Kediri dikembalikan kepada Delita Armandu Sari Agunmg. 1 buah HP NokiaTYPE 3110 dan 1 buah ransel berisi 5 buah buku dan 1 topi, dikembalikan kepada YuyunNursiah .Menetapkan jika para terdakwa dipersalahkan agar dibebani untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 5.000, (Lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi olehpengacara/ penasehat hukum, meskipun kepadanya telah diberikan nasehatnasehat sehubungandengan haknya menurut pasal 54 dan 55 KUHAP.Menimbang

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : AGUNMG ADRIANSYAH bin ENDANG SOMANTRI, dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : AGUNMG ADRIANSYAH bin ENDANGSOMANTRI, dengan pidana penjara selama : (satu) tahun ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dialani Terdakwa dikurangkan seluruhnyadari pidana yang diatuhkan ;4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5.

dengan terdakwaSURYA DHARMA ALI telah diputus oleh Pengadilan TIPIKOR pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Januari 2016 :Menimbang, bahwa oleh karena proses pidana telah berjalan bahkan telahdiputus pada tanggal 11 Januari 2016 di Pengadilan TIPIKOR Pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, menurut pendapat Majelis Hakim untuk menjaga kesatuan hukum dansupaya tidak adanya disparitas putusan yang akan menimbulkan kegaduhan hukum danberdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agunmg

lagi dan tidak ada urgensinya,maka buktibukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi, akan tetapitetap terlampir dalam berkas perkara ini ; Memperhatikan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agunmg

Dimrmpt bks snack biru selanjutnya Terdakwa disuruh untukmengambil barang sesuai alamat yang ada di sms dan setelahdicari ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klipberisi serbuk kristal dan setelah di ambil Terdakwa barang buktitersebut diserahkan kepada saksi Agunmg Sadewo ;eBahwa pengakuan terdakwa shabu tersebut dibeli terdakwa kepadaESA seharga Rp. 700.000, dengan cara memesan lewan sms,setelah uang dikirim via MBanking BCA,kemudian dikirimkantanda bukti tranfer kepada ESA,

Oleh karena itu, hal tersebut merupakanalasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa tentang halhal yang menjadi penyebab atauSiapa yang menyebabkan ketidakrukunan rumah tangga PemohonKonpensi dengan Termohon Konpensi, Majelis Hakim sependapat denganYurisprudensi Mahkamah Agunmg RI Nomor : 266.K/AG/1993, tanggal 25Juni 1993 yang menyatakan bahwa dalam peristiwa hukum perceraian,pengadilan tidak perlu mencari

Keterangan saksisaksi mana bersesuaian denganketerangan terdakwa dipersidangan dan berkaitan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.Menimbang, bahwa perbuatan tidak melakukan penyetoran kepada BPR Agung SejahteraSemarang dan menatrik tabungan milik para nasabah BPR Agunmg Sejahtera Semarang tersebutdikehendaki sendiri oleh terdakwa dan hasilnya telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentinganpribadinya, dan terdakwa juga menyadari bahwa akibat dari perbuatannya tersebut pihak KoperasiTepzi

Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon dihukum untuk membayarbiaya permohonan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Keduadengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, PeraturanMahkamah Agunmg

Kuasa Hukum Pemohon menerangkan kepada Majelis Hakimbahwa Pemohon sudah ditetapbkan sebagai Tersangka dan pada Tanggal 28Januari 2020 sudah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri MamujuMenimbang, bahwa oleh karena proses pidananya telah sampai padatahap pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Mamuju dan untuk menjagakesatuan hukum agar tidak adanya disparitas Putusan dari dua lembaga badanperadilan maka Majelis Hakim dengan mendasarakan kepada ketentuan Pasal 2ayat (1) Peraturan Mahkamah Agunmg

Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimanadimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhetian perangkatTerhadap hal tersebut faktanya tidak pernah dikonsultasikan olehKepala Desa Tanjung Agung dengan Camat Kecamatan Sindang Beliti Ulu,hingga terbitnya Surat Keputrusan Kepala Desa Tanjung Agunmg Nomor :04 Tahun 2020 tentanp Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat DesaTanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong,tanggal 19 April 2020.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, jelas Pengguattidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup, bahkan tidakmempunyai alas hak untuk mengikutsertakan Tergugat II dalamperkara a quo, sehingga jelas tidak ada dasar hukum apapun bagiPenggugat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat II ;Oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak adahubungan hukum, sehingga dengan Hukum Acara Perdata (HukumAcara dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agunmg RI) :e No. 4/K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 473/Bidara Cinatercatat atas nama FARIS BADAR BALWEEL (bukti P.I 8) ;Bahwa, status kepemilikan hak atas tanah dan bangunan rumah yangada diatasnya, yang teletak di Jalan Otto Iskandardinata No. 40 (dahulu JalanTjawang Boekoe 553), Rt 010 Rw. 012, Kelurahan Bidara Cina, KecamatanJatinegara, Jakarta Timur, adalah sudah final, karena sudah ada keputusanyang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah menjadi Yurisprudensitetap karena telah mendapatkan keputusan Mahkamah Agunmg

., tanggal 29 Juli 2013 haruslahdibatalkan oleh Mahkamah Agunmg Republik Indonesia, dan mengabulkangugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi:Dalam Eksepsi:Pengadilan Negeri Pati telah melanggar asasasas hukum acara perdataIndonesia:1.