memberi jjinmengambil uang tabungan haji tersebut dari Pengadilan ;Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris sebagaimana yang dimaksudPemohon dalam permohonan In Casu adalah tidak dimungkinkan kecualisepanjang ada sengketa mengenai Keahliwarisan dan hal tersebut haruslahdiajukan dalam perkara gugatan sehingga penetapan ahli waris sebagaimanayang dimaksudkan Pemohon yakni sepanjang untuk mencairkan/mengambiluang tabungan haji di Bank BNI Cabang Cepu, menurut Pengadilan sesuaidengan Pasal 2 Statblad 191646

Bank tetap tidak mau menerimabentuk surat apapun untuk mengambil uang tabungan Haji atas nama BapakSolikin di Bank BNI Cabang Cepu, selain penetapan ahli waris dari PengadilanNegeri ;Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2017/PN BlaMenimbang, bahwa oleh karena adanya kepentingan para ahli warisyang berkaitan erat untuk biaya pelunasan Haji Pemohon dan untuk uang sakunantinya dan sikap pihak Bank yang menolak bentuk surat lain selainPenetapan Ahli Waris dari Pengadilan, maka pasal 2 Statblad 191646

l dalam surat kuasa khusus Para Penggugat tersebutnamun tidak waarmerking dan dilegalisasi sehingga Surat Kuasa ParaPenggugat tidak sah/cacat formil.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum yang mengaturpembubuhan cap jempol yaitu Pasal 1874 KUHP Perdata, Staatsblad 186729Pasal 1 Juncto Staatsblad 191646, dan Pasal 286 RBg mengatur kebolehanCap Jempol sebagai pengganti tangan tangan dengan ketentuan pembubuhancap jempol tersebut mendapat pengesahan Notaris.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

tersebut diatas MajelisHakim berpendapat Surat Kuasa Khusus berbentuk akta dibawah tangan untukbertindak didepan pengadilan yang dibubuhi cap jempol harus dilegalisasisesuai ketentuan pasal 1874 KUHPerdata, Staatsblad 186729 Pasal 1 junctoStaatsblad 191646, dan pasal 286 RBG serta Putusan Mahkamah AgungNomor 272 K/Pdt/1983.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaeksepsi ke satu para Tergugat dan Turut Tergugat beralasan hukum untukditerima.Menimbang, bahwa oleh Karena Eksepsi

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan ParaPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaarda);Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapatditerima maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkarayang besarnya akan ditentukan dalam amar/diktum putusan dibawah ini;Memperhatikan akan ketentuan pasal 1874 Kitab UndangundangHukum Perdata, Staatsblad 186729 Pasal 1 juncto Staatsblad 191646, danpasal 286 RBG serta Putusan Mahkamah Agung

dapat datang menghadap dipersidangan, Para Pemohon dapat diwakili oleh orangorang yang secarakhusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu;Menimbang, bahwa dalam Pasal 147 ayat 3 R.Bg telah ditentukansecara limitatif surat kuasa harus dengan suatu akta notaris, atau dengansuatu akta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri (baca : PengadilanAgama) dalam wilayah tempat tinggal atau tempat kediaman pemberi kuasa,atau dengan suatu surat di bawah tangan yang disahkan dan didaftarmenurut ordonansi S. 191646

mengambil uangtabungan tersebut dari Pengadilan ;Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris sebagaimana yang dimaksudPemohon dalam permohonan In Casu adalah tidak dimungkinkan kecualisepanjang ada sengketa mengenai Keahliwarisan dan hal tersebut haruslahdiajukan dalam perkara gugatan sehingga penetapan ahli waris sebagaimana yangdimaksudkan Pemohon yakni sepanjang untuk mencairkan/mengambil uangtabungan di Bank BCA KCP Blora atasnama LIEM KIEM TAT tersebut, menurutPengadilan sesuai dengan Pasal 2 Statblad 191646

meskipun pihak Pemohon telah berulang kalimenjelaskan kepada Pihak Bank namun pihak Bank tetap tidak mau menerimabentuk surat apapun untuk mengambil uang tabungan atas nama Bapak LIEMKIEM TAT selain penetapan ahli waris dari Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa oleh karena adanya kepentingan para ahli waris yangberkaitan erat untuk biaya pelunasan hutang untuk biaya kematian almarhum dansikap pihak Bank yang menolak bentuk surat lain selain Penetapan Ahli Waris dariPengadilan, maka pasal 2 Statblad 191646

dalam rekening bank, maka permohonan ini adalahHalaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PN Skttermasuk permohonan yang dilarang dan harus diajukan dalam bentuk gugatan,karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa namun demikian, dalam Pedoman sebagaimanatersebut di atas, Mahkamah Agung juga memberikan petunjuk tentang akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan yang tanda tangannya disahkan olehKetua Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3Staatsblaad 191646

Setelan membacakan dan menjelaskan surat pernyataantersebut dihadapan para pihak, Ketua Pengadilan Negeri atau Hakimyang ditunjuk mengesahkan tandatangan mereka berdasarkanketentuan Pasal 2 (1) Stb/d.191646 dengan cara dibawah pernyataantersebut dibubuhi kalimat:Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua / Hakim Pengadilan NegeriMenerangkan, bahwa bernamaTelah saya kenal atau telah diperkenalkan kepada saya, dankepadanya / mereka telah saya jelaskan isi pernyataan dalam aktatersebut diatas, dan setelah

Dan kemudian dibubuhi cap Pengadilan Negeri sesuai denganPasal 3 ayat (1) Stb/d.191646, akta tersebut dicatat dalam BukuRegister yang khusus disediakan untuk itu.Sehingga antara permohonan pemohon dalam perkara a quo dandihubungkan dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang pemberlakuan Buku IlPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada halaman47 halaman 48 poin 14 maka dalam hal ini Pemohon cukup melakukanHalaman 9 dari 11 Penetapan

Bambang Wiryawan, terhadap bukti surat tersebut Majelis berpendapatbahwa bukti tersebut hanya merupakan akta di bawah tangan yangmerupakan pernyataan sepihak saja yang tidak mendapatkanpengesahan Ketua Pengadilan Negeri, suatu akta dibawah tangantentang pernyataan ahli waris dapat digunakan atau mempunyaikekuatan pembuktian apabila akta pernyataan ahli waris tersebut telahdisahkan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Pasal 2ayat (1) Stbld 191646 juncto Pasal 3 (1) Stbld 191646, berdasarkanuraian

anak yang masih dibawah umur (bukti P.5, P.6P.8), dan untukmelanjutkan tunjangan pensiun Nofra Hidayat, maka diajukanlah permohonan ini Bahwa dalam surat bukti P.9 Pensiun Janda Nofran Hidayat yaitu Vinna AngrainiDarmison, anak yang di tanggung adalah Nadira Vania Hairunisa dan Carissa NovinaAzzahra, sedangkan anak ketiga Muhamad Raditya Nofra tidak ditanggung olehNegara, sehingga tidak mendapat tunjangan anak dari pensiunan janda Nofran Hidayat.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Stbld 191646

No.374/Pdt.G/2017/PA.BIk.staatsblad 191646 dan Pasal 286 R.Bg. tandatangan dapat diganti denganpemberian cap jempol dengan ketentuan pemberian cap jempol tersebutdilakukan di hadapan notaris setelah sebelumnya dijelaskan oleh notaristentang isi atau maksud dari surat kuasa tersebut.Menimbang, bahwa adapun bunyi Pasal 286 R.

(KUHPerd. 187429 Pasal 1;S 191646).Menimbang, bahwa hal ini juga diatur dalam yurisprudensi MahkamahAgung Nomor 272 K/Pdt/1983, tanggal 20 Agustus 1984, yang mengandungabstrak hukum, bahwa agar surat Kuasa khusus yang dibubuhi cap jempolsah, harus dilegalisir serta didaftar menurut ordonansi St.1916 No.46 (videPutusan MA No. 3332 K/Pdt/1991 tanggal 10 Maret 1993).

No.374/Pdt.G/2017/PA.BIk.diberlakukan, namun ternyata surat kuasa khusus tersebut tidak dilegalisasiatau disahkan oleh notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdi atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dariPenggugat , Il dan Ill tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai suratkuasa khusus yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1874 KUH Perdata,staatsblad 186729 Pasal 1 junto staatsblad 191646 dan Pasal 286

tersebut diatasPengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon berdasarkan hukumdan Pemohon dapat membuktikan dalildalil permohonannya makapermohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karenapermohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal118 HIR biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;Menimbang, bahwa diperintahkan pula kepada Panitera PengadilanNegeri Batang untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Bank BCAKCP Batang ; Memperhatikan Staadblad 191646

Ariani supaya bisa mengurus TASPEN atas namaalmarhumah, dengan demikian permohonan pemohon tersebut adalah termasukPermohonan untuk menetapkan status keahliwarisan, oleh karenanya Permohonan sepertiitu tidak dapat diperiksa dengan acara Permohonan namun harus diperiksa dalam bentukgugatan, sedangkan mengenai keahliwarisan cukup dibuat akta di bawah tangan mengenaikeahliwarisan kemudian dapat dimintakan untuk disahkan tandatangannya oleh KetuaPengadilan Negeri (Stbld.191646);Menimbang, bahwa berdasarkan

(S. 191646;RBg. 286.)"Pasal 1874a."(S.d.t.dg.S.191 642 jo. 43.)

(S.191646.) Dalam hal ini berlakuketentuan alinea ketiga dan keempat dari Pasal yang lain. (RBg. 287;S. 186729 jo. S. 191614, Pasal 1a.)"

BambangWiryawan terhadap bukti surat tersebut Majelis berpendapat bahwa buktitersebut hanya merupakan akta dibawah tangan yang memuat pernyataansepihak saja yang tidak mendapatkan pengesahan Ketua Pengadilan Negeri,suatu akta dibawah tangan tentang pernyataan ahli waris dapat digunakanatau mempunyai kekuatan pembuktian apabila akta pernyataan ahli waristersebut telah disahkan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri sesuaiketentuan Pasal 2 ayat (1) Stbld. 191646 Jo Pasal 3 ayat (1) Stbld.191646, berdasarkan

diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebutpada catatan gugatan tersebut.3 Pasal 147 ayat (3) RBg.Surat kuasa seperti ayat (1) harus diberikan dengan suatu akta notaries, ataudengan suatu akta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam wilayahtempat tinggal atau tempat kediaman pemberi kuasa atau oleh jaksa yangmempunyai wilayah yang meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman pemberikuasa ataupun dengan surat dibawah tangan yang disahkan dan didaftar menurutordonansi S. 191646

nyasaja, yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta yang disebut surat kuasa khusus.Pasal 147 ayat (3) menjelaskan bahwa surat kuasa khusus itu bisa berbentuk salah satuakta dibawah ini:e Akta Notaris.e Akta yang dibuat oleh panitera pengadilan dalam wilayah tempat tinggal atautempat kediaman pemberi kuasa.e Akta yang dibuat oleh jaksa yang mempunyai wilayah yang meliputi tempattinggal atau tempat kediaman pemberi kuasa.e surat dibawah tangan yang disahkan dan didaftar menurut ordonansi S.191646

Kabupaten Gorontalo untuk mengajukan gugatan kepada KumisiPolamolo yang diajukan ke Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 2 Januari2018 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2017;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akanmempertimbangkan surat kuasa yang diberi cap jempol oleh Pemberi kuasakepada Penerima Kuasa yang diketahui oleh Kepala Desa sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1874 KUHPerdata,Staatsblad 186729 Pasal 1 juncto Staatsblad 191646

Staatsblad 191646, dan Pasal 286 RBg. yang telah mengaturbahwa surat kuasa khusus yang dibubuhi cap jempol harus mendapatpengesahan dari notaris. Ketentuan tersebut sesuai juga dengan PutusanMahkamah Agung Nomor 272 K/Pdt/1983 yang menegaskan bahwa suratkuasa khusus yang dibubuhi cap jempol atau ibu jari harus dilegalisasi dandidaftar sesuai Ordonansi St. 1916 Nomor 46, oleh karena itu Mejelis HakimHim. 11 dari 13, Put.

Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat dan ditandatangani oleh 11(sebelas) Penggugat, sedangkan 2 (dua) Penggugat lainnyamembubuhkan cap jempol, tertanggal 19 Oktober 2016, dan telahdilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 19Oktober 2016;Menimbang, bahwa mengenai Surat Kuasa Khusus yang dibubuhicap jempol oleh Pemberi Kuasa, maka Surat Kuasa Khusus tersebutharus dilegalisasi, sSesuai dengan ketentuan hukum Pasal 1874KUHPerdata, Staatsblad 186729 Pasal 1 juncto Staatsblad 191646

(RBg. 199; S. 1922522.)(3) Surat kuasa seperti dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan dengan suatu akta notaris, ataudengan suatu akta yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri dalam wilayah tempat tinggal atautempat kediaman pemberi kuasa atau oleh jaksa yang mempunyai wilayah yang meliputi tempattinggal atau tempat kediaman pemberi kuasa ataupun dengan suatu surat di bawah tangan yangakan dan didaftar menurut ordonansi S. 191646.(4) pengadilan negeri berwenang untuk memerintahkan kehadiran para

(KUHperd. 1874; S. 186729 pasal 1; S. 191646.)Pasal 287.Bila dikehendaki oleh mereka yang berkepentingan, di luar hal seperti tersebut dalam ayat (2) pasal286, maka suratsurat di bawah tangan yang ditandatangani dapat dilengkapi dengan keteranganyang bertanggal yang dibuat oleh notaris atau pejabat lain yang ditentukan dalam perundangundangan yang menyatakan mengenal si penandatangan atau yang telah diperkenalkan kepadanyadan bahwa isi akta itu telah cwelaskan kepada si penandatangan dan bahwa kemudian

(KUHperd. 1879.)Pasal 293.Aktaakta di bawah tangan, sepanjang tidak dilengkapi dengan keterangan seperti tersebut dalam pasal286 ayat (2) dan pasal 287 mengenai hari tanggalnya, mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihakketiga sejak hari disahkan dan dibukukan menurut ordonansi S. 191646; atau sejak hari orangorangatau salah satu dari mereka yang menandatangani akta itu meninggal atau sejak hari terbukti adanyadengan aktaakta yang dibuat oleh pejahatpejabat umum; ataupun sejak hari pihak ketiga yang

kuasa khusus semacam itu;(3) Surat kuasa seperti dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan dengan suatuakta notaris, atau dengan suatu akta yang dibuat oleh panitera pengadilannegeri dalam wilayah tempat tinggal atau tempat kediaman pemberi kuasaatau oleh jaksa yang mempunyai wilayah yang meliputi tempat tinggal atauHalaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Padt.G/2016/PN Sbgtempat kediaman pemberi kuasa ataupun dengan suatu surat di bawahtangan yang akan dan didaftar menurut ordonansi S. 191646

Pegavail iniharus membukukan tulisan tersebut;Bahwa dasar hukum atau ketentuan yang mengatur pembubuhan cap jempolyaitu Pasal 1874 KUHPerdata, juga diatur dalam staatsblaad 186729 Pasal1 juncto staatsblaad 191646, dan Pasal 286 RBg.

Dalam perkara aquo, surat kuasa Penggugat tersebut tidakditandatangani oleh pemberi kuasa namun hanya dibubuhkancap jempol, Pembubuhan Cap Jempol sebagai pengganti tandatangan dalam surat kuasa memang dimungkinkan menuruthukum, namun pembubuhan cap jempol oleh Pemberi Kuasatersebut harus dilakukan didepan Notaris atau Hakim dan atauPejabat berwenang yang ditunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal1874 KUHPerdata, staadblaad 186729 Pasal 1 jucto staadblad 191646, dan Pasal 286 Rbg ;Berdasarkan uraian