• 13.02.3.47.02119 tanggal 24 Februari 2015;Nomor : 13.02.3.47.02119 tanggal 24 Februari 2015; 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan menengah CV SumberGrup Nomor : 04808P.1/437.56/SIUP/II/2015 tanggal 18 Februari2015;Dikembalikan kepada CV Sumber Grup melalui Terdakwa; 1 (satu) lembar tanda daftar perusahaan Perseroan Terbatas (PT) PTLeewon Industrial Nomor : 13.02.1.28.00032 tanggal 15 Maret 2016; 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan menengah PT LeewonIndustrial Nomor : 10384P.1I/437.74

  /PM/2016 tanggal 14 Maret 2016; 1 (satu) bendel surat izin pengelolaan limbah B3 PT Leewon IndustrialNomor : 503.6.2/19/437.74/2017 tanggal 17 Maret 2017;Dikembalikan kepada PT Leewon Industrial melalui saksi AntoniusBuntoro; 1 (satu) lembar print out Timbangan dari CV.

  II/437.74/PM/2016 tanggal 14 Maret 2016; 1 (satu) bendel surat izin pengelolaan limbah B3 PT Leewon IndustrialNomor : 503.6.2/19/437.74/2017 tanggal 17 Maret 2017;Dikembalikan kepada PT. Leewon Industrial Melalui Terdakwa; 1 (satu) lembar Print Out Timbangan dari CV. HALILI tanggal 3 Mei2018; 1 (satu) bendel dua rangkap Surat Jalan Nomor : 0089916 tanggal 3 Mei2018 dengan Kop surat PT. LEEWON INDUSTRIAL alamat JalanStasiun Indro Desa Sidorukun Gresik;Tetap terlampir dalam berkas perkara;6.

  Leewon Industrial Nomor : 13.02.1.28.00032tanggal 15 Maret 2016, 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdaganganmenengah PT.Leewon Industrial Nomor : 10384P.1I/437.74/PM/2016tanggal 14 Maret 2016, 1 (satu) bendel surat izin pengelolaan limbah B3PT.Leewon Industrial Nomor : 503.6.2/19/437.74/2017 tanggal 17 Maret2017 perlu diperbaiki menjadi dikembalikan kepada PT. Leewon Industrialmelalui saksi Antonius Buntoro selaku Direktur PT.

  /PM/20J6 tanggal 14Maret 2016;3. 1 (satu) bendel surat izin pengelolaan limbah B3 PT LeewonIndustrial Nomor : 503.6.2/19/437.74/2017 tanggal 17 Maret 2017;Dikembalikan kepada PT LEEWON INDUSTRIAL melalui Saksi AntoniusBuntoro selaku Direktur PT LEEWON INDUSTRIAL;= Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Hal. 9 dari 10 hal.

• KATON KARYA Nomor : 371/437.74/PMk/2017, tanggal 13 Juli 2017;

• 1 (satu) bendel Foto Copy Salinan Pendirian Usaha Dagang Nomor : 13 tanggal 18 November 2017;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

KATON KARYA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab.Gresik, Surat Izin Usaha perdagangan Mikro Nomor : 371/437.74/PMK/2017tanggal 13 Juli 2017 dengan nama perusahaan UD. KATON KARYA yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Gresik adalah Terdakwa ERLINA. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin lingkungan dalam melakukan usahadan/atau kegiatan produksi bahan baku pakan ternak tersebut.

KATON KARYANomor : 371/437.74/PMk/2017, tanggal 13 Juli 2017, 1 (Satu) bendel FotoCopy Salinan Pendirian Usaha Dagang Nomor : 13 tanggal 18 November2017.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 Jo.Pasal 36 Ayat (1) Undangundang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 1483/PID.SUSLH/2020/PT SBYMenimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 24 Agustus2020, telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya

KATON KARYANomor : 371/437.74/PMk/2017, tanggal 13 Juli 2017.= 1 (satu) bendel Foto Copy Salinan Pendirian Usaha Dagang Nomor : 13tanggal 18 November 2017.Dikembalikan kepada terdakwa.Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000, (dua riburupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut PenasihatHukum Terdakwa mengajukan pembelaan pada tanggal 11 Oktober 2020 yangpada pokoknya sebagai berikut :Menerima Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secarakeseluruhan;Menyatakan

KATON KARYANomor : 371/437.74/PMk/2017, tanggal 13 Juli 2017; 1 (satu) bendel Foto Copy Salinan Pendirian Usaha Dagang Nomor : 13tanggal 18 November 2017;Dikembalikan kepada Terdakwa;Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 1483/PID.SUSLH/2020/PT SBY5.

KATONKARYA Nomor : 371/437.74/PMk/2017, tanggal 13 Juli 2017; 1 (Satu) bendel Foto Copy Salinan Pendirian Usaha DagangNomor : 13 tanggal 18 November 2017;Dikembalikan kepada Terdakwa;5.

• Menyatakan batal Keputusan Bupati Gresik No.503.02/86/437.74/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Ijin Gangguan(HO) Untuk Industri Daur Ulang Plastik An. PT. WARINGINPLASTINDO JAYA; """=3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Gresik No.503.02/86/437.74/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Ijin Gangguan(HO) Untuk Industri Daur Ulang Plastik An. PT. WARINGINPLASTINDO JAYA,; 4.

  WringinanomPlastindo Jaya berlokasi di Jalan Raya Wringinanom KM.33,5,Desa Wringinanom, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur,berdasarkan Keputusan Bupati Gresik No. 3.02/86/437.74/2012, tanggal 25 Juni2012 telah diberikan izin gangguan HO untuk industri daur ulang plastik ;Menimbang, bahwa setelah dihubungkan bukti T3 (Berita AcaraPemeriksaan Lokasi), bukti T5=T.II Int2 (Surat Persetujuan Tetangga), T9(Resume Rapat TiM Verifikasi Izin Gangguan), T.II Int12 (Peta Denah Lokasiyang berstempel

  nalar sehat tidak berdampak sebagai kondisiyang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan,ketentraman yang dapat merugikan Para Penggugat/Terbanding secara terusMENETUS 52 2 nena nnn nnn n nnn nnn nnn nnn nnn ncn cnn nanan ee nnnnn cnn nnnnnnneMenimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkesimpulan bahwa tidak adakepentingan Para Penggugat/Terbanding yang dirugikan dengan diterbitkannyaKeputusan Bupati Gresik No.503.2/86/437.74

• KATON KARYA Nomor : 371/437.74/PMk/2017, tanggal 13 Juli 2017;

• 1 (satu) bendel Foto Copy Salinan Pendirian Usaha Dagang Nomor : 13 tanggal 18 November 2017;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

KATONKARYA Nomor : 371/437.74/PMk/2017, tanggal 13 Juli 2017.= 1 (satu) bendel Foto Copy Salinan Pendirian Usaha Dagang Nomor : 13tanggal 18 November 2017.Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 270/Pid.B/LH/2020/PN GskDikembalikan kepada terdakwa.4.

Gresik, Surat Izin Usaha perdagangan Mikro Nomor371/437.74/PMK/2017 tanggal 13 Juli 2017 dengan nama perusahaan UD.KATON KARYA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab.

KATON KARYANomor : 371/437.74/PMk/2017, tanggal 13 Juli 2017, 1 (Satu) bendel FotoCopy Salinan Pendirian Usaha Dagang Nomor : 13 tanggal 18 November2017.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 Jo.Pasal 36 Ayat (1) Undangundang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danatau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telahdiputus dengan Putusan Sela Nomor 270/Pid.B/LH/2020

Menjalankan usahadibidang perbengkelan dan melakukan usahausaha lainnya yang tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana termuat dalam akta notaris tersebut;Bahwa sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro, Nomor:371/437.74/PMk/2017 tanggal 13 Juli 2017 UD.

KATONKARYA Nomor : 371/437.74/PMk/2017, tanggal 13 Juli 2017; 1 (satu) bendel Foto Copy Salinan Pendirian Usaha Dagang Nomor : 13tanggal 18 November 2017;Dikembalikan kepada Terdakwa;5.

• Gresik melakukan Penyegelan, pada 28 Meiberdasarkan Surat Nomor : 610/760/437.74/2014 tentang TanggapanSomasi dari bupati Gresik atas Surat Somasi yang dilayangkan Ecotontertanggal 5 Mei 2014 dan yang kedua pada tanggal 16 Mei 2014.Bahwa Proyek Pembangunan Liar di atas tanah Sempadan Sungai KaliSurabaya ini berhenti dengan adanya penyegelan dari PemerintahKabupaten Gresik dengan garis Police Line yang dipasang oleh SatuanPolisi Pamong Praja tertanggal 2 Juni 2014 sampai pada batas dimanaterdapat

  Namun sikap ini telah mencerminkan bahwa terkaitpelaksanaan pembangunan telah bertindak menyalahi aturan yangsebagaimana mestinya.Bahwa dalam pemberian ijin olen Tergugat IV/Bupati Gresik terkait jinPemantaatan Ruang (IPR) dengan Nomor503.01/26/PRT/437.74/2013 atas nama PT Graha Niaga Mitrainvestindo/City 9 tidaklah sesuai dan bertentangan dengan Pasal 59Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.Bahwa dengan kelalaian yang sangat lama kasus pembiaranpembangunan liar terdapat indikasi

  Kompetensi AbsolutBahwa dalam surat gugatan pada poin 12 SIFAT MELAWAN HUKUMDAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, PENGGUGAT menyebutkanIPR dengan No. 503.01/26/PRT/437.74/2013 atas nama PT GrahaNiaga Mitra Investindo/Citi 9 tidak sesuai dan bertentangan dengandengan Pasal 59 PP No 38 Tahun 2011 tentang Sungai, dan dalamTUNTUTAN PENGGUGAT/PETITUM PENGGUGAT poin 11menyebutkan agar PARA TERGUGAT melakukan evaluasi terkaitseluruh ijin pembangunan yang berada di kawasan sempadan KaliSurabaya.Bahwa halhal terkait

  Perdata Dalam Teori DanPraktek, hal 38, dan DARWAN PRINTS dalam bukunya Strategi Menyusundan Menangani Gugatan Perdata hal 149.Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dalil dalil gugatanPenggugat dan juga Jawaban dari Kuasa Tergugat s/d Kuasa Tergugat IVdimana Kuasa Tergugat dalam eksepsinya mengenai eksepsi tentangKompetensi Absolut ;Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada poin 12SIFAT MELAWAN HUKUM DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM,Penggugat menyebutkan IPR dengan No : 503.01/26/PRT/437.74

  Olehkarena itu, perkara ini seharusnya bukan menjadi kewenangan absolutPengadilan Negeri untuk mengadili, tetapi merupakan kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut) ;Menimbang, bahwa dalam Repliknya Kuasa Penggugat bukanmempermasalahkan IPR (lzin Penataan MRuang) Nomor503.01/26/PR1/437.74/2013., akan tetapi dalam gugatan Penggugat yangdipermasalahkan dengan legal standing Penggugat sebagai warga negaraadalah Kelalaian Para Tergugat (termasuk Tergugat I) sehingga IPRtersebut keluar

• seperti BBWS Brantas yang terus mereka dorongdalam melakukan aksinya untuk menghentikan pembangunan Ruko danGudang yang dilakukan City Nine;Bahwa pembangunan tetap dilakukan pihak City nine dengan dalih berbagaimacam yang berdasarkan informasi telah mengantongi perijinan yangdidapatkan dari instansi terkait yang memberikan jjin untuk mendirikanbangunan maupun pemanfaatan ruang seperti yang sudah dikantongididapatkan dari Bupati Gresik yaitu Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) denganNomor 503.01/26/PRT/437.74

  Selain daripadadasar yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Gresik melakukanPenyegelan, pada 28 Mei berdasarkan Surat Nomor 610/760/437.74/2014tentang Tanggapan Somasi dari bupati Gresik atas Surat Somasi yangdilayangkan Ecoton tertanggal 5 Mei 2014 dan yang kedua pada tanggal 16Mei 2014;Bahwa Proyek Pembangunan Liar di atas tanah Sempadan Sungai KaliSurabaya ini berhenti dengan adanya penyegelan dari PemerintahKabupaten Gresik dengan garis Police Line yang dipasang oleh SatuanPolisi Pamong Praja

  Namunsikap ini telah mencerminkan bahwa terkait pelaksanaan pembangunantelah bertindak menyalahi aturan yang sebagaimana mestinya;Bahwa dalam pemberian ijin oleh Tergugat IV/Bupati Gresik terkait ljinPemanfaatan Ruang (IPR) dengan Nomor : 503.01/26/PRT/437.74/2013atas nama PT.

  Kompetensi AbsolutBahwa dalam surat gugatan pada poin 12 sifat melawan hukum danperbuatan melawan hukum, Penggugat menyebutkan IPR dengan Nomor503.01/26/PRT/437.74/2013 atas nama PT Graha Niaga MitraInvestindo/Citi 9 tidak sesuai dan bertentangan dengan dengan Pasal 59PP No 38 Tahun 2011 tentang Sungai, dan dalam tuntutanPenggugat/petitum Penggugat poin 11 menyebutkan agar Para Tergugatmelakukan evaluasi terkait seluruh ijin pembangunan yang berada dikawasan sempadan Kali Surabaya;Bahwa halhal terkait

• Bahwa untuk mewujudkan rencana pembangunan Ruko dan Pergudangan dilokasi lahan tersebut, Penggugat juga telah mengurus dan telah memiliki izinizin dari instansi terkait antara lain: e zin Prinsip Penanaman Modal No.94/3525/IP/I/PMDN/2012, dikeluarkanoleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) PemerintahKabupaten Gresik.2 22222222222e Surat Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) No.503.01/21/IPR/437.74/2013,dikeluarkan oleh Bupati Gresik. e Persetujuan Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)

  2014, Perihal : Pembongkaran Bangunan,Giberi tarida, Gulkbl Po 5 nnn nnnSurat dari Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas No.HK.05.01AM/08/2014, Tanggal 1 Desember 2014, Perihal : Pembongkaran Bangunan(Surat Peringatan Il), diberi tanda bukti P2 ; 002=Surat dari Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas No.HK.05.01AM/82/2014, Tanggal 1 Desember 2014, Perihal : PemberitahuanPembongkaran Bangunan (Surat Peringatan II), diberi tanda bukti P3 ;SURAT IZIN BUPATI GRESIK No.503.01/26/IPR/437.74

• EKA DWI SELOUNGGUL juncto Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Kabupaten Gresik, Nomor : 503.11/19/437.74/2009 tanggal 23Desember 2009 juncto Surat Keterangan Kepala Bidang Kebijakan danKerjasama Badan Penanaman Modan Dan Perizinan Kabupaten Gresik,Nomor : 503.11/662/437.74/2010, tanggal 30 Desember 2010. ; ( Up.Bukti P.2; P.3 dan P.4) ;.

  EKA DWI SELO UNGGUL juncto Keputusan Kepala Badan PenanamanModal dan Perijinan Kabupaten Gresik, Nomor : 503.11/19/437.74/2009 tanggal 23Desember 2009 juncto Surat Keterangan Kepala Bidang Kebijakan dan KerjasamaBadan Penanaman Modan Dan Perizinan Kabupaten Gresik, Nomor : 503.11/662/437.74/2010, tanggal 30 Desember 2010.

• Bina Karya Prima Nomor: 503.01/163/437.74/2011 tertanggal 8Agustus 2011, bukti surat T6B tentang Keputusan Bupati Gresik tentang IzinMendirikan Bangunan PT.

  Bina Karya Prima Nomor: 503.03/270/437.74/2011tertanggal 8 Agustus 2011, bukti surat T7A tentang Purchase Order, bukti suratT7B tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 2014, bukti surat T7C tentang Surat Pemberitahuan Pajak TerhutangPajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, bukti surat T7D tentang SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, buktisurat T7E tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2017, bukti surat

  Bina Karya PrimaNomor : 503.01/163/437.74/2011 tertanggal 8 Agustus 2011 yang di dalamnyatercantum luas tanah 60.000 M* dengan penggunaan lahan 60% untukperuntukan bangunan (Building Converage) koefisiensi dasar (KDB) dan 40%peruntukan prasarana lingkungan (jalan dan saluran) serta fasilitas sosialHalaman 31 dari 34 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Gsk.fasilitas umum, bukti PR6B/ T6B berupa Keputusan Bupati Gresik tentang Izinmendirikan bangunan PT.

• Sumber Grup Melalui Terdakwa

  • 1 (satu) lembar tanda daftar perusahaan Perseroan Terbatas (PT) PT Leewon Industrial Nomor : 13.02.1.28.00032 tanggal 15 Maret 2016;
  • 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan menengah PT Leewon Industrial Nomor : 103-84-P.II/437.74/PM/2016 tanggal 14 Maret 2016;
  • 1 (satu) bendel surat izin pengelolaan limbah B3 PT Leewon Industrial Nomor : 503.6.2/19/437.74/2017 tanggal 17 Maret 2017;

  Dikembalikan kepada

  perusahaan persekutuan komanditer(CV) CV Sumber Grup Nomor : 13.02.3.47.02119 tanggal 24 Februari2015. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan menengah CVSumber Grup Nomor : 04808P.1/437.56/SIUP/II/2015 tanggal 18Februari 2015.Dikembalikan kepada CV SUMBER GRUP Melalui Terdakwa 1 (satu) lembar tanda daftar perusahaan Perseroan Terbatas (PT)PT Leewon Industrial Nomor : 13.02.1.28.00032 tanggal 15 Maret 2016. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan menengah PTLeewon Industrial Nomor : 10384P.1I/437.74

  /PM/2016 tanggal 14Maret 2016. 1 (Satu) bendel surat izin pengelolaan limbah B3 PT LeewonIndustrial Nomor : 503.6.2/19/437.74/2017 tanggal 17 Maret 2017.Dikembalikan kepada PT LEEWON INDUSTRIAL Melalui SaksiAntonius Buntoro 1 (satu) lembar Print Out Timbangan dari CV.