AHU34032.AH.01.02 Tahun 2012 tentang PersetujuanPerubahan Anggarab Dasar Perseroan tanggal 21 Juni 2012;Foto copy Akta No.7 tanggal 4 Agustus 2015, perihal BeritaAcara Rapat Umum Pemegang saham Luas Biasa PerseroanTerbatas PT. Cahaya Intan Medika oleh Notaris Ida Monica ESidjabat, SH;Foto copy Akta No. 08, tanggal 4 Aggustus 2015, perihal JualBeli Saham oleh Notaris Ida Monica E Sidjabat, SH;Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRI No.

DIKI ANGGARA dan SYAHRUL AMRIyaitu :A. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik tersangka DIKI ANGGARAB. 1 (Satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik tersangka SYAHRUL AMRIDengan kesimpulan barang bukti urine A dan B adalah positifmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan (Satu) nomorurut 61 Lampiran Undangundang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 35 Tahun

Menara Konstruksi sebagai Pemenang Lelang PaketPengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggarab 2013 tersebut, dan dipersidangan Terdakwa berdalih dan mengaku lalai dalam melakukanevaluasi penawaran, lagi pula sejak awal Terdakwa telah mendapatarahan dan diminta oleh saksi Muhammad Iqbal untuk mengatur lelangdengan tujuaan memenangkan CV.

Menara Konstruksi sebagai PemenangLelang Paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggarab 2013tersebut, dan di persidangan Terdakwa berdalih dan mengaku lalai dalammelakukan evaluasi penawaran, lagi pula sejak awal Terdakwa telahmendapat arahan dan diminta oleh saksi Muhammad Iqbal untukmengatur lelang dengan tujuan memenangkan CV. Menara Kostruksi;Bahwa oleh karena CV.

MenaraKonstruksi sebagai Pemenang Lelang Paket Pengadaan Bibit Kelapa SawitTahun Anggarab 2013, terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.Dengan demikian menurut Majelis Hakim tingkat banding perbuatan Terdakwatersebut telah memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.Ad.4.

Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyahgunaan Dana APBD Buru Selatan pada SKPD Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggarab 2009 dan 2010, Nomor : SR-509/PW15/5/2012, tanggal 10 Februari 2012. Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;8. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Laporan Hasil Audit dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atasDugaan Tindak Pidana Korupsi Penyahgunaan DanaAPBD Buru Selatan pada SKPD Sekertariat DPRDKabupaten Buru Selatan Tahun Anggarab 2009 dan2010, Nomor : SR509/PW15/5/2012, tanggal 10Februari 2012.Tetap terlampir dalam perkara untuk dipergunakan dalam perkaralain.5. Menetapkan agar Terdakwa Musa Lesilawang membayar biaya perkarasebesar Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah).

Laporan Hasil Audit dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atasDugaan Tindak Pidana Korupsi Penyahgunaan DanaAPBD Buru Selatan pada SKPD Sekertariat DPRDKabupaten Buru Selatan Tahun Anggarab 2009 dan2010, Nomor : SR509/PW15/5/2012, tanggal 10Februari 2012.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganterdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnyasaling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :1.

Laporan Hasil Audit dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan TindakPidana Korupsi Penyahgunaan Dana APBD BuruSelatan pada SKPD Sekertariat DPRD Kabupaten BuruSelatan Tahun Anggarab 2009 dan 2010, Nomor :SR509/PW15/5/2012, tanggal 10 Februari 2012.Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalamperkara lain;8. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).

tersebut tetap menerima BOP maka yangbersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.8) Pencairan dana BOP dilakukan paling lambat 3 bulan sekali;9) Terhadap BOP tidak dikenakan potongan termasuk potongan pajak;10) Dana BOP penyuluh pertanian PNS yang tidak terserap tidak dapat1.direvisi dan harus disetor ke kas Negarae Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa bahwa dasar hukumpenerima BOP PNS dan Honor dan BOP THL adalah mengacu pada :BOP PNS berdasarkan surat Kuasa Pengguna Anggarab

Satker SekretariatBadan Koordinasi Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan PropinsiMaluku Utara Nomor : 520.12/01.h/KPTS/2013 tanggal 31 Januari 2013tentang Penetapan Penerima Biaya Operasional Penyuluh (BOP) PNSBOP THL berdasarkan surat Kuasa Pengguna Anggarab Satker SekretariatBadan Koordinasi Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan PropinsiMaluku Utara Nomor : 520.12/01.g/KPTS/2013 tanggal 02 Januari 2013tentang Penetapan Biaya BOP THLHonor THL berdasarkan surat Kuasa Pengguna Anggarab

BOP PNS berdasarkan surat Kuasa Pengguna Anggarab Satker SekretariatBadan Koordinasi Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan KehutananPropinsi Maluku Utara Nomor : 520.12/01.h/KPTS/2013 tanggal 31 Januari2013 tentang Penetapan Penerima Biaya Operasional Penyuluh (BOP) PNS2.

BOP THL berdasarkan surat Kuasa Pengguna Anggarab Satker SekretariatBadan Koordinasi Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan KehutananPropinsi Maluku Utara Nomor : 520.12/01.g/KPTS/2013 tanggal 02 Januari2013 tentang Penetapan Biaya BOP THL3.

Honor THL berdasarkan surat Kuasa Pengguna Anggarab SatkerSekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, Pertanian, Perikanan danKehutanan Propinsi Maluku Utara Nomor : 520.12/01.f/KPTS/2013 tanggal2 Januari 2013 tentang Penetapan besar Honor THL.Dan jumlah Penyuluh pertanian dari PNS Kota Ternate adalah 30 orang danTHL Tb PP 22 orang yang terdiri dari : Sarjana (S1) 12 Orang dan SLTA 10orang.e Bahwa benar setelah Laporan dan Rekomondasi Penyuluh pertanianPNS dan THL telah saksi kumpulkan dan menyampaikan

Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyahgunaan Dana APBD Buru Selatan pada SKPD Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggarab 2009 dan 2010, Nomor : SR-509/PW15/5/2012, tanggal 10 Februari 2012. Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;8. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

201273.1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanjaPerjalanan Dinas Dalam Daerah.74.1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanjaPerjalanan Dinas Luar Daerah.75.1 (satu) bundle dokumen pertanggung jawaban keuangan belanjapersiapan pelantikan dan pelantikang anggota DPRD.76,Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyahgunaan DanaAPBD Buru Selatan pada SKPD Sekertariat DPRD Kabupaten BuruSelatan Tahun Anggarab

Laporan Hasil Audit dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan TindakPidana Korupsi Penyahgunaan Dana APBD BuruSelatan pada SKPD Sekertariat DPRD Kabupaten BuruSelatan Tahun Anggarab 2009 dan 2010, Nomor :SR509/PW15/5/2012, tanggal 10 Februari 2012.Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalamperkara lain;8. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).

Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyahgunaan Dana APBDBuru Selatan pada SKPD Sekertariat DPRD Kabupaten Buru SelatanTahun Anggarab 2009 dan 2010, Nomor : SR509/PW15/5/2012, tanggal10 Februari 2012;;Menetapkan agar Terdakwa Drs. Abubakar Masbait membayar biayaperkara sebesar Rp. 10.000, (Ssepuluh ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ambon, Nomor 22/Pid.Sus.

Nomor 1165 K/Pid.Sus/2015Buru Selatan pada SKPD Sekertariat DPRD Kabupaten Buru SelatanTahun Anggarab 2009 dan 2010, Nomor : SR509/PW15/5/2012, tanggal10 Februari 2012;Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;8.

apabila.penyuluh tersebut tetap menerima BOP maka yangbersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Pencairan dana BOP dilakukan paling lambat 3 bulan sekali;9) Terhadap BOP tidak dikenakan potongan termasuk potongan pajak;10)Dana BOP penyuluh pertanian PNS yang tidak terserap tidak dapat direvisi danharus disetor ke kas NegaraBahwa benar Saksi menjelaskan bahwa bahwa dasar hukum penerima BOPPNS dan Honor dan BOP THL adalah mengacu pada :1.BOP PNS berdasarkan surat Kuasa Pengguna Anggarab

Satker SekretariatBadan Koordinasi Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan PropinsiMaluku Utara Nomor : 520.12/01.h/KPTS/2013 tanggal 31 Januari 2013tentang Penetapan Penerima Biaya Operasional Penyuluh (BOP) PNSBOP THL berdasarkan surat Kuasa Pengguna Anggarab Satker SekretariatBadan Koordinasi Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan PropinsiMaluku Utara Nomor : 520.12/01.g/KPTS/2013 tanggal 02 Januari 2013tentang Penetapan Biaya BOP THL Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2016/PN.TteHal.

Honor THL berdasarkan surat Kuasa Pengguna Anggarab Satker SekretariatBadan Koordinasi Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan PropinsiMaluku Utara Nomor : 520.12/01.f/KPTS/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentangPenetapan besar Honor THL.Dan jumlah Penyuluh pertanian dari PNS Kota Ternate adalah 30 orang danTHL Tb PP 22 orang yang terdiri dari : Sarjana (S1) 12 Orang dan SLTA 10orang.Bahwa benar setelah Laporan dan Rekomondasi Penyuluh pertanian PNS danTHL telah saksi kumpulkan dan menyampaikan

:Pencairan dana BOP dilakukan paling lambat 3 bulan sekali;Terhadap BOP tidak dikenakan potongan termasuk potongan pajak;10)Dana BOP penyuluh pertanian.PNS yang tidak terserap tidak dapat direvisidan harus disetor ke kas NegaraBahwa benar dasar hukum penerima BOP PNS dan Honor dan BOP THLadalah mengacu pada :1.BOP PNS berdasarkan surat Kuasa Pengguna Anggarab Satker SekretariatBadan Koordinasi Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan KehutananPropinsi Maluku Utara Nomor : 520.12/01.h/KPTS/2013 tanggal

31 Januari2013 tentang Penetapan Penerima Biaya Operasional Penyuluh (BOP)PNSBOP THL berdasarkan surat Kuasa Pengguna Anggarab Satker SekretariatBadan Koordinasi Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2016/PN.TteHal. 72 dari 200Propinsi Maluku Utara Nomor : 520.12/01.g/KPTS/2013 tanggal 02 Januari2013 tentang Penetapan Biaya BOP THLHonor THL berdasarkan surat Kuasa Pengguna Anggarab SatkerSekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, Pertanian, Perikanan danKehutanan

ASURANSIKRESNA MITRA Tbk.135) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Muara Enim tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggarab 2019Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten MuaraEnim.136) SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN Paket Rehap Jalan DesaHarapan Jaya.137) Surat Perintah Pencarian Dana.138) Surat Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Kresna Mitra TBK kepadaCV.

Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyahgunaan Dana APBD Buru Selatan pada SKPD Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggarab 2009 dan 2010, Nomor : SR-509/PW15/5/2012, tanggal 10 Februari 212. Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;9. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Laporan Hasil Audit dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atasDugaan Tindak Pidana Korupsi Penyahgunaan DanaAPBD Buru Selatan pada SKPD Sekertariat DPRDKabupaten Buru Selatan Tahun Anggarab 2009 dan2010, Nomor : SR509/PW15/5/2012, tanggal 10Februari 212.Tetap terlampir dalam perkara untuk dipergunakan dalam perkaralain.5.

Laporan Hasil Audit dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atasDugaan Tindak Pidana Korupsi Penyahgunaan DanaAPBD Buru Selatan pada SKPD Sekertariat DPRDKabupaten Buru Selatan Tahun Anggarab 2009 dan2010, Nomor : SR509/PW15/5/2012, tanggal 10Februari 212. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganterdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnyasaling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :1.

Peraturan Desa tentang Anggarab Pendapatan Belanja Desa Tahun 2017 danLampiran Peraturan Desa Tentang Anggarab Pendapatan Belanja Desa tahun2017;3). Rekomendasi nomor :900/019/DDADD/XII/2017 dan Rekapan PencairanAPBDesa pada Desa Sangliat Krawain Kecamatan Watmarian KabupatenMaluku Tenggara Barat;4). Daftar Pererimaan Pengahasilan Tetap Kepala Desa, Sekrertaris, StafPemerintah Desa, Bendahara Desa,Staf Desa,Marinyo Desa, BadanPermusyawaratan Desa dan TIM PTPKD tahun 2017.5).

Pertanggungjawaban Dana Desa dan ALokasi Dana Desa DesaSangliat Krawain Kecamatan Watmarian Kabupaten Maluku Tenggara BaratHal 170 dari 182 hal Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2019/PN Amb.2).3).4).5).6).7).8).9).10).11).12).13).Tahun Anggaran 2017 Tahap , Il, yang terdiri dari Surat Pengantar tanggal 10Januari 2018, Peraturan Desa Sangliat Krawain Tahun 2018 tentang LaporanPertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Desa Tahun anggaran 2017 dan Lembaran disposisi.Peraturan Desa tentang Anggarab

Pendapatan Belanja Desa Tahun 2017 danLampiran Peraturan Desa Tentang Anggarab Pendapatan Belanja Desa tahun2017;Rekomendasi nomor :900/019/DDADD/XII/2017 dan Rekapan PencairanAPBDesa pada Desa Sangliat Krawain Kecamatan Watmarian KabupatenMaluku Tenggara Barat;Daftar Pererimaan Pengahasilan Tetap Kepala Desa, Sekrertaris, StafPemerintah Desa, Bendahara Desa,Staf Desa,Marinyo Desa, BadanPermusyawaratan Desa dan TIM PTPKD tahun 2017.Kwitansi pembayaran makan minum kegiatan Rapat, Nota Pembelian ATK

201273.1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanjaPerjalanan Dinas Dalam Daerah.74.1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanjaPerjalanan Dinas Luar Daerah.75.1 (satu) bundle dokumen pertanggung jawaban keuangan belanjapersiapan pelantikan dan pelantikang anggota DPRD.76.Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyahgunaan Dana APBDBuru Selatan pada SKPD Sekertariat DPRD Kabupaten Buru SelatanTahun Anggarab

201273.1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanjaPerjalanan Dinas Dalam Daerah.74.1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanjaPerjalanan Dinas Luar Daerah.75.1 (satu) bundle dokumen pertanggung jawaban keuangan belanjapersiapan pelantikan dan pelantikang anggota DPRD.76.Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyahgunaan Dana APBDBuru Selatan pada SKPD Sekertariat DPRD Kabupaten Buru SelatanTahun Anggarab

Bahwa anggarab dana untuk Panwascam di ambil dari APBN.Atas Keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut terdakwamenyatakan benar dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum jugamenghadirkan seorang AHLI, namun AHLI yang sedianya akan diajukandipersidangan yaitu Ketua Tim Auditnya menurut keterangan sudah pindahtugas ke Yogya, sehingga kemudian Kepala BPKP Perwakilan KalimantanSelatan menugaskan salah

.> Dokumen Pelaksanaan Anggarab SKPD Dinas Koperasi dan UKM KotaTual T.A. 2014, Tual 30 januari 2014, yang mengesahakan pejabatPengelola Keuangan Daerah (PPKD) E.H.RENFAAN,S.Com.M.Si, :masuk dalam Belanja Barang dan Jasa, Kode Rekening : 5.2.2.23,Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/ PihakKetiga, belanja Modal Usaha : Volume : 78,00, Satuan Paket, HargaSatuan 5.000.000,, Jumlah : 390.000.000.

Tapotubun, SH diganti.Dalam persidangan Penuntut Umum menunjukan :Alat bukti surat berupa :> Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, Nomor 03Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang penetapan PanitiaPelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha KecilMenengahdan Lampiran SK nya.Saksi baru tahu saksi sebagai Anggota Panitia setelah adapermasalahan dalam penyakluran bantuan dan saat saksi melihat SKtersebut pada saat diperiksa oleh Penyidik.> Dokumen Pelaksanaan Anggarab SKPD Dinas

Putusan nomor 56/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb.Alat bukti surat berupa :> Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, Nomor 03Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang penetapan PanitiaPelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha KecilMenengahdan Lampiran SK nya.Saksi baru tahu saksi sebagai Anggota Panitia setelah adapermasalahan dalam penyakluran bantuan dan saat saksi melihat SKtersebut pada saat diperiksa oleh Penyidik.> Dokumen Pelaksanaan Anggarab SKPD Dinas Koperasi dan UKM KotaTual

EDIMAT di PT.ASURANSI KRESNA MITRA Tbk.135) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang Kabupaten Muara Enim tentang PenunjukanPejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD KabupatenMuara Enim Tahun Anggarab 2019 Lingkup Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim.136) SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN Paket Rehap JalanDesa Harapan Jaya.137) Surat Perintah Pencarian Dana.138) Surat Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Kresna MitraTBK kepada CV.

201273.1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja PerjalananDinas Dalam Daerah.74.1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja PerjalananDinas Luar Daerah.75.1 (satu) bundle dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja persiapanpelantikan dan pelantikang anggota DPRD.76.Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyahgunaan Dana APBD Buru Selatanpada SKPD Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggarab

Kebon Pedes 5.1 (Satu) bundel RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)Perubahan BOS APBN, Tahun Anggarab 2017, SDN. Kebon Pedes 51 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah BOSAPBN, Tahun Anggara 2018, SDN. Kebon Pedes 51 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)Perubahan BOS APBN, Tahun Anggaran 2018, SDN. Kebon Pedes 5.1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah BOSAPBN, Tahun Anggaran 2019, SDN.

Kebon Pedes5.Halaman 186 dari 280 Halaman Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2021/PT BDG895.896.897.898.899.900.901.902.903.904.905.906.907.1 (satu) bundel RKAS (Rencana Kegiatan dan AnggaranSekolah) Perubahan BOS APBN, Tahun Anggarab 2017, SDN.Kebon Pedes 51 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah BOSAPBN, Tahun Anggara 2018, SDN.

Kebon Pedes5.1 (satu) bundel RKAS (Rencana Kegiatan dan AnggaranSekolah) Perubahan BOS APBN, Tahun Anggarab 2017, SDN.Kebon Pedes 51 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah BOSAPBN, Tahun Anggara 2018, SDN. Kebon Pedes 51 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah(RKAS) Perubahan BOS APBN, Tahun Anggaran 2018, SDN.Kebon Pedes 5.1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah BOSAPBN, Tahun Anggaran 2019, SDN.

Anggaran2002 juga ada kegiatan pengembangan padi sawah seluas 15Ha, dan saksi menerima benih padi, pupuk dan obat obatanyang digunakan untuk pengembangan padi yang. diterimatersebut, mamun penerimaan benih padi, pupuk dan obatobatan itu di Balai Benih oleh saksi' tidak ada tandaterima ; Bahwa selain benih padi, pupuk dan obat obatan, di BalaiBenih dalam Poyek Tahun Anggaran 2002 juga diterima handtraktor merk Yamaha, hand sprayer 5 buah dan beberapaperalatan lainnya ; Bahwa pada kegiatan proyek Tahun Anggarab

Rencana Anggarab Biaya (RAB) ;2. Gambar Perencanaan ;3. Laporan Pertanggungjawaban ;4.