Muara Enim dengan SuratNomor: B11/L.6.15/Fd.1/02/2021 tanggal 15 Februari 2021 perihal bantuanpemanggilan saksi.c.

Surat Penetapan Tersangka Nomor: B324/L.6.15/Fd.1/02/2021 tanggal 18Februari 2021 Atas nama ALEX SANDRIAN.

T4;Fotokopi dari Asli Surat Panggilan Saksi Nomor : SP79/L.6.15/Fd.1/02/2021,tanggal 4 Februari 2021 An.HERMIN EKO PURWANTO, S.T., M.Si., diberiFotokopi dari Asli Surat Bantuan Pemanggilan Saksi Nomor : BHalaman 37 dari 48 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mre10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.11/L.6.15/Fd.1/02/2021, tanggal 15 Februari 2021, diberi tanda................ T6;Fotokopi dari Asli Surat Panggilan Saksi Nomor : SP71/L.6.15/Fd.1/02/2021,tanggal 4 Februari 2021 An.

T7;Fotokopi dari Asli Surat Panggilan Saksi Nomor : SP73/ L.6.15/Fd.1/02/2021,tanggal 4 Februari 2021 An.INDIANA, S.T., diberi tanda................cccceee eee T8;Fotokopi dari Asli Surat Bantuan Pemanggilan Saksi Nomor: BO8/L.6.15/Fd.1/02/2021, tanggal 04 Februari 2021, diberi tanda................ T9;Fotokopi dari Asli Surat Penetapan Tersangka Nomor: B324/L.6.15/Fd.1/02/2021, tanggal 18 Februari 2021, diberi tanda.............

T10;Fotokopi dari Asli Surat Bantuan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor: B13/L.6.15/Fd.1/02/ 2021, tanggal 18 Februari 2021, diberi tanda..............

Han/169/X1V/2015/RESKRIM,sejak tanggal 09 Desember 2015 s/d tanggal 28 Desember 2015;Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2015 Nomor:2022/N.6.15/Euh.1/12/2015, sejak tanggal 29 Desember 2015 s/d tanggal 17Januari 2016;Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2016 Nomor:89/N.6.15/Euh.1/01/2016, sejak tanggal 18 Januari 2016 s/d tanggal 06 Februari2016;Penuntut Umum tanggal 04 Februari 2016 Nomor : PRINT 212/N.6.15/Euh.2/02/2016, sejak tanggal 04 Februari 2016 s/d tanggal 23 Februari2016

Sepetak Tanah sawah Alue Le Ue, terletak di Gampong Le Ue,Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dengan batasbatas: Timur dengan Sawah Cut Anyak; Barat dengan Jalan; Selatan dengan tanah sawah Alwi; Utara dengan Jalan;6.15. Sepetak Tanah Kebun Meunasah Anoi, terletak di Gampong Ule Tui,Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dengan batasbatas:Timur dengan rumah Syahrial;Barat dengan sawah Jailani;Selatan dengan sawah Kak Salma;Utara dengan Jalan;7.

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untukkeperluan Pengurusan Sertifikat Tanah sebagaimana tersebut pada Posita6.1 sampai dengan 6.15 tersebut di atas pada Kantor PertanahanKabupaten Aceh Besar, atas nama almarhum M. Daud bin Zam Zam dan /atau atas nama almarhumah Aisyah binti M. Hasan, menjadi atas nama AhliWaris (Pemohon/Muliadi bin M.

Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini digunakan oleh Pemohon untukkeperluan Pengurusan Sertifikat Tanah sebagaimana tersebut pada Positaangka 6.1 sampai dengan angka 6.15 tersebut di atas pada KantorPertanahan Kabupaten Aceh Besar, atas nama almarhum M. Daud bin ZamZam dan / atau atas nama almarhumah Aisyah binti M. Hasan, menjadi atasnama Ahli Waris (Pemohon/Muliadi bin M. Daud Zam Zam/anak kandung),serta keperluan lainnya;5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;6.

Mohon penetapan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPemohon melalui kuasanya datang menghadap ke persidangan dan MajelisHakim membacakan surat permohonan Pemohon, dimana isinya tetapdipertahankan oleh Permohon;Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menegaskan kembalibahwa, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untukkeperluan Pengurusan Sertifikat Tanah sebagaimana tersebut pada Positaangka 6.1 sampai dengan angka 6.15 tersebut di atas pada

dan potitum angaka 4 menyangkut posita 6.1 s/d 6.15 ;Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/MS.BnaMenimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentinganpara Pemohon maka berdasarkan Pasal 145 ayat (4) R.Bg, para Pemohondiperintahkan untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonannya yangjumlahnya seperti tersebut dalam amar Penetapan ini;Dengan mengingat Hukum Syara dan pasalpasal dari perundangundangan yang berkaitan dengan perkara ini ;MENE TAPKAN1.

Han / 115 // VII / 2014 Reskrimsejak tanggal 22 Juli 2014 s/d tanggal 10 Agustus 2014 ;Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 05 Agustus 2014 Nomor:470 / N.6.15/Epp.1 / 08 / 2014 sejak tanggal 11 Agustus 2014 s/d tanggal 19 September2014 ;Penuntut Umum tanggal 08 September 2014 Nomor : Print 604 / N. 6.15 /Epp.2 / 09 / 2014 sejak tanggal 11 September 2014 s/d tanggal 30September 2014 ;Hakim Pengadilan Negeri Lahat tanggal 23 September 2014 Nomor : 306 /Pen. Pid / 2014 / PN.

Han / 116 / VII / 2014 Reskrimsejak tanggal 22 Juli 2014 s/d tanggal 10 Agustus 2014 ;Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 05 Agustus 2014 Nomor:471 / N.6.15/Epp.1 / 08 / 2014 sejak tanggal 11 Agustus 2014 s/d tanggal 19 September2014 ;Penuntut Umum tanggal 08 September 2014 Nomor : Print 603 / N. 6.15 /Epp.2 / 09 / 2014 sejak tanggal 11 September 2014 s/d tanggal 30September 2014 ;Hakim Pengadilan Negeri Lahat tanggal 23 September 2014 Nomor : 307 /Pen. Pid / 2014 / PN.

Han / 114 / VII / 2014 Reskrimsejak tanggal 22 Juli 2014 s/d tanggal 10 Agustus 2014 ;Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 05 Agustus 2014 Nomor : 469 / N.6.15/Epp.1 / 08 / 2014 sejak tanggal 11 Agustus 2014 s/d tanggal 19 September2014 ;Penuntut Umum tanggal 08 September 2014 Nomor : Print 605 / N. 6.15 /Epp.2 / 09 / 2014 sejak tanggal 11 September 2014 s/d tanggal 30September 2014 ;Hakim Pengadilan Negeri Lahat tanggal 23 September 2014 Nomor : 308 /Pen. Pid / 2014 / PN.

Perpanjangan Penuntut Umum ke1~ tanggal 20 #Januari 2016No.128/N.6.15/Epp.1/01/2016, sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan 13Februari 2016 ;3. Perpanjangan Penuntut Umum ke2 tanggal 11 Februari 2016 No.262/N.6.15/Epp.1/01/2016, sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan 04Maret 2016;4. Hakim Pengadilan Negeri Lahat tanggal 14 Maret 2016No.70/Pen.Pid/2016/PN.Lht, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan 12April 2016 ;5.

Perpanjangan Penuntut Umum ke1~ tanggal 20 #Januari 2016No.126/N.6.15/Epp.1/01/2016, sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan 13Februari 2016 ;3. Perpanjangan Penuntut Umum ke2 tanggal 11 + #&42xFFebruari 2016No.261/N.6.15/Epp.1/01/2016, sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan 04Maret 2016;4. Hakim Pengadilan Negeri Lahat tanggal 14 Maret 2016No.71/Pen.Pid/2016/PN.Lht, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan 12April 2016 ;5.

Perpanjangan Penuntut Umum ke1~ tanggal 20 #Januari 2016No.127/N.6.15/Epp.1/01/2016, sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan 13Februari 2016 ;3. Perpanjangan Penuntut Umum ke2 tanggal 11 Februari 2016 No.263/N.6.15/Epp.1/01/2016, sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan 04Maret 2016;4. Penuntut Umum tanggal 03 Maret 2016 No. PRINT372/N.6.15/Epp.2/03/2016,sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan 22 Maret 2016 ;5.

Han / 17 / XII / 2014 /ReskrimSejak tanggal 20 Desember 2014 s/d 08 Januari 2015Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 08 Januari 2015 No. 026 /N.6.15 / Epp.1 / 01 / 2015. Sejak tanggal 09 Januari 2015 s/d 17Februari 2015Penuntut Umum tanggal 05 Februari 2015 No. Print 165/N.6.15 /Epp.2 / 02 / 2015. Sejak tanggal 05 Februari 2015 s/d 24Februari 2015Hakim Pengadilan Negeri Lahat tanggal 18 Februari 2015 No. 42 /Pen.Pid / 2015 / PN.Lht.

Han / 18 / XII / 2014 /ReskrimSejak tanggal 20 Desember 2014 s/d 08 Januari 2015Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 08 Januari 2015 No. 025 /N.6.15 / Epp.1 / 01 / 2015. Sejak tanggal 09 Januari 2015 s/d 17Februari 2015Penuntut Umum tanggal 05 Februari 2015 No. Print 166/N.6.15 /Epp.2 / 02 / 2015. Sejak tanggal 05 Februari 2015 s/d 24Februari 2015Hakim Pengadilan Negeri Lahat tanggal 18 Februari 2015 No. 43 /Pen.Pid / 2015 / PN.Lht.

Han / 19 / XII / 2014 /ReskrimSejak tanggal 20 Desember 2014 s/d 08 Januari 2015Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 08 Januari 2015 No. 024 /N.6.15 / Epp.1 / 01 / 2015. Sejak tanggal 09 Januari 2015 s/d 17Februari 2015Penuntut Umum tanggal 05 Februari 2015 No. Print 167/N.6.15 /Epp.2 / 02 / 2015. Sejak tanggal 05 Februari 2015 s/d 24Februari 2015Hakim Pengadilan Negeri Lahat tanggal 18 Februari 2015 No. 44 /Pen.Pid / 2015 / PN.Lht.

EPTI Pasal 54 ayat 5.1 dan Pasal 6.15;Bahwa klimaks gejolak pekerja yang berhubungan dengan butir 10tersebut adalah akan diadakan demo seluruh pekerja terhadap manajemenbaru, namun dapat dicegah dengan dilakukannya pertemuan secara bipartiteyaitu pihak manajemen baru dengan Serikat Pekerja dan juga dengan rantaikomando perusahaan yang diwakili Pejabat Exempt secara bertahap danberkesinambungan yang pada akhirnya niat baik manajemen baru yang lebihprofessional tersebut saat ini sudah mulai dapat dirasakan

oleh seluruh pekerjabaik produktivitas yang memuaskan pelanggan maupun kesejahteraan pekerjayang lebih baik dibandingkan dalam era manajemen lama, (KKB PT EPTI Pasal54 ayat 5.1 dan ayat 6.15);Bahwa kerugian lain yang diakibatkan oleh pengunduran diri secarasepihak, serentak bersamaan dan mendadak mengakibatkan gangguandalam job yang mereka tinggalkan karena tidak ada system serah terimatugas atau jabatan bahkan cenderung dapat mengacaukan perusahaanyang juga akan merugikan selurun pekerja bukan

hanya perusahaanKKB PT EPTI Padal 54 ayat 5.1 dan ayat 6.15 );Bahwa perusaan berkesimpulan bahwa mereka secara sepihak danmurni mengundurkan diri dari PT.

No. 462 K/Pdt/20093.4.3.5.3.6.Bil:3.8.Bahwa sebenarnya prosedur pengunduran diri telah diatur dalam KKBPasal 57 ayat (1) namun hal ini tidak dilakukan pekerja bahkancenderung pekerja ingin menjatuhkan dan melakukan sabotaseterhadap perusahaan, pelanggaran KKB Pasal 54 ayat 6.15 karenatidak setuju dengan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pimpinan yangbaru;Bahwa diantara Pekerja ada juga yang mengambil cuti tanoa prosedursebagaimana diatur dalam KKB Pasal 24 ayat (2) (5); ini digunakanoleh pekerja

.,6.15., 6.16.,6.17.,6.18.,6.19.,6.20.,dan point 6.21., dapatmenimbulkan kerugian bagi para pihak.

.,6.15.,6.16., 6.17.,6.18.,6.19.,6.20.,dan point6.21.

Menyatakan bahwa harta yang diuraikan pada point 6.1., 6.2.,6.3.,6.4.,6.5.,6.6.,6.7.,6.8.,6.9.,6.10., 6.12., 6.13., 6.14., 6.15.,6.16.6.17.,6.18.,6.19.,6.20.,dan point 6.21., adalah harta bersamaantara almarhum MASTUDDIN dengan Penggugat (PENGGUGAT);5.

., 6.15., 6.16., 6.17.,6.18., 6.19.,6.20., dan point6.21., ditambah dengan bagian harta asal point 6.11.;6. Menetapkan bagian masingmasing ahli waris:7. Menghukum Tergugat , Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV danpihakpihak yang menguasai tersebut point 6.1., 6.2., 6.3.,6.4., 6.5.,6.6., 6.7., 6.8., 6.9.,6.10.,6.11.,6.12., 6.13., 6.14.,6.15., 6.16.,6.17.,6.18., 6.19.,6.20.,dan point 6.21., untuk menyerahkan bagianmasingmasing kepada yang berhak;158.

.,6.15., 6.16.,6.17., 6.18., 6.19., dan point 6.20., atas namapihakpihak lainnya yang turut menyandarkan hak, adalah tidakberharga dan tidak berkekuatan hukum;9. Menghukum pihakpihak yang menyandarkan diatas objekterperkara point 6.1., 6.2.,6.3., 6.4., 6.5.,6.6., 6.7., 6.8., 6.9.,6.10.,6.11.,6.12., 6.13., 6.14.,6.15.,6.16 6.17.,6.18.,6.19., 6.20 danpoint 6.21.,untuk menyerahkan objek terperkara kepada ahli warisyang berhak tanpa syarat;10.

Oleh karenanya AktaPemyataan Nomon 3 tanggal 01 Pebruari 2016 dan seluruh suratsurat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah sebagaimanadisebutkan pada point. 6.1 s/d point. 6.15 harus dinyatakan cacat,tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;16.

Abdul Masturi selaku pihak yang menerima pelepasan hak (Suratsurat sebagaimana disebutkan pada point. 6.1 s/d point .6.9), besertalampirannya;Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pat.G/2019/PN Smr10.11.12.13.14.e Istian Desta Wardana selaku pihak yang menerima pelepasan hak(Suratsurat Sebagaimana disebutkan pada point. 6.10 s/d point. 6.15),beserta lampirannya;.

Djumran Arpan bin H.Djumran Arpan tidak mengetahui adanya tindakan kamuflase,menggelapkan dan atau menghilangkan hartaharta warisan almarhum H.Asmuni Arpan sebagaimana tersebut pada point. 6.10 s/d point. 6.15 suratquqatan, karena penguasaan tanah dan pembuatan suratsurat pelepasanhak atas tanahnya dilakukan oleh Tergugat II Drs. SulAlman Sade, M.Sibersama Tergugat III Haji Abdul Masturi.12.Memang benar almarhum H.

ARPAN sewaktu masih hidup, oleh karena itupenguasaan dan kepemilikan Tergugat Il atas tanah tersebut adalah sahmenurut hukum.Bahwa Tergugat IV menguasai dan memiliki tanah dalam perkara in casuyaitu tanah pada poin 6.7 s/d 6.15 halaman 5 s/d 8 Gugatan Penggugatadalah pemberian dari Hj. Siti Noor Jenah ( istri dari H.

Djumran Arpan bin H.Djumran Arpan tidak mengetahui adanya tindakan kamuflase,menggelapkan dan atau menghilangkan hartaharta warisan almarhum H.Asmuni Arpan sebagaimana tersebut pada point. 6.10 s/d point. 6.15 suratgugatan, karena penguasaan tanah dan pembuatan surat surat pelepasanhak atas tanahnya dilakukan oleh Tergugat II Drs. Sulaiman Sade, M.SIbersama Tergugat III Haji Abdul Masturi.Memang benar almarhum H.

sekira pukul 01.00 Wib atau setidaktidaknya sewaktu waktu dalam bulanOktober 2015, bertempat di bawah kolong jembatan Jalan SudirmanKel.Proklamasi Kec.Siantar Barat Kota Pematang Siantar atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPematang Siantar, tanopa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan jenis tanaman yaitu ganja dengan berat 6.15

terdakwa Lamhot Togu Gultom pada hari Selasa tanggal 27 Oktober2015 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaktidaknya sewaktu waktu dalam bulanOktober 2015, bertempat di bawah kolong jembatan Jalan SudirmanKel.Proklamasi Kec.Siantar Barat Kota Pematang Siantar atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPematang Siantar, tanopa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan jenis tanaman yaitu ganjadengan berat 6.15

. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;AtauKedua :Bahwa terdakwa Lamhot Togu Gultom pada hari Selasa tanggal 27 Oktober2015 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaktidaknya sewaktu waktu dalam bulanOktober 2015, bertempat di bawah kolong jembatan Jalan SudirmanKel.Proklamasi Kec.Siantar Barat Kota Pematang Siantar atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPematang Siantar, sebagai penyalaguna Narkotika Golongan berupa ganja bagidiri sendiri dengan berat 6.15

kepolisian dari Polres PematangSiantar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakankalau dibawah kolong jembatan Jalan Sudirman Pematang Siantar ada seseorangyang menggunakan narkotika jenis ganja, lalu para saksi melakukan penyelidikandengan mendatangi tempat yang disebutkan dan saat berada dibawah kolongjembatan para saksi masuk kerumah terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaanpara saksi menemukan 3 (tiga) bungkusan kertas berisi ganja sisa yang telahdigunakan terdakwa dengan berat 6.15

di nyatakan di tolak dengandemikian, menurut Hakim Tingkat Banding eksepsi, pembanding tersebut harusditolak seluruhnya, sehingga putusan terkait eksepsi tersebut dari MajelisHakim Tingkat Pertama dapat di pertahankan;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, pada pokoknya para Penggugat menuntut agar hartapeninggalan dari orang tua atau nenek yang bernama Salipu bin Palimai danDaeni binti Bica yang terdiri dari 15 obyek sebagaimana tercantun dalam positagugatan pra Penggugat yakni nomor 6.1 sampai dengan 6.15

dibagi sebelumnya, bahwa terhadap obyek 6.1, 6.2dan 6.3 sudah pernah diperkarakan Perdata dan telah berkekuatan hukumyang tetap dan atas putusan tersebut telah Penggugat IV, Tergugat danTergugat II telah sepakat membagi rata; Kurang pihak, bahwa terhadap obyek 6.4 yang dikuasai oleh Tergugat terhadap bagian hak milik Suhe binti Baco Daming; Obyek sengketa bukan harta peninggalan, bahwa obyek 6.6 bukan hartapeninggalan, karena pewaris (Daeni) telah memberikan kepada Dasi binAmbo Lawang, begitu pula 6.15

memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk obyeksengketa 6.9, 6.10 sudah pernah diperkarakan di Pengadilan NegeriBulukumba dengan hasil putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tidakberwenang dalam mengadili perkara atas obyek sengketa atau dapatdikategorikan putusan bersifat negative, tidak termasuk perkara nebis en idemberdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata, dengan demikian masih dapatdiperkarakan;Menimbang, bahwa bukti TII.6 dinilai telah memenuhi syarat formil dansyarat materil untuk obyek sengketa 6.15

bukti tersebut tidak menunjukkansuatu pemilikan atas obyek, hanya terkait pembayaran pajak (6.15) maka patutdinilai alat bukti permulaan;Menimbang, bahwa 4 bukti surat yang diajukan Turut Tergugat Ill,menerangkan tentang pembayaran pajak obyek sengketa 6.14 dan bukti yangdiajukan TT IV.1 juga tentang pembayaran pajak atas obyek sengketa 6.14;Menimbang, bahwa selain bukti suratsurat tersebut di atas yangdiajukan T.TII, Turut Tergugat III, IV juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yangtelah memenuhi

ayat (1), 172 R.Bg.jo Pasal 1910 KUH Perdata dan Pasal 175 R.Bg;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari 2 (dua) saksi yangdiajukan Tergugat I, Tergugat Il dan Turut Tergugat III dan IV Majelis HakimTingkat Pertama menilai sekalipun benar adanya transaksi jual beli/TanahKapling di Desa Salemba, tetapi tidak terbukti obyek tersebut juga merupakanharta warisan milik Salipu dan Daeni;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telahmempertimbangkan obyek sengketa 6.1 sampai dengan 6.15

G/2018/PN Smr12.13.14.15.16.2008, sebagaimana terbukti hingga saat ini Para Tergugat menguasaltanahtanah sebagaimana tersebut pada point. 6.1 s/d point. 6.15 sertamenyembunyikan suratsuratnya.Bahwa tanpa sepengetahuan Ahli Waris alm. H. Djumran Arpan bin H.Djumran Arpan, Tergugat melakukan tindakan kamuflase, menggelapkandan atau menghilangkan hartaharta warisan alm. H.

waris, sehingga SuratSurat Keterangan UntukMelepaskan Hak Atas Tanah yang terdaftar atas nama Istian DestaWardana sebagaimana tanah yang tercantum pada point. 6.10 s/d point.6.15 serta suratsurat lampirannya adalah tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;Bahwa sejak dari awal, penerbitan Akta Pernyataan Nomor: 3 tanggal 01Pebruari 2016 dan pembuatan suratsurat pelepasan hak atas tanahtanahwarisan yang belum terbagi tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan danpersetujuan Ahli Waris alm

ISTIAN DESTA WARDANA, di jalan Bendungan,sebagaimana posita 6.10 sampai dengan 6.15;Bahwa Kuasa Penggugat dan Penggugat tidak tahu letak dan batasbatas tanah yang dijadikan obyek gugatan, yang dijalan Bendungansebagaimana posita 6.10 sampai dengan 6.15;Bahwa Kuasa Tergugat II juga tidak tahu letak dan batas batas tanahyang dijadikan obyek gugatan;Bahwa menurut Tergugat Ill. H. ABDUL MASTURI dan Ketua RT 13 batasbatas obyek posita;6.10. Utara) : H.

Utara : ISTIAN DESTAWARDANA; Selatan : Kavlingan BPD; Timur : ISTIAN DESTA WARDANA; Barat : GUNAWAN;6.15. Utara : H. SABRAN; Selatan : UTUH MURJANI; Timur : ASMADI:; Barat : UTUH MURJANI;Bahwa Tergugat IIl. H. ABDUL MASTURI yang mengerjakan / mengolahobyek sengketa point 6.10 sampai dengan point 15, danhasilHalaman 40 dari 48 Putusan Perkara Nomor 91/Pdt.

Arpan berupa tanah sebagaimanadalam posita gugatan point 6.1 sampai 6.15 yang belum dibagi, dan sampaisekarang tanah tanah warisan tersebut dikuasai Para Tergugat; Berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon Para Tergugat dinyatakanmelakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat Il,Halaman 43 dari 48 Putusan Perkara Nomor 91/Pdt. G/2018/PN SmrTergugat IIl dan Tergugat IV untuk menyerahkan tanahtanah warisan alm.H.

tingkat banding telah menjatuhkan putusanseperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :NamaTempat LahirUmur/tanggal lahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaan: SELAMAT Bin DAHLAN: Tanjung Aur (Kikim Tengah);: 51 Tahun / 1959;: LakiLaki;: Indonesia;: Desa Tanjung Aur Kec.Kikim TengahKab.Lahat:: Islam;> Tani;Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah berdasarkan PenetapanPenahanan/Surat Penetapan masingmasing oleh :1.Penuntut Umum, berdasarkan Surat PerintahPenahanan Nomor : PRINT161/N.6.15

Putusan Nomor 5291/B/PK/Pjk/2020Dalam OECD Transfer Pricing Guidelines yang menyatakan bahwauntuk menguji eksistensi transaksi pembayaran royalty atas intangibleantara pihak yang mempunyai hubungan istimewa perlu dilakukanpengujian: willing to pay test (par 6.14), economic benefit test (par 6.15),product lifecycle consideration (par 1.50), identify contractual andarrangement for transfer of IP (par 6.166.19).

Dengan kata lain OECDTransfer Pricing Guidelines dimana dalam pengujian eksistensi transaksipembayaran royalty atas intangible antara pihak yang mempunyaihubungan istimewa harus dilakukan:a) Willing to pay test (Par 6.14);b) Economic benefit test (Par 6.15);c) Product life cycle consideration (Par 1.50);d) Indentify contractual and arrangement for transfer of IP (Par 6.166.19);bahwa untuk mendapatkan pembanding yang andal, harus dilakukananalisis tingkat kesebandingan antara transaksi yang dilakukan

Dalam OECD Transfer Pricing Guidelines yang menyatakanbahwa untuk menguji eksistensi transaksi pembayaran royalty atasintangible antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa perludilakukan pengujian: willing to pay test (par 6.14), economic benefit test(par 6.15), product lifecycle consideration (par 1.50), identify contractualand arrangement for transfer of IP (par 6.166.19).

Dengan kata /ainOECD Transfer Pricing Guidelines dimana dalam pengujian eksistensitransaksi pembayaran royalty atas intangible antara pihak yangmempunyai hubungan istimewa harus dilakukan :a) Willing to pay test (Par 6.14),b) Economic benefit test (Par 6.15),c) Product life cycle consideration (Par 1.50),d) Indentify contractual and arrangement for transfer of IP (Par 6.166.19);Bahwa untuk mendapatkan pembanding yang andal, harus dilakukananalisis tingkat kKesebandingan antara transaksi yang dilakukan

Han/08/VIHI/2015/RESKRIM sejak tanggal 11 Agustus 2015 s/d tanggal 30 Agustus 2015;2 Perpanjangan Penuntut Umum pertama tanggal 20 Agustus 2015 Nomor :1214/N.6.15/Epp.1/08/2015 sejak tanggal 31 Agustus 2015 s/d tanggal 19September 2015;3 Perpanjangan Penuntut Umum kedua tanggal 15 September 2015 Nomor:1369/N.6.15/Epp. 1/09/2015 sejak tanggal 20 September 2015 s/d tanggal 09Oktober 2015;4 Penuntut Umum tanggal 06 Oktober 2015 Nomor: PRINT1481/ N.6.15/Epp.2/10/2015 sejak tanggal 06 Oktober 2015 s/d

Dalam OECDTransfer Pricing Guidelines yang menyatakan bahwa untuk mengujieksistensi transaksi pembayaran royalty atas intangible antara pihakyang mempunyai hubungan istimewa perlu dilakukan pengujian: willingto pay test (par 6.14), economic benefit test (par 6.15), product lifecycleconsideration (par 1.50), identify contractual and arrangement for transferof IP (par 6.166.19).

Dengan kata lain OECD Transfer PricingGuidelines dimana dalam pengujian eksistensi transaksi pembayaranroyalty atas intangible antara pihak yang mempunyai hubungan istimewaharus dilakukan:a) Willing to pay test (Par 6.14),b) Economic benefit test (Par 6.15),c) Product life cycle consideration (Par 1.50),d) Indentify contractual and arrangement for transfer of IP (Par 6.166.19);bahwa untuk mendapatkan pembanding yang andal, harus dilakukananalisis tingkat kesebandingan antara transaksi yang dilakukan

Penuntut Umum tanggal 05 Oktober 2015 Nomor : PRINT 1471.1470/N.6.15/ Epp.2/10/2015 sejak tanggal 05 Oktober 2015 s/d tanggal24 Oktober 2015 ;4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 19 Oktober 2015 Nomor : 309.310 /Pen.Pid/2015 /PN.Lht sejak tanggal 19 Oktober 2015 s/dtanggal17 Nopember 2015.5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat tanggal 04 Nopember 2015Nomor : 309.310/N.6.15/Epp.1/03/2015 sejak tanggal 18 Nopember2015 s/d tanggal 16 Januari 2016 ;6.

Bahwa Majelis Hakim Agung dalam OECDTransfer Pricing Guidelines yang menyatakan bahwa untuk mengujieksistensi transaksi pembayaran royalty atas intangible antara pihakyang mempunyai hubungan istimewa perlu dilakukan pengujian: willingto pay test (par 6.14), economic benefit test (par 6.15), product lifecycleconsideration (par 1.50), identify contractual and arrangement for transferof IP (par 6.166.19).

Putusan Nomor 906/B/PK/Pjk/2021royalty atas intangible antara pihak yang mempunyai hubungan istimewaharus dilakukan :a) Willing to pay test (Par 6.14),b) Economic benefit test (Par 6.15),c) Product life cycle consideration (Par 1.50),d) Indentify contractual and arrangement for transfer of IP (Par 6.166.19);Bahwa untuk mendapatkan pembanding yang andal, harus dilakukananalisis tingkat kesebandingan antara transaksi yang dilakukan kepadapihak afiliasi dengan transaksi yang dilakukan kepada atau di

Dalam OECD Transfer Pricing Guidelines yangmenyatakan bahwa untuk menguji eksistensi transaksi pembayaranroyalty atas intangible antara pihak yang mempunyai hubungan istimewaperlu dilakukan pengujian: willing to pay test (par 6.14), economic benefittest (par 6.15), product lifecycle consideration (par 1.50), identifycontractual and arrangement for transfer of IP (par 6.166.19).

Dengankata lain OECD Transfer Pricing Guidelines dimana dalam pengujianeksistensi transaksi pembayaran royalty atas intangible antara pihakyang mempunyai hubungan istimewa harus dilakukan:a) Willing to pay test (Par 6.14),b) Economic benefit test (Par 6.15),c) Product life cycle consideration (Par 1.50),d) Indentify contractual and arrangement for transfer of IP (Par 6.166.19);Bahwa untuk mendapatkan pembanding yang andal, harus dilakukananalisis tingkat kKesebandingan antara transaksi yang dilakukan