Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang EksekusiHak Tanggungan di Muka Umum atas Agunan yang menjadi JaminanPembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan olehPelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui Perantara Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan, yaitu berupa:e Sebidang tanah dan bangunan seluas 509M2 (lima ratus sembilan meterpersegi) berikut segala yang ada diatasnya, sesuai dengan Sertifikat HakMilik (GHM) Nomor

Permintaan Lelang oleh Pelaku Usaha Kepada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan terhadapAgunan yang menjadi Jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaituberupa :Sebidang tanah dan bangunan seluas 509M2 (lima ratus sembilan meterpersegi) berikut segala yang ada diatasnya, sesuai dengan Sertifikat HakMilik (GHM) Nomor 07 Desa/Kelurahan Ramba terletak di:Provinsi : Sumatera UtaraKabupaten/Keta : Padang Lawas d/h Tapanuli SelatanKecamatan : SosaDesa/Kelurahan : RambaLebih

Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan atas permintaandari Pelaku Usaha terhadap Jaminan yang menjadi Agunan Konsumenkepada Pelaku Usaha, yaitu berupa :e Sebidang tanah dan bangunan seluas 509M2 (lima ratus sembilan meterpersegi) berikut segala yang ada diatasnya, sesuai dengan Sertifikat HakMilik (GHM) Nomor 07 Desa/Kelurahan Ramba terletak di:Provinsi : Sumatera UtaraKabupaten/Keta : PadangLawas d/h Tapanuli SelatanKecamatan

Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang eksekusi Hak Tanggungandi Muka Umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atasfasilitas pinjaman kredit (Hutang) yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepadaKonsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Padangsidimpuan, yaitu berupa:Sebidang tanah dan bangunan seluas 509M2 (lima ratus sembilan meterpersegi) berikut segala yang ada diatasnya, sesuai dengan Sertifikat HakMilik (GHM) Nomor 07 Desa/Kelurahan

Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 23tanggal 7 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Musa Daulae,Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Padang Lawas.f.Addendum Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan JangkaWaktu Kredit Nomor 128 tanggal 28 Mei 2014 yang dibuatdihadapan Musa Daulae, Sarjana Hukum Notaris diKabupaten Padang Lawas.untuk menjamin pelunasan kredit tersebut di atas, telahdiserahkan agunan berupa :Sebidang tanah dan bangunan seluas 509M2 (lima ratussembilan meter persegi) berikut segala yang

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Surat surat: 2 (dua) lembar surat BPN Jakarta TimurNomor/1323/09.04 HTSPT tanggal 25 November 2008. 1 (satu) lembar surat edaran Terdakwa yangdinerikan kepada para pemilik. 2 (dua) lembar fotokopi lokasi tanah seluas 509M2 milik Ny. Tan Lee Sieng alias Tan LinawatiKartasasmita yang diperuntukan untuk fasilitas lahanparkir dan jalan keluar masuk ruko.Tetap dilekatkan dalam berkas perkarab.

Hak Milik Sertifikat Nomor 438/Kampung Pahoman,sebagaimana diuraikan dalam Gambar Tanah, tanggal 24 Juni1974, nomor 294/74, seluas 509M2 (lima ratus Sembilan meterpersegi) terletak di Kampung Pahoman Kecamatan TelukBetung Utara, Kotamadya Tanjungkarang Teluk Betung,Propinsi Lampung.Ketiga sertifikat tersebut tercatat atas nama Nyonya DokterWardah Suhaili, Spesial Obstetri dan Ginekologi, keatasnamaPT.Fas Medika, berkedudukan di Kota Bandar Lampung;c.

XXXX orang tua Tergugat XII s/d XV atas tanah seluas +509M2 ;7. Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat s/d IX terhadap bedeng 4pintu diatas tanah objek sengketa yang bersertifikat Hak Milik Nomor 1607tahun 1984 adalah terhadap uang sewa yang diberikan merupakan rasa ibadan bijaksana dari Tergugat adalah tidak benar sama sekali. Padadasarnya rumah bedeng 4 pintu tersebut dibuat pada waktu Alm. XXXXmasih hidup, dimana Para Penggugat pernah tinggal dan menempati rumahbedeng tersebut.

Empat (4) bidang tanah berdampingan serta berjajar yangmenjadi satu bagian berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 509M2 (150 M2 + 128 M2 + 56 M2 + 175 M2), terletak di Kota Kediritertulis atas nama TERMOHON, dengan batas batas :Utara : jalanTimur : rumah/tanah milik Sutaji ditempati anaknya RudiSelatan : rumah dan pekarangan milik SutajiiBarat > rumah milik WartoCc.

Maing Puang Sikki dengan Termohon Kasasi tidak pernah melaksanakanperkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 6ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, pertimbangan hukum Judex Factitingkat banding dalam pertimbangannya pada halaman 13 yang menyatakanbahwa tanah seluas 509M2 dan bangunan seluas 200 M2 dengan SHM Nomor1 tahun 1978 yang terletak di Jalan Jenderal

., M.H. bukan tentang penunjukan pemblokiranSertifikat Hak Milik Nomor 295 K termaksud menjadi / dan dibebani haktanggungan Bank Niaga Tbk Jakarta Cabang Malang (TAA)....P81 Sertifikat hak milik (GHM) Nomor 295/K surat ukur Nomor 144 tahun 1983luas 509m2 Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, KotamadyaHalaman 40 Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT SBYSurabaya berdasarkan jual beli di Surabaya tanggal 27 November 1982yang berhak Tjendikia gunawan (TAA)....P.102 Akta jual beli Nomor 155/14/Genteng/1985 tanggal

MultatuliNo.26 Rangkasbitung yang masuk dalam wilayah saksi ;Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul objek perkara ;Bahwa pada buku Letter C/ lpeda atas objek perkara tercantum atas nama Sapri ;Bahwa SPPT atas nama Sapri sejak tahun 1986 hingga sekarang ;Bahwa luasnya sekitar 509m2 namun saksi tidak mengetahui batasbatasnya ;Bahwa saksi tidak mengetahui dasar penguasaan objek perkara oleh Sapri namundasar secara administrasinya adalah buku Letter C ;Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat pernah

TURUT TERGUGAT II di Cibinong, seluas 502M2, antara PENGGUGAT I/HENDRIKO WIJAYA sebagai PembelidanKURNIA HERMAWAN/TURUT TERGUGAT sebagai Penjual ;Akta Jual Beli No.409/9/Sawangan/1997 tanggal 20 Oktober 1997,yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT II di Cibinong, seluas 500M2, antara PENGGUGAT I/HENDRIKO WIJAYA sebagai PembelidanKURNIA HERMAWAN/TURUT TERGUGAT sebagai Penjual ;Akta Jual Beli No.410/10/Sawangan/1997 tanggal 20 Oktober 1997,yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT II di Cibinong, seluas 509M2

Akta Jual Beli No.410/10/Sawangan/1997 tanggal 20 Oktober 1997,yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT II di Cibinong, seluas 509M2, antara PENGGUGAT II/HILDA WIDJAYA sebagai PembelidanKURNIA HERMAWAN/TURUT TERGUGAT sebagai Penjual ;AdalahSAH DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM;Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut di atas, TurutTergugat Ill juga menyampaikan jawabannya tertanggal 29 September 2015sebagai berikut:1Bahwa sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Oktober 2007 datangmenemui Saksi seseorang pengacara yang mengaku sebagaipengacaranya dari 7 (tujuh) pemilik ruko bernama Arwin SiregarSH dan menjelaskan kepada Saksi bila tanah kosong seluas 509M2 sudah dikuasai oleh Terdakwa.15. Bahwa Saksi sendiri tidak pernah menjual tanah kosongseluas 509 M2 yang diperuntukan untuk lahan parkir ruko tersebutkepada Terdakwa karena seluruh tanah tersebut sudah Saksi jualkepada SaksiX Sdri.

Simanjuntak ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 171, 122 terbukti bahwaAlmarhum Julianus Siahaan telah memberikan sebagai Hibah Wasiat kepadaisterinya yaitu Mery Simanjuntak dan anakanaknya yaitu Hica Marhasak,(Tergugat I), Hinalang Siahaan (Tergugat Il) Jacob Maringan Siahaan (TergugatIll) dan Simson Siahaan (Tergugat IV) sebidang tanah sesuai SHM No. 355 /Petukangan seluas 830 M2, sebidang tanah sesuai SHM No. 356 / Petukanganseluas 2.070 M2, sebidang tanah sesuai SHM No. 707 / Petukangan seluas 509M2

Akta Jual Beli No.410/10/Sawangan/1997 tanggal 20 Oktober 1997,yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT II di Cibinong, seluas 509M2, antara PENGGUGAT II/HILDA WIDJAYA sebagai PembelidanKURNIA HERMAWAN/TURUT TERGUGAT sebagai Penjual ;Bahwa tindakan dari TURUT TERGUGAT II dalam membuat aktaakta jualbeli sebagaimana terurai pada poin 3 tersebut diatas adalah benar dantidak menyalahi ketentuan perundangundangan yang berlaku,berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah PPAT menyatakan :1) PPAT bertugas pokok