Cabang Kayu Agungg
Tergugat:
1.JAILANI
2.Mariyati

Sumantri;Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon karena pemohon dan saksi tidakkeberatan untuk memberikan keterangan;Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan NegeriMuara Enim adalah untuk melakukan perubahan Tempat Lahir Pemohonyang terdapat pada akta kelahirannya;Bahwa setelah dibuatkan Akta Kelahirnan Pemohon tersebut ternyatapada pembuatan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Muara Enim ada kesalahan dalam penulisan TempatLahir Pemohon yang tertulis KOTA AGUNGG

pemohon dan saksi tidakkeberatan untuk memberikan keterangan;Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan NegeriMuara Enim adalah untuk melakukan perubahan Tempat Lahir Pemohonyang terdapat pada akta kelahirannya;Halaman 3 dari 8Penetapan Nomor 87/Pdt P/2018/PN Mre Bahwa setelah dibuatkan Akta Kelahirnan Pemohon tersebut ternyatapada pembuatan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Muara Enim ada kesalahan dalam penulisan TempatLahir Pemohon yang tertulis KOTA AGUNGG

bukti yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan saksisaksi, maka diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan NegeriMuara Enim adalah untuk melakukan perubahan Tempat Lahir Pemohonyang terdapat pada akta kelahirannya; Bahwa setelah dibuatkan Akta Kelahirnan Pemohon tersebut ternyatapada pembuatan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Muara Enim ada kesalahan dalam penulisan TempatLahir Pemohon yang tertulis KOTA AGUNGG

PutusanMahkamah Agungg tanggal 23 Agustus 2011 No. 263 K/Pdt/2011 dapatdilaksanakan (eksekusi) ;2.

disengketakan yaitu tidakmenyebutkan lokasi, tidak jelas batas dan luasnya, serta tidak ditemukan objeksengketannya ;Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanan pemohon memang tidakmencantumkan secara langsung akan objek gugatan perlawanannya namun secaratersirat jelas gugatan perlawanan aquo didasarkan pada adanya Putusan PengadilanNegeri Watampone No. 34/Pdt.G/2009/PN.WTP tertanggal 15 Februari 2010 JoPutusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 132/Pdt/2010 tertanggal 28 Juli 2010 Jo.Putusan Mahkamah Agungg

hakim perlu memaparkanterlebin dahulu syarat dan parameter yang ada dalam ketentuan hukum danperaturan perundangundangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagailandasan dalam menilainya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yangbeperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atauwakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak pihak yang beperkara tersebut dengemem@emapuat surat kuasa khusus yanguasa maka yangSurat Edarankamah Agungg

SYAHREZA ARGO SUMANTRI WIBOWO, Lakilaki, Lahir diNganjuk 8 April 2008, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor14697/D/2011;Bahwa pada hari Kamis Legi, tanggal 6 April 2017 Agungg Purwantotelah meninggal dunia karena sakit sesuai surat kematian nomor :470/18/411.517.2007/2017.hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Nik.

Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIR:Mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir menghadapsendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, tidak menyuruh orang lain hadirsebagai wakil atau kuasanya yang sah menghadap persidangan;Bahwa acara mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agungg Nomor 1tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun meskipun demikian setiap tahappersidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan yaitu menasihati

Sub RTIMBANGAN HUKUMyaksud dan tujuan gugatan Penggugat ataua telah diuraikan di atas;lama persidangan hanya Penggugat atauedangkan Tergugat tidak pernah hadir, makaketentuan Peraturan Mahkamah Agung RIh diubah dengan Peraturan Mahkamah Agungg Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapatOleh karena Tergugat tidak pernah hadir diah dipanggil secara resmi dan patut dan tidakersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,8 dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkanang, bahwa oleh karena Tergugat

YanPUTUSANNOMOR : 1607 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGg memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ADE RAHMAT SANDI MUTIA aliasADE;Tempat Lahir : Soe (Timur Tengah Selatan);Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 12 Januari 1983;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Lingkungan Seruni No. 1 RT. 001Kelurahan Selong, Kecamatan SelongKabupaten

didakwakan sebagaimana termuat dalamsurat dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa untuk menyatakanuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidanaseseorang telah melakukan suatu tindakpidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenyang didakwakan kepadanya,;Menimbang, bahwa terdakwa di 80 ayat (1) Undangdakwa oleh penuntut umum dengan dakwaanberbentuk tunggal. yakni melanggar pasa undang Republik IndonesiaNo. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.Menimbang bahwa, dalam praktek peradilan di Indonesia Mahkamah Agungg

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamag Agungg RI tanggal 17 Januari1973 Nomor 1205 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa terhadap perkaraperkara pengurusan piutang Negara yang terlebih dahulu diperiksa olehPUPN dan telah selesai diurus PUPN berdasarkan peraturan eksekusi yangdiberikan oleh undangundang kepada PUPN maka Pengadilan tidakberwenang untuk memeriksanya;5.

Perpanjangan Mahkamah Agungg RI tanggal 12 Maret 2019 No W10U/1679./HK.01.1.2019 sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan 25April 2019.PENGADILAN TINGGI TERSEBUTMembaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan berikutturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 20 Desember2018 Nomor 852/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim. dalam perkara Terdakwa tersebutdiatas.Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidanganPengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.

Seharusnya Hakim Banding mengulangmemeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai faktamaupun mengenai pengetrapan hukumnya; Analog Yurisprodensi tetap Mahkamah Agungg Republik Indonesia tanggal26 Juli 2000 Nomor 214K/TUN/1999, dalam abstrak hukumnya berbunyi:Putusan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara dan PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah dibatalkan dalampemeriksaan Tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung kakrena Judex Factidalam putusannya hanya mempertimbangkan suratsurat

MUARA AGUNGg. CV. TIGA CIPTA.Bahwa dari tujuh pendaftar yang lulus evaluasi administrasi, adalah1) CV. PRIMA KARYA SEJAHTERA2) CV. TIARA3) CV. NEW SENTOSA4) CV.

MUARA AGUNGg. CV. TIGA CIPTA.Bahwa dari tujuh pendaftar yang lulus evaluasi administrasi, adalah79 29 5 Bp) CV. PRIMA KARYA SEJAHTERA) CV. TIARA3) CV. NEW SENTOSA4) CV.

walapunTer4gugat mengajukan upaya hukum verzet,oanding,kasasi ataupeninjauan kembali adalah tidak beralasan karena jika berpedomankepada Edaran mahkamah Agung RISEMA No.3 Tahun 2000 dan SuratEdaran Mahkamah AgungSEMA No.4 Tahun 2001 ,pada dasarnya tidakada alasan yang sangat mendesak untuk dilakukan putusan serta mertauitvoerbaar bij voorraad.Bahwa, dalam hal jawaban TERGUGAT menyangkal atau keteranganyang berlainan dari surat gugatanymaka para PENGGUGAT harusmembuktikannya (Vide putusan Mahkamah Agungg

Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukumdengan beberapa kali meminta kepada Para Tergugat untuk mengembalikantanah sawah milik sah Penggugat yang dikuasainya sejak bulan Mei tahun2018, namun kenyataannya hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan, ParaTergugat tidak juga mau mengembalikan tanah sawah a quo kepadaPenggugat, bahkan sebaliknya tanah sawah yang merupakan hak milik yangsah Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Selong Klas ,hingga Putusan Kasasi Mahkamah Agungg

,foto copy Surat Pernyataan tanggal 23 September 2008 dari SIMON AGUNGG., foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)tanggal 23 September 2008 dari SIMON AGUNG G.

Bks tanggal 17 Desember 2013, diberi tanda bukti T.I,I, tll, WV, VE15;Foto copy Kwitansi tanggal 04 April 2012, telah diterima dari SIMON AGUNGG. Uang sejumlah Rp. 10.000.000.

JEMBAYAN MUARABARA dan membatalkan PutusanPengadilan Pajak Nomor PUT.65489/PP/M.XVIIIB/12/2015 tanggal 5 November2015, serta Mahkamah Agungg akan mengadili kembali perkara ini denganamar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori Peninjauan kembali dari Termohon PeninjauanKembali, namun tidak ditemukan halhal yang dapat melemahkan alasanPeninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya

Selanjut Mohon Majelis Hakim Agungg menyatakan gugatanPenggugat/Termohon Kasasi ditolak;Keberatan Ketujuh:Bahwa Majelis Hakim Banding telah salah dan keliru dalampertimbangannya menyatakan : "Bahwa dari fakta hukum, yang dilakukan olehPara Tergugat adalah terbukti perouatan melawan hukum, sehingga berdasarmenurut hukum gugatan Penggugat yang dimohonkan agar obyek sengeketaHal. 24 dari 32 hal. Put.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamag Agungg RI tanggal 17 Januari 1973 No. 1205K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa terhadap perkara perkara pengurusan piutangNegara yang terlebih dahulu diperiksa oleh PUPN dan telah selesai diurus PUPNberdasarkan peraturan eksekusi yang diberikan oleh Undang Undang kepada PUPNmaka Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksanya; 5.

Kawi Agungg Jaya 01.100.291.2121.000 949.0901000002849 7/10/2010 55.000 5.50010 PT. Gunung SariIndonesia 02.050.493.2113.000 0100001000003881 7/10/2010 330.000 33.00011 PT. WijayaRiskismas tunggal 01.727.176.8122.000 0100001000003909 14/10/2010 5.237.000 523.70012 PT. WijayaRiskismas tunggal 01.727.176.8122.000 0100001000003956 18/10/2010 1.900.000 190.00013 PT. Benua NusaIndonesia 02.502.095.9113.000 0100001000006765 7/10/2010 47.370.000 4.737.00014 PT.