., NIP. 19790712 200212 1 005;

OBJEK SENGKETA ;7 7222222 none n nnnYang menjadi obyek sengketa Tata Usaha negara ini adalah SuratKeputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKPP.862.3/12/3/ 2019,Tanggal 16 April 2019, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupaPembebasan dari Jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintah KecamatanKuatnana Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama Melky Zaklar Selan,SE, NIP 19790714 200212 1 OOS ; 2n2eneeceeeeeeeeeHalaman 3 dari 83 Halaman Putusan No. 52/G/2019/PTUNKPGTL, DASAR GUGATAIN: anne nn

Pasal 75, 76, 77 dan 78 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, Penggugat berhakmengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Bupati Timor TengahSelatan Nomor : BKPP.862.3/12/3/ 2019, Tanggal 16 April 2019,Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupa Pembebasan dariJabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintah Kecamatan KuatnanaKabupaten Timor Tengah Selatan atas nama Melky Zaklar Selan, SE,NIP 19790714 200212 1 005 Ke Jabatan Baru Pelaksana pada SatuanPolisi Pamong Praja Kabupaten Timor

amarnyaberbunyl : 222 nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn ne nnn neeHalaman 23 dari 83 Halaman Putusan No. 52/G/2019/PTUNKPGMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati TimorTengah Selatan Nomor : BKPP.862.3/12/3/ 2019, Tanggal 16 April2019, Tentang Penjatuhan WHukuman Disiplin Berat berupaPembebasan dari Jabatan sebagai Kepala Seksi PemerintahKecamatan Kuatnana Kabupaten Timor Tengah Selatan atas namaMelky Zaklar Selan, SE, NIP 19790714 200212

1 005 Ke JabatanBaru Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten TimorTengah Selatan ; 2222222 22 nnn nn enn n n=Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati TimorTengah Selatan Nomor : BKPP.862.3/12/3/ 2019, Tanggal 16 April2019, Tentang Penjatuhan WHukuman Disiplin Berat berupaPembebasan dari Jabatan sebagai Kepala Seksi PemerintahKecamatan Kuatnana Kabupaten Timor Tengah Selatan atas namaMelky Zaklar Selan, SE, NIP 19790714 200212 1 005 Ke JabatanBaru Pelaksana pada Satuan

dalam Gugatan tanggal 16 Juli 2019 yang terdaftar dalamRegister Perkara Nomor: 52/G/2019/PTUNKPG yang selengkapnya telahterurai dalam duduk sengketa;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara iniadalah Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKPP.862.3/12/3/2019, tanggal 16 April 2019 tentang Penjatunan Hukuman Disiplin BeratBerupa Pembebasan Dari Jabatan Kepala Seksi Pemerintah KecamatanKuatnana Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama Melky Zaklar Selan,S.E., NIP. 19790712 200212

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati TimorTengah Utara Nomor : BAPEGDIKLAT.862.3/372/V/2019 Tanggal 29Mei 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHalaman 3 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 173/B/2020/PTTUNSBY.Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Marselinus Lake NIP.19641231 200212 1 095, Pangkat/Golongan Ruang : Pengatur TingkatMewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiTimor Tengah Utara

Nomor : BAPEGDIKLAT.862.3/372/V/2019Tanggal 29 Mei 2019 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Marselinus LakeNIP. 19641231 200212 1 095, Pangkat/Golongan Ruang : PengaturTingkat (II/d) ; Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan/ataumengembalikan harkat kKedudukan Penggugat pada kedudukansemula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan PemerintahKabupaten Timor Tengah Utara sesuai

dengan posita gugatan Pembanding dahulu Penggugat,pada intinya dari sisi hukum tata usaha negara adalah :Bahwa menurut gugatan Penggugat yang menjadi obyek gugatanadalah Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor :BAPEGDIKLAT.862.3/372/V/2019 Tanggal 29 Mei 2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganHalaman 4 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 173/B/2020/PTTUNSBY.Jabatan Atas Nama Marselinus Lake NIP. 19641231 200212

Bahwa dengan diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara yangmenjadi sengketa perkara ini menurut (gugatan) Penggugat dapatdisimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketaSurat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor:Bapegdiklat.862.3/ 372/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama Marselinus Lake, NIP : 19641231 200212 1 095,Pangkat Golongan/Ruang Pengatur Tingkat

SF, Apt, Apt.NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :1 (satu) kantong plastic klip transparan kode A1 mengandung Metafetamin(termasuk Narkotika golongan menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika).

NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasilpengujian sebagai berikut : 1 (Satu) kantong plasticklip transparan kode C1 mengandung MDMA termasuk Narkotikagolongan menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasilpengujian sebagai berikut : 1 (Satu) kantong plasticklip transparan kode A1 mengandung Metafetamin (termasuk Narkotikagolongan menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

SF., Apt, Apt.NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (Satu) kantong plasticklip transparan kode C1 mengandung MDMA termasuk Narkotika golongan menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Penggugat NIP 19720422 200212 1 001 Pengatur(Gol.II/C) Pelaksana Pada Sekretariat Pengadilan Pajak Sekretariat JenderalKementerian Keuangan;Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;Bahwa Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 107/KMK.01/UP.7/2013 tanggal 26 Maret 2013, tentang Pemberhentian DenganTidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n.

Penggugat NIP 19720422 200212 1 001 Pengatur (Gol.II/C)Pelaksana Pada Sekretariat Pengadilan Pajak Sekretariat JenderalKementerian Keuangan, telah melanggar Hukum dan Hak Asasi Manusia;Bahwa halhal yang di langgar oleh Tergugat:1. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Menteri KeuanganNomor 107/KMK.01/UP.7/2013 tanggal 26 Maret 2013, tentangPemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipila.n.

PenggugatNIP 19720422 200212 1 001 Pengatur (Gol.II/C) Pelaksana PadaSekretariat Pengadilan Pajak Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan, diusulkan dengan berdasarkan Pasal 9 huruf a PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979;Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 berbunyi:"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil apabila di pidana penjara atau kurungan berdasarkankeputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,karena:

Penggugat NIP 19720422 200212 1001 Pengatur (Gol.II/C) Pelaksana Pada Sekretariat Pengadilan PajakSekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Putusan Nomor 429 K/TUN/201419720422 200212 1 001 Pengatur (Gol.II/C) Pelaksana Pada SekretariatPengadilan Pajak Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;4. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi kedudukan Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan;5.

dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYAPURWANINGTYAS, SF, Apt NIP 19790704 200212 2 002 denganpengujian sebagai berikut :1(satu) kantong Plastik kode E1 Kristal diduga shabu mengancMetamfetamin (termasuk Narkotika golongan menurut UU RI NomeTahun 2009 tentang Narkotika).Bahwa terdakwa TEDDY FAHRIZAL Bin M.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas (dan Makanan Pontianak Nomor : LP20.107.99.20.05.0277.K tan17Maret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat ResNarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TKHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt NIP 19790704 200212 2dengan hasil pengujian sebagai berikut :1(satu) kantong Plastikkode A1 Kristal diduga shabu mengandungMetamfetamin (termasuk Narkotika golongan menurut UU RI Nomor

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas (dan Makanan Pontianak Nomor : LP20.107.99.20.05.0278.K tanggeMaret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse NarPolda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYAPURWANINGTYAS, SF, Apt NIP 19790704 200212 2 002 denganpengujian sebagai berikut :1(satu) kantong Plastik kode B1 Kristal didugas habu mengandungMetamfetamin (termasuk Narkotika golongan menurut UU RI Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas (dan Makanan Pontianak Nomor : LP20.107.99.20.05.0279.K tanggeMaret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse NarPolda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYAPURWANINGTYAS, SF, Apt NIP 19790704 200212 2 002 denganpengujian sebagai berikut :1(satu) kantong Plastik kode C1 Kristal diduga shabu mengandungMetamfetamin (termasuk Narkotika golongan menurut UU RI Nomor

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas (dan Makanan Pontianak Nomor : LP20.107.99.20.05.0280.K tanggeMaret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse NarPolda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYAPURWANINGTYAS, SF, Apt NIP 19790704 200212 2 002 denganpengujian sebagai berikut :1(satu) kantong Plastik kode D1 Kristal diduga shabu mengandungMetamfetamin (termasuk Narkotika golongan menurut UU RI Nomor

., M.Kes NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagaiberikut :Terhadap 1 (satu) kantong plastic klip transparan kode B berisi tabletmengandung MDMA (+)termasuk Narkotika golongan menurut UU RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP21.107.99.20.05.0313.K tanggal 26 Maret 2021terhadap contoh yang dikirimoleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atassumpah jabatan oleh Titis Khulyatus Apt., M.Kes NIP. 19790704 200212 2002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :Terhadap 1 (satu) kantong plastic klip transparan kode B berisi tabletmengandung MDMA (+)termasuk Narkotika golongan menurut UU RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP21.107.99.20.05.0313.K tanggal 26 Maret 2021terhadap contoh yang dikirimoleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpahjabatan oleh Titis Khulyatus Apt., M.Kes NIP. 19790704 200212 2 002 denganhasil pengujian sebagai berikut :Terhadap 1 (satu) kantong plastic klip transparan kode B berisi tabletmengandung MDMA (+)termasuk Narkotika golongan menurut UU RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP21.107.99.20.05.0313.K tanggal 26 Maret 2021terhadap contoh yang dikirimoleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpahjabatan oleh Titis Khulyatus Apt., M.Kes NIP. 19790704 200212 2 002 denganhasil pengujian sebagai berikut :Terhadap 1 (satu) kantong plastic klip transparan kode B berisi tabletmengandung MDMA (+)termasuk Narkotika golongan menurut UU RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa

NIP. 19790704 200212 2002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :Terhadap 1 (satu) kantong plastic klip transparan berisi Kristal warna putihkode A1 mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkotika golongan menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP20.107.99.20.05.1068.K tanggal 02 Desember 2020 terhadap contoh yangdikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atassumpah jabatan oleh Titis Khulyatus P

NIP. 19790704 200212 2002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :Terhadap 1 (satu) kantong plastic klip transparan berisi Kristal warna putihkode B1 mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkotika golongan menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP20.107.99.20.05.1069.K tanggal 02 Desember 2020 terhadap contoh yangdikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atassumpah jabatan oleh Titis Khulyatus P

NIP. 19790704 200212 2002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :Terhadap 1 (satu) kantong plastic klip transparan berisi Kristal warna putihkode C1 mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkotika golongan menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas dan Makanan Pontianak Nomor : LP20.107.99.20.05.0277.K tanggeMaret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse NarPolda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYAPURWANINGTYAS, SF, Apt NIP 19790704 200212 2 002 denganpengujian sebagai berikut :1(satu) kantong Plastik kode A1 Kristal diduga shabu mengandungMetamfetamin (termasuk Narkotika golongan menurut UU RI Nomor

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas dan Makanan Pontianak Nomor : LP20.107.99.20.05.0278.K tanggeMaret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse NarPolda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYAPURWANINGTYAS, SF, Apt NIP 19790704 200212 2 002 denganpengujian sebagai berikut :1(satu) kantong Plastik kode B1 Kristal diduga shabu mengandungMetamfetamin (termasuk Narkotika golongan menurut UU RI Nomor

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas (dan Makanan Pontianak Nomor : LP20.107.99.20.05.0280.K tanggeMaret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse NarPolda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYAPURWANINGTYAS, SF, Apt NIP 19790704 200212 2 002 denganpengujian sebagai berikut :1(satu) kantong Plastik kode D1 Kristal diduga shabu mengandungMetamfetamin (termasuk Narkotika golongan menurut UU RI Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika).

Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYAPURWANINGTYAS, SF, Apt NIP 19790704 200212 2 002 denganpengujian sebagai berikut :1(satu) kantong Plastik kode C1 Kristal diduga shabu mengandungMetamfetamin (termasuk Narkotika golongan menurut UU RI Nomor

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas dan Makanan Pontianak Nomor : LP20.107.99.20.05.0279.K tanggaMaret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse NarPolda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYAPURWANINGTYAS, SF, Apt NIP 19790704 200212 2 002 denganpengujian sebagai berikut :1(satu) kantong Plastikkode C1 Kristal shabu mengandung Metamfet:(termasuk Narkotika golongan menurut UU RI Nomor 35 Tahun

., Nip. 19710107 200212 2 002;---------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.4-19-2016, tanggal 31 Desember 2016, Tentang Pemindahan Dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare, beserta Daftar Lampiran Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.4-19-2016, tanggal 31 Desember 2016, Khusus Nomor Urut 804 atas nama dr. Hj.

., Nip. 19710107 200212 2 002; -------------------------4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat ke tempat tugas semula;--------------------------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 328.500,- (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);-

Nip. 19710107 200212 2 002;Il. Adapun Kepentingan Penggugat adalah sebagai berikut: Bahwa Penggugat kehilangan kesempatan menambah pengalaman dan keilmuan di bidang kedokteran yang terus berkembangsejalan ragam kasus penyakit kronis yang didapatkan selama ini dirumah sakit unum A.

Nip. 19710107 200212 2 002;Tenggang Waktu: 202022020202 2020Bahwa objek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal10 Pebruari 2017 melalui/via telepon dari Kepegawaian Rumah Sakitatas nama Hidayatullah, bahwa sudah ada keputusan penempatannya, maka sesuai ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986Juncto UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TataUsaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggangwaktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diketahuinya keputusanTergugat dimaksud

Nurjannah, S.Ked.Nip. 19710107 200212 2 002. dinyatakan batal atau tidak sah;h. Bahwa dengan demikian, keputusan Tergugat (objek sengketa)jelasjelas telah menyalahi aturan, karena proses penerbitan objeksengketa telah merugikan secara langsung kepentinganPenggugat, sehingga patut dan beralasan hukum objek sengketadinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untukmencabut objek sengketa tersebut dan mengembalikan Penggugatbekerja ke tempat semula yaitu Rumah Sakit Umum A.

Nurjannah, S.Ked.Nip. 19710107 200212 2 002;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota ParepareNomor: 821.4192016, tanggal 31 Desember 2016, tentangPemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di LingkunganPemerintah Kota Parepare serta Daftar Lampiran KeputusanWalikota Parepare Nomor: 821.4192016, tanggal 31 Desember2016, Khusus Nomor Urut 804 atas nama dr. Hj. Nurjannah, S.Ked.Nip. 19710107 200212 2 002;4.

EMMY WAHYUNI,Msi,Med,SpPK NIP. 19740908 200212 2 008 dengan kesimpulanpositif mengandung METHAMPHETAMIN.Bahwa berdasarkan Hasil Test Urine An.MELYAN SUSANTI No.441/002/LABRSUDDSR/I/2014 tertanggal O7 Januari 2014 dan ditandatangani oleh dr.EMMYWAHYUNI,Msi,Med,SpPK NIP. 19740908 200212 2 008 dengan kesimpulan positifmengandung AMPHETAMIN dan METHAMPHETAMIN.

JERWIN SAPUTRA Bin ERWAN No.441/001/LABRSUDDSR/I/2014 tertanggal 07 Januari 2014 dan ditandatangani oleh dr.EMMYWAHYUNI,Msi,Med,SpPK NIP. 19740908 200212 2 008 dengan kesimpulanpositif mengandung METHAMPHETAMIN.Hasil Test Urine An.MELYAN SUSANTI No.441/002/LABRSUDDSR/I/2014tertanggal 07 Januari 2014 dan ditandatangani oleh dr.EMMYWAHYUNI,Msi,Med,SpPK NIP. 19740908 200212 2 008 dengan kesimpulanpositif mengandung AMPHETAMIN dan METHAMPHETAMIN.Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi dan keterangan

EMMY WAHYUNI,Msi,Med,SpPK NIP. 19740908 200212 2 008 dengankesimpulan positif mengandung METHAMPHETAMIN;Bahwa berdasarkan hasil Test Urine An. MELYAN SUSANTI No.441/002/LABRSUDDSR/I/2014 tertanggal 07 Januari 2014 dan ditandatangani oleh dr.

EMMYWAHYUNI,Msi,Med,SpPK NIP. 19740908 200212 2 008 dengan kesimpulanpositif mengandung AMPHETAMIN dan METHAMPHETAMIN;Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatuyang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satukesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yaitu: Pertama: melanggar Pasal

EMMY WAHYUNLMsi,Med,SpPK NIP. 19740908 200212 2 008dengan kesimpulan positif mengandung METHAMPHETAMIN serta berdasarkan hasilTest Urine An.MELYAN SUSANTI No.441/002/LABRSUDDSR/I/2014 tertanggal 07Januari 2014 dan ditandatangani oleh dr.EMMY WAHYUNI,Msi,Med,SpPK NIP.19740908 200212 2 008 dengan kesimpulan positif mengandung AMPHETAMIN danMETHAMPHETAMIN.Menimbang terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berpendapat

,Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasilpengujian sebagai berikut:1 (satu) kantong plastik klip transparan A1 yang berisi 2 (dua) tablet warnakuning di satu sisi bergaris tengah, sisi lain bertuliskan K mengandungHalaman 6 dari 44 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN PtkMDMA (termasuk Narkotika golongan menurut UU RI Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika);Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP20.107.99.20.05.0845.K tanggal 12 Oktober 2020 terhadap contoh yang dikirimoleh Direktur

,Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasilpengujian sebagai berikut: 1 (satu) Kantong plastik klip transparan B1 yang berisi 2 (dua) tablet warnamerah muda di satu sisi bergaris tengah, sisi lain bertuliskan XLmengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan menurut UU RI Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika);Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP20.107.99.20.05.0846.K tanggal 12 Oktober 2020 terhadap contoh yang dikirimoleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat

,Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasilpengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan C1 yang berisi 2 (dua) tabletberbentuk LOVE warna merah muda mengandung MDMA (termasukNarkotika golongan menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika);Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP20.107.99.20.05.0847.K tanggal 12 Oktober 2020 terhadap contoh yang dikirimoleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tanganioleh TITIS KHULYATUN

,Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasilpengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan C1 yang berisi 2 (dua) tabletberbentuk LOVE warna merah muda mengandung MDMA (termasukNarkotika golongan menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika);Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN PtkBahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP20.107.99.20.05.0847.K tanggal 12 Oktober 2020 terhadap contoh yang dikirimoleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar

tertanggal 3 Juni2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 10 Juni 2013 dengan register perkara Nomor : 94/G/2013/PTUNJKT yangtelah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 Juli 2013, yang padapokoknya mengemukakan dalildalil sebagai berikut ;Objek Sengketa Tata Usaha Negara Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 107/KMK.01/UP.7/2013 tanggal 26Maret 2013, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai NegeriSipil an Penggugat NIP 19720422 200212

1 001 Pengatur (Gol.II/C) PelaksanaPada Sekreatariat Pengadilan Pajak Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ;Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Bahwa Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 107/KMK.01/UP.7/2013 tanggal 26 Maret 2013, tentang Pemberhentian Dengan TidakHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Penggugat NIP 19720422 200212 1 001Pengatur (Gol.II/C) Pelaksana Pada Sekretariat Pengadilan Pajak SekretariatJenderal Kementerian Keuangan, diterima Penggugat pada Kamis

Sengketa bukanlahkeputusan pejabat tata usaha negara yang dikecualikan dari pengertian keputusanpajabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undangundang Nomor 9Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaaha Negara point (17);Dasar Alasan Gugatan (Posita) Bahwa dasar/alasan Gugatan ini adalah Tergugat dalam menerbitkan SuratKeputusan Menteri Keuangan Nomor. 107/KMK.01/UP.7/2013 tanggal 26 Maret2013, tentang Pemberhentlan Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipila.n Penggugat NIP 19720422 200212

1 001 Pengatur (Gol.II/C) Pelaksana PadaSekretariat Pengadilan Pajak Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, telahmelanggar Hukum dan Hak Asazi Manusia.Bahwa halhal yang dilanggar oleh Tergugat :1 Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor:107/KMK.01/UP.7/2013 tanggal 26 Maret 2013, tentang PemberhentianDengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an Penggugat NIP19720422 200212 1 001 Pengatur (Gol.II/C) Pelaksana Pada SekretariatPengadilan Pajak Sekretariat Jenderal

R.Ridho(NIP 19720422 200212 1 O01) Pengatur (Gol.II/c) Pelaksana PadaSekretariat Pengadilan Pajak Sekretariat jenderal Kementerian Keuangan(fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;Bukti P.5 : Petikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 107/KMK.01/UP.7/2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Sdr.

., NIP 19680123 200212 1 001;

., NIP. 19680123 200212 1001.3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1012/BKPSDMD/2018 tanggal 19Desember 2019 atas nama Tatang Rizani, S.E., NIP. 19680123 200212 1001Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan.4.

Bahwa, objek sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor: 188.44/1012/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama Tatang Rizani, SE, NIP.19680123 200212 1 001.Halaman 19 dari 64 halaman. Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.PGP3.

Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN.PGP188.44/1012/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama TatangRizani, S.E., NIP 19680123 200212 1 001 (objek sengketa), akan tetapiPenggugat tidak mau menerima (menolak).

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor: 188.44/1012/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atasnama Tatang Rizani, S.E., NIP 19680123 200212 1 001;3.

., NIP 19680123 200212 1 001;4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung yang baru tentang pemberhentian karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Tatang Rizani, S.E.sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, dengan keberlakuankeputusan terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan Objek Sengketa,yaitu tanggal 19 Desember 2018;5.

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1017/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 19 Desember 2018 atas nama Erwan Taruna Jaya, ST, NIP. 19700409 200212

1 002 ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1017/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 19 Desember 2018 atas nama Erwan Taruna Jaya, ST, NIP. 19700409 200212 1 002 ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya

Nama : HARPIN, S.H.NIP >: 19690911 200212 1 007Jabatan : Kepala Bagian PelayananHukum Biro Hukum SetdaProvinsi KepulauanBangka BelitungS. Nama >: SILVIA DWI APRIANTI,S.H,M.H.NIP >: 19750418 200804 2 001Jabatan : Kepala Subbag SengketaHukum Biro Hukum SetdaProvinsi KepulauanBangka BelitungHalaman 1 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2019/PTUN.PGP4.

Nama : INDRA UTAMA, S.H.NIP > 19720422 200212 1 002Jabatan : Kepala Subbag BantuanHukum dan KonsultasiHukum Biro Hukum SetdaProvinsi KepulauanBangka Belitung5.

Bahwa, benar objek sengketa perkara a quo adalah Surat KeputusanGubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1017/BKPSDMD/2018 Tanggal 19 Desember 2018 tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ErwanTaruna Jaya, ST, NIP. 19700409 200212 1 002;3.

Menyatakan Sah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor: 188.44/1017/BKPSDMD/2018 Tanggal 19 Desember 2018tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atasnama Erwan Taruna Jaya, ST, NIP. 19700409 200212 1 002;3.

Bahwa dasar dan alasan hukum ditetapkannya Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1017/BKPSDMD/2018 Tanggal 19Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan atas nama Erwan Taruna Jaya, ST, NIP. 19700409 200212 1002 (objek gugatan) sebagai berikut:a.

., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagaiberikut terhadap: 20 (duapuluh) kapsul warna merah berisi serbuk warna coklat muda,baik, kesimpulan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagaiberikut terhadap: 20 (duapuluh) kapsul warna merah berisi serbuk warna coklat, baik,kesimpulan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagaiberikut terhadap: 30 (tigapuluh) kapsul warna merah muda berisi serbuk warna putih,baik, kesimpulan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

., AptNIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut terhadap: 18 (delapan belas) kapsul warna hitam berisi serbuk warna putihkekuningan, baik, kesimpulan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

., AptNIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut terhadap: 3 (tiga) sachet serbuk warna coklat, baik, kesimpulan Tidak MemenuhiSyarat (TMS).

GINTING, SKM, denganNIP. 19720515 200212 2 002, Pangkat Penata Muda Tk. I, Jabatan Penyuluh Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), di Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan satu ribu rupiah) ;

GINTING,SKMadalahPegawaiNegeriSipildenganNIP. 19720515 200212 2 002,PangkatPenataMuda Tk. I,JabatanPenyuluhKesehatandanKeselamatanKerja (K3), diDinasKesehatanKabupatenKaro.Bahwadenganmeninggalnyakakak kandung pemohon maka ahli waris yangsahadalahanaknyaTIA ANGGRELLA BR. SITEPU.BahwasetelahmeninggalnyakakakkandungAlmh. ROSALINA BR. GINTING,SKMmakaanak yang bernamaTlA ANGGRELLA BR.SITEPUtinggalbersamapemohon di BerastagiKec.

GINTING, SKM,denganNIP. 19720515 200212 2 002, Pangkat Penata Muda Tk. I, JabatanPenyuluh Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), di Dinas KesehatanKabupaten Karo.4.

GINTING,SKMadalahPegawaiNegeriSipildenganNIP. 19720515 200212 2 002,PangkatPenataMuda Tk. I, JabatanPenyuluhKesehatandanKeselamatanKerja (K3),di DinasKesehatanKabupatenKaro.Bahwadenganmeninggalnyakakak kandungpemohon maka ahli waris yang sahadalahanaknyaTIA ANGGRELLA BR. SITEPU.BahwasetelahmeninggalnyakakakkandungAlImh. ROSALINA BR. GINTING,SKMmakaanak yang bernamaTIA ANGGRELLA BR. SITEPUtinggalbersamapemohondi BerastagiKec. Berastagi, Kab.

GINTING,SKMadalahPegawaiNegeriSipildenganNIP. 19720515 200212 2 002,PangkatPenataMuda Tk. I, JabatanPenyuluhKesehatandanKeselamatanKerja (K3),di DinasKesehatanKabupatenKaro.

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1011/BKPSDMD/2018, Tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Putri Dewi Damayanti, S.PI NIP. 19760401 200212

2 007;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1011/BKPSDMD/2018, Tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Putri Dewi Damayanti, S.PI NIP. 19760401 200212 2 007 ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya

S.PI NIP.19760401 200212 2 007;3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44/1011/Bkpsdmd/2018 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan JabatanTanggal 19 Desember 2018 Atas Nama Putri Dewi Damayanti. S.PI NIP.19760401 200212 2 007;4.

Pl, NIP.19760401 200212 2 007;3. Bahwa, Pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 3Hlm.2 adalah benar.

Pl, NIP.19760401 200212 2 007(sekarang objek sengketa), akan tetapi Penggugat tidak mau menerimaSurat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1011/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatanatas nama Putri Dewi Damayanti, S. Pl, NIP.19760401 200212 2 007tersebut.

Pl, NIP.19760401 200212 2 007dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan PutusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (PutusanMahkamah Agung Nomor: 1876 K/Pid.Sus/2017 yang diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2017)..

PI NIP. 19760401 200212 2 007 (Vide Bukti P6= T1);Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 9 April2019 pada pokoknya mendalilkan halhal sebagai berikut :1.

SF, Apt, NIP. 19790704 200212 2 002 selaku Kepala BiPengujian dengan hasil pengujian terhadap jumlah sampel yang diteberupa 1 (satu) kantong berkesimpulan : contoh diatas menganMETAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut UndarUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, merNarkotika Golongan tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari MeKesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan tvkepentingan ilmu pengetahuan

SF, Apt, NIP. 19790704 200212 2 002 selaku Kepala BiPengujian dengan hasil pengujian terhadap jumlah sampel yang diteberupa 1 (satu) kantong berkesimpulan : contoh diatas menganMETAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut UndarUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika); Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk menyimpan, memiliki, mengtNarkotika Golongan tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari MeKesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan tvkepentingan ilmu pengetahuan

SF,NIP. 19790704 200212 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian denganpengujian terhadap jumlah sampel yang diterima berupa 1 (satu) karberkesimpulan: contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (TermNarkotika Golongan 1 menurut Undang Undang RI Nomor 35 tahun ;tentang Narkotika);Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Terdmembenarkan dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge) bagi diri Terdakwa di dalam persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan

SF, Apt, NIP. 19790704 200212 2 002 selaku Kepala BiPengujian dengan hasil pengujian terhadap jumlah sampel yang diteberupa 1 (satu) kantong berkesimpulan: contoh diatas menganMETAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut UndarUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakimmempertimbangkan, apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut Terdedapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadan'Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa

SF, Apt, NIP. 19790704 200212 2 002 selaku Kepala BicPengujian dengan hasil pengujian terhadap jumlah sampel yang diterima be1 (satu) kantong berkesimpulan mengandung METAMFETAMIN (TermNarkotika Golongan 1 menurut Undang Undang RI Nomor 35 tahun ;tentang Narkotika);Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membelimemiliki narkotika jenis sabu, dan berdasar Hasil yang diperoleh dari pengdan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian BIPontianak No.LP20.107.99.20.05.0364

RIO HERMAWAN NIP.19770917 200212 1 006 tahun 2015;

bali darikelompok tani karya mandiri Desa Gunung Agung, tanggal 10Agustus 2015 berikut daftar hadir kelompok tani karya mandiri;Dikembalikan kepada saksi IDE BAGUS BARATE1 (satu) lembar kartu keluarga No. 1703071205100026 an.Kepala keluarga RIO HERMAWAN;Surat permintaan perlindungan hukum yang ditujukan kepadainspektorat kabupaten bengkulu Utara ditandatangani oleh RioHermawan pada tanggal 18 September 2017;1(satu) bundel penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil an.RIO HERMAWAN NIP.19770917 200212

1 006 tahun 2015;1(satu) bundel penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil an.RIO HERMAWAN NIP.19770917 200212 1 006 tahun 2016;Dikembalikan kepada saksi RIO HERMAWAN1 (satu) lembar daftar hadir Tim Kegiatan MusrembangKecamatan Arga makmur Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 13Februari 2017;1 (Satu) lembar daftar honorarium penanggung jawab pengelolakeuangan kecamatan Kota Arga Makmur bulan Januari 2017;1 (satu) lembar kwitansi pembayaran belanja perjalanan dinasdalam daerah tanggal 16 Januari 2017

1 006 tahun 2015;1 (satu) bundel penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil an.RIO HERMAWAN NIP.19770917 200212 1 006 tahun 2016;Dikembalikan kepada saksi RIO HERMAWANHalaman 16 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Agm 1 (satu) lembar daftar hadir Tim Kegiatan MusrembangKecamatan Arga makmur Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 13Februari 2017; 1 (Satu) lembar daftar honorarium penanggung jawab pengelolakeuangan kecamatan Kota Arga Makmur bulan Januari 2017; 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran

RIOHERMAWAN NIP.19770917 200212 1 006 tahun 2015; 1 (satu) bundel penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil an.

NIP19750924 200212 1 006 sebagaimana tercantum dalam Surat KeputusanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PTDH/00184, tanggal 10Januari 2013 tentang penjatuhan hukuman disiplin dari pemberhentian tidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi pemberhentian denganhormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atastelah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 10 Undangundang Peradilan TataUsaha Negara (PERATUN

NIP19750924 200212 1 006 sebagaimana tercantum dalam Surat KeputusanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PTDH/00184, tanggal 10Januari 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dari Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pemberhentian DenganHormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yangberwujud (nyata) tertentu atau dapat ditentukan;INDIVIDUALBahwa objek gugatan yang dikeluarkan Tergugat ditujukan kepadaperorangan tertentu, dan telah

Putusan Nomor 500 K/TUN/2015TFRpada Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam,dengan NIP 19750924 200212 1 006;Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkunganKementrian Agama Republik Indonesia sejak 01 Desember 2002:Bahwa Menteri Agama Republik Indonesia dengan Keputusan NomorB.II/3/PTDH/00184, tanggal 10 Januari 2013 telah menjatunkan hukumandisiplin kepada Penggugat berupa;Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri SipilKementerian Agama dengan

NIP 19750924 200212 1 006sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor B.II/3/PDTH/00184, tanggal 10 Januari 2013 tentangPenjatuhan Hukuman Disiplin dari Pemberhentian Tidak Dengan HormatHalaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 500 K/TUN/2015TFRsebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;3.

NIP 19750924 200212 1006 sebagaimana tercantumdalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia NomorB.II/3/PDTH/00184, tanggal 10 Januari 2013 tentang Penjatuhan HukumanDisiplin dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai NegeriSipil menjadi Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendirisebagai Pegawai Negeri Sipil;4.