Ditemukan 4 data
32 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangditerbitkan oleh World Customs Organization (WCO);b. pos/sub pos dan uraian barang pada tingkat 8 (delapan) digit yangmerupakan teks dari ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN);c. pos/sub pos dan uraian barang pada tingkat 10 (sepuluh) digit yangmerupakan pos tarif nasional; dand. pos/sub pos dan uraian barang pada Bab 98 Lampiran Ill PeraturanMenteri ini yang selurunnya merupakan pos tarif nasional.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat Keberatan atas pertimbanganpertimbangan hukum dalam Put. 51199
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya telah salah, keliru,dan tidak cermat dalam menerapkan Peraturan Perundangundangandibidang Kepabeanan khususnya dalam Penempatan Tarif Bea MasukDalam Rangka Skema ATIGA (Preferensi Tarif dengan Form D),sehingga Put. 51199/PP/M.VIIA/19/2014 tanggal 13 Maret 2014 sangatlayak dan/atau patut untuk dibatalkan.2.
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya telah salah, keliru, dantidak cermat dalam menerapkan Peraturan Perundangundangan dibidangKepabeanan khususnya dalam Penempatan Tarif Bea Masuk DalamRangka Skema ATIGA (Preferensi Tarif dengan Form D), sehingga Put.51199/PP/M.VIIA/19/2014 tanggal 13 Maret 2014 sangat layak dan/ataupatut untuk dibatalkan.Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 968/B/PK/PJK/20163.
Sehingga sangatberdasar hukum dan sesuai dengan ketentuan perundangundangan bagiMajelis Hakim Agung Yang Terhormat menyatakan batal Putusan PengadilanPajak Nomor: Put. 51199/PP/M.VIIA/19/2014 tanggal 13 Maret 2014.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon
13 — 11
Tegugat telah berpisah ranjang sejaksekitar bulan Maret 2018 yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernahkumpul lagi layaknya pasangan suami istri;Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikanPenggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri,namun tidak berhasil;Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagidan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetappada gugatan semula dan mohon putusan;Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 51199
183 — 18
Put-51199/PP/M.VIIA/19/2014
WAWAN RIYANTO SH MH
Terdakwa:
PT Bintang Energy atau Syamsul Bahri selaku Direktur Utama
814 — 329
satu) unit Dump Truck merk Hino type FM 260 TI dengan Nomor Lambung 018 warna hijau;
- 1 (satu) unit Dump Truck merk Hino type FM 320 dengan Nomor Lambung 025 warna putih;
- 1 (satu) unit Dump Truck Hino type FM 260 TI dengan Nomor Lambung 052 warna hijau;
- 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 300 dengan nomor seri C 61643 Nomor Lambung 05 warna kuning;
- 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 300 dengan nomor seri C 51199