Sesuai dengan Surat Perkawinan ( Testimonium Matrimonii ) Nomor 287Tahun 1999 Halaman 72 Buku I, Keuskupan Bogor Gereja Paroki St.

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, salah satu alasanputusnya perkawinan karena perceraian adalah salah satu pihakmeninggalkan yang .................meninggalkan yang lain selama 2 ( dua ) tahun berturutturut tanpa izin pihak yang lain dantanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya ;Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara iniberkenan mem Ikan rkawinan antaraPE AT nganTER ATsebagaimana sesuaidengan Surat Perkawinan ( Testimonium Matrimonii) Nomor 287Tahun

Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan padatanggal 12 April 1999 sesuai dengan Surat Perkawinan ( Testimonium Matrimonii ) Nomor 287Tahun 1999 Halaman 72 Buku I, Keuskupan Bogor Gereja Paroki St. Thomas tertanggal 12April 1999, putus karena perceaian dengan segala akibat hukumnya ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 426.000,00( empat ratus dua puluh enam ribu rupiah ) ;5. Menolak gugatan .................5.

Sebidang tanah dengan luas 1995 M2 beserta bangunan di atasnyaterletak di Jalan P.Suryanata RTO3, Kelurahan Bukit Pinang, KecamatanSamarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 287Tahun 2010;b. Sebidang tanah dengan luas 2418 M2 yang terletak di JalanP.Suryanata Gang Saka RT16, Kelurahan Bukit Pinang, KecamatanSamarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Pelepasan Hak No.593.83/584/V1/2010 tanggal 30 Juni 2010;C.

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutdan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halanganyang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakankarena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izinperceraian dari atasan melalui Surat Keputusan Izin Perceraian Nomor 287tahun

Umur/tanggal lahir : 287Tahun/22 Agustus 1988;4. Jenis kelamin : Laki-laki; 5. Kebangsaan : Indonesia;6. Tempat tinggal : Jalan Pasar XII Gang Sadar Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli; Serdang; 7. Agama : Islam;8. Pekerjaan : Tidak ada;

Umur/tanggallahir : 287Tahun/22 Agustus 1988;4. Jenis kelamin : Lakilaki;5. Kebangsaan : Indonesia;6. Tempat tinggal : Jalan Pasar XII Gang Sadar Desa KolamKecamatanPercut Sei Tuan Kabupaten Deli;Serdang;7. Agama : Islam;8. Pekerjaan : Tidak ada;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9Nopember 2015;2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015;3.

belaka, karena tanah yang dimaksudPenggugat dalam Gugatannya dan Sertipikatnya adalah terletak di RT.14 danbukan di RT.24, dan Tergugat maupun Abdul Hamid Ali tidak pernah merasamempunyai tanah yang berbatas dengan tanah Penggugat, karena itu buktikepemilikan Penggugat tersebut jelas sebagai rekayasa yang tidakberdasarkan pada alas hak permulaan yang benar serta warkah tanah yangbenar, untuk itu akan Tergugat laporkan secara pidana;Bahwa jika sekiranya dasar untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik No.287Tahun

patutdinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apalagi di KantorPelayanan Pajak Bumi dan Bangunan tidak terdapat sket tanah ditanahsengketa di wilayah RT.24 yang PBB nya atas nama Penggugat, akan tetapiyang ada adalah atas nama Tergugat I, jadi dalam hal ini Pemilikan danPenguasaan Tanah oleh Penggugat di daerah RT.24 tersebut adalah tidakbenar, sehingga hemat Tergugat gugatan Penggugat in casu hanya bersifatspekulasi semata;Bahwa terkait dengan dasar untuk penerbitan Seripikat Hak Milik No : 287Tahun

Majalengka nomor : 04 Tahun 2014tanggal 02 Juli 2014 dan Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor : 287Tahun 2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Penetapan KelompokMasyarakat "AMANAH" Sebagai Pelaksana Swakelola Pada KegiatanRekonstruksi Pasca Bencana Alam Longsor Dan Gerakan Tanah Di BlokCigintung Desa Cimuncang Kecamatan Malausma KabupatenMajalengka, dan dalam kepengurusan tersebut Terdakwa M.

tidak bisadipertanggungjawabkan ; Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas tidak sesuai dan melanggarpasal 9 ayat (1), pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 Ayat (1) PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Desa ; Selain itu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan dasar hukumPelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banjarnegara tahun 2011yaitu Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 399 Tahun 2010 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 287Tahun

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dan melanggar pasal 9 ayat (1),pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.Selain itu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan dasar hukumPelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banjarnegara tahun 2011hal 23 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgyaitu Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 399 Tahun 2010 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 287Tahun

Bachtiar dengan sertifikat No. 287tahun 2003;Hal. 17 dari 29 hal. Put. No.74/PDT/2015/PT.SMR7. Bahwa Pengakuan Tergugat memang benar, karena merasa telahmembeli dari Tergugat Il meskipun Sertifikat masih atas nama H. Nawawi,namun perlu Penggugat ketahui bahwa berdasarkan Putusan PengadilanNegeri Tanah Grogot No. 29/ Pdt.G/2012/ PN.TG tanggal 13 Februari2013 dalam amar putusanya menyatakan; Sah Jual beli antara Penggugat (Bachtiar) dan Tergugat (H.

Kemudian dalam UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi lebihjelas tentang kesusilaan yang termiat dalam pasal 4 ayat (1) yaknipersenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan18seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankanketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anakMenimbang, bahwa dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287tahun 2001 fornografi diidentikkan dengan menggambarkan tingkah erotis, auratterbuka, ketat, merekam adegan seks, sek diluar

lain berupa memandang,membaca tulisan, mendengar dan sebagainya maka setiap ucapan yang memungkinkanorang berbuat zina adalah katakata tidak senonoh atau rafats yaitu katakata dan ceritacerita yang mengandung/ membangkitkan birahi disebut rafats dan yang demikian ininilainya setara dengan perbuatan dosa(fusuk) oleh karenanya kalimatkalimat yangtersebut diatas tidak boleh dituliskan baik sementara maupun permanen, sebagaimanatertuang dalam Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287Tahun

Sumur Pandanwangi di Desa Pembuang Hulu,Ketayang dan Manggana Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan ;Izin Lokasi, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 287Tahun 2007 tanggal 25 Agustus 2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi seluas+ 950 Hektar Untuk Keperluan Pembangunan perkebunan Kelapa SawitAtas nama PT.

Sumur Pandanwangi di Desa Pembuang Hulu,Ketayang dan Manggana Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan ;e zin Lokasi, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 287Tahun 2007 tanggal 25 Agustus 2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi seluas+ 950 Hektar Untuk Keperluan Pembangunan perkebunan Kelapa SawitAtas nama PT.

Sumur Pandanwangi adalah seluas 5.520 Ha dariareal tersebut yang telah dikerjakan seluas + 4.499 Ha untuk penanamankelapa sawit dan membangun fasilitas pendukung ;Oleh karena dalam perkara ini adalah mempermasalahkan Izin Usaha Perkebunan(IUP) untuk areal lahan 950 Ha dalam Izin Lokasi Surat Keputusan Nomor : 287Tahun 2007 tanggal 25 Agustus 2007, sebelum Maret 2013 dan ternyata kemudianberdasarkan Surat Bupati No. 500/280/Ek/III/2013 tanggal 28 Maret 2013diterbitkan Izin Usaha Perkebunan di areal

Kemudian dalam UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi lebihjelas tentang kesusilaan yang termiat dalam pasal 4 ayat (1) yaknipersenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasanseksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankanketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anakMenimbang, bahwa dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287tahun 2001 fornografi diidentikkan dengan menggambarkan tingkah erotis, auratterbuka, ketat, merekam adegan seks, sek diluar

Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 287Tahun 2009 tertanggal 18 Mei 2009 tentang lIzin Usaha PertambanganEksplorasi yang merupakan peningkatan dari SK Bupati Bartim Nomor 378Tahun 2008 tertanggal 20 September 2008 tersebut diatas jo.

saksisaksiyang menguatkan dalildalil bantahan tergugat sehingga dengan demikian maka dalilbantahan para tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa oleh karena itu maka kepememilikan atas tanah sengketaoleh Tergugat Sampai dengan Tergugat X tanpa alas hak yang sah maka dengansendiri nya SHM No 283 tahun 1998 pemegang hak Maria Margaretha JoyceManek, SHM No 288 tahun 1998 atas nama pemegang hak Blasius Yoseph Manek,SHM No 285 tahun 1998 atas nama pemegang hak Carolina Manek, SHM No 287tahun

Il Pontianak Nomor: 287Tahun 1981, tentang Susunan PimpinanPengukuhan Kelompok Tani TK Il KotamadyaPontianak tahun 1980/1981 (fotokopi sesuai18) (6). 6) ) eaeDaftar Kelompok Tani, Kotamadya PontianakPropinsi Kalimantan Barat (fotokopi dari fotokopi);Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUNPTK.Halaman. 8315.16.17.18.19.20.P1 s/d 208.15P1 s/d 208.16P1 s/d 208.17P1 s/d 208.18P1 s/d 208.19P1s/d 208.20 :Surat Tanda Kesaksian, tanggal 21 November1981 a.n.

sehatdalam rangka energy yang dicanangkan oleh Bupati Mukomuko, untukmenggalakkan kegiatan tersebut Dispora mempunyai ide untukmengadakan kegiatan bersepeda sekaligus mengenalkan tempat wisatakabupaten mukomuko, karena di dinas tidak ada anggaran dana,dispora membentuk tim dengan kerjasama dengan radar mukomuko,pabung, polres, setelah terbentuk tim kami membuat proposal untukmencari dana dalam kegiatan tersebut salah satu ajuan proposalnya keBupati, kemudian Bupati menerbitkan SK Bupati Mukomuko Nomor 287Tahun