;Selanjutnya dalam Pasal 14 Undang Undang Nomor 11 Tahun1954 tentang Amnesti dan Abolisi menyebutkan pemberianabolisi, penuntutan terhadap orangorang yang diberikan abolisiditiadakan:Halaman 9 dari 14 hal. Put.

Nomor 828 K/Pdt/2017Bahwa terhadap Penggugat telah diberikan abolisi olen PresidenRI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2001tanggal 16 Juli 2001, sehingga dengan pemberian abolisi ini makasemua penuntutan terhadap Penggugat ditiadakan;Selanjutnya Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman dan Hak AsasiManusia telah melaksanakan abolisi tersebut sehingga tidak adaperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;1.5.

., yang memutuskan Penggugat bebasmurni dari segala dakwaan (vrijspraak verklaard) dan Penggugattelah diberikan abolisi berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor88 Tahun 2001 tanggal 16 Juli 2001.

Oleh sebab itu Penggugatjelas tidak mempunyai kedudukan (legal standing) dalammengajukan gugatan kepada Tergugat karena tuntutan gantikerugian sudah lewat waktu sesuai dengan Peraturan Pemerintahtentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara PidanaNomor 27 Tahun 1983 Bab IV tentang Ganti Rugi dan terhadapPenggugat telah dilaksanakan abolisi berdasarkan KeputusanPresiden RI Nomor 88 Tahun 2001 tanggal 16 Juli 2001;Oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakangugatan tidak

Abolisi adalahpenghapusan dari suatu peristiwa pidana atau tindak pidana, segalakejadian dan akibatnya dianggap tidak pernah ada.6. Bahwa sesuai butir Pertama Keppres RI Nomor 22 Tahun 2005,Presiden Rl memberikan amnesti umum dan abolisi kepada setiapOrang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka, baik yang beradadi dalam negeri maupun di luar negeri, yang :a. Belum atau telah menyerahkan diri kepada yang berwajib;b. Sedang atau telah selesai menjalani pembinaan oleh yangberwajib;Cc.

Kekuasaan Presidendalam lingkup yudikatif, contohnya adalah seperti yang disebutkan30dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi Presiden memberikanamnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.10. Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yangmemberikan kekuasaan kepada Presiden sebagai Kepala Negara untukmemberikan amnesti dan abolisi kepada seseorang atau kelompokmerupakan mutlak kekuasaan konstitusional.

Bahwa seiring dengan permasalahan hak konstitusional yang adadi tangan Presiden, khususnya dalam pemberian amnesti dan abolisi,Presiden telah melakukan beberapa hak konstitusionalnya denganantara lain mengeluarkan Keppres RI Nomor 22 Tahun 2005 tentangPemberian Amnesti Umum dan Abolisi kepada setiap orang yangterlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Namun jika kejahatan militer yangdilakukan Terdakwa tersebut berhubungan langsung atau ada hubungankausalitas dengan kegiatan Terdakwa yang bergabung dengan GAM, danternyata aktifitas GAM telah diberi amnesti' dan abolisi = olehPresiden sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, maka perbuatanTerdakwa termasuk yang mendapat amnesti atau abolisi.15.

Bahwa benar dengan adanya Surat Pemberhentian dengan tidakhormat dari dinas TNI AD dan adanya Amnesti Umumdan Abolisi dariPresiden RI kepada setiap orang yang terlibat dalam GAM, pada tahun2007 Terdakwa menghadap Gubernur NAD Irwandi Yusuf di rumah pribadiGubernur di Jl.

Dalam diktum pertama disebutkan, amnestiumum dan abolisi diberikan kepada setiap orang yang terlibat dalam GAM, baikyang berada di dalam negeri maupun luar negeri. Amnesti dan abolisi jugamencakup kepada semua anggota GAM, yakni dari mereka yang belummenyerahkan diri kepada yang berwajib hingga yang sedang atau telah selesaimenjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Kedua, dengan pemberianamnesti maka semua akibat hukum pidana bagi semua anggota GAM dihapuskan.Sedangkan dengan pemberian abolisi maka setiap penuntutan terhadap anggotaGAM ditiadakan. Selanjutnya, hak sosial, politik, ekonomi dan hakhak lainnyadari anggota GAM dipulihkan.

Sementara dalam diktum ketiga disebutkanpenerima amnesti dan abolisi yang telah kehilangan kewarganegaraan RI danberstatus warga negara asing (WNA) atau tidak mempunyai kewarganegaraandapat memperoleh kembali kewarganegaraan RI. Sementara dalam diktum keempatditegaskan keppres tidak berlaku bagi anggota GAM yang melakukan tindak pidanayang tidak ada hubungannya dengan GAM. Atau, terlibat dalam GAM denganmenggunakan senjata sejak berlakunya keppres ini.

Pemberian amnesti dan abolisi,demikian bunyi diktum kelima, gugur apabila anggota GAM tindak pidana makarterhadap pemerintah RI setelah berlakunya keppres ini, yakni 30 Agustus 2005.Pelaksanaan butirbutir MoU Helsinki telah memberikan ruang politik bagi mantanGerakan Aceh Merdeka untuk berpatisipasi dalam pemerintahan yang padapemilihan umum kepala daerah tahun 2012 telah dimenangkan oleh mantan GAMdengan saluran politiknya melalui Partai Aceh.Kemenangan Partai Aceh yang mengusung pasangan dr.

ZainiAbdullah yang dulunya Warna Negara Swedia, dengan keluarnya Keppres Nomor22 Tahun 2005 Tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi kepada setiaporang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka secara hukum hak dankewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia juga telah dipulihkan sebagaimanahak warga Negara Indonesia lainnya. Sebagai seorang Gubernur Aceh, dr. ZainiAbdullah didampingi oleh seorang istri yang bernama Naimah A Hasan yangberkewarganegaraan Swedia.

;Dari butir 2. jelas bahwa pemberian amnesti dan abolisi terhadap A.M.Fatwa terkait dengan tindak pidana politik yang dilakukannya bersamasejumlah tokoh lainnya.

Untuk itu kami kutipkan Pasal 14 ayat (2) UUD1945 yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk memberikanamnesti dan abolisi dan selanjutnya UndangUndang Darurat No. 11Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi yang mengatur bahwaPresiden atas kepentingan Negara dapat memberi amnesti dan abolisikepada orangorang yang telah melakukan tindakan pidana.

Namundemikian keputusan amnesti dan abolisi itu yang menyangkut pemulihanhakhak yang bersangkutan sebagai warga negara ternyata jugasekaligus memulihkan hakhak A.M. Fatwa sebagai Pegawai NegeriSipil yang diberhentikan akibat turut menandatangani Petisi 50.Pemulihan status Pegawai Negeri Sipil A.M.

No. 282 K/TUN/2010membutuhkan amnesti maupun abolisi dari Presiden. Sehingga alasanMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diperkuatoleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menolakgugatan Penggugat karena Penggugat tidak memperoleh amnesi danrehabilitasi dari presiden sebagaimana halnya A.M.

Sedangkan eksepsi yangmenyatakan Terbanding tidak mempunyai kedudukan untuk menggugat karenatelah ada putusan perkara pidana yang membebaskan Terbanding dari segaladakwaan dan Terbanding telah mendapatkan abolisi, tidak beralasan olehkarena adanya putusan bebas dalam perkara pidana, tidak menyebabkanhapusnya hak Terbanding untuk menggugat pihakpihak yang terkait denganperkara pidana tersebut yang menimbulkan kerugian pada Terbanding ;Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, makasudah

PT.Darma Guna Wibawa untuk pengendali gulma danpengendali hama dan penyakit tanaman, wilayah kerja di HST, Balangan,Tabalong dan HSU dengan nilai jumlah sebagai berikut: No Uraian Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp)(Rp)1 Herbisida (Non 1.350 Liter 30.000,00 40.500.000,00Selektif)/Supreno480 SL2 Herbisida (Pra 800 Bungkus 3.750,00 3.000.000,00tumbuh)Abolisi865 Sehingga jelas terdakwa menaikkan harga satuan pembelian obatobatan pertanian jenis Herbisida (Non Selektif)/Supreno 480 SL danHerbisida (Pra tumbuh)Abolisi

saksiadalah saksidan GAZALI RAHMAN;Bahwa untuk mesin perontok padi merk Ruben,untuk harga diatasRp.6.000.000/unit di kelua dan jumlah yang dibeli sebanyak 4 unit, danpembeliannya di toko namanya lupa dan yang membeli seingat saksiadalah saksi dan GAZALI RAHMANBahwa untuk seprotan merk solo,untuk harga diatas Rp.200.000/unit danjumlah yang dibeli sebanyak 16 unit, dan pembeliannya pada HAKIM danyang membeli seingat saksi adalah saksi, GAZALI RAHMAN dan ABDULHADI;Bahwa untuk harga supremo 480SL, abolisi

DGW terus apabilakontak tani tersebut berminat untuk memakai produk kami, selanjutnyasaksi pesankan ke kantor IDC DGW.Bahwa saksi promosikan supremo 480SL dan abolisi 865SL dan saksi jualke kelompok tani Burunai 1 di desa mahang baru Kec. Labuhan AmasSelatan Kab.

Hulu Sungai Tengah pada waktu itu tahun 2010 yangdipesan oleh Abdul Chalik .Bahwa supremo 480SL kemasan 20 liter kiriman yang pertama tanggal 30September 2010 sebanyak 10 galon dengan harga Rp. 590.000/gallon,dengan jumlah Rp.5.900.000, dan abolisi 865SL kemasan 200mlsebanyak 200 botol dengan harga Rp. 11.000/botol dengan jumlah Rp2.200.000, jadi total keselurunannya Rp.8.100.000, kerena dibeli tunaiPutusan Nomor : 14/Pid. Sus/Tipikor/2013/PN.

Bim. 71terdakwa dan saksi ABDUL KHALIK maka kami memberikan diskonsebesar 3% jadi totalnya Rp.7.857.000,.Bahwa supremo 480SL kemasan 20 liter kiriman yang kedua tanggal 20Oktober 2010 sebanyak 15 galon dengan harga Rp. 580.000/gallon,dengan jumlah Rp.8.700.000, dan abolisi 865SL kemasan 200mlsebanyak 400 botol dengan harga Rp. 11.000/botol dengan jumlahRp.4.400.000, jadi total keselurunhannya Rp.13.100.000, kerena dibelitunai saksi ABDUL KHALIK maka kami memberikan diskon sebesar 3%jadi totalnya

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol pestisida kosong warna merah hijau yang bertuliskan ABOLISI.

Dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Oleh karena itu saksi urung mengajukan peninjauan kembali:Baru pada tanggal 25 Mei 1998 beberapa hari setelan Pak Harto mundursaksi mendapat amnesti dan abolisi dari Presiden Habibie melalui Kepres Nomor80 Tahun 1998.

Amnesti diberikan untuk perkara Jerman yang sudah putus,sedang abolisi ditujukan untuk perkara subversif yang pada waktu itu belum putus,tatapi tanggal 25 Mei 1998 Majelis Hakim PN Jakarta Selatan membuka sidangdan kemudian menunda sidang dengan alasan saksi mendapatkan abolisi denganketerangan bahwa sidang akan dibuka lagi sesudah ada pengumuman lebih lanjut;Melanjutkan perkara Jerman, pada tahun 2000 saksi mengajukanpeninjauan kembali dengan novum adanya perbedaan tanda tangan dari saksi SriBasuki

Sri Bintang Pamungkas tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.30Seandainya saksi mengajukan peninjauan kembali yang pertama, betul seperti apayang disarankan oleh Bang Buyung kemungkinan ditolak;Perkara yang kedua adalah perkara subversif, di mana saksi bebasdengan abolisi, sehingga PN Jakarta Selatan menunda sidang dan akan dibukalagi sesudah ada pengumuman lebih lanjut.

Sehingga padatanggal 30 November 2000, PN Jakarta Selatan memutuskan saksi bebas daridakwaan melakukan tindakan subversif, baik ada atau tidak ada keputusanpresiden tentang abolisi, perkara itu sudah tidak ada lagi karena UndangUndangAntisubversinya sudah dicabut;Yang ketiga adalah perkara yang agak sulit, yaitu pemecatan atas dirisaksi, yaitu saksi dipecat seminggu setelah masuk LP Cipinang, sesuai denganUndangUndang Pegawai Negeri Sipil banhwa mereka yang kemudian terkenapidana dan sudah mempunyai

Tetapi ketika saksi mengajukan banding kePT.TUN, yang waktu itu dipimpin oleh Bapak Benyamin Mangkudilaga, sudah adaKeputusan Presiden tentang pembebasan saksi secara amnesti dan abolisi,gugatan saksi dikabulkan. Oleh karena itu, saksi berpikir bahwa pemecatan itu punkemudian ditiadakan, dan saksi mulai mengajar kembali, tetapi gaji tidak turun,sehingga Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Indonesiamemutuskan untuk memberikan honorarium sukarela kepada saksi.

Fotocopy Permohonan Abolisi Terdakwa kepada Presiden RI, diberitanda P 4;5. Fotocopy Perpanjangan Penahanan oleh POLRI, diberi tanda P 5;6. Fotocopy Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Tinggi, diberi tandaP6;7. Fotocopy Surat Pencekalan Terdakwa oleh Kejaksaan Agung, diberitanda P 7;8. Fotocopy Surat Pelarangan bukubuku Terdakwa oleh Kejaksaan Agung,diberi tanda P 8;9. Fotocopy Pencabutan larangan bukubuku Terdakwa oleh KejaksaanAgung, diberi tanda P 9;10.

Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk menggugat (eksepsidiskualifikatoir);Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal10 Januari 2001 perkara No. 423/PID.B/1997/PN.Jak.Sel yangmemutuskan Penggugat bebas murni dari segala dakwaan (vrijsvraakverklaard), dan Penggugat telah diberikan abolisi berdasarkan KeputusanPresiden RI Nomor 88 Tahun 2001 tanggal 16 Juli 2001.

No. 60 PK/TUN/2009.18 Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 UndangUndangDasar 1945 yang telah diamandemen, Presiden berwenang memberiGrasi,Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi yang didalam penjelasan UndangUndang Dasar 1945 tersebut dijelaskan sebagai konsekwensi dariKedudukan Presiden sebagai Kepala Negara.

halaman 30 yangmenyatakan :Menimbang bahwa sebelurn Majelis menelaah Eksepsi lainlaindan Pokok Perkara akan dipertimbangkan terlebin dahulu EksepsiKompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat yangmenyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara TidakBerwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo.Putusan Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukumnya halaman 31 yangmenyatakan : Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 UUD 1945yang telah diamandemen, Presiden Berwenang memberi Grasi,Amnesti, Abolisi

kelalaiannya terdakwa tidak dapat dibebani tanggungjawabpidana dan peristiwa mati itu sudah merupakan takdir menurut Majelis Hakim halhaltersebut tidak menyebabkan gugurnya suatu tuntutan pidana atas diri seseorang yangdidakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dipersyaratkan dalam KUHP danUndangundang Dasar yaitu :Meninggalnya pelaku (Pasal 77 KUHP).Adanya asas Ne bis in idem (Pasal 76 KUHP).Daluwarsa (Pasal 78 KUHP).Penyelesaian perkara diluar sidang pengadilan (Pasal 82 KUHP).Amnesti dan Abolisi

Perundangundangan mempunyai tugas membantuMenteri Sekretaris Negara dalam menyelenggarakan pemberiandukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam rangkapenyiapan izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan Undangundang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang dan Rancangan Peraturan Pemerintah, pemberianpertimbangan kepada Sekretaris Kabinet dalam penyusunanRancangan Peraturan Presiden, penyiapan pendapat hukum, sertapenyelesaian Rancangan Keputusan Presiden tentang pemberiangrasi, amnesti, abolisi

Pelaksanaan analisis dan penyelesaian di bidang prerogatifyang meliputi grasi, amnesti, abolisi, rehabililitasi, dan remisiperubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, serta naturalisasi ;f. Penyusunan pendapat hukum atas gugatan Perdata dan TataUsaha Negara terhadap Presiden dan/atau Menteri SekretarisNegara serta permohonan hak uji materiil ; Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 63 jo.

tou Halija Malik dan sejumlah tokoh lainnya dan juga adabeberapa pimpinan ormas antara lainnya bapak Abdul Mukti SekretarisJenderal dari Pengurus Pusat Muhamadyah sampai dengan sejumlahpendeta yang menjanji dari Indonesia Timur seperti bapak pendeta JakiManuputy sampai dengan jumlahn tokoh agama lainnya dan ikutmendatangani dalam suratsurat tersebut termasuk dalam Anggota DPDyang juga bapak Yuris Ramlean, surat tersebut pokokpokok yang kamisampaikan antara lain tentang Pemberian Amnesti dan juga Abolisi

Habibi, Presiden Abdul Rahman Wahid, dan Presiden SusiloBambang Yudoyono misalnya kami mengarisbawahi tentang KeputusanPresiden Nomor 180 tahun 1969 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisikepada orangorang yang terlibat didalam pemberontakan di Aceh tahunyang sama Presiden Soekarno juga memberikan kebebasan kepada merekayang terlibat pemberontakan ITI di Sulawessy Selatan dengan keputusanPresiden Nomor 303 tahun 1959, pada tahun 1977 bahkan PresidenSoeharto memberikan Amnesti danm Abolisi kepada anggotaonggota

1977 demikian juga Presiden B.J.Habibie memberikan Amnesti kepada sejumlah tahanan Politik dari Aceh,Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.AmbPapua dan juga dari TimurTimur dengan Keputusan Presiden Nomor 80Tahun 1998, Presiden Abdul Rahman Wahid telah memberikan Amnestikepada 95 orang tahanan Politik TimurTimur dan mereka dihukum karenaperistiwa 30 S tahun 1965 dengan Keputusan Presiden Nomor 150 hingga160 tahun 1999 dan Presiden Susilo Bambang Yudoyono juga memberikanAmnesti dan Abolisi

syarat.Bahwa kalau memang Amnesti yang kami sampaikan kepada Presidensebenarnya tidak tergantung pada proses hukum maka nbisa saja memangbisa saja Presiden memutuskan pemberian Amnesti dengan demikian melaluiproses hukumnya tetapi tentu saja ada dimana proses persidangan diselesaikan terlebin dahulu juga Majelis Hakim memberikan kesempatanuntuk memberikan pendapat hukumnya bagi Tuntutannya terdakwaberasalan atau sebaliknya bahkan juga memberikan keterangan tetapbarulah memberikan kebebasan baik untuk Abolisi

Abolisi;g.

mempertimbangkanterlebih dahulu mengenai tempos delictinya karena hal tersebutberkaitan dengan alasan hapusnya kewenangan menuntut pidana ;Menimbang, bahwa menurut Barda Nawawi Arif dalam bukunyaHukum Pidana II, menyebutkan bahwa alasan hapusnya kewenanganmenuntut pidana1. tidak adanya pengaduan pada delik delik aduan ;2. ne bis in idem ;3. matinya terdakwa ;4. daluwarsa ;5. telah ada pembayaran denda maksimum kepada pejabattertentu untuk pelanggaran yang hanya diancam dengandenda saja ;6. ada abolisi

ibu Halija Malik dan sejumlah tokohlainnya dan juga ada beberapa pimpinan ormas antara lainnya bapakAbdul Mukti Sekretaris Jenderal dari Pengurus Pusat Muhamadyahsampai dengan sejumlah pendeta yang menjanji dari Indonesia Timurseperti bapak pendeta Jaki Manuputy sampai dengan jumlah tokohagama lainnya dan ikut mendatangani dalam suratsurat tersebuttermasuk dalam Anggota DPD yang juga bapak Yuris Ramlean, surattersebut pokokpokok yang kami sampaikan antara lain tentangPemberian Amnesti dan juga Abolisi

maupun Grasi kepada paratahanan Politik di masa lalu sejak era Presiden Soekarno, Presiden B.J.Habibi, Presiden Abdul Rahman Wahid, dan Presiden Susilo BambangYudoyono misalnya kami mengarisbawahi tentang Keputusan PresidenNomor 180 tahun 1969 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi kepadaorangorang yang terlibat didalam pemberontakan di Aceh tahun yangsama Presiden Soekarno juga memberikan kebebasan kepada merekayang terlibat pemberontakan ITI di Sulawessy Selatan dengankeputusan Presiden Nomor 303

tahun 1959, pada tahun 1977 bahkanPresiden Soeharto memberikan Amnesti danm Abolisi kepada anggotaonggota fretelin di Timurtimur agar mereka bisa terlibat di dalampembangunan = lalu Keputusan Presiden Nomor 63 tahun 1977demikian juga Presiden B.J.

syarat.Bahwa kalau memang Amnesti yang kami sampaikan kepada Presidensebenarnya tidak tergantung pada proses hukum maka nbisa sajamemang bisa saja Presiden memutuskan pemberian Amnesti dengandemikian melalui proses hukumnya tetapi tentu saja ada dimana prosespersidangan di selesaikan terlebih dahulu juga Majelis Hakimmemberikan kesempatan untuk memberikan pendapat hukumnya bagiTuntutannya terdakwa berasalah atau sebaliknya bahkan jugamemberikan keterangan tetap barulah memberikan kebebasan baikuntuk Abolisi

li>6 Botol Klensect ukuran 400 ML;

Sementara itu ketentuan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945menunjukkan pemberian amnesti dan abolisi oleh presiden didasarkanpada pertimbanganpertimbangan politis yang diberikan oleh presiden Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42pada DPR.

Hal ini mengandung pengertian bahwa pemberian grasi danrehabilitasi oleh Presiden adalah sematamata untuk tujuan hukum dankeadilan, sementara pemberian amnesti dan abolisi adalah untuk tujuankepentingan politik nasional. Termasuk tujuan untuk menjaga integrasinasional dan mempertahankan kedaulatan negara.Berdasarkan pemahaman tersebut, maka kekuasaan Presiden untukmemberikan grasi harus didasarkan sematamata pada tujuan hukum dankeadilan.

Urusan yustisi di dalampenjelasan huruf (d) adalah misalnya mendirikan lembaga peradilan,mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan,menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi,amnesty dan abolisi, membentuk undangundang, peraturan pemerintahpengganti undangundang, peraturan pemerintah dan peraturan lain yangberskala nasional.

Habibi, Presiden Abdul Rahman Wahid, danPresiden Susilo Bambang Yudoyono misalnya kami mengarisbawahitentang Keputusan Presiden Nomor 180 tahun 1969 tentang PemberianAmnesti dan Abolisi kepada orangorang yang terlibat didalampemberontakan di Aceh tahun yang sama Presiden Soekarno jugamemberikan kebebasan kepada mereka yang terlibat pemberontakan ITI diSulawessy Selatan dengan keputusan Presiden Nomor 303 tahun 1959,pada tahun 1977 bahkan Presiden Soeharto memberikan Amnesti danmAbolisi kepada anggotaonggota