Surat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (Depdagri RI) No.188.32/4568/Agr tanggal 3 September 1986 yang mengatur mengenalpelaksanaan pola PIR, Surat DirektoratJenderal Perkebunan (Dirjenbun) No. 91/E/5/1982tanggal 26 Mei 1982 tentang lahan PIR Khusus. Serta ketentuan lainnya yang terkait.6.

tertentu diatas lahan tersebut, serta lahannyatersebut merupakan lahan yang sudah dicadangkan oleh Gubernur Riauuntuk Program PIR sejak tahun 1984 sebagaimana telah dijelaskan diatas.Bahwa Penggugat tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan lahankebun inti yang sudah diberikan oleh pemerintah dan sudah berSHGU danatau membayarkankan ganti rugi kepada Para Tergugat atau pihak yangdiwakilinya, sebab berdasarkan pada peraturan yang dikeluarkanDepartemen Dalam Negeri Republik Indonesia (Depdagri Rl) No.188.32

/4568/Agr tanggal 3 September 1986 tentang ketentuan pelaksanaanHalaman 15 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Padt.G/2020/PN Bkn26.27.28.Program PIR, TIDAK ADA GANTI RUGI DALAM PELAKSANAAN PROYEKPIR ini.Bahwa dalam Peraturan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia(Depdagri Rl) No. 188.32/4568/Agr tanggal 3 September 1986 yangmengatur tentang pelaksanaan Program PIR ini, juga diatur mengenai lahanmasyarakt yang nyatanyata terkena Proyek PIR, maka tidak ada diganti rugimelainkan diikutsertakan

Peraturan yang dikeluarkan Departemen Dalam Negeri RepublikIndonesia (Depdagri RI) No. 188.32/4568/Agr, tanggal 3 September 1986tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1986yang mengatur tentang lahan PIR Transmigrasi, yang menyebutkan tidakada ganti rugi dalam pelaksanaan proyek PIR milik Pemerintah pusat ini,tetapi pemilik lahannya akan diikutsertakan sebagai peserta PIR jikaterbukti memiliki bukti kepemilikannya, serta melanggar kewajiban yangHalaman 16 dari 117 Putusan Perdata

Surat Departemen Dalam Negeri R.I No.188.32/4568/Agr tanggal 3September 1986 yang mengatur mengenai pelaksanaan pola PIR;. Surat Direktorat Jenderal Perkebunan No.91/E/5/1982 tanggal 26 Mei1982 tentang lahan PIR Khusus;.

No. 188.32/4568/Agrtanggal 3 September 1986, tanggal 3 Agustus 1986, perihal PelaksanaanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1986, butir 5 menyatakanBahwa di dalam menyelesaikan status tanah yang akan dipergunakan untukpengembangan perkebunan dengan Pola PIRTRANSMIGRASI harusdiperhatikan benarbenar tentang status tanahnya, apakah tanah tersebutberstatus sebagai tanah Negara, tanah milik perseroangan atau tanahmasyarakat hukum adat (tanah ulayat) dengan ketentuan bahwa padaprinsipnya Proyek

No.188.32/4568/Agr tanggal 3 September 1986, tanggal 3 Agustus 1986, perihalPelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1986, butir 5tersebut, sehingga harus ditolak.Bahwa selain itu ganti rugi tersebut menurut dalil Para Penggugat harusdibayarkan kepada masyarakat yang namanamanya tercantum dalam SuratPernyataan Pengesahan Daftar calon Peserta Petani Plasma Kelapa SawitDesa Kota Baru, tanggal 25 November 2012.Padahal namanama tersebutbelum diteliti dan disahkan oleh Tergugat Il, oleh

RAU)yang menunjukkan lokasi yang diklaim oleh Penggugat sangat jauh dari SHGUNo. 03 milik Tergugat I, selanjutnya diberi tanda T.I 5;Fotocopy dari fotocopy Surat Menteri Dalam Negeri RI No. 188.32/4568/Agrperihal Pelaksanaan Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1986, tanggal 3September 1986, selanjutnya diberi tanda T.1 6;Fotocopy dari fotocopy Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1986tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti RakyatYang dikaitkan dengan Program Transmigrasi

Banyuasin sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kabupaten Musi BanyuasinNo. 201/SK/TP3D/II/2000 tanggal 2 Maret 2000 kemudian lahan kebun plasma yangtelah dibangun /ditanam oleh Tergugat I selaku pelaksana pembangunan kebunplasma PIR Trans tersebut selanjutnya untuk pembagian dan pemanfaatannyaTergugat I tidak lagi berwenang untuk ituBahwa pada saat pencadangan lahan kebun plasma sejak awal kegiatan penetapanlokasi dan penggunaan tanah masyarakat sudah diikutsertakan sesuai surat MenteriDalam Negeri No 188.32

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, No. 188.32/4568/AGR, tanggal 03091986 ;Surat bukti tersebut diberi tanda T.I. 8.Menimbang bahwa Tergugat I untuk lebih memperkuat lagi dalil sangkalannya juga telahmenghadirkan saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah masingmasing yaitu :1.

Putusan Nomor 14 P/HUM/2021dengan Kabupaten Kubu Raya (Bukti T6);Surat Sekretaris Direktorat Jenderal atas nama Direktur Jenderal BinaAdministrasi Kewilayahan Nomor 188.32/4236/BAK tanggal 30 Juli 2018,ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Barat, perihal Verifikasi Dokumendan Pembahasan Segmen Batas Daerah Kabupaten/Kota di ProvinsiKalimantan Barat, yang pada intinya akan dilakukan pengumpulandokumen bersama Tim PBD Kabupaten/Kota yang berbatasan sekaligusmelakukan survei lapangan pada sub segmen

Fotokopi Surat Sekretaris Direktorat Jenderal atas nama DirekturJenderal Bina Administrasi Kewilayahan Nomor 188.32/ 4236/BAK,ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Barat tanggal 30 Juli 2018 (BuktiT7);8. Fotokopi Tabel Data Inventarisasi Dokumen Pendukung Kota PontianakDengan Kabupaten Kubu Raya Di Sekitar Perumnas IV (Hasil VerifikasiLapangan) tanggal 28 Agustus s.d. 31 Agustus 2018 (Bukti T8);9.

BaruAdjak, Nomor 188.32/2152/SJ tanggal 16 Juli 1997, Perihal: PenjelasanMasalah SK Mendagri No. Pem.63.14/17 tanggalA.21/7324 April 1953 dan Surat Menteri Dalam Negeri RI (Surjadi Soedirdja) yangditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum &Perundangundangan RI, Gubernur Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat, danBupati Bandung, Nomor 593/1122/PUMDA, Tanggal 3 Agustus 2000,Perihal : Penjelasan SK Menteri Dalam Negeri No.

BARU ADJAK,Nomor 188.32/2152/SJ tanggal 16 Juli 1997, Perihal : Penjelasan Masalah SKMendagri No. Pem.63.14/17A.21/73tanggal 24 Apri 1953 (foto copy dan telah dinazegelen) ;Bukti P9b: Surat Menteri Dalam Negeri RI (Surjadi Soedirdja) Nomor593/1122/PUMDA, tanggal 3 Agustus 2000, Perihal : Penjelasan SK MenteriDalam Negeri No. Pem.63.14/17A.21/73tanggal 24 April 1953 (foto copy dan telah dinazegelen) ;Bukti P 9c: Surat Penjelasan SK. Menteri Dalam Negeri No.

Pem.63/14/17 tanggal 24April 1953 A.21/73;Bahwa palsunya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.Pem.63/14/17 tanggalA.21/7324 April 1953 tersebut terbukti dari Surat Kepala Bagian Tata Usaha danKearsipan Departemen Dalam Negeri RI kepada Presiden Direktur PT.Baru Adjak, Nomor 188.32/2152/SJ tanggal 16 Juli 1997, Perihal:Penjelasan Masalah SK Mendagri No. Pem.63.14/17 tanggalA.21/73Hal. 11 dari 33 hal. Put.

Pek Dinding 38 Unit/1 Unit= 8,64 328.32 Rp.M2 683,514.08Sub Jumlah Rp. 299,215,121.91 Pekerjaan AtapV1.Pek Rangka Atap38 Unit/1 188.32 Rp.142,555.7 Rp.19,718,Unit=3,64 M2 138.32 9 Rp. 13,9592.Pek PasanganAtap 38 Unit/1 Rp.100,922.3Unit=3,64M2 8Sub Jumlah Rp. 33,677,901.Vi 1.Pek Pengecetan Manie 38 Unit/1 437.72 Rp.

(Bukti Termohon T20 ).Dengan demikian tidak ada satu alasanoun yang menyatakan keberatanatau dirugikan terhadap terbitnya Permendagri yang menjadi objekpermohonan a quo, hal inipun dapat dibuktikan melalui surat GubernurMaluku Nomor 188.32/1156 tanggal 31 Mei 2010 yang ditujukan kepadaBupati Seram Bagian Barat dan Bupati Maluku Tengah dalampenyerahan Permendagri dimaksud. (BuktiT19) ;8.

Dengan demikian tidak adasatu alasanpun yang menyatakan keberatan atau dirugikan terhadap terbitnyaPermendagri yang menjadi objek permohonan a quo, hal inipun dapatdibuktikan melalui Surat Gubernur Maluku Nomor 188.32/1156 tanggal 31Mei 2010 yang ditujukan kepada Bupati Seram Bagian Barat dan BupatiMaluku Tengah dalam penyerahan Permendagri dimaksud.13.

tanggal 11 Agustus 2014 tentang Penetapan LokasiPembangunan Ruas Jalan Tol Serpong Cinere di Wilayah KotaTangerang Selatan (fotokopi sesuai asili);tidak diajukan;Surat Rekomendasi Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan,Nomor: 005/013/BKPRD/V/2014, tanggal 29 April 2014 (fotokopisesuai fotokopi);Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 20102030(fotokopi sesuai asli);Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah,Nomor: 188.32

ditandatangani oleh AYIP MUFLICH selaku DirekturJenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bercapStempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.720) 1 (Satu) Lembar Surat kepada Gubernur Riau Nomor :043/4149/PMD, Tanggal 24 Juli 2011 yang ditandatangani oleh AYIPMUFLICH selaku Direktur Pemberdayaan Masyarakat danDesayang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia.721) 1 (Satu) Lembar Surat kepada Direktur JenderalPeraturan danperundangundangan kementerian hukum dan HAM Nomor :188.32

ditandatangani oleh AYIP MUFLICH selaku DirekturJenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bercap StempelKementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.720) 1 (Satu) Lembar Surat kepada Gubernur Riau Nomor :043/4149/PMD,Tanggal 24 Juli 2011 yang ditandatangani oleh AYIP MUFLICH selakuDirektur Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bercap StempelKementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.721) 1 (Satu) Lembar Surat kepada Direktur JenderalPeraturan dan perundangundangan kementerian hukum dan HAMNomor : 188.32