Disimpulkan bahwa Hesperidine+Diosmine adalah bukan sebagai bahan baku obat melainkan sebagai obat (Jeniskelompok obat), dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik Hesperidine+Diosmine tersebutdikemas tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran;bahwa berdasarkan BTKI 2012 diketahui bahwa "Obat (tidak termasuk barang dari pos30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampurbersamasama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, tidak disiapkan dalam dosistertentu

Organik menyatakan bahwa:Kecuali apabila konteksnya menentukan lain, pos dari Bab ini berlaku hanya untuk : (a)Senyawa organic yang mempunyai rumus kimia tersendiri, mengandung kotoran maupuntidak.bahwa karena barang yang diimpor mengandung dua unsur yaitu diosmin dan hesperidin(flavoid) maka tidak masuk pada Bab 29;bahwa selanjutnya Majelis melakukan pemeriksaan pada Bab 30 Produk Farmasi;bahwa pada Uraian barang pada Pos 30.03 BTKI 2012 menyatakan bahwa :"Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05

terapeutik atauprofilaktik, tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untukpenjualan eceran";bahwa sesuai dengan struktur pos tarif 30.03 di dalam Buku Tarif Kepabeanan IndonesiaTahun 2012, sebagai berikut : 30.033003.103003.10.10.003003. 10.20.003003. 10.90.003003.20.00.003003.31.00.003003.39.00.003003.40.003003.40.00. 103003.40.00.903003.90.00.00maka Micronized Purified Flavonoidic Fraction yang mengandung 90% Diosmin dan 10% Obat (tidak termasuk barang daripos 30.02, 30.05

VII/19/2014Bea Masuk2012bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP271/WBC.06/2013 tanggal 7 Maret 2013,tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPTNP) Nomor: SPTNP010759/WBC.06/KPP.0103/NP/2012 tanggal 12 November2012;bahwa berdasarkan BTKI 2012 diketahui bahwa: lainlain dari Obat (tidak termasukbarang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang

merupakan extract dari kulit jeruk ataudikenal dengan Hesperidin;Menurut Terbanding :bahwa berdasarkan penelitian pada dokumen pemberitahuan diketahui bahwa barang yangdiimpor pada Pos 1 dan 3 berupa Purified Micronized Flavonoidic Fraction (hesperidine+diosmine) adalah bukan sebagai bahan baku obat melainkan sebagai obat Deniskelompok obat/produk farmasi) don tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran;bahwa berdasarkan BTKI 2012 diketahui bahwa Obat (tidak termasuk barang dari pos30.02, 30.05

Organik menyatakan bahwa:Kecuali apabila konteksnya menentukan lain, pos dari Bab ini berlaku hanya untuk : (a)Senyawa organic yang mempunyai rumus kimia tersendiri, mengandung kotoran maupuntidak.bahwa karena barang yang diimpor mengandung dua unsur yaitu diosmin dan hesperidin(flavoid) maka dikeluarkan dari Bab 29;bahwa selanjutnya Majelis melakukan pemeriksaan pada Bab 30 Produk Farmasi;bahwa pada Uraian barang pada Pos 30.03 BTKI 2012 menyatakan bahwa :"Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05

atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersamasama untuk keperluan terapeutik atauprofilaktik, tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untukpenjualan eceran";bahwa sesuai dengan struktur pos tarif 30.03 di dalam Buku Tarif Kepabeanan IndonesiaTahun 2012,30.033003.103003.10.10.003003. 10.20.003003. 10.90.003003.20.00.003003.31.00.003003.39.00.003003.40.003003.40.00. 10 sebagai berikut :Obat (tidak termasuk barang dari pos30.02, 30.05 atau

diklasifikasikan pada pos tarif2935.00.00.00 (BM 0%);bahwa berdasarkan Bab 29 disebutkan: Bahanbahan kimia organis, sedangkan jenisbarang yang diimpor yaitu obat (olahanolahan untuk keperluan pengobatan) merupakanprodukproduk farmasi;bahwa berdasarkan KUMHS catatan menyebutkan Untuk keperluan hukum, klasifikasiharus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai catatanBagian atau Bab yang berkaitan;bahwa berdasarkan BTKI 2012 diketahui bahwa Obat (tidak termasuk barang dari pos30.02, 30.05

masingmasing pos hanya merujukkepada bagian dari bahan atau zat yang terkandung dalam barang campuran atau barangkomposisi atau hanya merujuk kepada bagian dari barang dalam set yang disiapkan untukpenjualan eceran, maka pos tersebut harus dianggap setara sepanjang berkaitan denganbarang tersebut, walaupun salah satu dari pos tersebut memberikan uraian barang yanglebih lengkap atau lebih tepat;bahwa berdasarkan BTKI 2012 diketahui bahwa: lainlain dari Obat (tidak termasukbarang dari pos 30.02, 30.05

Organik menyatakan bahwa:Kecuali apabila konteksnya menentukan lain, pos dari Bab ini berlaku hanya untuk : (a)Senyawa organic yang mempunyai rumus kimia tersendiri, mengandung kotoran maupuntidak.bahwa karena barang yang diimpor mengandung dua unsur yaitu diosmin dan hesperidin(flavoid) maka dikeluarkan dari Bab 29;bahwa selanjutnya Majelis melakukan pemeriksaan pada Bab 30 Produk Farmasi;bahwa pada Uraian barang pada Pos 30.03 BTKI 2012 menyatakan bahwa :"Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05

atau 30.06) terdiri dari dua atau lebihkonstituen yang telah dicampur bersamasama untuk keperluan terapeutik atauprofilaktik, tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untukpenjualan eceran";bahwa sesuai dengan struktur pos tarif 30.03 di dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2012, sebagai berikut :30.03 Obat (tidak termasuk barang dari pos Medicaments (excluding30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari goods of heading 30.02,dua atau lebih konstituen yang telah 30.05

Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telahmemiliki Surat ijin perceraian dari atasan langsung atau pejabat yangberwenang dengan nomor : B.2787/KK.30.05/I/PW.00/11/2018 Tanggal 15November 2018;7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbulakibat perkara ini;Him. 2 dari 13 Hlm.

Membebankan biaya perkara menurut hukum;Subsidair :Mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkanSurat ijin perceraian dari atasan yang bersangkutan yaitu Kepala KantorKementerian Agama Kabupaten Pohuwato NomorB.2787/Kk.30.05/I/PW.00/11/2018 tertanggal 15 November 2018;Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Penggugat telah datangmenghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datangmenghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak

/Put.No.79/Pdt.G/2019/PA.MsaKantor Kementerian Agama Kabupaten Pohuwato NomorB.2787/Kk.30.05/I/PW.00/11/2018 tertanggal 15 November 2018, maka sesuaiketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.

Bahwa pada tanggal 04 Februari 2015 Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Dungingi sebagaimana Duplikat AktaNikah Nomor Kk.30.05/PW.01/43/2016 tanggal 09 Februari 2016; Putusan Nomor 0560/Pdt. G/2016/PA.

telahberupaya dengan sungguhsungguh menasehati Penggugat agarmengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil,maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang ternyata isi dan maksudnya terjadi perubahan denganmencabut posita poin 5 dan petitum poin 3, selainnya tetap dipertahankan olehPenggugat;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya tersebut, Penggugattelah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah NomorKk.30.05

mempunyai penghasilan tiapbulan sebesar Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telahmerestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yangkeberatan atas berlangsngnya pernikahan tersebut;Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anakPemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama KecamatanDungingi, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatantersebut, dengan surat penolakan nomor Kk.30.05

diketahui oleh orang tuanya sejak 2 tahun yang lalu;e Bahwa, ia sangat mencintai anak Pemohon dan ingin segera menikahinya;e Bahwa, ia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya, dan ia sudahmempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,(satu juta limaratus ribu rupiah)e Bahwa, ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram yang dilaranguntuk kawin;Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telahmengajukan buktibukti surat berupa :1Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan NomorK.k.30.05

PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal18 Maret 2014 telah mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon yangkemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, denganNomor: 0159/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan halhal sebagai berikut :Bahwa pada tanggal 25 April 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Dungingi sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor : KK.30.05

Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dunginginomor KK.30.05/PW.01/XX/2014 Tanggal 17 Maret 2014 dan telah dinazegel(bukti P.1);Saksi :1.

Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anakPemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama KecamatanDungingi, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut dengansurat penolakan, Nomor: Kk.30.05./PW.01/21/2014 tanggal 18 Agustus2014 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun.7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini.Hal. 3 dari 12 hal. Pen.

Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor = Kk.30.05/PW.01/211/2014, tanggal 18 Agustus 2014 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo(bukti P.1).2. Fotokopi Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Lurah Tuladenggi,Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, Nomor 474.1/PEM/KT/KD/832,tanggal 08 Agustus 2014 (bukti P.2).3. Fotokopi Kartu.

Bahwa syaratsyarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baikmenurut ketentuan hukum lslam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anakPemohon belum mencapai umur 16 tahun oleh karenanya telah ditolakoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pulubala,Kabupaten Gorontalo dengan surat Nomor Surat Keterangan dari KUAnomor Kk.30.05.I/PW.01/158/2015. tanggal 22 Mei 2015..

Fotokopi Pemberitahuan adanya halangan / kekurangan persyaratandari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulubala NomorKk.30.05.IVPW.01/155/ 2014 tanggal 22 Mei 2015 yang ditandatangioleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulubala. (bukti P.4)Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2015/PA Lbt.5. Fotokopi Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Pulubala Nomor Kk.30.05.IVPW.01/158/2015 tanggal 22Mei 2015 yang ditandatangi oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Pulubala.

Dengan demikian gugatan Panggugatdimasukkan dalam tenggang waktu kurang dari 90 hari, dengan demikian perkaraini menjadi kewenangan absolut dan relative Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta, karena diperhitungkan sejak tanggal 20 Desember 2013 ;Bahwa surat dikeluarkan oleh Tergugat berisi penolakan terhadap SuratPenggugat Nomor : 30.05/ GRTPSDH/Menhut/2013 tanggal 30 Mei 2013ditujukan Kepada Yth.

Kepastian HukumAspek kepastian hukum memiliki dua aspek, bersifat hukum materiil dan bersifathukum formel, berdasarkan hukum materiil Penggugat telah mengirim suratkepada Tergugat Nomor : 30.05/ GRTPSDH/Menhut/2013 tanggal 30 Mei 2013ditujukan Kepada Yth. Menteri Kehutanan Republik Indonesia, kemudian dijawaboleh Tergugat melalui Nomor : S949/II KEU/2013, Hal : Pengembalian SetoranGanti Rugi Nilai Tegakan dan Provisi Sumber Daya Hutan Suplisi Atas NamaUD.

Karya Budi, tertanggal 11 Desember 2013 ;Mewajibkan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yangbaru sesuai dengan Surat Permohonan Penggugat Nomor : 30.05/GRTPSDH/Menhut/ 2013 tanggal 30 Mei 2013, Perihal : Mohon Restitusi/PengembalianSetoran Ganti Rugi Nilait Tegakan dan Provisi Sumber Daya Hutan Suplisi ;Menghukum Tergugat membayar membiaya perkara sengketa ini ; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihaktelah datang menghadap, untuk pihak Penggugat datang

Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.1/IIKum/2014,tertanggal 26 Maret 2014 ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugattelah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 10 April 2014 sebagai berikut :I.34DALAM EKSEPSIGugatan Penggugat Salah Alamat (error in persona)Bahwa dalam petitum memori gugatan a quo Penggugat mohon kepada MajelisHakim, antara lain agar mewajibkan kepada Tergugat untuk mengeluarkanKeputusan TUN yang baru sesuai dengan surat permohonan Penggugat No. 30.05

Karya Budi No. 30.05/GRTPSDH/Menhut/ 2013tanggal 30 Mei 2013 kepada Menteri Kehutanan, (fotokopisesuai dengan aslinya) ; Surat Sekretaris Jenderal No. S.949/IIKeu/2013 tanggal 11Desember 2013 kepada UD. Karya Budi, (fotokopi sesuaidengan aslinya) ; Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2009 tentang Tata CaraPenentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PenerimaanNegara Bukan Pajak Yang Terutang, (fotokopi dari fotokopi) ;Peraturan Menteri Kehutanan No.

Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan nomorKK.30.05/Pw.00/52/2016 tanggal 17 Februari 2016 yang dikeluarkandan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanLimboto Barat, Kabupaten Gorontalo;2. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/Kekuranganpersyaratan nomor KK.30.05/Pw.00/51/2016 tanggal 17 Februari 2016yang dikeluarkan dan ditandatangani olen Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo.3.

permohonannya tanggal 04September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalodengan Nomor: 0478/Pdt.G/2014/PAGtlo. tanggal 04 September 2014 pemohontelah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalildalil sebagai berikut :1 Bahwa pada tanggal 14 April 2013, pemohon dengan termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorPutusan 0478ct2014 kontradiktoir halaman 1 dari 17 halamanUrusan Agama Kecamatan Dungingi, sebagaimana duplikat Akta NikahNomor : Kk.30.05

biayahidup anak sebesarRp.600.000, (enam ratus riburupiah), dalam hal inipemohon tidak bersediamemberikan biaya hidupanak tersebut, karena anaktersebut bukan anakpemohon, disamping itu gajipemohon sebulan sebagaipegawai Finance hanyaRp.1.000.000, (satu jutarupiah);Bahwaatas replik pemohon tersebut, termohon memberikan dupliknyasecara lisan yakni tetap pada jawaban semula;Bahwa untuk membuktikan dalildalilnya, pemohon telah mengajukan alatbukti berupa :A Surat :Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.30.05

termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDALAM KONPENSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon padapokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya mendalilkanbahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 2013yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanDungingi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.30.05

Dengandemikian gugatan Panggugat dimasukkan dalam tenggang waktu kurangdari 90 hari, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan absolut danrelative Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena diperhitungkansejak tanggal 20 Desember 2013 ;Bahwa surat dikeluarkan oleh Tergugat berisi penolakan terhadap SuratPenggugat Nomor : 30.05/ GRTPSDH/Menhut/2013 tanggal 30 Mei 2013ditujukan Kepada Yth. Menteri Kehutanan Republik Indonesia, dikeluarkanoleh Tergugat berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a.

Kepastian HukumAspek kepastian hukum memiliki dua aspek, bersifat hukum materiil danbersifat hukum formel, berdasarkan hukum materiil Penggugat telahmengirim surat kepada Tergugat Nomor : 30.05/ GRTPSDH/Menhut/2013Halaman 16 dari 33 halaman. Putusan Nomor 298 K/TUN/2015tanggal 30 Mei 2013 ditujukan Kepada Yth.

Karya Budi ;Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata UsahaNegara yang baru, sesuai dengan Surat Permohonan PenggugatNomor : 30.05/GRTPSDH/Menhut/2013, tanggal 30 Mei 2013, Perihal :Mohon Restitusi / Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan danProvisi Sumber Daya Hutan Suplisi, knususnya terhadap Surat PerintahPembayaran (SPP) Pengganti Nilai Tegakan (GR) dan Surat PerintahPembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya WHutan (PSDH)Suplisi/Tambahan yang diterbitkan setelah tanggal 29

Mewajibkan kepada Tergugat / Pembanding untuk menerbitkan KeputusanTata Usaha Negara yang baru, tentang meneruskan surat Penggugat /Terbanding Nomor : 30.05/GRTPSDH /MenHut/2013 tanggal 30 Mei 2013perinal mohon restitusi / pengembalian setoran GRT dan setoran PSDHSuplisi / tambahan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia ;5. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara padadua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp.250.000.

Putusan Nomor 298 K/TUN/2015Termohon Kasasi sudah sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku, dengan uraian sebagai berikut :a.Termohon Kasasi dengan surat No. 30.05/GRTPSDH/Menhut/2013tanggal 30 Mei 2013 (vide bukti T8) kepada Menteri Kehutanan padaintinya menyampaikan permohonan pengembalian PSDH Suplisisejumlah Rp. 644.732.014,00 dan Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRNT)sejumlah Rp. 1.655.536.003,22 yang telah disetorkan ke Kas Negara,dengan alasan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 41P

Karya Budi; Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata UsahaNegara yang baru, sesuai dengan Surat Permohonan Penggugat Nomor :30.05/GRTPSDH/Menhut/2013, tanggal 30 Mei 2013, Perihal : MohonRestitusi / Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan dan ProvisiSumber Daya Hutan Suplisi, khususnya terhadap Surat PerintahPembayaran (SPP) Pengganti Nilai Tegakan (GR) dan Surat PerintahPembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Suplisi/Tambahanyang diterbitkan setelahtanggal 29 Maret

Mewajibkan kepada Tergugat / Pembanding untuk menerbitkan Keputusan TataUsaha Negara yang baru, tentang meneruskan surat Penggugat / TerbandingNomor : 30.05/GRTPSDH/MenHut/2013 tanggal 30 Mei 2013 perihal mohonrestitusi / pengembalian setoran GRT dan setoran PSDH Suplisi / tambahankepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia ; 5 Menghukum Tergugat / Pembandinguntuk membayar biaya perkara pada duatingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.

Pendaftar Rp 30.05 an Rp 00,Biaya Proses Rp 50.000,3. Biaya Panggilan a 350.000,4. Biaya Redaksi 5.000, Biaya Meterai 6.000,Jumlah Rp441.000,

hendak menikah lagi (berpoligami)dengan seorang perempuan yang bernama Hartati Polumulo bintiRuslan Polumulo, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,tempat tinggal di Dusun Tihupo, Desa Wonggahu, KecamatanPaguyaman, Kabupaten Boalemo, yang akan dilangsungkan dandicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo.Bahwa untuk maksud poligami tersebut Pemohon telah mendapatkanizin tertulis dari atasan Pemohon dengan surat NomorB.279/Kk.30.05

Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016tetnang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditempuh proses meduasidengan hakim mediator Himawan Tatura Wijaya, S.HI yang telahdisepakati oleh Pemohon dan Termohon, berdasarkan laporan mediator,Himawan, S.HI tanggal 6 Maret 2017 upaya mediasi dalam perkara initidak berhasil.Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telan memperolehsurat izin untuk beristri lebih dari seorang dari Kepala Kantor KementrianAgama Kabupaten Gorontalo berdasarkan surat NomorB.279/Kk.30.05

Tanggal 6 Maret 2017 yang disampaikan kepada majelis hakim,usaha mediasi yang ditempuh dinyatakan tidak berhasil.Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin untuk beristri lebih dari seorang dari Kepala KantorKementrian Agama Kabupaten Gorontalo berdasarkan surat NomorB.279/Kk.30.05/I/PW.00/01/2017 bertangggal 30 Januari 2017Hal. 14 dari 28 Put. No. 0111/Pdt.G/2017/PA Lbt.sebagaimana maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983, jo.

(Duplikat KutipanAkta Nikah Nomor Kk.30.05/PW.01/279/2012 tanggal 22 November 2012);1Putusan Nomor: 379/Pdt.G/2012/PA.Lbt. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempattinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tomulobutao, KecamatanDungingi, Kota Gorontalo selama 5 tahun setelah itu pindah dan tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Luhu.

sah.Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir selama jalannya persidanganperkara ini, maka upaya mediasi kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan.Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon beserta perubahannyayang isinya tetap dipetahankan oleh Pemohon.Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, makaPengadilan tidak dapat mendengar jawabannya.Bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya dimuka sidang telahmengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorKk.30.05

Bahwa Rustam Mahajula bin Surude Mahajula dan Maryam Abdullahbinti Abdullah Panju adalah sepasang suami istri yang telahmelangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juni 1988 berdasarkanduplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK. 30.05/pw/01/158/2011 tanggal 9Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanTelaga, Kabupaten Gorontalo;2.

biaya perkara menurut hukum yang berlaku;SUBSIDER :Mohon penetapan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan paraPemohon hadir dipersidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan3 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2017/PA.Lbt.membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnyatetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan alatalat bukti tertulis berupa :> Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorKk.30.05

tanggal 6 Nopember1993 atas nama RUSU HASAN binti HASAN MOHAMAD yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, KabupatenGorontalo;2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7501012402072285, tanggal 8 Maret 2013,yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil;3 Fotokopi Surat Kelahiran Nomor: 474.1/TH/35/II/2015 atas nama RIMANHASAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tiluhuwa Kecamatan Limboto,Kabupaten Gorontalo, tanggal 26 Februari 2015;4 Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.30.05

/II/PW.01/047/2015tanggal 27 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;5 Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratanNomor Kk.30.05/II/PW.01/046/2015, tanggal 26 Februari 2015 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, KabupatenGorontalo;Bahwa bukti tersebut di atas bermeterai cukup dan bersesuaian denganaslinya serta diberi tanda P.1 s.d P.5;Bahwa selain buktibukti tertulis tersebut, di muka persidangan Pemohonjuga

Bahwa saya sudah sudah siap menjadi calon suami.Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yangdidalilkan oleh Pemohon, maka Pengadilan membebankan kepadaPemohon untuk membuktikan dalildalil permohonannya.Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telahmengajukan buktibukti tertulis sebagai berikut:1.Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekuranganpersyaratan Nomor Kk.30.05.I/PW.01/119/2015 tanggal 4 Mei 2015yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor UrusanAgama

Kecamatan Pulubala. surat bukti tersebut didicocokkandengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermateraicukup, kemudian Majelis hakim memberi tanda bukti (bukti P.1)Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor Kk.30.05.I/PW.01/2015tanggal 5 Mei 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani olehKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulubala. surat buktitersebut didicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai denganaslinya serta bermaterai cukup, kemudian Majelis hakim memberitanda bukti (bukti P.2