• 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan nomor seri : LGU 545546.
• 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan nomor seri : FRL 196861.
• 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) dengan nomor seri : HAQ 430777.
• 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) dengan nomor seri : VOQ 110225;

Dirampas untuk negara;

8.

terdiri dari : 1 (Satu) lembar pecahan uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) denganseri : NDG 586265. 1 (Satu) lembar pecahan uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) denganseri : SGW 642655. 1 (Satu) lembar pecahan uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) denganseri: NCU 923453. 1 (Satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) denganseri : ZIP 159569. 1 (Satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) denganseri : XMT 313980. 1 (Satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) denganseri : LGU 545546

Pol.1 (Satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan nomorseri : ZIP 159569. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan nomorseri : XMT 313980. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan nomorseri : LGU 545546. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan nomorseri : FRL 196861. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) dengan nomorseri : HAQ 430777. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) dengan

Pol.seri: NCU 923453. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan nomorseri : ZIP 159569. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan nomorseri : XMT 313980. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan nomorseri : LGU 545546. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan nomorseri : FRL 196861. 1 (Satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000 (Sseribu rupiah) dengan nomorseri : HAQ 430777. 1 (Satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000 (

Pol.1 (Satu) lembar pecahan uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dengan nomorseri : SGW 642655. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dengan nomorseri: NCU 923453. 1 (Satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan nomorseri : ZIP 159569. 1 (Satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan nomorseri : XMT 313980. 1 (Satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan nomorseri : LGU 545546. 1 (Satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Pol.1 (Satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan nomorseri : ZIP 159569. 1 (Satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan nomorseri : XMT 313980. 1 (Satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan nomorseri : LGU 545546. 1 (Satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan nomorseri : FRL 196861. 1 (Satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) dengan nomorseri : HAQ 430777. 1 (Satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) dengan

• Pasal 285RBG yang mengikat dan sempurna juga bagi Judex Facti, sehingga JudexFacti harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukupuntuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan(Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Hal. 545546, Jakarta: SinarGrafika);Bahwa Penetapan tersebut telah sesuai dengan saksisaksi yang telahdihadirkan dalam persidangan yang menerangkan bahwa obyek sengketaHal. 9 dari 14 hal. Put.

• SHM merupakan aktaotentik yang menurut pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara PerdataTentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Videhal. 545546) yang diambil alih menjadi pendapat Majelis mengemukakan bahwakekuatan pembuktian Akta Otentik bersifat sempurna (volledig bewijskracht) danmengikat (bindende bewijskracht) artinya sempurna/mengikat kepada para pihakmengenai apa yang disebut dalam akta dan sempurna/mengikat kepada hakimsehingga hakim harus menjadikan

• YAHYA HARAHAP, SH, Hukum Acara Perdata, hal. 545546) ;Menimbang, bahwa dengan adanya persamaan akta perkawinan aquosebagaimana dalam surat bukti P6 dengan keterangan para saksi yangmenerangkan telah ada ikatan perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat,maka Majelis Hakim menilai bukti bukti tersebut yang telah diajukan oleh Penggugattelah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana ditentukan oleh ketentuanyang berlaku sebagai akta otentik, sehingga dengan demikian, bukti P6 aquo telahmemiliki

• Bebas tidak Murni" karena telah terbukti Pengadilantelah melampaui batas wewenangnya yaitu Majelis Hakim untuk membuktikanunsurunsur tersebut di atas dalam pertimbangannya hanya denganmenggunakan penafsiran Non Yuridis atau pendapat Majelis Hakim sendiridiluar ketentuan hukum, menurut M.Yahya Harahap, S.H. mantan Hakim AgungRepublik Indonesia dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan DanPenerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, danPeninjauan Kembali Edisi Kedua" pada halaman 545546

• Pelaksanaan tersebut tidak selesaibukan sematamata karena kehendaknyasendiri;Dalam rangka untuk memudahkan pelaksanaan tugas Penuntut Umum,LAMINTANG dalam bukunya Dasardasar Untuk Mempelajari Hukum PidanaYang Berlaku di Indonesia halaman 545546, mengusulkan cara yang palingpraktis dikerjakan yaitu dengan menyebutkan keadaankeadaan mana sajayang telah menghambat pelaksanaan kejahatan yang telah dilakukan olehtertuduh dan menjelaskan keadaankeadaan yang bergantung pada kemauantertuduh dan hanya keadaankeadaan

• (DasarDasar Untuk mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia.Bandung ; Sinar Baru, 1984, Hal.545546)Demikian pula dalam konteks ini, Van Hattum (sebagaimana yang dikutipoleh Prof. A.Z. Abidin & Prof. A.

• YAHYA HARAHAP, SH, Hukum Acara Perdata, hal. 545546) ;Menimbang, bahwa sepanjang mengenai bukti sertifikat yang diajukan oleh pihakPengugat, maka berdasarkan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 dinyatakan sertifikatmerupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat mengenai datafisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sesuai dengan data yang ada dalam surat ukurdan buku tanah hak yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan di persidangan danhasilpemeriksaan

• Bandung ; Sinar Baru, 1984, Hal.545546)Demikian pula dalam konteks ini, Van Hattum (sebagaimana yangdikutip oleh Prof. A.Z. Abidin & Prof. A.

• YAHYA HARAHAP, SH,Hukum Acara Perdata, hal. 545546), dan sampai dengan saat ini terhadapsurat keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 274/410/BPN/II/94 tanggal11 Maret 1994 belum pernah dicabut, atau ada surat keputusan terbaru yangdapat membatalkan surat keputusan aquo, sehingga terhadap surat keputusanBupati Kotawaringin Timur tersebut dapat dijadikan oleh Penggugat untukmembuktikan kebenaran asal usul tanah aquo dan membuktikan dalil gugatanPenggugat bahwa tanah obyek sengketa adalah milik

• ., Hukum Acara Perdata, halaman 545546), maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pertimbangan hukum (RatioDecidendi) Majelis Hakim yang telah memberikan pendapat sertakesimpulannya sebagaimana isi Putusan Pengadilan Tinggi Palangka tersebutdiatas sepanjang mengenai dalildalil pertimbangan hukum Pengadilan NegeriKasongan seharusnya sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan PemohonKasasi memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim AgungHalaman 36 dari 57 hal. Put.

  Nomor 1797 K/Pdt/2017Perdata, halaman 545546);Bahwa bukti P8 dan bukti P9 selanjutnya sesuai fakta hukum/ faktapersidangan dihubungkan dengan bukti P7 berupa Foto Copy KwitansiPembayaran dari Norjaya Suka kepada Aceh Teking untuk pembayaranpembelian sebidang tanah seluas 18 ha (delapan belas hektar) dengan hargasebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dibuat pada tanggal15 Mei 2013 yang telah pula disesuaikan dengan aslinya, dileges dan diberimaterai cukup yang dihubungkan pula dengan

• Yahya Harahap, Hukum AcaraPerdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian danPutusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ketiga, 2005,halaman 545546);Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria berbunyi : Hak milikadalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyaiorang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 danketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran

• rg12.00 0.00 0.00 12.00 358.00 694.00 Tm/F12 1 TE(212272163) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 385.00 694.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 393.00 694.00 Tm/F12 1 TE(16) 142) 2456) 145) 21546) 15) 4465442) 2416) 142) 243445245) 2445) 2435) 4461542) 24344 45) 2435) Td((((((((((((((((((((((RTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 131.00 669.00 Tm/F12 1 TE(5442) 243) 145) 253) 245) 247) 145) 25545) 2435) 545145) 243445) 5453) 245) 23) d45) 25) 545546

• YAHYA HARAHAP, SH, Hukum AcaraPerdata, hal. 545546) ;Halaman 44 dari 55 HalamanPts.

• YAHYA HARAHAP, SH, Hukum Acara Perdata, hal. 545546) ;Menimbang, bahwa sepanjang mengenai bukti sertifikat yang diajukan olehpihak Tergugat, maka berdasarkan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 dinyatakansertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuatmengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sesuai dengan datayang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan di persidangan dan darihasil pemeriksaan

• YAHYA HARAHAP, SH, Hukum Acara Perdata,hal. 545546) ;Menimbang, bahwa sepanjang mengenai bukti sertifikat yang diajukan olehpihak Tergugat, maka berdasarkan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 dinyatakansertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuatmengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sesuai dengan datayang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan di persidangan dan darihasil pemeriksaan

• Ke1, 1995, hal.222).Oleh karena itu, dalam rangka untuk memudahkan pelaksanaantugas penuntut umum, Lamintang P.A.F (DasarDasar Untukmempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia.Bandung ; Sinar Baru, 1984, Hal.545546) mengusulkan carayang paling praktis untuk dikerjakan adalah : menyebutkankeadaankeadaan yang mana saja yang telah menghambatpelaksanaan kejahatan yang dilakukan oleh tertuduh danmenjelaskan keadaankeadaan yang bergantung pada kemauantertuduh, dan hanya keadaankeadaan itulan pelaksanaankejahatan

• YAHYA HARAHAP, SH, Hukum Acara Perdata, hal. 545546) ;Menimbang, bahwa sepanjang mengenai bukti sertifikat yang diajukanoleh pihak Penggugat, maka berdasarkan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997dinyatakan sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagaialat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuatdidalamnya sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanahhak yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan di persidangandan dari hasil pemeriksaan

• YAHYA HARAHAP, SH, Hukum Acara Perdata, hal. 545546) ;Menimbang, bahwa sepanjang mengenai bukti sertifikat yang diajukan olehpihak Tergugat, maka berdasarkan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 dinyatakansertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuatmengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sesuai dengan datayang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan di persidangan dan darihasil pemeriksaan

• Menimbang, bahwa dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwaMajelis Hakim tidak tidak ada menemukan bukti tulisan/surat maupun bukti saksisaksi yang dapat melumpuhkan akta otentik yang diajukan oleh kuasa Tergugat ,Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN OLMTergugat Il, Tergugat V tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai fakta yangada didalam akta tersebut sempurna dan cukup bagi Hakim mengambil Putusanatas penyelesaian perkara yang disengketakan (Vide Buku Hukum Acara Perdatahal 545546