CIPTA CROWN SIMBOLLAWANKEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT SELAKU PENGGUNA ANGARAN (PA)

::cccceeeeseeeeeees PENGGUGAT;MELAWANKEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSISUMATERA BARAT SELAKU PENGGUNA ANGARAN (PA),berkedudukan di Jalan Taman Siswa No. 1 PadangSumatera Barat; Selanjutnya menyatakan telah memberikan kuasa kepada :1. DEVI KURNIA, S.H, M.M, jabatan Asisten Pemerintahan SekretariatDaerah Provinsi Sumatera Barat;2. ENIFITA DJINIS, S.H, jabatan Kepala Biro Hukum SekretariatDaerah Provinsi Sumatera Barat; 3.

Penggugat:
CV Sinta Nuriah
Tergugat:
Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun ANgaran 2020

angaran sebesar Rp.5.750.000;Insentif Guru Ngaji angaran sebesar Rp.5.000.000;.

Kegiatan ADD Tahap III TA 201719.Alat Tulis Kantor Sebesar angaran sebesar Rp.1.594,291;Belanja Pemeliharaan kendaraan Dinas Roda 2 angaran sebesar Rp.842.000;Cetak Dan Penggandaan angaran sebesar Rp. 823.000;Makanan dan minuman angaran sebesar Rp.3.000.000;Perjalanan Dinas angaran sebesar Rp. 340.000;Meja Kerja angaran sebesar Rp.3.000.000;Kegiatan Operasional BPD angaran sebesar Rp.1.683.750;Insentif Rt/Rw angaran sebesar Rp.5.200.000;Premi asuransi bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa angaran sebesar

Honorarium PTPKD angaran sebesar Rp.2.300.000;. Insentif Guru Ngaji angaran sebesar Rp.2.000.000;Insentif MUI Desa angaran sebesar Rp.2.000.000;Operasional Distribusi Beras Raskin angaran sebesar Rp.4.425.000Insentif kader Posyandu angaran sebesar Rp.2.500.000;Insentif dan Operasional LPM angaran sebesar Rp.1.272.569;.

angaran sebesar Rp.5.000.000;18) Kegiatan Operasional BPD angaran sebesar Rp.1.854.000;19) Insentif Rt/Rw angaran sebesar Rp.13.000.000;20) Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa angaran sebesar Rp.14.400.000;21) Premi Asuransi Bagi Kepala Desa angaran sebesar Rp.6.275.000;22) Honorarium Operator EInfak angaran sebesar Rp.1.500.000;23) Honorarium PTPKD angaran sebesar Rp.5.750.000;24) Insentif Guru Ngaji angaran sebesar Rp.5.000.000;25) Insentif MUI Desa angaran sebesar Rp.5.000.00026) Operasional

Perangkat Desa angaran sebesarRp.2.510.000;10) Honorarium Operator EInfak angaran sebesar Rp. 600.000;11) Honorarium PTPKD angaran sebesar Rp.2.300.000;12) Insentif Guru Ngaji angaran sebesar Rp.2.000.000;13) Insentif MUI Desa angaran sebesar Rp.2.000.000;14) Operasional Distribusi Beras Raskin angaran sebesar Rp.4.425.00015) Insentif kader Posyandu angaran sebesar Rp.2.500.000;16) Insentif dan Operasional LPM angaran sebesar Rp.1.272.569;17) Insentif dan iuran Samapata Bhakti anggota Linmas angaran

melaksanakan serah terima pekerjaantersebut melawan hukum karena bertentangan dengan pasal 36dalam KEPPRES No.80 tahun 2003 yang sudah diperbarui denganKEPPRES No.61 tahun 2004 yang menyatakan bahwa serah terimapekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100%.Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kuasa Direktur CV.JayaMakmur bersama Roosnawaty, Drs.Sentot Sutarko selakuPemimpin Kegiatan Pembangunan Perluasan Jaringan Listrikdan Drs.Daud Sumantri, MMMsi Kepala BPMD Kab.Pamekasanselaku Pengguna Angaran

Kegiatan Pembangunan Perluasan Jaringan19Listrik dan Drs.Daud Sumantri, MMMsi Kepala BPMDKab.Pamekasan selaku Pengguna Anggaran melaksanakan serahterima pekerjaan tersebut melawan hukum karena bertentangandengan pasal 36 dalam KEPPRES No.80 tahun 2003 yang sudahdiperbarui KEPPRES No.61 tahun 2004 yang menyatakan bahwaserah terima pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaanselesai 100%.Bahwa perbuatan terdakwa selaku Direktris CV.Jaya Makmurbersama Roosnawaty, Drs.Sentot Sutarko selaku KuasaPengguna Angaran

sudahselesai 100% sehingga pekerjaan tersebut dibayar olehPemerintah Kabupaten Pamekasan seluruhnya senilai kontrakyakni sebesar Rp.556.382.100, (lima ratus lima puluh enamjuta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah)adalah melawan hukum karena bertentangan dengan pasal 8Surat Perjanjian Kerjasama Kontrak Nomor602/632.3/441.404/IX/LD/2007 tanggal 12 September 2007.Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Direktris CV.JayaMakmur bersama Roosnawaty, Drs.Sentot Sutarko selaku KuasaPengguna Angaran

biayaproyek tersebut sebesar Rp.949.513.400, (sembilan ratus24empat puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu empatratus srupiah) padahal terdakwa, Roosnawaty, Drs.SentotSutarko dan Drs.Daud Sumantri, MMMsi mengetahui bahwapekerjaan tersebut belum selesai 100 %.Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kuasa Direktur CV.JayaMakmur bersama Roosnawaty, Drs.Sentot Sutarko selakuPemimpin Kegiatan Pembangunan Perluasan Jaringan Listrikdan Drs.Daud Sumantri, MM Msi Kepala BPMD Kab.Pamekasanselaku Pengguna Angaran

, Drs.Achmad Fausi selaku Pejabat PelaksanaTehnik Kegiatan dan Drs.Daud Sumantri, MMMsi Kepala BPMDKab.Pamekasan selaku Pengguna Anggaran PembangunanPerluasan Jaringan Listrik telah menyalahgunakan kewenanganyang ada pada terdakwa selaku Direktris CV.Jaya Makmur,Drs.Sentot Sutarko selaku Kuasa Pengguna Angaran Tekhnis,Drs.Achmad Fausi selaku Pejabat Pelaksana Tehnik Kegiatan27dan Drs.Daud Sumantri, MM Msi Kepala BPMD Kab.Pamekasanselaku Pengguna Anggaran Pembangunan Perluasan JaringanListrik karena

1. menolak permohonan para pemohon;

2. membebankan biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Botang Tahun Angaran 2017 sebesar Rp. 176.000;- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Menetapkan :

1. Menyatakan perkara Nomor : 640/Pdt.G/2023/PA.Pbr. gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 005.01.2.402073/2023, tertanggal 13 Desember 2022 Tahun Angaran 2023; sejumlah Rp0,- (nol rupiah);

Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;2. memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan berlakunya SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor: AHU0013860.AH.01.02.Tahun 2017, tanggal 5 Juli 2017tentang Persetujuan Perubahan Angaran Dasar Perseroan Terbatas PTSariarthamas Hotel International dan Surat Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.01.030154044Halaman 2 dari 11 halaman.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor: AHU0013860.AH.01.02.Tahun 2017,tanggal 5 Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Angaran DasarPerseroan Terbatas PT Sariarthamas Hotel International;b. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor: AHU.AH.01.030154044 tanggal 19 Juli 2017,perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PTSariarthamas Hotel International;3. Menghukum Tergugat untuk mencabut:a.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor: AHU0013860.AH.01.02.Tahun 2017,tanggal 5 Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Angaran DasarPerseroan Terbatas PT Sariarthamas Hotel International;b. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor: AHU.AH.01.030154044 tanggal 19 Juli 2017,perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PTSariarthamas Hotel International;4.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor: AHU0013860.AH.01.02.Tahun 2017,tanggal 5 Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Angaran DasarPerseroan Terbatas PT Sariarthamas Hotel International;b. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor: AHU.AH.01.030154044 tanggal 19 Juli 2017,perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PTSariarthamas Hotel International; Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk mencabut:a.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor: AHU0013860.AH.01.02.Tahun 2017,tanggal 5 Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Angaran DasarPerseroan Terbatas PT Sariarthamas Hotel International;b.

sebagaimana dimaksud dalamayat (1) harus mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dandalam Pasal 6, menentukan bahwa kekayaan desa dikelola oleh PemerintahDesa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraanpemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa;Sesuai Pasal 3 Peraturan Desa Jaten Nomor 2 Tahun 2011 tentang APBDesaJaten Tahun Anggaran 2011, Peraturan Desa Jaten Nomor 4 Tahun 2011tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) JatenTahun Angaran

2011 dan Peraturan Desa Jaten Nomor 2 Tahun 2012 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Jaten Tahun Angaran 2012yang ditetapkan pada tanggal 18 April 2012, yang mana dalam Pasal 3mengatur tentang Belanja Desa Jaten yaitu berupa:Belanja langsung terdiri dari:Belanja pegawai;Belanja barang dan Jasa;Belanja modal;Belanja tidak langsung terdiri dari: Belanja pegawai/penghasilan tetap;Belanja subsidi;Belanja hibah;Belanja bantuan sosial;Belanja bantuan keuangan;Belanja tak terduga;Hal.

No. 2099 K/PID.SUS/2013Sehingga Terdakwa wajib membelanjakan APBDesa Jaten sebatas yang diatur dalamPasal 3 Peraturan Desa Jaten Nomor 2 Tahun 2011 tentang APBDesa Jaten TahunAnggaran 2011, Peraturan Desa Jaten Nomor 4 Tahun 2011 tentang PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Jaten Tahun Angaran 2011 danPeraturan Desa Jaten Nomor 2 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Desa (APBDesa) Jaten Tahun Angaran 2012 yang ditetapkan pada tanggal18 April 2012 tersebut;Bahwa Terdakwa

bahwa kekayaan desa dikelola oleh Pemerintah Desa dandimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan pelayanan masyarakat desa;Sesuai Pasal 3 Peraturan Desa Jaten Nomor 2 Tahun 2011 tentang APBDesaJaten Tahun Anggaran 2011, Peraturan Desa Jaten Nomor 4 Tahun 2011 tentangPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Jaten TahunAngaran 2011 dan Peraturan Desa Jaten Nomor 2 Tahun 2012 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Jaten Tahun Angaran

2011 dan Peraturan Desa Jaten Nomor 2 Tahun 2012 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Jaten Tahun Angaran 2012yang ditetapkan pada tanggal 18 April 2012 tersebut;Bahwa Terdakwa menggunakan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaJaten Tahun Anggaran 2011 dan 2012 untuk kepentingan pribadi sejumlahRp197.565.200,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh limaribu dua ratus Rupiah) dengan cara Terdakwa EDY BROTO MULYONOmeminta uang Anggaran Pendapatan dan Belanja

bukti berupa: 1) 1 (satu) buah flashdisc Data Base Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) peningkatan kualitas dan bantuan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dari APBN P 2011Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi KISWATI,ST selaku Ketua UPK WEDARIJAKSA 2) 1 (satu) bendel SK KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PATI Nomor : 050/1902/2011 tentang BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PENYALUR BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KABUPATEN PATI TAHUN ANGARAN

2011 tanggal 30 Nopember 2011;3) 1 (satu) lembar kuitansi uang sebesar Rp.25.000.000,- mengenai BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN ANGARAN 2011 Termin I tertanggal 13 Desember 2011 yang menerima Ketua KSM SAROJA Ds.Porangparing Kec.Sukolilo bermaterai Rp.6000,- yang ditanda tangani oleh SUKRISNO;4) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2011 tertanggal 13 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh ketua KSM SAROJA, SUKRISNO5) 1 (satu) lembar kuitansi

uang sebesar Rp.25.000.000,- mengenai BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN ANGARAN 2011 termin II tertanggal 06 Januari 2012 yang menerima Ketua KSM SAROJA Ds.Porangparing Kec.Sukolilo bermaterai Rp.6000,- yang ditanda tangani oleh SUKRISNO;6) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2011 tertanggal 06 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh ketua KSM SAROJA, SUKRISNO7) 1 (satu) lembar kuitansi uang sebesar Rp.25.000.000,- mengenai BANTUAN STIMULAN

PERUMAHAN SWADAYA TAHUN ANGARAN 2011 termin I tertanggal 13 Desember 2011 yang menerima Ketua KSM JEMANI Ds.Porangparing Kec.Sukolilo bermaterai Rp.6000,- yang ditanda tangani oleh SUHARIYANTO;8) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2011 tertanggal 13 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh ketua KSM JEMANI, SUHARIYANTO9) 1 (satu) lembar kuitansi uang sebesar Rp.25.000.000,- mengenai BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN ANGARAN 2011 termin II tertanggal

PatiDikembalikan kepada saksi Warsidi 32) 1 (satu) bendel SK KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PATI Nomor : 050/1902/2011 tentang BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PENYALUR BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KABUPATEN PATI TAHUN ANGARAN 2011 tanggal 30 Nopember 2011 ;33) 1 (satu) bendel surat Kepala BAPPEDA Kab.

PERUMAHAN SWADAYA TAHUN ANGARAN 2011 termin tertanggal 138 Desember 2011 yang menerima Ketua KSM TERATAIDs.Porangparing Kec.Sukolilo bermaterai Rp.6000, yang ditanda tangani olehPASEMN ;1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Bantuan Stimulan PerumahanSwadaya tahun 2011 tertanggal 13 Desember 2011 yang ditanda tangani olehKetua KSM TERATAI ,PASEMIN1 (satu) lembar kuitansi uang sebesar Rp.25.000.000, mengenai BANTUANSTIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN ANGARAN 2011. termin IlHalaman 4 dari 97 Hal Putusan

SWADAYA TAHUN ANGARAN 2011 termin Il tertanggal 06Januari 2012 yang menerima Ketua KSM JEMANI Ds.Porangparing Kec.Sukolilobermaterai Rp.6000, yang ditanda tangani oleh SUHARIYANTO;1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Bantuan Stimulan Perumahan Swadayatahun 2011 tertanggal 06 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh ketua KSM JEMANI,SUHARIYANTO1 (satu) lembar kuitansi uang sebesar Rp.100.000.000, mengenai BANTUANSTIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN ANGARAN 2011 termin tertanggal 13Desember 2011 yang

Pati1 (satu) bendel SK KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PATI Nomor : 050/1902/201 1tentang BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) UNIT PENGELOLAKEGIATAN (UPK) PENYALUR BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA(BSPS) DI KABUPATEN PATI TAHUN ANGARAN 2011 tanggal 30 Nopember 20111 (satu) bendel surat Kepala BAPPEDA Kab.

SWADAYA TAHUN ANGARAN 2011 termin Iltertanggal O6 Januari 2012 yang menerima Ketua KSM TERATAIDs.Porangparing Kec.Sukolilo bermaterai Rp.6000, yang ditanda tangani olehPASEMIN;22)1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Bantuan Stimulan PerumahanSwadaya tahun 2011 tertanggal 06 Januari 2012 yang ditanda tangani olehKetua KSM TERATAI,PASEMIN23)1 (satu) lembar kuitansi uang sebesar Rp.25.000.000, mengenai BANTUANSTIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN ANGARAN 2011 termin tertanggal 13 Desember 2011 yang

PatiDikembalikan kepada saksi Warsidi32)1 (satu) bendel SK KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PATI Nomor050/1902/2011 tentang BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM)UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PENYALUR BANTUANSTIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KABUPATEN PATITAHUN ANGARAN 2011 tanggal 30 Nopember 2011 ;33)1 (satu) bendel surat Kepala BAPPEDA Kab.

Cah Kedirimemenangkan proyek Rehabilitasi/Renovasi Gedung VIP Berlian RSUD H.Abdul Manan Simatupang Kisaran Tahun Angaran 2018 dengan nilai kontrakRp705.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah) lalu menawarkannya kepadaHalaman 4 dari 39 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN KisSaksi korban jika beminat mengerjakan proyek tersebut dengan syarat Saksikorban harus menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh jutarupiah) kepada Terdakwa, Saksi korban akan dimasukkan menjadi WakilDirektur III dalam

Abdul MananSimatupang Kisaran Tahun Angaran 2018 tersebut;Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Kis Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB,Saksi bersama Saksi DTM Abdussalam mendatangi Bank Sumut SyariahCapem Kisaran yang berada di Jin.

Abdul Manan SimatupangKisaran Tahun Angaran 2018 dengan nilai kontrak Rp705.000.000,00 (tujuhratus lima juta rupiah), lalu saat itu Saksi Putra Perdana Sitorus Panemenyampaikan permohonan kepada Terdakwa agar ia yang mengerakanproyek Rehabilitasi/Renovasi Gedung VIP Berlian RSUD H.

Abdul Manan Simatupang Kisaran Tahun Angaran 2018tersebut menjadi hak dan tanggung jawab dari Saksi DTM Abdussalam selakuwakil direktur III yaitu. seperti menandatangani kontrak, mengerjakan danbertanggungjawab atas pengerjaan proyek Rehabilitasi/Renovasi Gedung VIPBerlian RSUD H.

Abdul Manan SimatupangKisaran Tahun Angaran 2018 tersebut menjadi hak dan tanggung jawab dari SaksiDTM Abdussalam selaku wakil direktur III yaitu seperti menandatangani kontrak,mengerjakan dan bertanggungjawab atas pengerjaan proyekRehabilitasi/Renovasi Gedung VIP Berlian RSUD H.

Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kota Madiun tahun angaran 2018 sejumlah Rp.646.000,- (enam ratus empat enam puluh ribu rupiah);

Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPAPengadilan Agama Kota Madiun tahun angaran 2018 sejumlahRp.646.000, (enam ratus empat enam puluh ribu rupiah);Demikian ditetapbkan dalam sidang permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Agama Kota Madiun pada hari Kamis tanggal19 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqaidah 1439Hijriyah, oleh Syarifah Isnaeni, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ulfa Fithriani,S.HI, MH dan Wakhidah, SH, S.HI masingmasing sebagai HakimAnggota, diucapkan dalam

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Tng tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tahun Angaran Tahun 2024;

Fausi) terhadap Penggugat (Azza Mufliha Lailatus Safitri binti Masrawi);

Copy 1 (Satu) buah jilitan Dokumen Rencana Kerja PembangunanNegeri (RKK) dan Rancangan Angaran pendapatan dan BelanjaNegeri Porto Tahun 2015.2. Copy 1 (satu) buah jilitan Dokumen Angaran Pendapatan DanBelanja negeri Porto Tahun Angaran20163. Copy 1 (satu) buah jilitan Dokumen Angaran Pendapatan DanBelanja negeri Porto Tahun Angaran 2017.4. Copy 1 (satu) buah jilitan DokumenLaporan pertanggungjawabanrealisasi pembangunan angaran pedapatan dan belanja Negeri PortoTahun 2015 tahap I.5.

Copy 1 (Satu) buah jilitan DokumenLaporan pertanggungjawabanrealisasi pembangunan angaran pedapatan dan belanja Negeri PortoTahun 2015 tahap Il.6.

Pendapatan danBelenja Negeri Porto tahun Angaran 2017.Copy 1 (Satu) buah jilitan Dokumen Angaran Pendapatan danBelenja Negeri Porto tahun Angaran 2016Copy 1 (Satu) buah jilitan Dokumen Rencana Kerja PembangunanNegeri Porto (RKP) dan rancangan Angaran Pendapatan dan BelanjaNegeri Porto Tahun 2015.Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Pemerintah NegeriPorto Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Pengakatan Bendahara NegeriPorto Tahun 2017 tangal 07 Januari 2017Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala

Copy 1 (Satu) buah jilitan Dokumen Rencana Kerja PembangunanNegeri (RKK) dan Rancangan Angaran pendapatan dan Belanja NegeriPorto Tahun 2015.2. Copy 1 (Satu) buah jilitan Dokumen Angaran Pendapatan Dan Belanjanegeri Porto Tahun Angaran20163. Copy 1 (Satu) buah jilitan Dokumen Angaran Pendapatan Dan Belanjanegeri Porto Tahun Angaran 2017.4. Copy 1 (satu) buah jilitan DokumenLaporan pertanggungjawabanrealisasi pembangunan angaran pedapatan dan belanja Negeri PortoTahun 2015 tahap I.5.

Pendapatan dan BelenjaNegeri Porto tahun Angaran 2017.51.Copy 1 (satu) buah jilitan Dokumen Angaran Pendapatan dan BelenjaNegeri Porto tahun Angaran 201652.Copy 1 (satu) buah jilitan Dokumen Rencana Kerja PembangunanNegeri Porto (RKP) dan rancangan Angaran Pendapatan dan BelanjaNegeri Porto Tahun 2015.53.Copy 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri PortoNomor : 03 Tahun 2017 tentang Pengakatan Bendahara Negeri PortoTahun 2017 tangal 07 Januari 201754.Copy 1 (satu) jepitan Surat

(Seratus tujuh puluhempat juta lima ratus ribu rupiah) ;Rincian Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) ;Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja SPMLS Nomor0666/DPUPR/SPTJB/2019 ;Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen SPMLS PengadaanBarang / Jasa Nomor SPP : 0666/DPUPR/SPPLS/2019ditandatangani oleh Pengguna Angaran yang menyatakanadanya sbb :1.

(Seratus tujuh puluh empatjuta lima ratus ribu rupiah);Rincian Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) ;Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja SPMLS Nomor0660/DPUPR/SPTJB/2019 ;Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen SPMLS PengadaanBarang / Jasa Nomor SPP : 0660/DPUPR/SPPLS/2019ditandatangani oleh Pengguna Angaran yang menyatakanadanya sbb :1.

(Seratus tujuh puluh empatjuta lima ratus ribu rupiah);Rincian Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) ;Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja SPMLS Nomor0661/DPUPR/SPTJB/2019 ;Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen SPMLS PengadaanBarang / Jasa Nomor SPP : 0661/DPUPR/SPPLS/2019ditandatangani oleh Pengguna Angaran yang menyatakanadanya sbb :1.

(Seratus delapan puluh limajuta lima ratus ribu rupiah);Rincian Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) ;Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja SPMLS Nomor0659/DPUPR/SPTJB/2019 ;Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen SPMLS PengadaanBarang / Jasa Nomor SPP : 0659/DPUPR/SPPLS/2019ditandatangani oleh Pengguna Angaran yang menyatakanadanya sbb :1.

Rincian Penggunaan Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) ;Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja SPMLS Nomor0665/DPUPR/SPTJB/2019 ;Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen SPMLSPengadaan Barang / Jasa Nomor SPP : 0664/DPUPR/SPPLS/2019 ditandatangani oleh Pengguna Angaran yangmenyatakan adanya sbb:1.

sebagaimanaRencana Anggaran Belanja tersebut ; Bahwa bantuan dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi danKependudukan Propinsi Jawa Tengah tersebut ternyata dipergunakanuntuk menambah asset tempat pendidikan komputer terdakwa yaitu untukmembeli kursi putar sebanyak 6 buah, meja kaca sebanyak 2 buah,komputer sebanyak 8 unit, LCD monitor sebanyak 8 unit, CD Roomsebanyak 8 buah, hardisk sebanyak 5 buah, kabel rool sebanyak 10 bili.Bahkan uang transport peserta pelatihan tidak diberikan sebagaimanaRencana Angaran

Belanja yang ada begitu juga uang instruktur pelatihantidak diberikan sebagaimana Rencana Angaran Belanja yang ada Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 terdakwa sebagaimana keputusanDirektur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan produktifitas NomorKEP.69/LATTAS/V/2013 tentang Penetapan Lembaga Penerima Bantuanprogram Pelatihan kepada masyarakat tanggal 30 Mei 2013 dan SuratPerintah Mulai Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat StandarisasiKompetensi dan Program Pelatihan Direktorat Jenderal PembinaanPelatihnan

Bahkan peserta pelatihan tidak diberikanflash disk, tool kit sebagaimana Rencana Angaran Belanja yang adabegitu juga dengan uang instruktur pelatihan tidak diberikan sebagaimanaRencana Angaran Belanja yang ada ; Bahwa perbuatan terdakwa pada tahun 2012 tersebut tidak sesuai denganPeraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 70 tahun 2011 tentangPedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan DanBelaja Daerah Propinsi Jawa Tengah TA 2012 pasal 32 ayat (7) huruf ayang berbunyi "dana bantuan agar digunakan

Bahkan uang transport peserta pelatihantidak diberikan sebagaimana Rencana Angaran Belanja yang ada begitu jugauang instruktur pelatinan tidak diberikan sebagaimana Rencana AngaranBelanja yang ada 22+ > 20+ 22 on nnn nnn non enn non neoBahwa selanjutnya pada tahun 2013 terdakwa sebagaimana keputusanDirektur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan produktifitas NomorKEP.69/LATTAS/V/2013 tentang Penetapan Lembaga Penerima Bantuanprogram Pelatihan kepada masyarakat tanggal 30 Mei 2013 dan Surat Perintah Mulai

Bahkan peserta pelatihan tidak diberikan flash disk, toolkit sebagaimana Rencana Angaran Belanja yang ada begitu juga denganuang instruktur pelatihan tidak diberikan sebagaimana Rencana AngaranBelanja yang ada 5 on nnn nn nnn mn rn nnn nnn rr enn ne nnn nenBahwa perbuatan terdakwa pada tahun 2012 tersebut tidak sesuai denganPeraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 70 tahun 2011 tentang PedomanPenatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belaja DaerahPropinsi Jawa Tengah TA 2012 pasal 32 ayat (7)

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membatalkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk sebagian tuntutan/objek tanggal 30 Agustus 2023;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Calang Tahun Angaran 2023 sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah)

Petrik Evendi,s.Pd;

JOHAN, S.Pd.K Anak dari PUDING,berupa barang bukti;

(Seratus tujuh puluhempat juta lima ratus ribu rupiah) ;Rincian Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) ;Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja SPMLS Nomor0666/DPUPR/SPTJB/2019 ;Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen SPMLS PengadaanBarang / Jasa Nomor SPP : 0666/DPUPR/SPPLS/2019ditandatangani oleh Pengguna Angaran yang menyatakanadanya sbb :1.

(Seratus delapan puluh limajuta lima ratus ribu rupiah);Rincian Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) ;Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja SPMLS Nomor0659/DPUPR/SPTJB/2019 ;Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen SPMLS PengadaanBarang / Jasa Nomor SPP : 0659/DPUPR/SPPLS/2019ditandatangani oleh Pengguna Angaran yang menyatakanadanya sbb :1.

(Seratus tujuhpuluh empat juta lima ratus ribu rupiah);Rincian Penggunaan Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) ;Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja SPMLSNomor 0660/DPUPR/SPTJB/2019 ;Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen SPMLSPengadaan Barang / Jasa Nomor SPP0660/DPUPR/SPPLS/2019 ditandatangani olehPengguna Angaran yang menyatakan adanya sbb :1.

Rincian Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) ;6.Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja SPMLS Nomor0664/DPUPR/SPTJB/2019 ;Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen SPMLS PengadaanBarang / Jasa Nomor SPP : 0663/DPUPR/SPPLS/2019ditandatangani oleh Pengguna Angaran yang menyatakanadanya sbb :1.

Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA.Rincian Penggunaan Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) ;Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja SPMLS Nomor0666/DPUPR/SPTJB/2019 ;Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen SPMLSPengadaan Barang / Jasa Nomor SPP : 0666/DPUPR/SPPLS/2019 ditandatangani oleh Pengguna Angaran yangmenyatakan adanya sbb :1.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Tamuji bin Sukar) terhadap Penggugat (Kasmijah binti Sodi Kromo Tjutjak);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tuban Tahun Angaran 2023;