Kesemuanya adalah Anggota TimHalaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 75/Pdt.G/2021/PN BlbBantuan Hukum Pemerintan Daerah Provinsi JawaBarat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor : 183.05/Kep.499Hukham/2017 tanggal 26Mei 2017 sebagaimana telah diubah denganKeputusan Gubernur Jawa Barat Nomor183.05/Kep.113Hukham/2019 tanggal 25 Januari2019, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :48/HK.04/HUKHAM tertanggal 16 April 2021,selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

., SUPENDI, SH, MH, YENIAH,SH, SINTAWATI AMBARLINA, SH, TUTI NURASIAH, SH dan ARAS SUNARAANDRI YUDA, SH, kesemuanya adalah Tim Bantuan Hukum dan PerlindunganHAM Pemerintah Kabupaten Indramayu yang ditetapkan berdasarkan KeputusanBupati Indramayu Nomor : 183.05/Kep.4.1Huk/2018 tanggal 2 Januari 2018masingmasing berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 183.1.11/152Huk/2018,No. 183.1.11/153Huk/2018, No. 183.1.11/177Huk/2018 dan No. 183.1.11/178Huk/2018 masingmasing tanggal 9 Februari 2018 dan 14 Pebruari

Wir, S.H. nn nnn nnn nnn nnn aabag bgeS $S'Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekrjaanor Pegawai Negeri Sipil yang tergabung,sdalam TimenSs Bantuan Hukum dan Perlindungan sai Pemerintah Kabupaten Ind kan berdasarkA abupaten Indramayu, yang stn an berdasarkangf Keputusan Bupati crema Nomor 183.05/Kep.28G& Huk/2017, tanggal 2g Januar 2017 tentang Tim :<

Berdasarkan SuratKeputusan Bupati Indramayu Nomor 183.05/Kep.1.1Huk/2019, tanggal 2 Januari 2019 tentang Pembentukan Timbantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia(HAM) Pemerintah Kabupaten Indramayu dan berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 183.141/941Huk/2019, tertanggal 22 Oktober 2019. Untuk selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT/ TERBANDING; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta : Telah M@EMbDACA : ~w $n nn oon nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn en eens1.

Berdasarkan Surat Keputusan BupatiIndramayu Nomor : 183.05/Kep.1.1Huk/2019 tanggal 2Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Bantuan Hukumdan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) PemerintahKabupaten Indramayu, dan berdasarkan Surat KuasaKhusus No. 183.141/941Huk/2019 tertanggal 22 OktoberPengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut; Telah MembaCa ; 222222 nn nn nena nn nn nn nnn nnn1.

Tuti Nurasiah,S.H, Jabatan Staf Pelaksana BagianHukum Setda Kabupaten Indramayu selaku AnggotaTim Bantuan Hukum dan Perlindungan HAMPemerintahanINdrAMAYU j 22222 noone nnn nenKelimanya berkewarganegaraan Indonesia, kesemuanya Tim Bantuan Hukum danPerlindungan HAM Pemerintahan Kabupaten Indramayu yang ditetapkanberdasarkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 183.05/Kep.4.1Huk/2018tanggal 2 Januari 2018 Tentang Tim Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak AsasiManusia (HAM) Pemerintahan Kabupaten Indramayu

DONNY SOEGIHARTO ; Kesemuanya warganegara Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur JawaBarat, beralamat di Jalan Diponegoro No. 22Bandung dan kesemuanya adalah Anggota TimBantuan Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Baratberdasarkan Surat Keputusan Gubernur JawaBarat Nomor : 183.05/Kep.499Hukham/2017tanggal 26 Mei 2017 sebagaimana telah diubahdengan Surat Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor: 183.05/Kep.113Hukham/2019 tanggal 25Januari 2019, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 180/84

., dan GALANG, A.Md, kesemuanya adalah Anggota TimBantuan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 183.05/ Kep.499Hukham / 2017 tanggal 26 Mei 2017 dan SuratKUasa Khusus Nomor : 183.5 / 98 / HUKHAM teranggal 8Oktober 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUTTERBANDING semula TURUT TERLAWAN ;3. WALIKOTA BANDUNG, beralamat di Jalan Wastukencana No. 2 Bandung,dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masingmasing bernamaH.

;Bahwa berdasarkan atas ketentuanketentuan tersebut, maka kedudukanGubernur Jawa Barat yang telah menunjuk kuasa hukumnya, yaitu Tim BantuanHukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkanKeputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 183.05/Kep.499Hukham/2017 tanggal26 Mei 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor : 183.05/Kep.113Hukham/2019 tanggal 25Januari 2019, untukmewakilinya di dalam penyelesaian perkara di dalam pengadilan, in casu,dalammengajukan

., dan Doni Soegiharto kesemuanyaHalaman 5 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tsmadalah tim bantuan hukum pemerintah provinsi JawaBarat berdasarkan keputusan Gubernur Jawa baratNomor : 183.05/Kep.499Humkam/2017 tanggal 26Mei 2017 jalan di Ponogoro Nomor 22 Kota Bandung,berdasarkan surat kuasa Nomor180.05/41/HUMKAN tanggal 6 Mel 2019eee eee ee eee eeeeeeeeeeeeeneee sebagai TURUT TERGUGAT II;6. Pemerintahan Republik Indonesia, Cq.

Putusan No. 29/G/2016/PTUNSRGPemerintah Kota Cilegon, berdasarkan Keputusan Walikota CilegonNomor: 183.05/Kep.589Huk/2015, tanggal 29 Desember 2015, sebagaiberikut:1. DRA. HJ. RATU ATI MARLIATI, M.M., Jabatan Ketua;2. H.SULHI, S.H., M.H., Jabatan Sekretaris;3. H.FIRMAN AGUS, S.H., M.H., Jabatan Anggota;4. AGUNG BUDI PRASETYA, S.H., M.H., Jabatan Anggota;5. AGUS PRASETYO, S.H., Jabatan Anggota;6. PRIBADISETYAWAN A., S.H., Jabatan Anggota;7.