PUT.49329/PP/M.VIII/99/2013

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.49329/PP/M.VIII/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan Pajak Penghasilan Badan: 2005: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapPenerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP304/WPuJ.17/2012 tanggal 9 April2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benaratas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2005Nomor: 00031/206/05/904/

Put.49329/PP/VIII/99/2013 diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 oleh Hakim Ketua dengandihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti dengan susunan Majelis danPanitera Pengganti sebagai berikut:Drs. Sigit Henryanto, AK sebagai Hakim Ketua,Idawati, SH, M.Sc sebagai Hakim Anggota,Wishnoe Saleh Thaib, AK, MSc sebagai Hakim Anggota,R. Aryo Hatmoko, S.IP sebagai Panitera Pengganti

semulaTerbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat (1) huruf a UndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu 5 (lima) tahunsetelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian TahunPajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atauketerangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusan Pengadilan PajakNomor PUT.49329

Bahwa di dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49329/PP/M.VIII/99/2013, Pengadilan Pajak memutuskan untuk mengabulkan sebagianpermohonan gugatan PT XXX sehingga atas SKPKB PPh Badan untukTahun 2005 dihitung kembaili.4. Bahwa dibawah ini adalah pokokpokok perbedaan antara kasus TiaraDewata Group dengan Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) : Kasus Tiara Dewata Group Kasus Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) 1. Yang menjadi terdakwa dalam)1.

Dalam putusan Pengadilan Pajak Peninjauan Kembali (semulaNomor Pemohon Banding) mengajukanPUT.49329/PP/M.

(semulaTerbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat (1) huruf aUndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu 5(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya MasaPajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajakdapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabilaberdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yangterutang tidak atau kurang dibayar.Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusanPengadilan Pajak Nomor PUT.49329

Bahwa di dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49329/PP/M.VIII/99/2013, Pengadilan Pajak memutuskan untuk mengabulkansebagian permohonan gugatan PT XXX sehingga atas SKPKB PPhPasal 26 untuk Tahun 2005 dihitung kembali.4.

Dalam putusan Pengadilan PajakNomorPUT.49329/PP/M.

(1) huruf aUndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu 5(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak,bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapatmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkanHalaman 58 dari 92 halaman Putusan Nomor 76/B/PK/PJK/2016hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak ataukurang dibayar.Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusanPengadilan Pajak Nomor PUT.49329

Bahwa di dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49329/PP/M. VIII/99/2013, Pengadilan Pajak memutuskan untuk mengabulkan sebagianpermohonan gugatan PT XXX sehingga atas SKPKB PPh Badan untukTahun 2005 dihitung kembaili..

PemohonPeninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) juga tidakdapat mengetahui apakahPemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding)mendapatkan hak PemohonPeninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) atas kreditpajak yang telah PemohonPeninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) bayarkandalam perhitungan + SKPKBtersebut.Dalam menerbitkan SKPKB,Dalam putusan Pengadilan PajakNomorPUT.49329/PP/M.VIII/99/2013,Majelis Hakim mempertimbangkanbahwa sesuai ketentuan Pasal 13ayat (1) UndangUndang KUP joPasal

(SsemulaTerbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat (1) huruf aUndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu 5(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya MasaPajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajakdapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabilaberdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutangtidak atau kurang dibayar.Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusan PengadilanPajak Nomor PUT.49329

Bahwa di dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49329/PP/M.VIII/99/2013, Pengadilan Pajak memutuskan untuk mengabulkansebagian permohonan gugatan PT XXX sehingga atas SKPKB PPh Badanuntuk Tahun 2005 dihitung kembali..

Halyang menjadiini disebabkan karena PemohonPeninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidakmendapatkan hak PemohonPeninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) untukmendapatkan detail perhitunganhasil verifikasi yang dilakukanTermohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) sehinggaPemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidakkeabsahandapat meyakini Halaman 61 dari 97 halaman Putusan Nomor 257/B/PK/PJK/2016 Dalam putusan Pengadilan PajakNomorPUT.49329/PP/M.VIII/99/2013,Majelis Hakim mempertimbangkanbahwa

(SsemulaTerbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat (1) huruf aUndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu 5(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak,bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapatmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkanhasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak ataukurang dibayar.Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusan PengadilanPajak Nomor PUT.49329

Bahwa di dalam putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.49329/PP/M.VIII/99/2013, Pengadilan Pajak memutuskan untukmengabulkan sebagian permohonan gugatan PT XXX sehingga atasSKPKB PPh Badan untuk Tahun 2005 dihitung kembali.4. Bahwa dibawah ini adalah pokokpokok perbedaan antara kasus TiaraDewata Group dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) : Kasus Tiara Dewata Group Kasus Pemohon PeninjauanKembali (semula PemohonBanding) 1. Yang menjadi terdakwa dalam 1.

Putusan Nomor 1015/B/PK/PJK/2016 PUT.49329/PP/M.VIII/99/2013, alasan bahwa selainMajelis Hakim Pemohon Peninjauan Kembalimempertimbangkan bahwa (semula Pemohon Banding)sesuai ketentuan Pasal 13 ayat mempermasalahkan formal(1) UndangUndang KUP jo penerbitan SKPKBT,Pasal 7 ayat (2) huruf d Pemohon Peninjauan KembaliPeraturan Pemerintah Nomor 80 (semula Pemohon Banding)tahun 2007, Putusan Pengadilan juga mempermasalahkanNegeri Denpasar yang telah materi koreksi yang menjadiberkuatan hukum tetap adalah

Putusan Nomor 769/B/PK/PJK/2015Kurang Bayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atauketerangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar,Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusanPengadilan Pajak Nomor PUT.49329/PP/M.VIII/99/2013 MajelisHakim mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 mengatur bahwa yangdimaksud dengan keterangan lain adalah Putusan Pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap WajibPajak yang

lain untuk menerbitkanSKPKB sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UndangUndang KUP;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) UndangUndang KUPjuncto Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 80Tahun 2007, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telahberkuatan hukum tetap adalah merupakan unsur keterangan lain,sehingga unsur adanya keterangan lain sebagai dasar penerbitanSKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2002 terbukti atauterpenuhi;Bahwa di dalam putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.49329

Atas SKPKB yang diterbitkan olehTermohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding), Tiara DewataGroup) mengajukan permohonanpengurangan atau pembatalanketetapan pajak yang tidak benarkarena dalam sengketanya TiaraDewata Group hanyamempermasalahkan formalpenerbitan SKP yang di dasarkankepada putusan Pengadilan Negerisedangkan Putusan MA untuk kasusyang sama menghasilkan angkayang berbeda..Dalam putusan Pengadilan PajakNomorPUT.49329/PP/M.

1) huruf aUndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu 5(lima) Tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak,bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapatmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkanhasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak ataukurang dibayar.Halaman 56 dari 98 halaman Putusan Nomor 1017 B/PK/PJK/2016Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusan PengadilanPajak Nomor PUT.49329

dijadikanketerangan lain untuk menerbitkan SKPKB sebagaimana diatur dalamPasal 13 ayat (1) UndangUndang KUP.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) UndangUndang KUP jo Pasal7 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007, PutusanPengadilan Negeri Denpasar yang telah berkuatan hukum tetap adalahmerupakan unsur keterangan lain, sehingga unsur adanya keterangan lainsebagai dasar penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2005terbukti atau terpenuhi.Bahwa di dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49329

Dalam = putusan Pengadilan Pajak Pemohon Banding) mengajukanNomor PUT.49329/PP/M.VIII/99/2013, keberatan atas SKPKBT tersebutMajelis Hakim mempertimbangkan dengan alasan~ bahwa selainbahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat Pemohon Peninjauan Kembali(1) UndangUndang KUP jo Pasal 7 (semula Pemohon Banding)ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah mempermasalahkan formalNomor 80 Tahun 2007, Putusan penerbitan SKPKBT, PemohonPengadilan Negeri Denpasar yang telah Peninjauan Kembali (semulaberkuatan hukum tetap

Bahwa di(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya MasaPajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajakdapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabilaberdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yangterutang tidak atau kurang dibayar;Bahwa lebih lanjut,Pengadilan Pajak Nomor PUT.49329/PP/M.VIII/99/2013 Majelis Hakimmempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturanpada bagian Pembahasan Majelis putusanPemerintah Nomor 80 Tahun

perpajakan dapatdijadikan keterangan lain untuk menerbitkan SKPKB sebagaimanadiatur dalam Pasal 13 ayat (1) UndangUndang KUP;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) UndangUndang KUPjuncto Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun2007, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah berkuatanhukum tetap adalah merupakan unsur keterangan lain, sehingga unsuradanya keterangan lain sebagai dasar penerbitan SKPKB PajakPenghasilan Tahun Pajak 2003 terbukti atau terpenuhi;putusan PajakPUT.49329

Dalam putusan Pengadilan PajakNomor PUT.49329/PP/M. VIII/99/2013, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) harusmembayar denda sebesar 2 kali pajakterutang. SKPKB yang diterbitkan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding)hanya terdapat nilai pajak yang masihharus dibayar dan sanksi administrasitanpa memperhitungkan nilaipendapatan, biaya dan kredit pajak yangtelah Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) bayar;.

Putusan Nomor 774/ B /PK/PJK/2015UndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu 5(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak,bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapatmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkanhasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak ataukurang dibayar;Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusan PengadilanPajak Nomor PUT.49329/PP/M.VIII/99/2013 Majelis Hakimmempertimbangkan

Bahwa di dalam putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.49329/PP/M.VIII/99/2013, Pengadilan Pajak memutuskan untukmengabulkan sebagian permohonan gugatan PT XXX sehingga atasSKPKB PPh Badan untuk tahun 2005 dihitung kembali;. Bahwa dibawah ini adalah pokokpokok perbedaan antara kasus TiaraDewata Group dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) :Kasus Tiara Dewata Group Kasus Pemohon PeninjauanKembali (semula PemohonBanding)1.

Atas SKPKB yang diterbitkan olehTermohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding), Tiara DewataGroup) mengajukan permohonanpengurangan atau pembatalanketetapan pajak yang tidak benarkarena dalam sengketanyaTiara Dewata Group hanyamempermasalahkan formalpenerbitan SKP yang di dasarkankepada putusan Pengadilan Negerisedangkan Putusan MA untuk kasusyang sama menghasilkan angkayang berbeda..Dalam putusan Pengadilan PajakNomorPUT.49329/PP/M.

(SsemulaTerbanding) menggunakan dasar hukum Pasal 13 ayat (1) huruf aUndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu 5(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak,bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapatmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkanhasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak ataukurang dibayar;Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusan PengadilanPajak Nomor PUT.49329

Bahwa di dalamputusanPengadilan Pajak NomorPUT.49329/PP/M.VIII/99/2013, Pengadilan Pajak memutuskan untukmengabulkan sebagian permohonan gugatan PT XXX sehingga atasSKPKB PPh Badan untuk Tahun 2005 dihitung kembali;4. Bahwa dibawah ini adalah pokokpokok perbedaan antara kasus TiaraDewata Group dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding); Kasus Tiara Dewata GroupKasus Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) .

Dalamputusan Pengadilan Pajak NomorPUT.49329/PP/M.VIII/99/2013, Majelis = Hakimmempertimbangkan bahwa sesuai ketentuan Pasal13 ayat (1) UndangUndang KUP juncto Pasal 7ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 80tahun 2007, Putusan Pengadilan Negeri Denpasaryang telah berkuatan hukum tetap adalahmerupakan unsur keterangan lain, sehingga unsuradanya keterangan lain sebagai dasar penerbitanSKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2005terbukti atau terpenuhi.Banding) untuk mendapatkan detailperhitungan

(semula Terbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat(1) huruf a UndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalamjangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atauberakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak,Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atauketerangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusanPengadilan Pajak Nomor PUT.49329

Bahwa di dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49329/PP/M.VIII/99/2013,mengabulkan sebagian permohonan gugatan PT XXX sehinggaatas SKPKB PPh Badan untuk Tahun 2005 dihitung kembaii;. Bahwa dibawah ini adalah pokokpokok perbedaan antara kasusPengadilan Pajak memutuskan untukTiara Dewata Group dengan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) : Kasus Tiara Dewata GroupKasus Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) .

Dalam putusan Pengadilan PajakNomor PUT.49329/PP/M.VIII/99/2013,Majelis Hakim mempertimbangkanbahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat(1) UndangUndang KUP jo Pasal 7ayat (2) huruf d Peraturan PemerintahNomor 80 tahun 2007, PutusanPengadilan Negeri Denpasar yangtelah berkuatan hukum tetap adalahmerupakan unsur keterangan lain,sehingga unsur adanya keterangan lainsebagai dasar penerbitan SKPKBPajak Penghasilan Tahun Pajak 2005terbukti atau terpenuhi.Banding) juga tidak dapat mengetahuiapakah Pemohon Peninjauan

SsemulaTerbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat (1) huruf aUndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu 5(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak,bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapatmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkanhasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak ataukurang dibayar;;Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusan PengadilanPajak Nomor PUT.49329

dapat dijadikanketerangan lain untuk menerbitkan SKPKB sebagaimana diatur dalamPasal 13 ayat (1) UndangUndang KUP;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) UndangUndang KUP jo Pasal7 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2007, PutusanPengadilan Negeri Denpasar yang telah berkuatan hukum tetap adalahmerupakan unsur keterangan lain, sehingga unsur adanya keterangan lainsebagai dasar penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2005terbukti atau terpenuhi;dalam putusan Pajak NomorPUT.49329

Putusan Nomor. 1027/B/PK/PJK/2016 karena dalam sengketanyaTiara Dewata Group hanyamempermasalahkan formalpenerbitan SKP yang di dasarkankepada putusan Pengadilan Negerisedangkan Putusan MA untuk kasusyang sama menghasilkan angkayang berbeda..Dalam putusan Pengadilan PajakNomorPUT.49329/PP/M.

(SsemulaTerbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat (1) huruf aUndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu 5(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak,bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapatmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkanhasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak ataukurang dibayar.Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusan PengadilanPajak Nomor PUT.49329

Bahwa di dalamputusanPengadilan PajakPUT.49329/PP/M.VIII/99/2013, Pengadilan Pajak memutuskan untukmengabulkan sebagian permohonan gugatan PT XXX sehingga atasSKPKB PPh Badan untuk Tahun 2005 dihitung kembaii.4. Bahwa dibawah ini adalah pokokpokok perbedaan antara kasus TiaraDewata Group dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) : Kasus Tiara Dewata GroupKasus Pemohon PeninjauanKembali (semula PemohonBanding) .

Dalam putusan Pengadilan PajakNomorPUT.49329/P P/M. VIII/99/2013,Majelis Hakimmempertimbangkan bahwasesuai ketentuan Pasal 13 ayat(1) UndangUndang KUP joPasal 7 ayat (2) huruf dPeraturan Pemerintanh Nomor 80tahun 2007, Putusan Pengadilanyang telahberkuatan hukum tetap adalahNegeri Denpasarmerupakan unsur keteranganlain, sehingga unsur adanyaketerangan lain sebagai dasarpenerbitan SKPKB PajakPenghasilan Tahun Pajak 2005terbukti atau terpenuhi.

(SsemulaTerbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat (1) huruf aUndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu 5(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak,bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapatmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkanhasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak ataukurang dibayar;Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusan PengadilanPajak Nomor PUT.49329

dapat dijadikanketerangan lain untuk menerbitkan SKPKB sebagaimana diatur dalamPasal 13 ayat (1) UndangUndang KUP;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) UndangUndang KUP jo Pasal7 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2007, PutusanPengadilan Negeri Denpasar yang telah berkuatan hukum tetap adalahmerupakan unsur keterangan lain, sehingga unsur adanya keterangan lainsebagai dasar penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan tahun pajak 2005terbukti atau terpenuhi;dalam putusan Pajak NomorPUT.49329

Putusan Nomor 156 B/PK/PJK/2016 KembaliTiaraGroupTermohon(semulaDewatamengajukan permohonanpengurangan atau pembatalanketetapan pajak yang tidak benarPeninjauanTerbanding),karena dalam sengketanyaTiara Dewata Group hanyamempermasalahkan formalpenerbitan SKP yang di dasarkankepada putusan PengadilanNegeri sedangkan Putusan MAuntuk kasus yang samamenghasilkan angka yangberbeda..Dalam putusan Pengadilan PajakNomorPUT.49329/PP/M.

(semula Terbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat (1)huruf a UndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangkawaktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atauberakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak,Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atauketerangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusanPengadilan Pajak Nomor PUT.49329

Putusan Nomor 1012/B/PK/PJK/2016Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) UndangUndang KUP joPasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun2007, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah berkuatanhukum tetap adalah merupakan unsur keterangan lain, sehinggaunsur adanya keterangan lain sebagai dasar penerbitan SKPKBPajak Penghasilan Tahun Pajak 2005 terbukti atau terpenuhi..Bahwa di dalam putusan NomorPUT.49329/PP/M.VIII/99/2013,untuk mengabulkan sebagian permohonan gugatan PT XXXsehingga

Dalam putusan Pengadilan PajakNomorPUT.49329/PP/M. VIII/99/2013,Majelis Hakimmempertimbangkan bahwasesuai ketentuan Pasal 13 ayat(1) UndangUndang KUP jo7 ayat (2) huruf dPeraturan Pemerintah Nomor 80Pasaltahun 2007, Putusan Pengadilanyangberkuatan hukum tetap adalahNegeri Denpasar telahmerupakan unsur keteranganlain, sehingga unsur adanyaketerangan lain sebagai dasarSKPKB PajakPenghasilan Tahun Pajak 2005penerbitan Pemohon Banding) harusmembayar denda sebesar 2kali pajak terutang..

Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapatmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabilaberdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajakyang terutang tidak atau kurang dibayar;Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan MajelisPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49329/PP/M.VIII/99/2013 Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan dalamPasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun2007 mengatur bahwa yang dimaksud dengan keteranganlain adalah Putusan Pengadilan yang telah memperolehkekuatan

Bahwa didalam putusan Pengadilan Pajak NomorPUT .49329/PP/M. VIII/99/2013, Pengadilan Pajakmemutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonangugatan PT XXX sehingga atas SKPKB PPh Badan untukTahun 2005 dihitung kembali;4. Bahwa dibawah ini adalah pokokpokok perbedaan antaraHalaman 88 dari 135 halaman. Putusan Nomor 765/B/PK/PJK/2015kasus Tiara Dewata Group dengan Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding): Kasus Tiara Dewata GroupKasus Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) 4.

Dalam putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.49329/PP/M. VIII/99/2013,Hakim mempertimbangkan bahwa sesuaiPasal 13 (1)UndangUndang KUP jo Pasal 7 ayat (2)huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 80Majelisketentuan ayattahun 2007, Putusan Pengadilan NegeriDenpasar yang telah berkuatan hukumtetap adalah merupakan unsurketerangan lain, sehingga unsur adanyaketerangan lain sebagai dasar penerbitan 1.

(SemulaTerbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat (1) huruf aUndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu 5(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya MasaPajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajakdapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabilaberdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yangterutang tidak atau kurang dibayar;Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusanPengadilan Pajak Nomor PUT.49329

Bahwa di dalam putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.49329/PP/M.VIII/99/2013, Pengadilan Pajak memutuskan untukmengabulkan sebagian permohonan gugatan PT XXX sehingga atasSKPKB PPh Badan untuk Tahun 2005 dihitung kembali;. Bahwa dibawah ini adalah pokokpokok perbedaan antara kasus TiaraDewata Group dengan Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaPemohon Banding) : Kasus Tiara Dewata Group Kasus Pemohon PeninjauanKembali (Ssemula PemohonBanding) . Yang menjadi terdakwa dalam 1.

Dalam putusan Pengadilan Pajak Termohon PeninjauanNomor Kembali (semula Terbanding)PUT .49329/PP/M. VIII/99/2013, menggunakan pasal 13 ayatMajelis Hakim (1) huruf a UndangUndangmempertimbangkan bahwa KUP. Namun didalam pasalsesuai ketentuan Pasal 13 ayat 14 ayat (2) Peraturan Halaman 87 dari 128 halaman.

Putusan Nomor 79/ B /PK/PJK/2016hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak ataukurang dibayar;Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusan PengadilanPajak Nomor PUT.49329/PP/M.VIII/99/2013 Majelis Hakimmempertimbangkan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 80 Tahun 2007 mengatur bahwa yang dimaksuddengan keterangan lain adalah Putusan Pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidanakarena melakukan tindak

Bahwa di dalam putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.49329/PP/M.VIII/99/2013, Pengadilan Pajak memutuskan untukmengabulkan sebagian permohonan gugatan PT XXX sehingga atasSKPKB PPh Badan untuk Tahun 2005 dihitung kembali;. Bahwa dibawah ini adalah pokokpokok perbedaan antara kasus TiaraDewata Group dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) :Kasus Tiara Dewata Group Kasus Pemohon PeninjauanKembali (Ssemula PemohonBanding)1.

Dalam putusan Pengadilan PajakNomorPUT.49329/PP/M.

(SemulaTerbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat (1) huruf aUndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu 5(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak,bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapatmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkanhasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak ataukurang dibayar.Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusan PengadilanPajak Nomor PUT.49329

Bahwa di dalam putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.49329/PP/M.VIII/99/2013, Pengadilan Pajak memutuskan untukmengabulkan sebagian permohonan gugatan PT XXX sehingga atasSKPKB PPh Badan untuk Tahun 2005 dihitung kembali.. Bahwa dibawah ini adalah pokokpokok perbedaan antara kasus TiaraDewata Group dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding): Kasus Tiara Dewata Group Kasus Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) .

Atas SKPKB yang diterbitkan olehTermohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding), Tiara DewataGroup) mengajukan permohonanpengurangan atau pembatalanketetapan pajak yang tidak benarkarena dalam sengketanya TiaraDewata Group hanyamempermasalahkan formal penerbitanSKP yang di dasarkan kepadaputusan Pengadilan Negerisedangkan Putusan MA untuk kasusyang sama menghasilkan angka yangberbeda.Pengadilan PajakNomor PUT.49329/PP/M.