Banjarmasin,dengan luas 770 M2 sesuai Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor592/82/SGMRT.028/Rah. atas nnma HASAN BASERI, DRS.MM.H yangdikeluarkan oleh Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara KotaBanjarmasin tanggal 28 Desember 2010;12.9 Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bengkel mobil dan rumah semipermanen yang terletak di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri I RT.028RW.003 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara KotaBanjarmasin, dengan luas 699 M2 sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 260tahun

Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bengkel mobil dan rumah semipermanen yang terletak di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri I RT.028RW.003 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara KotaBanjarmasin, dengan luas 699 M2 sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 260tahun 1990 atas nama Doktorandus HASAN BASRI yang dikeluarkan olehBadan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin tanggal 14 November 1990;yang juga merupakan harta perpantangan (gonogini) almarhum Drs.H.HasanBaseri, MM bin H.M.Saberi dan isterinya

Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugatserta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatatdalam daftar yang telah disediakan untuk itu; Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 UndangUndang nomor 7 tahun 1989,maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Mengingat, UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undangundang Nomor 260Tahun

Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugatserta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatatdalam daftar yang telah disediakan untuk itu; Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 UndangUndang nomor 7 tahun 1989,maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Mengingat, UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undangundang Nomor 260Tahun

Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugatserta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatatdalam daftar yang telah disediakan untuk itu ; Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 UndangUndang nomor 7 tahun 1989,maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Mengingat, UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undangundang Nomor 260Tahun

Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugatserta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatatdalam daftar yang telah disediakan untuk itu; Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 UndangUndang nomor 7 tahun 1989,maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Mengingat, UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undangundang Nomor 260Tahun

: 136/G/2018/PTUNMDNanggota Partai Politik dan mencalonkan diri sebagai anggota DewanPerwakiklan Rakyat Daerah Kota Gunung sitoli pada pemilihan umumTahun 2019 ;Bahwa dalam surat permohonan dari Penggugat tanggal 16 Mei 2018tentang hal pengunduran diri sebagai pegawai Negeri sipil yang diajukankepada Tergugat tersebut, Penggugat tidak ada mempersoalkan tentanghak pensiun dan jaminan hari tua Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;Bahwa kemudian, surat Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 881 260Tahun

Gunungsitoli Nomor 881 260 Tahun 2018tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas PermintaanSendiri Dengan Tidak Memperoleh Hak Pensiun tanggal 17 Juli 2018 atasnama Penggugat yaitu sebatas tentang hak pensiun dan jaminan hari tuaPenggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 305 huruf bPeraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil, sementara dalam petitum (tuntutan) surat gugatan Penggugatmeminta agar surat Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 881 260Tahun

;Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan telahbertemu untuk menyampaikan secara lisan keberatan Penggugat atas terbitnyaobjek sengketa dimana Penggugat tidak memperoleh hak pensiun laluPenggugat mengirimkan Surat permohonan peninjauan danperbaikan/perubahan Keputusan Walikota Gunung Sitoli Nomor : 881 260Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil AtasPermintaan Sendiri Dengan Tidak Memperoleh Hak Pensiun, tanggal 17 Juli2018, kepada Walikota Gunung Sitoli (Tergugat

mengetahui adanya perubahan kuotakursi di Dapil Musi Banyuasin setelah rekapitulasihasil perolehan suara selesai dan penetapanperolehan suara (pleno rekapitulasi) oleh KPUDBahwa menurut saksi KPUD Musi Banyuasinsebagai penyelenggara Pemilu Legislatif Tidakpernah ada sosialisasi ke partaipartai pesertapemilu di Kabupaten Musi Banyuasin dan paraCalon Legislatif tentang adanya perubahanJumlah Kursi di Daerah Pemilihan Di Kab.MUBA tentang SK KPU No. 260 tahunBahwa saksi mengetahui adanya SK KPU No. 260tahun

MusiBanyuasin;Bahwa saksi mengetahui adanya SK KPU No. 260tahun 2009, sebelum pelaksanaan hari H Pemilutanggal 9 April 2009 dan sampai setelah PemiluLegislatif tahun 2009 tidak pernah ada SK No. 260tahun 2009;Bahwa saksi mengetahui adanya perubahan kuota/jumlah kursi PILEG tahun 2009 pada Dapil diMusi Banyuasin yaitu pada saat setelah pemilu 9April 2009 sekitar bulan Mei 2009, bahwa ada SKKPU No. 260 th 2009 yang merubah SK KPU No.39e Bahwa saksi pernah mengetahui dan mendengarPenggugat terpilih

Pada tanggal 28 Nopember 2011, PENGGUGAT menerima kenaikanpangkat menjadi Penata Muda golongan ruang Ill/a, dengan masakerja golongan 03 tahun O06 bulan, Unit Kerja: Badan KepegawaianDaerah Kabupaten Toba Samosir, terhitung mulai tanggal 01 Oktober2011, sesuai Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 260Tahun 2011 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Tanggal28 Nopember 2011;2.5.

sesualPetikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 078 Tahun 2010Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil TMT 01 April 2010 DiLingkungan Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir, Tanggal 01 April2010;Pada tanggal 28 Nopember 2011, PENGGUGAT menerima kenaikanpangkat menjadi Penata Muda golongan ruang Ill/a, dengan masakerja golongan 03 tahun 06 bulan, Unit Kerja: Badan KepegawaianDaerah Kabupaten Toba Samosir,terhitung mulai tanggal 01 Oktober2011, sesuai Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 260Tahun

BPR Bank DaerahKabupaten Madiun dengan nomor rekening 02.11.000419.01 ;Bahwa untuk mengoptimalkan program Pemberdayaan Industri Kecil ( PIK )tersebut, Bupati Madiun mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 260Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004 Tentang Tim Koordinasi Pengembangan IndustriKecil, di dalam lampiran Keputusan Bupati tersebut menyatakan susunan TimKoordinasi Pengembangan Industri Kecil sebagai berikut :@ Penanggung Jawab : Bupati Madiun.@ Pengarah : Wakil Bupati.@ Ketua : Sekretaris

BPR Bank Daerah Kabupaten Madiunsebagaimana dimaksud pada lampiran Keputusan Bupati Madiun Nomor 260Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksiDrs. BUDI TJAHYONO, M.Si., sehingga saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANIpada tanggal 138 Desember 2012 mengambil dana program PemberdayaanIndustri Kecil ( PIK ) yang masih tersimpan di PD.

BPR Bank Daerah Kabupaten Madiunsebagaimana dimaksud pada lampiran Keputusan Bupati Madiun Nomor 260Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksiDrs. BUDI TJAHYONO, M.Si., sehingga saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANIpada tanggal 138 Desember 2012 mengambil dana Program PemberdayaanIndustri Kecil ( PIK ) yang masih tersimpan di PD.

BPR Bank Daerah Kabupaten Madiunsebagaimana dimaksud pada lampiran Keputusan Bupati Madiun Nomor 260Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksiDrs. BUDI TJAHYONO, M.Si., sehingga saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANIpada tanggal 13 Desember 2012 mengambil dana program PemberdayaanIndustri Kecil ( PIK ) yang masih tersimpan di PD.

Terkait dengan masa berlaku dari Ke;putusan Bupati Madiun Nomor 260Tahun 2004, berlaku asas kepastian hukum (keputusan itu berlaku selamabelum dibatalkan atau dicabut) dan asas contrarius actus ( kewenanganpencabutan keputusan terletak pada si penerbit keputusan ). Dalam halKeputusan Bupati Madiun Nomor 260 Tahun 2004 tetap dianggap sah danberlaku mulai ditetapbkan ( 22 Juni 2004 ) dan tetap berlaku selama tidakdicabut oleh Bupati Madiun dengan bentuk hukum Keputusan Bupati ;3.

yang terdakwa berikan kepadasaudari AMELIA NALISA sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) dansisanya Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) terdakwa ambil sebagai imbalan;Bahwa terdakwa tidak memiiliki ijin dan tidak memiliki perinta tugasuntuk melakukan perekrutan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri;Bahwa ternyata saudari AMELIA NALISA diberangkatkan ke NegaraSuriah sebagai pembantu Rumah tangga bukan ke Negara Saudi sebagaipegawai salon;Bahwa menurut keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 260Tahun

PDS01/WGIRI/01/2013tertanggal 31 Januari 2013 yang dibacakan dipersidangan oleh Jaksa PenuntutUmum tanggal 26 Pebruari 2013 bahwa Terdakwa didakwa sebagai berikut :DAKWAANPRIMAIR : Bahwa ia terdakwa EDY BROTO MULYONO Bin SADIMAN HARJOPRAYITNO, selaku Mantan Kepala Desa Jaten, Kecamatan Selogiri,Kabupaten Wonogiri, sesuai Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 260Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012 Tentang Pemberhentian SementaraKepala Desa Jaten Kecamatan Selogiri, pada waktu menjabat sebagaiKepala

Kerugian Negara Rp. 137.126.035, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2ayat (1) Jo Pasal 18 huruf b Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1)KUHP.Subsidair :wan== Bahwa ia terdakwa EDY BROTO MULYONO Bin SADIMAN HARJOPRAYITNO, selaku Mantan Kepala Desa Jaten, Kecamatan Selogiri,Kabupaten Wonogiri, sesuai Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 260Tahun

PDS01/WGIRI/01/2013tertanggal 31 Januari 2013 yang dibacakan dipersidangan oleh Jaksa PenuntutUmum tanggal 26 Pebruari 2013 bahwa Terdakwa didakwa sebagai berikut :DAKWAANPRIMAIR :wan= Bahwa ia terdakwa EDY BROTO MULYONO Bin SADIMAN HARJOPRAYITNO, selaku Mantan Kepala Desa Jaten, Kecamatan Selogiri,Kabupaten Wonogiri, sesuai Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 260Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012 Tentang Pemberhentian SementaraKepala Desa Jaten Kecamatan Selogiri, pada waktu menjabat sebagaiKepala

dipertanggungjawabkanJumlah Kerugian Rp. 137.126.035,Negara Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2ayat (1) Jo Pasal 18 huruf b Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1)KUHP.Subsidair :w Bahwa ia terdakwa EDY BROTO MULYONO Bin SADIMAN HARJOPRAYITNO, selaku Mantan Kepala Desa Jaten, Kecamatan Selogiri,Kabupaten Wonogiri, sesuai Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 260Tahun

Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi legalisasi);Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 23bTahun 2012 Tentang Pengangkatan Staf KhususGubernur Bidang Perhubungan Di lingkunganPemerintah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi legalisasi);Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 24aTahun 2012 Tentang Pengangkatan Staf KhususGubernur Bidang Ketenagakerjaan Di lingkunganPemerintah Provinsi Kepulauan Riau (sesuaifotokopi legalisasi); Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 260Tahun

Memerintahkan agar barang bukti berupa:1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Temanggung Nomor 414.2/260Tahun 2013 tentang Pengurus Unit Pengelola Kegiatan dan AlokasiDana Bantuan Langsung Masyarakat Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi KabupatenTemanggung TAhun 2013.1 (satu) buah buku PTO (Petunjuk Teknis Operasional) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.1 (satu) buah buku Penjelasan

menutup pidanapembayaran uang pengganti diatas dan jika terdakwa tidak cukup hartanyauntuk membayar uang pengganti kerugian, maka di pidana dengan pidanapenjara selama 4 (empat) bulan ;10014.Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkantersebut di atas;15.Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;16.Memerintahkan agar barang bukti berupa:43.1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Temanggung Nomor 414.2/260Tahun

modal ke industry kecil dan sekaligus melakukan kegiatan pemantauan.Bahwa seingat saksi kalau berdasarkan keputusan mentri perindustrian danperdagangan RI No. 497.1/MPP/KEP/10/1998 tanggal 26 Oktober 1998 tim teknistingkat Il terdiri dari kepala seksi urusan perdagangan dalam negeri, tenagafungsional penyulug industry dan perdagangan dan kepala seksi sarana industrykecil yang di tetapkan dengan keputusan Kakanwil Disperindag Propinsisedangkan untuk tahun 2004 berdasarkan keputusan Bupati Madiun No. 260tahun

SRI WULAN RAHMADANI (Bagian Perekonomian), saksi JAKA SANTOSA,yang kemudian dibentuk Tim Koordinasi ;Bahwa setelah itu dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Industri KecilKabupaten Madiun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 260tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004 dengan susunan Tim sebagai berikut : Penanggung Jawab : Bupati Madiun. Pengarah : Wakil Bupati. Ketua : Sekretaris Daerah.= Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan.= Ketua Il : Kepala Diperindag."

Keberlakuan sebuah KTUNTerkait dengan masa berlaku dari Keputusan Bupati Madiun Nomor 260Tahun 2004, berlaku asas kepastian hukum (keputusan itu berlakuselama belum dibatalkan atau dicabut) dan asas contrarius actus(kewenangan pencabutan keputusan terletak pada si penerbitkeputusan).

KOMARI, M.Siterkait penggunaan dana PIK sebesar Rp.105.098.410, tersebut ; Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak pernah menanyakan mengenaipenggunaan dana PIK sebesar Rp.105.098.410, tersebut ; Bahwa ketika terdakwa dimutasi dari Asisten Perekonomian dan Pembangunanhingga saat ini tidak pernah memberitahu kepada pengganti terdakwa terkaitadanya dana PIK sebesar Rp.105.098.410, tersebut ; Bahwa terdakwa tidak pernah tahu dan tidak pernah menerima SK Nomor 260Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pengembangan

Madiun, dan tidak pernah mengambil/menarik lagi hinggasaksi NOOR ACHWAN pensiun pada tahun 2012, dan tidak ada lagi kegiatan penyalurandana bergulir program PIK ;Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 260Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004, dalam Diktum Kedua Keputusan Bupati tersebutmenerangkan tugas dari Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil sebagai berikut:j. Mengadakan koordinasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasipengembangan industri kecil;k.

KerjaIndonesia Nomor 260 Tahun 2015 saat ini tidak boleh mengirim TKI/ TenagaKerja Indonesia ke Timur Tengah sebagai Asisten Rumah Tangga/ART danSurat Keputusan tersebut belum dicabut dan Moratorium itu masih berlaku;Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang wanita calon TKI/ TenagaKerja Indonesia yang dibawa Terdakwa yakni saksi Lia Agustina, saksi Ami dansaksi Duni tersebut tidak bisa didaftar secara informal di Dinas Tenaga KerjaIndramayu karena Keputusan Menteri Tenaga Kerja Indonesia Nomor 260Tahun

Negara yangmembutuhkan dan terhadap data seluruh PJTKI di Indramayu ada datanya padaHalaman 49 dari 58 Putusan Pidana Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN IdmAplikasinya di Website Dinas Tenaga Kerja Indramayu dan masyarakat biasdapat mengaksesnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Ahli Sukirman, S.E, Bin (Alm) Asmadiperbuatan Terdakwa melanggar Keputusan Menteri Tenaga Kerja IndonesiaNomor 260 Tahun 2015 yaitu percobaan penempatan tenaga kerja wanita keTimur Tengah dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Indonesia Nomor 260Tahun

Bahwa wewenang Menteri Perdagangan dalam menetapkan kebijakanurusan pemerintah bidang perdagangan khususnya perdagangan luarnegeri telah diatur secara tegas dalam Pasal 17 UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 Ayat (1), (2) huruf bdan Pasal 5 Ayat (2) UndangUndang Nomor 39 Tahun 2008 TentangKementerian Negara serta Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 260Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab MenteriPerdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri ;UndangUndang

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor: 260tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga KerjaIndonesia pada pengguna perseorangan ke kawasan Timur Tengah,mengapa Kantor Imigrasi tersebut menerbitkan Paspor dan Visa untukkeberangkatan korban (NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING)ke TimurTengah (Mesir), seharusnya Kantor Imigrasi tersebut menolak danmelarangnya.

Bahwa pada tahun 2007 Saksi membeli sebidang tanah dari Sdr.Ridwan Bachmid dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 260tahun 2003 atas nama Ridwan Bachmid dengan harga Rp 55.000 (limapuluh lima ribu rupiah) per meter terletak di Desa Tatempangan, Kec.Kalawat Kab. Minahasa Utara seluas 538 M2 (lima ratus tiga puluhdelapan meter persegi),3.

BORNEOINTERPRISES NATIVE selaku Pihak Ketiga pemegang Ijin Penjualan ProdukUsaha Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 260Tahun 2006 tentang Pemberian Ijin Penjualan Produk Usaha Daerah KepadaCV.

No. 26 K/Pid.Sus/2013INTERPRISES NATIVE selaku Pihak Ketiga Pemegang ljin Penjualan ProdukUsaha Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 260Tahun 2006 tentang Pemberian Ijin Penjualan Produk Usaha Daerah KepadaCV.