Bahwa adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikankepentingan Penggugat adalah KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANANNomor : 444/KptsII/1997 TENTANG PEMBERIAN ~ HAKPENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI POLA TRANSMIGRASIATAS AREAL HUTAN SELUAS + 21.870 (DUA PULUH SATU RIBUDELAPAN RATUS TUJUH PULUH) HEKTAR DI PROPINSI DAERAHTINGKAT RIAU KEPADA PT.NUSA WANA RAYA Tanggal 6 Agustus1997, selanjutnya disebut sebagai Keputusan Tergugat..

Nusa WanaRaya dengan luas areal + 21.870 (dua puluh satu ribu delapan ratustujuh puluh) hektar berdasarkan surat Direktur Jenderal Inventarisasidan Tata Guna Hutan Nomor: 365/A/VII4/1996 tanggal 22 April1996.PAGE3) Telah melunasi pembayaran luran HPHTI Pola Transmigrasi.4) Sudah ada pengesahan badan hukum PT. Nusa Wana Raya denganKeputusan Menteri Kehakiman.g.

Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka MenteriKehutanan menerbitkan Keputusan Nomor: 444/KptsII/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan HutanTanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal HutanSeluas + 21.870 (dua puluh satu ribu delapan ratus tujuhpuluh) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat Riau kepadaPT. Nusa Wana Raya.h. Bahwa terhadap areal kerja IUPHHKHTI polatransmigrasi an. PT.

Tergugat IIHalaman 37 dari 63 halaman Putusan Nomor : 113/G/2015/PTUNJKTPAGE6.38Intervensi di pindah ke areal HPH PT Siak Raya Timber dengan arealkerja seluas + 21.870 Hektar;c. Bahwa Tergugat Il Intervensi telah mendapatkan RekomendasiGubernur kepala daerah Tingkat Riau Nomor : 525/EK/2455, tanggal19 Agustus 1995 ;d.

NUSA WANA RAYA PropinsiDaerah Tingkat Riau Seluas + 21.870 Ha ; (Foto kopi) ;. Bukti T.IL.Intv 4 : Peta Areal Kerja Hak PengusahaanHutan Tanaman Industri Transmigrasi PT. NUSA WANA RAYAPropinsi Daerah Tingkat Riau Seluas + 21.870 Ha ; (Sesuai denganasll) ;. Bukti T.ILIntv5 : Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Propinsi Riau Nomor : 5616/KPTS/Kw14/1997 tentangPengesahan Kerja Karya Tahunan Hutan Tanaman IndustriTransmigrasi Tahun 1997/1998 ; (Sesuai dengan asli) ;.

Bahwa adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikankepentingan Penggugat adalah KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANANNomor : 444/KptslI/1997 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAANHUTAN TANAMAN INDUSTRI POLA TRANSMIGRASI ATAS AREALHUTAN SELUAS + 21.870 (DUA PULUH SATU RIBU DELAPAN RATUSTUJUH PULUH) HEKTAR DI PROPINSI DAERAH TINGKAT RIAUKEPADA PT.NUSA WANA RAYA Tanggal 6 Agustus 1997, selanjutnyadisebut sebagai Keputusan Tergugat;3.

Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANANNomor: 444/KptsII/1997 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAANHUTAN TANAMAN INDUSTRI POLA TRANSMIGRASI ATAS AREALHUTAN SELUAS + 21.870 (DUA PULUH SATU RIBU DELAPAN RATUSTUJUH PULUH) HEKTAR DI PROPINSI DAERAH TINGKAT RIAUKEPADA PT.NUSA WANA RAYA Tanggal 6 Agustus 1997;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN MENTERIKEHUTANAN Nomor: 444/KptslI/1997 TENTANG PEMBERIAN HAKPENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI POLA TRANSMIGRASIATAS AREAL HUTAN SELUAS + 21.870 (DUA PULUH SATU RIBUDELAPAN RATUS TUJUH PULUH) HEKTAR DI PROPINSI DAERAHTINGKAT RIAU KEPADA PT.NUSA WANA RAYA Tanggal 6 Agustus1997;4.

Bahwa dalam sengketa aquo yang menjadi objek gugatan adalahkeputusan Menteri Kehutanan Nomor 444/KptsI/1997 tentangpemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PolaTransmigrasi atas areal Hutan seluas + 21.870 ( dua puluh satu ribudelapan ratus tujuh puluh) hektar di Propinsi Daerah Tingkat Riaukepada Tergugat Il Intervensi yaitu tanggal O06 Agustus 1997sedangkan Pengugat mendaftarkan gugatannya dan diterimaHalaman 13 dari 28 halaman.

Nusa Wana Raya yangmemiliki Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasiseluas 21.870 Ha (dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh hektar)berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 444/Kptsll/1997tanggal 6 Agustus 1997.

masing penuntutan diajukan secara terpisah) untuk secara tanpa hakatau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima NarkotikaGolongan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk bukan tanamanyang beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni 171 (Seratus tujunh puluh satu)bungkus teh Cina warna hijau Shabu berat brutto + 177.167 gram dan 23 (duapuluh tiga) bungkus MDMA kapsul dan tablet dengan sebutan inek berat brutto+ 21.870

buah Karung warnaputin berisi 123 bungkus teh Cina berwarna hijau didalamnya terdapat kristalputin dan 2 (dua) buah drum warna biru berisi 48 bungkus teh Cina berwarnahijau didalamnya terdapat kristal putin mengandung Narkotika jenis Shabudengan berat brutto 177.167 gram, dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi17 bungkus kapsul berwarna merah serta 2 (dua) buah ember cat berisi 23bungkus tablet inek warna pink dan hijau mengandung narkotika MDMAdengan jumlah seluruhnya 54.702 butir berat brutto 21.870

belum mendapatkan upah, tetapi sudah diberi uanguntuk operasional oleh saksi SYAHRIR Als MUSA bin MAKARAKAH sebesarRp.8.000.000, (delapanjuta rupiah), dan Rp.2.000.000, juta telah diberikankepada orang Riau dikapal, atas perintah saksi SYAHRIR Als MUSA binHalaman 4 dari 37 Halaman Putusan Nomor 261/PID/2021/PT PLGMAKARAKAH.Bahwa terdakwa yang telah menguasai /menyembunyikan Narkotika jenisShabu dengan berat + 177.167 gram , jenis MDMA berbentuk kapsul dantablet sebanyak 54.702 butir dengan berat + 21.870

gram didalam sebuahkapal rusak di tepi Sungai dan terdakwa tidak dapat memperlihatkan dantidak memiliki in yang sah dari instansi pemerintah yang berwenangdibidang kesehatan dalam hal pengadaan, penyimpanan maupunpendistribusian penyaluran narkotika.Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat + 177.167 gram danjenis MDMA berbentuk kapsul dan tablet dengan berat 54.702 butir denganberat + 21.870 gram telah dilakukan Penyitaan berdasarkan PenetapanPersetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri

percobaan atau permufakatan jahat yakni bersama SYAHRIR AliasMUSA Bin MAKARAKAH (Alm) dan M SABIR alias DAENG bin KAPNOH(masing masing penuntutan diajukan secara terpisah) untuk tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yakni 171(seratus tujuh puluh satu) bungkus teh Cina warna hijau Shabu berat brutto +177.167 gram dan 23 (dua puluh tiga) bungkus MDMA kapsul dan tabletdengan sebutan inek berat brutto + 21.870

Nusa Wana Rayae Ijin Defenitif dari Menteri Kehutanan Nomor : 444/KPTSII/1997 tanggal 06Agustus 1997 tentang Pemberian Hak Pengusaha Hutan Tanaman Industri PolaTransmigrasi Atas Hutan Seluas + 21.870 Ha, kemudian diperkuat dengan SuratKeputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 241/MenhutII/2007 Tanggal 19 Juli2007 Tentang Penetapan Batas Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman PT.

Ijin depenitif dari Menteri kehutanan nomor : 444/KptsII /1997 tanggal 06agustus 1997 tentang pemberian hak pengusaha hutan tanaman industri polatransmigrasi atas hutan seluas + 21.870 Ha kemudian di perkuat dengan suratkeputusan menteri kehutanan nomor sk 241 / menhut II /2007 tanggal 19 juli2007 tentang penetapan batas areal kerja ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayupada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman PT.Nusa wana Raya seluas2.

Nusa Wana Raya dibebani izin Negara RI berupa ;~e Izin defenitif dari Menteri Kehutanan Nomor : 444/KptsII/1997 tanggal 06Agustus 1997 tentang pemberian hak pengusaha hutan tanaman industri polatransmigrasi atas hutan seluas + 21.870 Ha kemudian di perkuat dengan suratkeputusan menteri kehutanan nomor sk241/menhutII/2007 tanggal 19 Juli 2007tentang Penetapan batas areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu padahutan tanaman industri dalam hutan tanaman PT.

Nusa Wana Raya (NWR) yaitu masingmasing berupa ; 222 enn nn nnn nnn nnn nn nnn enn ene nnn ne nee ceee Ijin Defenitif dari Menteri Kehutanan Nomor : 444/KPTSII/1997 tanggal 06Agustus 1997 tentang Pemberian Hak Pengusaha Hutan Tanaman Industri PolaTransmigrasi Atas Hutan Seluas + 21.870 Ha, kemudian diperkuat dengan SuratKeputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 241/MenhutII/2007 Tanggal 19 Juli2007 Tentang Penetapan Batas Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu Pada Hutan Tanaman Industri

NWR) seluas + 21.870 Ha;e Bahwa saksi membenarkan barangbarang bukti yang diperlihatkandipersidangan ;Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada mengajukankeberatan ;2. Ir. Obet Sembiring bin P. Sembiringe Bahwa saksi sebelum kejadian tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidakada hubungan keluarga dengannya ;e Bahwa saksi bekerja sebagai Manager PT Nusa Wana Raya (PT.

NWR) seluas + 21.870 Ha;Bahwa saksi membenarkan barangbarang bukti yang diperlihatkandipersidangan ;Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada mengajukankeberatan ;3.

NWR) seluas + 21.870 Ha;Bahwa saksi membenarkan barangbarang bukti yang diperlihatkandipersidangan ;Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada mengajukankeberatan ;4.

saksi Panjang Siregar bekerja di lahan tersebutdengan alasan bahwa lahan tersebut masuk dalam wilayah HPHTI PTNWR ;Bahwa benar terdakwa dapat menjelaskan sudah + 30 ha yangditanamin pohon kelapa sawit, sedangkan sisanya belum ;Bahwa benar sepengetahuan terdakwa di sekitar areal lahan tersebuttidak ada plang dari PT NWR ;Bahwa benar lahan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut berdasarkanSK Kepmenhut Nomor : 444/KPTSII/1997 tanggal O06 Agustus 1997masuk kedalam areal HPHTI PT Nusa Wana Raya seluas + 21.870

PT Nusa Wana Raya seluas + 21.870 Ha, dankhususnya terhadap lahan yang dikuasai oleh terdakwa tersebut merupakanareal Estate W Kawasan Desa Segati Kecamatan Langgam KabupatenPelalawan HPHTI PT.

lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang melakukan, menyuruh melakukan, tanpa hak atau melawan hukum mengerjakan dan ataumenggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut ;Bahwa awalnya pada Tahun 1997 Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat KeputusanMenteri Kehutanan No. 444/KPTSII/1997 tanggal 6 Aguastus 1997 Tentang PemberianHak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas +21.870

Pengadilan Negeri Pelalawan. yangmelakukan, menyuruh melakukan tanpa hak atau melawan hukum menebang pohon ataumemanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabatyang berwenang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;Bahwa awalnya pada Tahun 1997 Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan MenteriKehutanan No. 444/KPTSI/1997 tanggal 6 Aguastus 1997 Tentang Pemberian HakPengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas +21.870

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 444/KPTSII/1997 tanggal 6 Agustus1997 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PolaTransmigrasi Atas Areal Hutan Seluas + 21.870 (dua puluh satu ribu delapanratus tujuh puluh) hektar di Propinsi daerah tingkat I Riau kepada PT.NusaWana Raya ; 99292 nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 444/KPTSII/1997 tanggal 6 Agustus1997 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PolaTransmigrasi Atas Areal Hutan Seluas + 21.870 (dua puluh satu ribu delapan ratustujuh puluh) hektar di Propinsi daerah tingkat I Riau kepada PT.Nusa Wana2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor.

Langgam, mengetahui para terdakwa tidak memilikiizin dari pejabatyang berwenang untuk membawa alat berupa 1 (satu) unit mesin chainsawdan 1 (satu) bilah parang, selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinyalangsung diamankan dan dibawa ke Polres Pelalawan guna pengusutan lebihlanjut.Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 444/KptsII/1997 tanggal 06 Agustus 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan HutanTanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas + 21.870 (duapuluh satu

secara tanpa hak atauHalaman 4 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkbmelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima NarkotikaGolongan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk bukantanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni 171 (seratus tujuhpuluhsatu) bungkus teh Cina warna hijau Shabu berat brutto + 177.167 gram dan 23(duapuluhtiga) bungkus MDMA kapsul dan tablet dengan sebutan inek beratbrutto +21.870

buah Karung warna putihberisi 123 bungkus teh Cina berwarna hijau didalamnya terdapat kristal putihdan 2 (dua) buah drum warna biru berisi 48 bungkus teh Cina berwarna hijaudidalamnya terdapat kristal putin mengandung Narkotika jenis Shabu denganberat brutto 177.167 gram, dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 17bungkus kapsul berwarna merah serta 2 (dua) buah ember cat berisi 23bungkus tablet inek warna pink dan hijau mengandung narkotika MDMAdengan jumlah seluruhnya 54.702 butir berat brutto 21.870

belum mendapatkan upah, tetapi sudah diberi uanguntuk operasional oleh saksi SYAHRIR Als MUSA bin MAKARAKAH sebesarRp.8.000.000, (delapanjuta rupiah), dan Rp.2.000.000, juta telah diberikankepada orang Riau dikapal, atas perintah saksi SYAHRIR Als MUSA binMAKARAKAH.Bahwa terdakwa yang telah menguasai /menyembunyikan Narkotika jenisShabu dengan berat +177.167 gram , jenis MDMA berbentuk kapsul danHalaman 6 dari 122 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkbtablet sebanyak 54.702 butir dengan berat + 21.870

gram didalam sebuahkapal rusak di tepi sungai dan terdakwa tidak dapat memperlihatkan dan tidakmemiliki ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang dibidangkesehatan dalam hal pengadaan, penyimpanan maupun pendistribusianpenyaluran narkotika.Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat + 177.167 gram danjenis MDMA berbentuk kapsul dan tablet dengan berat 54.702 butir denganberat + 21.870 gram telah dilakukan Penyitaan berdasarkan PenetapanPersetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan

fakta belum adanya jualbeli adalah betukpendangkalan analisa hukum yang sempit sehingga tidak perlu dipertimbangkanoleh Majelis Hakim.Menimbang berdasarkan faktafakta persidangan sangat jelas TerdakwaSYAHRIR Alias MUSA Bin MAKARAKAH (Alm) bersama PAMESANGI aliasSAM bin AMBO ASSE dan M SABIR alias DAENG bin KAPNOH besekongkoluntuk jualbeli, dengan cara menyerahkan narkotika dari riau berupa shabudengan berat + 177.167 gram, jenis MDMA berbentuk kapsul dan tabletsebanyak 54.702 butir dengan berat + 21.870

Karung warna putih berisi 123 bungkus teh Cinaberwarna hijau didalamnya terdapat kristal putih dan 2 (dua) buah drumwarna biru berisi 48 bungkus teh Cina berwarna hijau didalamnya terdapatkristal putih mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto +177.167 gram, dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 17 bungkus kapsulberwarna merah serta 2 (dua) buah ember cat berisi 23 bungkus tablet inekwarna pink dan hijau mengandung narkotika MDMA dengan jumlahseluruhnya 54.702 butir berat brutto +21.870

ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang dibidangkesehatan dalam hal pengadaan, penyimpanan maupun pendistribusianpenyaluran narkotika.Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat + 177.167 gramdan jenis MDMA berbentuk kapsul dan tablet dengan berat 54.702 butirdengan berat + 21.870 gram telah dilakukan Penyitaan berdasarkanPenetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan BalaiNomor:54/Pen.Pid/2021/PN.Pkb tanggal 3 Februari 2021 menetapkan:a. 6 (enam) buah

gram .Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi PAMESANGI ALS SAM BIN AMBOASSE (ALM) serta barang bukti narkotika di bawa petugas BNN untukdilakukan penyidikan lebih lanjut.Bahwa terdakwa yang telah menguasai /menyembunyikan Narkotika jenisShabu dengan berat + 177.167 gram , jenis MDMA berbentuk kapsul danHalaman 15 dari 133 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Pkbtablet sebanyak 54.702 butir dengan berat + 21.870 gram didalam sebuahkapal rusak di tepi Sungai dan terdakwa tidak dapat memperlihatkan dan

tidakmemiliki ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang dibidangkesehatan dalam hal pengadaan, penyimpanan maupun pendistribusianpenyaluran narkotika.Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat + 177.167 gramdan jenis MDMA berbentuk kapsul dan tablet dengan berat 54.702 butirdengan berat + 21.870 gram telah dilakukan Penyitaan berdasarkanPenetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan BalaiNomor:54/Pen.Pid/2021/PN.Pkb tanggal 3 Februari 2021 menetapkan:a. 6

Rampasan.Berdasarkan ketentuan diatas, yang berwenang melaksanakan sitaeksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 1087 K/Pid.Sus.LH/2018 tanggal 17 Desember 2018 tersebuthanyalan Jaksa (Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPelalawan) dan bukanlah Tergugat;Kemudian tindakan dari Tergugat juga telah melanggarketentuan di dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :444/KPTSII/1997 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan HutanTanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas +21.870

Tanggal 13 Januari2020, serta tidak mengkaji lebih dalam apakah Tergugatmemiliki wewenang untuk melakukan eksekusi terhadapputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1087K/Pid.Sus.LH/2018 tanggal 17 Desember 2018 dan Tergugatjuga tidak cermat karena telah melanggar ketentuan yangterdapat dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor444/KPTSII/1997 Tentang Pemberian Hak PengusahaanHutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal HutanHalaman 18 dari 92 halaman Putusan Nomor : 1/G/2020/PTUN.PBRSeluas + 21.870

(Sesuai dengan asili);Tanda terima Surat Nomor : 025/KAR/I/2020Tertanggal 13 Januari 2020 perihal : Keberatan(Sesuai dengan fotocopi);Berita Acara Pengembalian barang BuktiHalaman 41 dari 92 halaman Putusan Nomor : 1/G/2020/PTUN.PBR35.36.37.38.39.40.Bukti P35Bukti P36Bukti P37Bukti P38Bukti P39Bukti P40tanggal 16 Desember 2019 (Sesuai denganfotocopi);Keputusan Menteri Kehutanan Nomor444/KPTSII/1997 tentang Pemberian HakPengusahaan Hutan Tanaman Indusiri PolaTransmigrasi Atas Areal Hutan Seluas 21.870

Ri No. 1087 K/Pid.Sus.LH/2018 tanggal17 Desember 2018 (Sesuai dengan asli);Surat Kepala Kejaksaan Negeri PelalawanNo:B1.414/L.4.19/Eku.3/12/2019 tanggal 9Desember 2019 dan No Surat B1.435/L.4.19/Eku.3/12/2019 (sesuai denganHalaman 43 dari 92 halaman Putusan Nomor : 1/G/2020/PTUN.PBR4.5.6.7.Bukti T4Bukti T5Bukti T6Bukti T7asli);Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 444/Kpts1/1997, tanggal 6 Agustus 1997 TentangPemberian Hak Pengusahaan Hutan TanamanIndustri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutanseluas + 21.870

Pelalawandengan luas areal keseluruhan 21.870 ha (dua puluh satu ribu delapan ratustujuh puluh hektar) dengan dasar jjin yang diterbitkan oleh KementrianKehutanan R.I Nomor: SK.444/KPTSII/1997 tanggal 06 Agustus 1997tentang Pemerian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya;5.

Riau dengan ijin berlaku hinggatahun 2040 dengan izin Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.444/KPTSII/1997 tanggal O06 Agustus 1997 tentang Pemberian HakPengusahaan Hutan Tanaman Industri seluas 21.870 ha (dua puluh saturibu delapan ratus tujuh puluh hektar), Surat Keputusan Menteri KehutananRI No: SK 241/ MENHUTII/2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang PenetapanBatas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HutanTanaman Insudustri dalam hutan Tanaman PT.

Izin Depenitif dari Menteri Kehutanan Nomor: 444/KptsI11I/1997 tanggal 06 Agustus 1997 tentangpemberian hak pengusaha hutan tanaman industripola transmigrasi atas hutan seluas +21.870 Hakemudian diperkuat dengan surat keputusan menterikehutanan nomor Sk 241/MenhutII/2007 tanggal 19Juli 2007 tentang penetapan batas areal kerjaijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu padahutan tanaman industri dalam hutan tanamanPT.Nusa Warna Raya seluas 26.8802.

Izin Depenitif dari Menteri Kehutanan Nomor: 444/KptsI1I/1997 tanggal 06 Agustus 1997 tentangpemberian hak pengusaha hutan tanaman industripola transmigrasi atas hutan seluas +21.870 Hakemudian diperkuat dengan surat keputusan menterikehutanan nomor Sk 241/MenhutII/2007 tanggal 19Juli 2007 tentang penetapan batas areal kerjaijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu padahutan tanaman industri dalam hutan tanamanPT.Nusa Warna Raya seluas 26.880.

NWR tentang lahan tersebutantara lain:e jin Defenitif dari Menteri Kehutanan nomor: 444/Kpts1/1997 tanggal 06 Agustus 1997 tentang pemberian hakpengusaha hutan tanaman industri pola transmigrasi atashutan seluas 21.870 ha kemudian diperkuat dengan SuratKeputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 241/ menhut1/2007 tanggal 19 juli 2007 tentang penetapan batas arealkerja ijin usaha tanaman PT.

NWR tentang lahan tersebutantara lain:Ijin Defenitif dari Menteri Kehutanan nomor: 444/Kpts1/1997 tanggal 06 Agustus 1997 tentang pemberian hakpengusaha hutan tanaman industri pola transmigrasi atashutan seluas 21.870 ha kemudian diperkuat dengan SuratKeputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 241/ menhut1/2007 tanggal 19 juli 2007 tentang penetapan batas arealkerja ijin usaha tanaman PT.

Nusa Wanda Raya (PT.NWk) sesuai dengan ijin SuratKeputusan Menteri Kehutanan RI nomor : SK.444/KPTSII/1997,tanggal 6 Agustus 1997 tentang Pemberian Hak PengusahaanHutan Tanaman Industry, seluas 21.870 ha.

Nusa Wana Raya (PT.NWR) sesuai dengan ijin SuratKeputusan Menteri Kehutanan RI nomor : SK.444/KPTSII/1997, tanggal 6Agustus 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan TanamanIndustry, seluas 21.870 ha.

NWR tentang lahan tersebutantara lain:e jin Defenitif dari Menteri Kehutanan nomor: 444/Kpts1/1997 tanggal 06 Agustus 1997 tentang pemberian hakpengusaha hutan tanaman industri pola transmigrasi atashutan seluas 21.870 ha kemudian diperkuat dengan SuratKeputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 241/ menhut1/2007 tanggal 19 juli 2007 tentang penetapan batas arealkerja ijin usaha tanaman PT.

SK.444/KPTS-II/1997, tanggal 06 Agustus 1997 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan HTI Pola Transmigrasi atas areal hutan seluas 21.870 (dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT Nusa Wana Raya.

Nusa Wana Raya mendapatkan izin kementrian kehutanan sejaktahun 1997 sampai dengan saat ini;Bahwa luas yang diberikan izin yaitu 21.870 hektar;Bahwa sampai Saat ini ada perubahan sampai ditetapkannya batas hari kerjaPT. Nusa Wana Raya pada tahun 2007 sesuai dengan SK 241 yangdikeluarkan oleh Kementrian Kehutanan tanggal 19 Juli 2007 dengan luas26.880 hektar;Bahwa lahan PT.

) adalah izin definitif dari MENHUTIUPHHK HTI tentang pemberian hak Pengusahaan HTI Pola Transmigrasiatas areal hutan seluas + 21.870 ( dua puluh satu ribu delapan ratus tujuhpuluh) sedangkan yang kedua adalah SK mengenai penetapan batasbatasAreal Kerja IUPHHKHTI ;Bahwa luas izin yang pertamanya adalah 21.870 ha (dua puluh satu ribuHalaman 50 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plwdalapan ratus tujuh puluh ) hektar;Bahwa setelah dilakukan izin pemetaan batas luas izin IUPHHK HTI PTNWR yang

PolaTransmigrasi atas areal hutan seluas + 21.870 hektar di Propinsi DaerahTingkat Riau kepada PT. Nusa Wana Raya;e SK MENHUT tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHKHTI No.SK.241/MenhutII/2007 tanggal 19 Juli 2007 seluas 26.880 hektar;Bahwa berdasarkan izin SK.444/KPTSII/1997 SK MENHUT IUPHHK HTITentang Pemberian Hak Pengusahaan HTI Pola Transmigrasi atas arealhutan seluas + 21.870 ha. dan SK. Menhut no. No.

SK.444/KPTS11/1997, tanggal 06 Agustus 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan HTIPola Transmigrasi atas areal hutan seluas + 21.870 ha di Propinsi DaerahTingkat Riau kepada PT. Nusa Wana Raya ;Bahwa benar adanya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.241/MenhutII/2007, tanggal 19 juli 2007 tentang Penetapan Batas Areal kerjaIUPHHKHTI seluas 26.880 ha ;Bahwa benar menurut pendapat ahli Kiswandhono,SH.,MH.

Nusa Wana Raya seluas + 21.870 Ha (bukti P9), dan kemudian pada tahun2007 PT. Nusa Wana Raya telah melakukan penataan batas yang ditandai dengankeluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor :SK.241/Menhut/II/2007tanggal 19 Juli 2007 tentang penetapan batas areal kerja (IUPHHKHTI PT. NusaWana Raya) seluas 26.880 ha (bukti P10), kemudian pada tahun 2014 terbitSK.878/MenhutII/2014, sehingga berdasarkan pengukuran yang dilakukan olehAhli pemetaan PUTHUT OKKY MAHENDRA, S.

Pardede, anak ke - satu, Perempuan, lahir di Pulo Siborna, 7 Pebruari 1986 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 21.870/2003.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 31 Oktober 2003;

1 (satu) Bungkus Kayu Yang Telah Di Tumbang Dengan Panjang +- 1 Meter;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa Suat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor Sk.1121/menlhk/setjen/hpl.0/11/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 444/kpts-ii/1997 Tanggal 6 Agustus 1997 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan+21.870

1995perinal Persetujuan Studi Kelayakan HTI Pola Kemitraan PT NusaWana Raya;1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat Dirjen Perlindungan Hutandan Pelestarian Alam Dephut Nomor 50/DJVI/AMDAL/96, Tanggal12 April 1996 tentang Persetujuan ANDAL, RKL, dan RPL HPHTITrans PT Nusa Wana Raya di Provinsi Riau;9 (sembilan) lembar fotocopy terlegalisir Surat Keputusan MENHUTIUPHHK HTI Nomor SK.444/KPTSII/1997, tanggal 6 Agustus 1997tentang Pemberian Hak Pengusahaan HTI Pola Transmigrasi atasareal hutan seluas + 21.870