Menetapkan anak bernama .......... lahir pada Desember 2016 di Tulungagung adalah anak dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada Oktober 2020 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Oktober 2020 nomor: ...... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulung Agaung; ;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 351.000 ,00 ( tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menetapkan anak lahir pada tanggal 11 Desember 2016 di Tulungagungadalah anak dari perkawinan Pemohon (Pemohon ) dengan PemohonIl ( Pemohon Il ) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2020sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tanggal 08 Oktober 2020 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulung Agaung; ;3.

harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil Bantahanya Termohontelah mengajukan bukti surat (T.2) berupa print out percakapan Media SosialMasanger antara Yanti Sella dan Maryati Sinta tertanggal 22 April 2013,bermeterai cukup namun pihak Termohon tidak dapat menghadirkan saksi ahliuntuk menguji keautentikkan bukti tersebut maka berdasarkan Pasal 6 Undangundang Nomor 11 tahun 2008 di perjelas dengan rumusan hasil rapat kordinasiDirektorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agaung

tersebuthanya bernilai sebagai alat bukti permulaan;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil bantahanya Termohontelah mengajukan bukti surat (T.3) berupa print out percakapan media sosialantara Hetty Rusman Herawati dan Maryati Sinta, bermeterai cukup namunpihak Termohon tidak dapat menghadirkan saksi ahli untuk mengujikeautentikkan bukti tersebut maka berdasarkan Pasal 6 Undangundang Nomor11 tahun 2008 di perjelas dengan rumusan hasil rapat kordinasi DirektoratJendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agaung

hanya bernilaisebagai alat bukti permulaan;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil bantahanya Termohontelah mengajukan bukti surat (T.4) berupa print out percakapan media sosialantara Yunipadmimi, bermeterai cukup namun pihak Termohon tidak dapatmenghadirkan saksi ahli untuk menguji keautentikkan bukti tersebut makaberdasarkan Pasal 6 Undangundang Nomor 11 tahun 2008 di perjelas denganrumusan hasil rapat kordinasi Direktorat Jendral Badan Peradilan AgamaHalaman 19 dari 36 putusan NomorMahkamah Agaung

Bahwa dalam Putusan MAHKAMAH AGAUNG R No. 1565.K/Pid/1991 tanggal 16 September 1991 pada pokoknyamenyatakan :* Apabila syaratsyarat permintaan tidak dipenuhi sepertihalnya penyidik tidak menyediakan penasehat hukum bagitersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntutumum dinyatakan tidak dapat diterima.7.

Bahwa dalam Putusan MAHKAMAH AGAUNG R No. 1565.K/Pid/1991 tanggal 16 September 1991 pada pokoknyamenyatakan : Apabila syaratsyarat permintaan tidak dipenuhi sepertihalnya penyidik tidak menyediakan penasehat hukum bagitersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntutumum dinyatakan tidak dapat diterima.Hal. 25 dari 75 hal. Put. No. 1320 K/PID.SUS/20177.

Bahwa dalam Putusan MAHKAMAH AGAUNG R I No. 1565.K/Pid/1991 tanggal 16 September 1991 pada pokoknyamenyatakan :* Apabila syaratsyarat permintaan tidak dipenuhi sepertihalnya penyidik tidak menyediakan penasehat hukum bagitersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntutumum dinyatakan tidak dapat diterima..

Bahwa dalam Putusan MAHKAMAH AGAUNG R I No. 1565.K/Pid/1991 tanggal 16 September 1991 pada pokoknyamenyatakan : Apabila syaratsyarat permintaan tidak dipenuhi sepertihalnya penyidik tidak menyediakan penasehat hukum bagitersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntutumum dinyatakan tidak dapat diterima..

mencapai tujuan itu dan berkehendak untukmengakhiri perkawinannya, maka secara hukum hal itu dimungkinkan, terlepasapakah rela atau tidak rela pasangannya (suami/isteri) maupun pihak lainnya.Hanya saja yang menjadi persoalan hukum adalah apakah alasan atau alasan alasan yang dijadikan dalildalil untuk melakukan perceraian telah memenuhisyarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundangan untukterjadinya perceraian;Menimbang, bahwa menurut Rumusan Hukum Hasil Rapat PlenoKamar Mahkamah Agaung

bagianyang tidak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujvan gugatan Penggugatadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa mdajelis hakim tidak mengupayakanperdamadian kepada para pihak berpekara sebagdimanadikehendaki oleh Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan terakhir denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 209 tentang perubahan kedua atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, demikian pula sesaui denganPeraturan Mahkamah Agaung

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Gandusari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kabupaten Tulung agaung , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5.

keluarga, oleh Majelis Hakim dan perdamaianmelalui mediasi tetapi semua usaha damai itu tidak berhasil;Menimbang bahwa dari indikator indikator tersebut dan lagi pulaPemohon tetap menyatakan tidak mau rukun dengan Termohon membuktikanadanya rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage), sehinggaperkawinan yang demikian sangat sulit untuk dipertahankan dan perceraiandianggap salah satu solusi yang baik bagi keduanya;Menimbang dengan mengutip pendapat Pleno Kamar Agama melaluiSurat Edaran Mahkamah Agaung

Fotokopi Surat Keterangan atas nama Tergugat Nomor140/026/19.2001/1/2019, yang dikeluarkan olen Kepala Pekon Batu KeramatKecamatan Kota Agaung Timur Kabupaten Tanggamus tertanggal 23 Januari2019, alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelisdiberi paraf dan tanda (P2) dengan tinta warna hitam;c.

BnaMenimbang, bahwa dari faktanya Narkotika jenis sabu yang didapatterdakwa dengan cara membelinya dari seseorang bernama Adi (DPO)sebanyak 5 (lima) paket adalah milik dari terdakwa dan yang telah dipakaiterdakwa sebanyak 2 (dua) paket adalah untuk dipakai terdakwa;Menimbang, bahwa secara faktanya seseorang yang akanmempergunakan narkotika tentu saja dengan cara memiliki atau menguasaibarang tersebut, namun harus pula diperhatikan tujuan dari kepemilikan barangtersebut sesuai dengan Yurisprudesi Mahkamah Agaung

mencapaiRp300,000,000,00 kemudian SHM Nomor 00931 yang dihargaiRp75.000.000,00 dan dilepas dengan harga Rp50.000.000,00 padahalharga dipasaran sekitar Rp150.000.000,00 demikian pula SHM Nomor 1007yang delelang dengan harga Rp/5.000.000,00 yang dilepas dengan hargaRp.50.000.000,00 sehingga ketika dilelang pelawan statusnya masih punyahutang di Bank Danamon (Terlawan ) yang menjadi masalah disini siapajuru taksir tanah tersebut punya sertifikat resmi sebagai juru taksir tanahatau tidak untuk ku mohon Mahkamah Agaung

Melawan Hukum; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan Hukum adalah melakukan sesuatuperbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum dalam perkara a quo adalah berartisebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milikorang lain yang bertentangan dengan Hukum adalah bertentangan dengan nilainilai (asasasas)Hukum Masyarakat;~ Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi mahkamah Agaung

kembang anakserta kehidupan dan demi kepentingan terbaik baik bagi anak serta masa depan anaksebagai generasi penerus dan citacita bangsa; n Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana diamanatkan pula oleh Pasal 16 (3)UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa penangkapan, penahananatau Pidana Penjara Anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yangberlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai Upaya Terakhir (The Last Resort),dibuhungkan pula dengan himbauan Mantan Ketua Makhamah Agaung

Kewengenagan Mengadili PerbuatanMelanggar Hukum Oleh Badan Dan Atau Pejabat Pemerintahan yangberbunyi sebagai berikut:1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabatpemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) merupakan kewenaganperadilan tata usaha negara;2) Pengadilan tata usaha negara berwenang mengadili sengketa tindakanpemerintahan setelah menempuh upaya adminstratif sebagaimana dimaksud dalam undangundang nomor 30 tahun 2014 tentangadministrasi pemerintahan dan peraturan mahkamah agaung

yang belum termuat dalam putusan, ditunjuk beritaacara sidang perkara ini dan harus dianggap termasuk bagian takterpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugatadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang bahwa majlis hakim telah berusaha menasehati ParaPenggugat untuk menyelesaiakan secara damai dan kekeluargaan namunupaya tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa proses mediasai sebagaimana ketentuan dalamPasal 154 R.Bg Jo Peraturan Mahkamah Agaung

Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu(serta merta), meskipun Para Tergugat menyatakan banding, versetmaupun kasasi;Atau : Memberi keputusan lain yang sesuai dengan rasa keadilan;Bahwa selanjutnya anatara para Penggugat dan para Tergugat sertapara Turut Tergugat telah dilakukan mediasi sebagaimana maksud PeraturanMahkamah Agaung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 ,dengan seorang mediator dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yangbernama, Drs.

Mataram Agaung Probolinggo mulai tanggal 1 Januari 2015 s.d 31 Desember 2015,bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai denganaslinya ( bukti T.1);Fotocopy Rekapitulasi penjualan dari PT.

Mataram Agaung Probolinggomulai tanggal 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016, bermeterai cukupdan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya ( bukti T.2);Fotocopy Rekapitulasi penjualan barang per Pelanggan dari PT.Mataram Agung Probolinggo mulai tanggal 1 Januari 2016 s.d 3132Desember 2016, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telahsesuai dengan aslinya ( bukti T.3);B. Saksi:1. SAKSI umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempatkediaman di Kabupaten Probolinggo.

kembang anakserta kehidupan dan demi kepentingan terbaik baik bagi anak serta masa depan anak sebagai generasi penerus dan citacita bangsa; Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana diamanatkan pula oleh Pasal 16 (3)UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa penangkapan, penahananatau Pidana Penjara Anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yangberlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai Upaya Terakhir (The Last Resort),dibuhungkan pula dengan himbauan Mantan Ketua Makhamah Agaung

Tergugat denganPenggugat ; 22222222 nnn nn nn ne nn nn eeeBahwa ayahan/pawedal itu) adalah kewajiban yang harusdilaksanakan oleh krama/anggota banjar;Bahwa menurut informasi dari Tergugat selama ini Ayahan/pawedaldari Tergugat telah dibayar melalui Anak Agung RalAgung; Bahwa saksi mengetahui tentang silsilah dari Tergugat oleh karenadijelaskan dan diperlihatkan oleh Tergugat disamping saksi pernahdan sering bermain di PuriKaleran;Bahwa berdasarkan silsilan Anak Agung Ketut Jempiringmempunyai anak Aank Agaung

) buahpotongan yang didapat dari kamar kos terdakwa adalah alat yang digunakanuntuk menghisap sabu dan terdakwa didalam persidangan dalam faktanyanarkotika jenis sabu yang didapat dari terdakwa dengan cara membelinyaadalah untuk dipergunakan oleh terdakwa;Menimbang, bahwa secara faktanya seseorang yang akanmempergunakan narkotika tentu saja dengan cara memiliki atau menguasaibarang tersebut, namun harus pula diperhatikan tujuan dari kepemilikan barangtersebut sesuai dengan Yurisprudesi Mahkamah Agaung

;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islamberbunyi : Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun,sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernahmelangsungkan perkawinan;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada kedua ketentuan di atas dandihubungkan dengan yurisprodensi tetaop Mahkamah Agaung Republik Indonesia Nomor608K/AG/2003 Tanggal 08 September 2004 yang menafsirkan ketentuan teersebutdapat dipahami bahwa