Ditemukan 3 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 19-07-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1223 K/Pdt/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, cq KEPALA KANTOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH, dk VS NAZARUDDIN, dkk
6921 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (GSPMK) Nomor 192.8/611.51/2010,tanggal 13 Desember 2010 untuk melaksanakan Pekerjaan PerbaikanJalan Mon PanahAron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jayayang diterbitkan Tergugat kepada Perusahaan Penggugat adalah sah danberkekuatan hukum serta mengikat Tergugat I, Il, IIl dan PerusahaanPenggugat;3.
    Bahwa yang menjadi pokok sengketa perkara a quo adalahpermasalahan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan perbaikanjalan Mon PanahAron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten AcehJaya yang dikerjakan oleh Termohon Kasasi/semula Penggugatberdasarkan SPMK Nomor 192.8/611.51/2010, yang diterbitkan BPBAtanggal 13 Desember 2010 (vide Bukti P.1.b);Halaman 34 dari 79 Hal. Put.
    Alokasi Anggaran yang pada pokoknya menguraikan bahwa PekerjaanPerbaikan Jalan Mon PanahAron Patah, Kecamatan Panga,Kabupaten Aceh Jaya, SPMK Nomor 192.8/611.51/2010, tanggal 13Desember 2010 dengan rekanan CV Barona Ilham, tidak disediakandana tanggap darurat atau dana siap pakai. Sedangkan untuk danatak terduga, pengelolaannya berada di bawah Dinas PengelolaanKeuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA).
    Bahwa Termohon Kasasi/Semula Penggugat melaksanakan PekerjaanPerbaikan Jalan Mon PanahAron Patah, Kecamatan Panga, KabupatenAceh Jaya berdasarkan SPMK Nomor 192.8/611.51/2010, tanggal 13Desember 2010 yang diterbitkan oleh Kepala BPBA (vide Bukti P.1.b).6.
    Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (GPMK) Nomor 192.8/611.51/2010,tanggal 13 Desember 2010 untuk melaksanakan Pekerjaan PerbaikanJalan Mon PanahAron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jayayang diterbitkan Tergugat kepada Perusahaan Penggugat adalah sah danberkekuatan hukum serta mengikat Tergugat I, Il, IIl dan PerusahaanPenggugat;3.
Register : 28-11-2013 — Putus : 18-08-2014 — Upload : 19-11-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 57/Pdt.G/2013/PN Bna
Tanggal 18 Agustus 2014 — NAZARUDDIN Melawan 1. 1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Aceh cq. Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) 2. 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Aceh cq. Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) cq. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) 3. 3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Aceh 4. 4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Aceh, cq. Ir. ABDUL HARIS, M.T 5. 5. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia di Jakarta, cq. Kepala Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Aceh
8320
  • Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.192.8/611.51/2010 tanggal 13 Desember 2010 untuk melaksanakan Pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah Aron Patah Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya yang diterbitkan Tergugat I kepada Perusahaan Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;3.
    Bahwa merujuk pada izin prinsip dari Tergugat Ill, lalu Tergugat telahmenerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (GPMK) kepada PerusahaanPenggugat No.192.8/611.51/2010 tanggal 13 Desember 2010 untukmelaksanakan Pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah Aron PatahKecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya dan memerintahkanPerusahaan Penggugat segera melaksanakan pekerjaan tersebutselambatlambatnya 14 hari setelah Surat SPMK itu dikeluarkan.(BuktiP 2);.
    Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.192.8/611.51/2010tanggal 13 Desember 2010 untuk melaksanakan Pekerjaan PerbaikanJalan Mon Panah Aron Patah Kecamatan Panga Kabupaten AcehJaya yang diterbitkan Tergugat kepada Perusahaan Penggugat adalahsah dan berkekuatan hukum serta mengikat Tergugat , Il, Ill danPerusahaan Penggugat;3.
    Bahwa Penggugat mendapatkan SPMK Nomor 192.8/611.51/2010tanggal 13 Desember 2010 dari Tergugat atas persetujuanTergugat Ill berdasarkan izin prinsip Nomor 360/69620 tanggal 8Desember 2010 perihal Permohonan Persetujuan Penerbitan SuratPerintah Mulai Kerja (SPMK) Untuk Pekerjaan PenanggulanganBencana Alam;5.
    Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (GPMK) Nomor: 192.8/611.51/2010tanggal 13 Desember 2010 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan PerbaikanJalan Mon PanahAron Patah, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jayayang dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana Badan PenanggulanganBencana Aceh kepada CV. Barona Ilham, selanjutnya diberi tanda BuktiP.1.b;3.
    Fotokopi Dokumen RENCANA ANGGARAN BIAYA ~ yang telahdisesuaikan dengan aslinya tentang Proyek Pekerjaan Perbaikan Jalan81Mon Panah Aron Patah kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya No.SPMK No.1928/611.51/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang terdiri dari: Rekapitulasi Daftar Kuantitas Dan Harga, Formulir Standar UntukPerekaman Analisa MasingMasing Harga Satuan, Daftar Harga DasarSatuan Upah, Daftar Harga Dasar Satuan Bahan, Daftar Biaya SewaPeralatan Per Jam Kerja, Uraian Analisa Alat, selanjutnya diberi
Register : 23-02-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Kln
Tanggal 3 Agustus 2015 — 1.Tuan H. SRIYANA, SH.DK. Vs BUPATI KLATEN
3315
  • Photo copy Buku Desa Somokaton, Kecamatan Karangnongko, KabupatenKlaten, diberi tanda T2;Photo copy Buku C Desa Somokaton, Kecamatan Karangnongko, KabupatenKlaten, diberi tanda T3;Photo copy Keputusan Bupati Klaten Nomor 611.51/465/2014 tentang StatusRuasRuas Jalan di Kabupaten Klaten sebagai jalan Kabupaten, diberi tandaT4;Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.KIn5. Photo copy dalam bendel berisi : 1).