1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Purwokerto Tahun Anggaranb 2023;

1 UU RI Nomor : 28 tahun 2014 tentangperubahan atas UU RI Nomor : 16 tahun 2001 tentang yayasan karenatindakan hukum yang dilakukan atas diri penggugat adalah tindakanyang dilakukan oleh Badan Pembina; Vide pasal 28 ayat 1 dan 2 UU RINomor : 16 tahun 2001 tentangYayasan; 1 Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenanganyang tidak diserahkankepada pengurus atau pengawas olehundangundang ini atau Anggaran2 Kewenangan sebagaiamana dimaksud dalam ayat 1meliput :a Keputusan mengenai perubahan Anggaranb

menyatakanpengurus yayasan sewaktuwaktu dapat diberhenti berdasarkankekputusan rapatpembina;e Anggaran Dasar Yayasan yang tetuang dalam akte perubahan yayasanNomor : 120 tahun 2010 pasal 9menyebutkan :Ayat pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama pembina, apabila pembinalebih dari 1 (satu) orang makaa yang berwenang bertindak untuk dan atas namapembina ditentukan oleh para pembina ; Ayat 2 Keputusan pembina meliputi :Hal 15 dari 42 Putusan Nomor. 04/Pdt.G/2014/PNLgsa Keputusan mengenai perubahan Anggaranb

Daftar sumber anggaran dan jumlah anggaranb. Rencana kegiatanc. Rencana anggaran biayad. Daftar penerima bantuane. Laporan pertanggungjawaban (LP);. Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang Pemohon Keberatanajukan, Termohon Keberatan tidak memberikan jawaban/ tanggapansecara tertulis;.

Naskah bin Kamar selaku Pengguna Anggaranb. Pada tanggal 27 November 2012, Sdr. Eg Yareng Susno selaku DirekturCV. Alafan Mandiri membuat Monthly Certificate (MC04), diperiksa olehTerdakwa Jumairi selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Sdr.Anhar Idris, SE selaku PPTK. Dalam Monthly Certificate (MC04) terterabahwa progress pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Simeulue BaratKabupaten Simeulue Tahun 2012 sebesar 100%.c.

Drs.Naskah bin Kamar selaku Pengguna Anggaranb. Pada tanggal 27 November 2012, Sdr. Eg Yareng Susno selaku DirekturCV. Alafan Mandiri membuat Monthly Certificate (MC04), diperiksa olehTerdakwa Jumairi selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Sdr.Anhar Idris, SE selaku PPTK. Dalam Monthly Certificate (MC04) terteraHalaman 13 Putusan Nomor 16/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNAbahwa progress pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Simeulue BaratKabupaten Simeulue Tahun 2012 sebesar 100%.c.

Darwis Amini, MM Kuasa Pengguna Anggaranb. Drs. Arwan Aruchyat Pejabat Pembuat Komitmenc. Sumitama, A.Md Pejabat Penguji dan Penandatangan SPMd. Abas, SE Bendahara PengeluaranBerdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 967 Tahun2011 tanggal 16 November 2011, ditetapbkan Pengelola AnggaranTahun 2011 pada STPI dengan susunan sebagai berikut:a. Ir. Maryati Karma,MM Kuasa Pengguna Anggaranb. Drs.

Maryati Karma,MM Kuasa Pengguna Anggaranb. Drs. Arwan Aruchyat Pejabat Pembuat Komitmen KegiatanSimulatorc. Abas, SE Pejabat Penguji dan Penandatangan SPMd. Lukmanul Hakim, S.Sos Bendahara PengeluaranBahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran tersebut Ketua STPIselaku kuasa pengguna anggaran menerbitkan No.

Darwis Amini, MM Kuasa Pengguna Anggaranb. Drs. Arwan Aruchyat Pejabat Pembuat Komitmenc. Sumitama, A.Md Pejabat Penguji dan Penandatangan SPMd. Abas, SE Bendahara PengeluaranBerdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 967 Tahun2011 tanggal 16 November 2011, ditetapkan Pengelola AnggaranTahun 2011 pada STPI dengan susunan sebagai berikut:a. Ir. Maryati Karma,MM Kuasa Pengguna Anggaranb. Drs. Arwan Aruchyat Pejabat Pembuat Komitmen KegiatanSimulatorc.

Penggugat tidak mempunyai kesempatan yang sama untukdapat mengikuti lelang pengadaan bulldozer dan eskavatorpada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah KotaSurakarta APBD Perubahan Tahun Anggaranb. Penggugat mengalami kerugian atas hilangan uang yangdigunakan sebagai jaminan sanggah banding sebesarRp. 54.200.000, (lima puluh empat juta dua ratus ribuc.

Pasal 65 ayat (1) : Pelaksanaan Pengeluaran atas beban APBNdilakukanberdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaranb. Pasal 66 ayat (1) : Penerbitan SPM tidak boleh dilakukansebelum barang dan/atau jasa diterimakecualiditentukanlaindalam peraturan perundangundanganc. Pasal 61 ayat (1) : Setiap Pengeluaran harus didukun olehbukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh olehpihak penagihHalaman 12 dari 58 halaman perkara Nomor 02/PID.SUS/TPK/2014/PT.BTNd.

Pasal 65 ayat (1) : Pelaksanaan Pengeluaran atas beban APBNdilakukanberdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaranb. Pasal 66 ayat (1) : Penerbitan SPM tidak boleh dilakukansebelum barang dan/atau jasa diterimakecualiditentukanlaindalam peraturan perundangundanganc. Pasal 61 ayat (1) : Setiap Pengeluaran harus didukung olehbukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh olehpihak penagihHalaman 34 dari 58 halaman perkara Nomor 02/PID.SUS/TPK/2014/PT.BTNd.

Bahwa pertimbangan Judex Facti hal. 50 alinea keempat,dikutip sebagai berikut"Menimbang, bahwa kalaupun ada ketidak percayaan/mositidak percaya tidaklah tepat kemudian mengadakanMunaslub untuk mengganti Ketua Umum, olehkarenaketidak percayaan itu) semestinya digunakan dalam halkriteria apakah seseorang dapat dipilih kembali atautidak pada musyawarah nasional yang akan datang padasaat berakhirnya periode kepengurusanseperti yang dimaksud dalam Pasal 25 (1)Dasar" ;tersebut,Anggaranb.

Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan Keuangan Desa dikelolaberdasarkan asasasas transparan, akuntabel, partisipatif sertadilakukan secara tertib dan disiplin anggaranb. Pasal 24 Ayat (3) menyatakan semua penerimaan dan pengeluarandesa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus didukung olehbukti yang lengkap dan sah.Halaman 8 Putusan Nomor 1/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PT BNAc.

Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan Keuangan Desa dikelolaberdasarkan asasasas transparan, akuntabel, partisipatif sertadilakukan secara tertib dan disiplin anggaranb. Pasal 24 Ayat (3) menyatakan semua penerimaan dan pengeluarandesa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus didukung oleh buktiyang lengkap dan sah.c. Pasal 27 Ayat (1) menyatakan pelaksanaan kegiatan mengajukanpendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengandokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.d.

Menyusun dokumen pelaksanaan anggaranb). Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaranbelanjac). Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayarand). Mengawasi pelaksanaan anggarane). Menyusun dan menyampaikan laporan keuanganHal ini jika di hubungkan dengan pasal 15 ayat (2 dan 3) UU No.1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan :(2).

PENG / 2015, TANGGAL 19APRIL 2015 TENTANG KEPUTUSANDAFTAR HITAM TERHADAP PT.REKA KONSTRUKSI DALAMPEKERJAAN PEMBANGUNANGEDUNG SERBA GUNA SEKAYU TAHAP Il APBD TAHUN ANGGARANb. SURAT DINAS PEKERJAAN UMUMCIPTA KARYA DAN PENGAIRANKABUPATEN MUSI BANYUASINNOMOR: 600 / 139 / KEP . PA /PU .CK.

HonorariumRp 8.800.000,00Pengelola Anggaranb Biaya OperasionalRp 96.000.000,00SeksiSeksiC. OperasionalRp 2.206.510,00Perkantorand. Penyetoran Pajak Rp 22.394.005,00d.

September 2013)(1) Realisasi Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana berdasarkan jenis SPM/SP2D:a.SPM TUP/SP2DRp 1.699.110.000,00PTUP (dari TUP) b.SPM GU/SP2D GU Rp 623.315.500(dari GU)c.SPM UP/SP2D GUPa: ; Rp 100.000.000,00Nihil (dari UP)d SPM LS/SP2D LS Rp 87.384.700 Sub Jumlah (1) Rp 2.509.810.200, 00(2) Pengeluaran yang Dapat Dipertanggungjawabkan:a.HonorarirumRp 26.300.000,00Pengelola Anggaranb Biaya OperasionalRp 85.000.000,00SeksiSeksic.Biaya OperasionalRp 43.827.566,00Perkantorand.

Naskahbin Kamar selaku Pengguna Anggaranb. Pada tanggal 27 November 2012, Sdr. Eg Yareng Susno selaku DirekturCV. Alafan Mandiri membuat Monthly Certificate (MC04), diperiksa olehSdr. Jumairi selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Sdr. AnharIdris, SE selaku PPTK. Dalam Monthly Certificate (MC04) tertera bahwaprogress pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Simeulue BaratKabupaten Simeulue Tahun 2012 sejumlah 100%.Halaman 12 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bnac.

Naskahbin Kamar selaku Pengguna Anggaranb. Pada tanggal 27 November 2012, Sdr. Eg Yareng Susno selaku DirekturCV. Alafan Mandiri membuat Monthly Certificate (MC04), diperiksa olehSdr. Jumairi selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Sdr. AnharIdris, SE selaku PPTK. Dalam Monthly Certificate (MC04) tertera bahwaprogress pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Simeulue BaratKabupaten Simeulue Tahun 2012 sejumlah 100%.c.

Pasal 6 ayat (2) : Kepala satuan kerja perangkat daerah dalammelaksanakan tugasnya selaku pejabat PenggunaAnggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yangdipimpinnya berwenang : Huruf b : melakukan tindakan yang mengakibatkanpengeluaran atas beban anggaran belanja Huruf c : melakukan pengujian atas tagihan danmemerintahkan pembayaran Huruf g : mengawasi pelaksanaan anggaranb.

Menyusun dokumen pelaksanaan anggaranb. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atasbeban anggaram belanja.c. Melakukan pengujin atas tagihan dan memerintahkanpembayarand. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajake. Mengelola utang dan piutangf. Menggunakan barang milik daerahg.

Menyusun dokumen pelaksanaan anggaranb). Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebananggaran belanjac). Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayarand). Mengawasi pelaksanaan anggarane). Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.Hal ini jika di hubungkan dengan pasal 15 ayat (2 dan 3) UU No.1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan :(2).

Menyusun dokumen pelaksanaan anggaranb. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atasbeban anggaram belanja.c. Melakukan pengujin atas tagihan dan memerintahkanpembayaranHalaman 33 dari 131 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2018/PN.Amb.d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajake. Mengelola utang dan piutangf. Menggunakan barang milik daerahg.

Mengontrol pagu anggaranb.

Ayat (5) Kelengkapandokumen SPMLS untuk peneribitan SP2Dmencakup:a Surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaranb Buktibukti pengeluaran yang sah danlengkap sesuai dengan kelengkapanpersyaratan....... eee (10)/persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;Ayat (7) Dalam hal dokumen SPM sebagimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakantidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampuai paguanggaran Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D;6.

Ayat (5) Kelengkapandokumen SPMLS untuk peneribitan SP2Dmencakup:34a Surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaranb Buktibukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuaidengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkandalam peraturan perundangundangan; Ayat (7) Dalam hal dokumen SPM sebagimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakantidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampuai paguanggaran Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D;6.

Pasal 55Ayat (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakanmelalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima;Ayat (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiridengan: a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan b. bukti penerimaanbarang/jasa di tempat;Ayat (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat(1), sekretaris Desa berkewajiban untuk:a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan olehKaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaranb

Gani & SON, dengan Surat Nomor : 1810.01/GS/2011, tanggal 18Oktober 2011, Perihal Sanggahan Pelelangan Pengadaan PeralatanPendidikan SD/SMP, berkirim surat kepada Panitia Pengadaan Barang danJasa B Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaranb. CV. Duta Cipta Artha, dengan Surat Nomor : 1910.1/5Diknas/2011, tanggal19 Oktober 2011, Perihal Sanggahan, berkirim surat kepada PanitiaPengadaan Barang dan Jasa B Dinas Pendidikan Kabupaten KutaiKartanegara Tahun Anggaran2011 ; 8.

Penggelembungan anggaranb. Rencana pengadaan yang diarahkanc. Rekayasa pemakatan untuk KKN2 Pembentukan panitia lelang ja. Panitia tidak transparanb. Integritas panitia lelang lemah Halaman 33 dari 108 HalamanPutusan Nomor: 17/G/2020/PTUN.PDG c. Panitia lelang yang tidak independen Prakualifikasi Perusahahaana. Dokumen administrasi tidak memenuhiSyaratb. Dokumen administrasi palsuoLegalisasi dokumen tidak dilakukan2Evaluasi tidak sesuai driteria Penyusunan Dokumen lelanga.