,M.Hum, namun olehmediator tersebut proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;Bahwa, Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SLB PANCABHAKTI), telah menyerahkan Surat Keputusan Bupati MadiunNomor:1888.45/790/KPTS/402.031/2015 tertanggal 19 Agustus 2015 TentangPemberian zin Perceraian;Bahwa, selanjutnya majelis hakim tetap berupaya mendamaikanPemohon dan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah suratHalaman 3 dari 12 halamanpermohonan Pemohon tertanggal 12 Nopember 2014 yang isinya

Peraturan Mahkamah AgungRI No. 01 Tahun 2008 ;Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Termohon telahmemperoleh ijin perceraian dari Pejabat yang berwenang, yaitu Bupati Madiun,dengan Surat Izin Nomor: 1888.45/790/KPTS/402.031/2015 tertanggal 19Agustus 2015 Tentang Pemberian ljin Perceraian tertanggal 25 Agustus 2015,sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;Menimbang, bahwa di depan sidang telah terjadi

Disamping itu tanah dan bangunan yangmenjadi objek sengketa telah ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya,sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 1888.45/237/436.1.2/2014 tanggal 28 April 2014, objek sengketa telah ditetapbkan menjadiBangunan Cagar Budaya.

Bahwa dahulu Tergugat/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, telahmenguasai (menempati) objek sengketa yang didasarkan pada Surat DinasPerumahan Kota Surabaya (SIP) Nomor K/32/1956 tanggal 29 Februari1956, dan objek sengketa telah terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negara(IKMN/Simak) Nomor Register 61523009 tertanggal 16 November 1992serta terdaftar dalam benda cagar budaya sesuai dengan Surat keputusanWalikota Surabaya Nomor 1888.45/237/436.1.2/2014 tanggal 28 April 2014.Sehingga objek sengketa yang

hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan carasebagai berikut :Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Nagari Alahan Mati, Kecamatan SimpangAlahan Mati, Kabupaten Pasaman mendapatkan dana Kredit Mikro Nagari sebesarRp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten2Pasaman Tahun 2008 sesuai Keputusan Bupati Nomor : 1888.45

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Nagari Alahan Mati Kecamatan SimpangAlahan Mati, Kabupaten Pasaman mendapatkan dana Kredit Mikro Nagari sebesarRp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana APBD KabupatenPasaman Tahun 2008 sesuai Keputusan Bupati Nomor : 1888.45

karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambilatau digelapkan oleh orang lain, atau membantu melakukan perbuatan tersebut,perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Nagari Alahan Mati Kecamatan SimpangAlahan Mati, Kabupaten Pasaman mendapatkan dana Kredit Mikro Nagari sebesar20Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana APBD KabupatenPasaman Tahun 2008 sesuai Keputusan Bupati Nomor : 1888.45

Munasa Kreasi Nusantara mengenai Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;1 (satu) lembar Keputusan Bupati Belitung No: 1888.45/006/ KEP/IX/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/449/KEP/IX/2013, tentang Pengangkatan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemkab Belitung;2 (dua) lembar fotocopy Surat yang berasal dari Umaryadi Idris mengenai Informasi Penjelasan Status Tanah, Jl.

Munasa KreasiNusantara mengenai Penyusunan DED Pembangunan GedungKantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;5. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Belitung Nomor:1888.45/006/KEP/IX/2015 tentang Perubahan Kedua AtasKeputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/449/KEP/IX/2013 tentangPengangkatan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/JasaPemkab Belitung;6. 2 (dua) lembar fotocopy Surat yang berasal dari Umaryadi Idrismengenai Informasi Penjelasan Status Tanah, Jl.

Munasa KreasiNusantara mengenai Penyusunan DED Pembangunan GedungKantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;5. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Belitung No: 1888.45/006/KEP/IX/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati10.11.12.13.14.15.16.17.18.34Belitung Nomor: 188.45/449/KEP/IX/2013, tentang PengangkatanPerangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa PemkabBelitung;2 (dua) lembar fotocopy Surat yang berasal dari Umaryadi Idrismengenai Informasi Penjelasan Status Tanah, JI.

MunasaKreasi Nusantara mengenai Penyusunan DED PembangunanGedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah KabupatenBelitung;. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Belitung No: 1888.45/006/KEP/IX/2015 tentang Perubahan Kedua Atas KeputusanBupati Belitung Nomor: 188.45/449/KEP/IX/2013, tentangPengangkatan Perangkat Unit Layanan PengadaanBarang/Jasa Pemkab Belitung;. 2 (dua) lembar fotocopy Surat yang berasal dari UmaryadiIdris mengenai Informasi Penjelasan Status Tanah, Jl.Sriwijaya No. 23, Tanjung Pandan;. 1 (satu

Simpang Alahan Mati Kab.Pasaman mendapatkan dana Kredit Mikro Nagari sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Pasaman Tahun 2008 sesuai Keputusan Bupati Nomor: 1888.45/514/BUPPAS/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Penetapan Nagari Penerima KreditMikro Nagari Tahun Anggaran 2008.Bahwa pengelolaan Dana Kredit Mikro Nagari tersebut berpedoman pada Peraturan BupatiPasaman Nomor 34 Tahun 2007 tanggal 07 September 2007 tentang Pedoman PelaksanaanPengelolaan

Simpang Alahan Mati Kab.Pasaman mendapatkan dana Kredit Mikro Nagari sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Pasaman Tahun 2008 sesuai Keputusan Bupati Nomor> 1888.45/514/BUPPAS/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Penetapan Nagari Penerima KreditMikro Nagari Tahun Anggaran 2008.Bahwa untuk penyaluran dana kredit mikro sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)kepada kelompok masyarakat Nagari Alahan Mati maka sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan27Bupati

Nomor 1888.45/03/BKPPD/2019 TentangPemberhentian Karena melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan (fotokopi sesuai denganaslinya).4. Bukti P4 5 Salinan Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin Nomor : 38/Pid.Sus/Tipikor/ 2013/PN.BjmTanggal 07 Januari 2014.

Bukti T11: Surat Keputusan BupatiKotabaru Nomor 1888.45/03/ BKPPD/2019 tanggal 31Januari 2019 Tentang Pemberhentian Tindak PidanaKejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan(Parwoto). (fotokopi sesuai dengan aslinya)12.

Tuban atau setidaktidaknya di suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :Bahwa terdakwa SAKIP berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tuban No:1888.45/379/KPTS/414.11/2007 tanggal 8 Agustus 2007 tentang PengangkatanKepala Desa Periode 20072013 di wilayah Kec.Merakurak

BPK cabang Muara Teweh untuk pencairan danaADD, Bahwa kemudian sekira bulan juli terdakwa mencairkan dana ADDtersebut sendiri ke Bank BPK cabang Muara Teweh sejumlahRp.98.000.000, (Sembilan puluh delapan juta) rupiah;Bahwa seharusnya pembuatan rencana anggaran biaya tersebut sebelumyaharus melalui forum rapat yang dihadiri oleh masyarakat dan perangkatdesa namun terdakwa membuat rencana anggaran tanpa ada musyawarahdesa sebagai mana terdakwa membuat surat Keputusan Kepala Desa LiangBuah Nomor : 1888.45

Juli terdakwa mencairkan dana ADDHalaman 13 dari 68 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2017/PN Plktersebut sendiri ke Bank BPK cabang Muara Teweh sejumlahRp.98.000.000, (Sembilan puluh delapan juta) rupiah;Bahwa seharusnya pembuatan rencana anggaran biaya tersebut sebelumyaharus melalui forum rapat yang dihadiri olen masyarakat dan perangkatdesa namun terdakwa membuat rencana anggaran tanpa ada musyawarahdesa sebagai mana terdakwa sebagai Kepala Desa membuat suratKeputusan Kepala Desa Liang Buah Nomor : 1888.45

Raskin Kabupaten/ Kota se Jawa Timur tahun 2014.Pagu Raskin untuk Provinsi Jawa Timut ditetapkan oleh menteri Koordinator BidangKesejahteraan Rakyat, sedangkan Pagu Raskin Nasional merupakan hasil kesepakatanpembahasan antara pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam UndangUndang no. 23tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun AnggaranPemerintah Kabupaten Lumajang menetapkan Pagu raskin untuk 205 Desa/ Kelurahan di21 Kecamatan dengan Keputusan Bupati Lumajang nomor : 1888.45

Puri diatur dalamKeputusan Bupati Mojokerto Nomor 1888.45/168/HK/416012/2013 tentangPenetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Periode 20132019 dan Pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode20072013 Kecamatan Puri tanggal 26 April 2013 adalah :Halaman 35 dari 94, Putusan No. 10/Pid.SusTPK/2017/PN.SbyKETUA : SUPRIYADIWAKIL KETUA DUSUN TEGAL : SENTOT TRISNOHADISARISEKRETARIS DUSUN SAWOH : SUWONOANGGOTA (DUSUN TEGAL : WULIYONOSARI)ANGGOTA (DUSUN TEGAL : ISWAKINSARI)ANGGOTA (DUSUN

Mutiara untukpelaksanaan penimbangan hasil eksploitasi bahan galian golongan C di Kabupaten Lumajang ;2 Keputusan Bupati No. 1888.45/806/427.12/2004 tanggal 12Nopember 2004 tentang Penugasan kepada CV.

Mojokerto mendapatkan dana bantuan keuangan desa padatahun 2014 sebesar Rp. 400.000.000, ( empat ratus juta rupiah )sebagaimana Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 1888.45 / 174 / HK /416012 / 2014 tentang penetapan lokasi dan alokasi bantuan keuangankepada pemerintahan desa ( Infrastruktur ) dari pemerintah kabupatenMojokerto tahun anggaran 2014, tanggal 13 Pebruari 2014.Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa benar dana bantuan keuangandesa Sidomulyo Kec. Bangsal Kab.

Munasa Kreasi Nusantara mengenai Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;

Munasa Kreasi Nusantara mengenai Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;
5. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Belitung No: 1888.45/006/ KEP/IX/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/449/KEP/IX/2013, tentang Pengangkatan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemkab Belitung;
6. 2 (dua) lembar fotocopy Surat yang berasal dari Umaryadi Idris mengenai Informasi Penjelasan Status