan yang bersifat obyektif baikyang berupa dalil atau) dasar hukumnya maupun =faktafakta/kejadiaannya ; reer errr reer eBahwa sudah tepat dan benar tanah tersebut~ milikPertamina hal itu) sesuai dengan bukti bukti yang diajukanoleh Terbanding semula Tergugat IV(bukti 171.1

Pertamina tahun 1956 yang di lapangan masih terdapatpatok besi dan patok patok milik Pertamina yang beradadirumah Terbanding semula Tergugat IV, karena alatbukti yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat IV(alai bukti 171.1) tidak berupa peta saja tetapi lengkapdengan Dukomen PT.Pertamina berdasarkan Akte No. 69tanggal 3 Oktober 1956 yang menyatakan bahwa tanahtersebut telah dibebaskan PT.

Yusuf, S.Hi yang meminta kepada Tergugat II tidakmempertimbangkan dan tidak menindaklanjuti surat usulan PAWtersebut.Kemudian Tergugat II pada tanggal 1 Februari 2013 dengan surat Nomor: 171.1/30/2013 meminta Tergugat IIT untuk memverifikasi Pengganti AntarWaktu (PAW) Penggugat dan pada tanggal 6 Februari 2013 Tergugat IIImenyampaikan kembali surat kepada Tergugat II dengan Nomor : 270/36/2013yang meminta perbaikan nama calon PAW Anggota DPRK Pidie dan kemudianTergugat II dengan suratnya Nomor: 171.1

/28/2013 tanggal 7 Februari 2013meminta kepada Tergugat I untuk melakukan perbaikan nama calon PAW danpada tanggal 11 Februari 2013 tergugat I dengan suratnya Nomor: 07/Eks/PAWSGL/XII/2013. menyampaikan kembali kepada Tergugat II perbaikan namacalon PAW dan pada tanggal 12 Februari 2013 Tergugat Il menyampaikankembali perbaikan nama calon PAW kepada Tergugat HI untuk diverifikasidengan suratnya Nomor: 171.1/34/2013 dan pada tanggal 19 Februari 201317Tergugat II menerima surat hasil verifikasi dari

Tergugat II denganNomor:270/63/2013, perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRK Pidie dari Partai SIRA dan pada tanggal26 Februari 2013 Tergugat IImenyampaikan Usulan Pengganti Antar Waktu Penggugat kepada GubernurAceh melalui Bupati Pidie dengan suratnya Nomor:171.1/50/2013 perihalUsulan PAW Anggota DPRK Pidie, karena Tergugat II tidak ada alasan untuktidak meneruskan Pengganti Antar Waktu Penggugat karena sudah ada hasilverifikasi dari Tergugat III yang menyatakan bahwa PAW Penggugat

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biayaperkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Daerahmengirimkan Surat Nomor : 171.1/1015Setwan yang ditujukan kepadaGubernur Banten melalui Bupati Tangerang perihal Usulan PenggantianAntarwaktu Anggota DPRD Kab.

Tangerang Masa Jabatan Tahun 20142019;Halaman 26 dari 88 halaman, Putusan No. 31/G/2017/PTUNSRG14.15.16.17.Bahwa, Bupati Tangerang mengirimkan surat kepada Gubernur Bantendengan Nomor :171.1/2883Pem&Otda/2017 tanggal 14 Agustus 2017perihal Usulan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kab.

Dan Keputusan nomor : 171.2/Kep.345Huk/2017,tanggal 28 Agustus 2017 tentang peresmian pengangkatan saudara FirmaMaju Sinaga sebagai pengganti antar waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Tangerang, sisa masa jabatan Tahun 20142019.Adalah merupakan tindak lanjut dari :a) Surat Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Nomor : 171.1/1234Setwan tanggal 28 Juli 2017, Perihal Usulan Penggantianantarwaktu anggota DPRD Kabupaten Tangerang masa jabatanTahun 20142019.

(vide Bukti T.II5);Halaman 46 dari 88 halaman, Putusan No. 31/G/2017/PTUNSRGb) Surat Bupati Tangerang, Nomor : 171.1/2883Pem&Otda/2017tanggal 14 Agustus 2017, Perihal Usulan Penggantianantarwaktu anggota DPRD Kabupaten Tangerang masa jabatan20142019. (vide Bukti T.II6);c) Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai PDIP KabupatenTangerang, Nomor : 025/Ex/DPC04/VI/2017 tanggal 9 Juni2017, Perihal Pemberhentian antarwaktu anggota DPRD.

Tangerang HasilPemilihan Umum (Fotokopi dari fotokopi);Surat Bupati Tangerang Nomor 171.1/2883 Pem&Otda/2017 tertanggal14 Agustus 2017 Perihal Usulan PAW anggota DPRD Kab.Tangerang Masa Jabatan Tahun 20142019 (Fotokopi dari fotokopi);: Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 171.3/Kep.344Huk/2017tertanggal 28 Agustus 2017 tentang Peresmian PemberhentianSaudara Marsono sebagai anggota DPRD Kab.

Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, korban atas nama HIZAM NIZARberdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 812/171.1/RM/RSMW/2020 yangdikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Morowali tanggal 19062020yang ditandatangani oleh dr. NANNENG RAHMATIKA dengan hasilpemeriksaan : Kepala bagian kiri terdapat luka robek ukuran 10 x 7 x 1,5 cm Pendarahan aktifDengan kesimpulan : Luka di bagian kepala dengan ukuran 10 x 7 x 1,5 cm membuat penurunankesadaran pada anak tersebut, berakibat kematian.

HIZAM NIZAR(almarhum) terpental dan jatuh di jalan sedangkan Terdakwa terjatuh di luar badanjalan sebelah kiri selanjutnya saksi ASMAWATI langsung mengangkat HIZAMNIZAR (almarhum) dengan dibantu warga untuk dibawa ke Puskesmas Bahodopi.Menimbang,bahwa setelah dilakukan penanganan medis namun hizamNizar nyawanya tidak dapat tertolong dengan meninggal dunia 19 Februari 2020jam 00.13 Wita sesual keterangan saksi Arafat dan saksi Asmawati sertabersesuaian dengan hasil vizum et repertum Nomor : 812/171.1

Bahwa Para Pemohon sudah melakukan mediasi di DinasPemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana, hasil Mediasinya Anak Para Pemohon tetap akanmenikah dengan calon Istrinya dengan alasan khawatir terjadi halhal yangmelanggar norma agama dan norma dalam masyarakat sesuai berita acaramediasi nomor : 476/171.1/l/2021 tanggal 27 Januari 2021;4.

Asli Surat Rekomendasi Nomor: 476/171.1/I/2021 tanggal 27Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PemberdayaanPerempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dandinazegelen (bukti P.11);B. Saksisaksi1.

P3 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, Nomor :171.1/1883 tertanggal 30 Nopember 2013 Perihal PenggantianAntarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Pati (Fotocopy sesuai denganaslinya); 4. P4 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, Nomor :171.1/1923 tertanggal 05 Desember 2013 Perihal PenggantianAntarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Pati (Fotocopy sesuai denganaslinya): 5.

Putusan No. 100/G/2013/ PTUN.SMGBahwa terhadap surat dari Tergugat tersebut, Pimpinan DPRD Kabupaten Patitelah menjawab dalam suratnya Nomor: 171.1/1862 tertanggal 26 Nopember2013 yang pada pokoknya menyatakan:Bahwa yang bersangkutan mengajukan Surat Permohonan Pengunduran Diritertanggal 25, 26, 27 Juli 2013 dan ditindak lanjuti dengan Surat KeteranganPimpinan DPRD Kabupaten Pati pada tanggal 30 Juli 2013 dan sudahditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 22 Agustus 2013dan untuk sekarang

Hal ini sebagaimana termuat dalam Surat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Pati Nomor: 171.1/1883 tertanggal 30 Nopember2013 (vide bukti P.3 dan keterangan Saksi Tri Haryumi dan Sutrisno,Hal. 51 dari 65 hal. Putusan No. 100/G/2013/ PTUN.SMGBahwa pada tanggal 3 Desember 2013, Tergugat kembali mengeluarkan SuratNomor: 170/020298, Perihal: Permohonan PAW Anggota DPRD Kab.

Hal ini sebagaimanatermuat dalam Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PatiNomor: 171.1/1923, perihal: Permohonan PAW Anggota DPRD Kab.

Tanggal 10 Mei 2016, dilakukan penelitian oleh Panitia PelaksanaPenelitian terhadap kelengkapan administrasi atas usul pemberhentiandan usul Calon pengganti Antar Waktu anggota DPRD KabupatenBadung dan hasilnya telah memenuhi syarat sebagaimana dituangkandalam Berita Acara Nomor: 171.1/8104/Bid II/ BKBP dan171.1/8107/BidIl/ BKBP; 702022 22 222 2nn nnn nnn eneh. Tanggal.../22h.

Angota DPRD Kabupaten Badung Nomor:171.1/8104/Bid.II/BKBP tanggal 10 Mei 2016.g.

Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi Calon Pengganti Antar WaktuAngota DPRD Kabupaten Badung Nomor: 171.1/8107/Bid.II/BKBPtanggal 10 Mei 2016.2022Berdasarkan halhal tersebut sudah terang dan jelas seluruh dokumentersebut diatas adalah substansinya mengenai Pemberhentian sebagaianggota DPRD kabupaten/kota dan sebagai dasar Tergugat dalammenerbitkan Keputusan Tergugat Nomor 1276/04A/HK/2016 tanggal11 Mei 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

KabupatenBadung oleh Panitia Pelaksana Penelitian telah dilaksanakan terlebihdahulu, setelah itu baru dilanjutkan dengan Penelitian kelengkapanadministrasi Calon Penganti Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenBadung, sebagaimana Berita acara Hasil Penelitian KelengkapanAdministrasi Pemberhentian Antar Waku Anggota DPRD Kabupaten BadungNomor: 171/8104/Bid.II/BKBP tanggal 10 Mei 2016 dan Hasil PenelitianKelengkapan Adminstrasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRDKabupaten Badung Tahun 2016 Nomor: 171.1

tentang PeresmianPengangkatan Dan Peresmian PemberhentianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Badung (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1275/04A/HK/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang PeresmianPengangkatan Pengganti Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenBadung atas nama Putu Yunita Oktarini (fotokopisesuai dengan aslinya) ;Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi CalonPengganti Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenBadung Tahun 2016 Nomor : 171.1

No. 588 K/Pdt.Sus/201218Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya jelasjelas tidak berwenang ataumelampaui batas wewenangnya dan telah salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku, dengan alasanalasan hukum sebagai berikut:Bahwa Termohon Kasasi juga telah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara diPengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan register perkara No. 130/G/2011/PTUN.BDG tanggal 27 Desember 2011, gugatan yang diajukan adalahterhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171.1/Kep.1188PemU/2011tentang

TODUNG PANABOR LUMBA TORUAN tanggal 28 Juni 2011telah sah dan telah mempunyai kekuatan hukum;4 Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya tidakberwenang atau melampaui batas wewenangnya dan telah salah menerapkan atau23melanggar hukum yang berlaku, dimana Judex Facti tidak cukup atau tidaksempurna dalam pertimbangan hukumnya dan amar putusannya, dengan alasanalasan hukum sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171.1/Kep.1188PemUm/2011 tentang

Pemberhentian Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Masa Jabatan Tahun 20092014 tanggal21 September 2011 (Lampiran 4);b Bahwa Surat Keputusan Gubernur tersebut didasarkan pada usulan:ce DPC Partai Damai Sejahtera Kota Depok (Pemohon Kasasi IT) sebagaimanadimaksud dalam Surat DPC Partai Damai Sejahtera Kota Depok No. 001/DPCPDS/DPK/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 perihal Pergantian AntarWaktu (Lampiran 5);e DPRD Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketua DPRD KotaDepok No. 171.1

Cirebon dari Partai Demokrat kepada Bupati Cirebon;Bahwa menindaklanjuti Surat Ketua DPRD Kabupaten Cirebon,Bupati Cirebon menyampaikan surat Nomor 171.1/981/Pem, tanggal11 April 2018 Perihal Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Partai Demokrat kepadaGubernur Jawa Barat; Halaman 31 dari 93 halaman Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUNBDG13) Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan verifikasi berkasusulan Penggantian Antar Waktu Sdri. Hj.

;Surat Bupati Cirebon kepada Gubernur Jawa Barat No. 171.1/981/Pem,tanggal 11 April 2018 perihal Usulan penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Cirebon dari partai Demokrat.;Halaman 65 dari 93 halaman Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUNBDG8.

Bukti T 28 : foto copy Surat Bupati Cirebon Nomor : 171.1/981/Pem,tanggal 11 April 2018, Perihal : Usulan Penggantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kab.Cirebon dari PartaiDemokrat. (bukti sesual denganASli) ;29. Bukti T 29 : foto copy Tanda Terima Surat, tertanggal 12 April 2018, Hal :Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKab.Cirebon dari partai Demokrat. (bukti sesuai dengan foto copy) ;30.

(bukti sesuaidengan foto copy) ; foto copy Surat Nomor : 171.1/156/DPRD, Hal : PermintaanNama Calon Penggantian Antar Waktu (PAW), tanggal 23Maret 2018. (bukti sesuai dengan foto copy) ;foto copy Surat Nomor : 226/PY.04.2SR/3209/KPUKab/III/2018, Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRDKabupaten Cirebon dari Partai Demokrat, tanggal 28 Maret2018.

Surat Bupati Cirebon kepada Gubernur Jawa Barat Nomor 171.1/981/Pem,tanggal 11 April 2018 Perihal Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kab. Cirebon dari Partai Demokrat bukti T28.

NURLATIFAH
65. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.1015-Pem.Um/2009 tanggal 31 Juli 2009 Tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 Untuk Masa Jabatan Tahun 2009-2014 beserta lampirannya
66. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Nomor : 171.1/2639/Pem.Um tanggal 30 Mei 2013 Hal : Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu

Anggota DPRD Kabupaten Karawang
67. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.1/Kep.696-Pem.Um/2013 tanggal 28 Mei 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.

- No.66 berupa 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Nomor : 171.1/2639/Pem.Um tanggal 30 Mei 2013 Hal : Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Karawang.

- No. 67 berupa 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.1/Kep.696-Pem.Um/2013 tanggal 28 Mei 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang

Dikembalikan kepada ALINA PUTRI ZAHARA;
3. BB No. Urut :

- No.208 berupa 1 (satu) lembar dokumen copy legalisir Tanda Terima PT.

NURLATIFAH 65.1 (Satu) bundel copy legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :171/Kep.1015Pem.Um/2009 tanggal 31 Juli 2009 Tentang PeresmianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang HasilPemilihnan Umum Tahun 2009 Untuk Masa Jabatan Tahun 20092014beserta lampirannya 66. 1 (Satu) lembar copy legalisir Surat Nomor : 171.1/2639/Pem.Umtanggal 30 Mei 2013 Hal : Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD KabupatenKarawang 67.1 (Satu) bundel copy legalisir

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :171.1/Kep.696Pem.Um/2013 tanggal 28 Mei 2013 Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang. 68.1 (Satu) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor : 171/Kep.935Pem.Um/2014 tanggal 24 Juli 2014 TentangPeresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Karawang Masa Jabatan Tahun 20142019 69.1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Gubernur

Izin Jasa Marga bukaguardrill dan Izin Kementrian PU; tanggal 19 Februari 2014; yangbersepakat Adi Sutanto dan Ida Farida Sulistianti. 171.1 (satu) bundel print out legalisir register izin keluar (izin lokasi) daribulan September tahun 2013. 172.1 (satu) bundel surat permohonan perubahan nama pengurus PT TatarKertabumi No.0O1/TATARIZIN/IV/2014 tanggal 28 April 2014, besertalampirannya. 173.1 (satu) bundel copy legalisir data izin lokasi (November 2013 Juli2014. 174.3 (tiga) lembar rekening koran

No. 67 berupa 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan GubernurJawa Barat Nomor : 171.1/Kep.696Pem.Um/2013 tanggal 28 Mei2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten KarawangDikembalikan kepada ALINA PUTRI ZAHARA;BB No.

Foto copy Surat Kelahiran Nomor : 171.1/0406/1/2013.DUPI; tertanggal 02 Februari 2013; atas nama:DESI FITRIASARI lahir pada hari Jum'at Pahing tanggal 22Desember 2000; diberi tanda bukti (P.5);Menimbang, bahwa surat surat bukti yang berupa foto copy tersebuttelah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidanganoleh karena itu surat surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat buktiyang sah bagi Pemohon;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dimaksud, Pemohonjuga mengajukan

Foto copy Surat Kelahiran Nomor : 171.1/0306/I/2013.DUPI; tertanggal 02 Februari 2013; atas namaFEBRIYANTO yang lahir pada hari hari Rabu Pon tanggal17 Februari 1999; diberi tanda bukti (P.5);Menimbang, bahwa surat surat bukti yang berupa foto copy tersebuttelah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidanganoleh karena itu surat surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat buktiyang sah bagi Pemohon;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dimaksud, Pemohonjuga mengajukan