ABD THAYIB
Turut Tergugat:
Kementerian Argaria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Kutai Kertanegara

Kementrian Argaria Dan TataRuang cq. Badan Pertanahan Nasional Bojonegoro,tempat kedudukan JI.

(Pasal 9 ayat (1) Permen Argaria 9/1999) Permohonan HakMilik diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yangdaerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.

(Pasal 11Permen Argaria 9/1999).Bahwa permohonan hak milik atas tanah negara memuat: (Pasal 9ayat (2) Permen Argaria 9/1999)Keterangan mengenai pemohon:a. apabila perorangan: nama, umur, kKewarganegaraan, tempat tinggaldan pekerjaannya serta keterangan mengenai istri/suami dananaknya yang masih menjadi tanggungannya;b. apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atauperaturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusanpengesahannya oleh pejabat yang berwenang, tentangpenunjukannya sebagai

(Pasal13 ayat (1) Permen Argaria 9/1999) Apabila dalam hal tanahyang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala KantorPertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukurandan PendaftaranTanah untuk melakukan pengukuran. (Pasal 13 ayat (2) PermenArgaria 9/1999)Bahwa Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada:(Pasal 13 ayat (3) Permen Argaria 9/1999)a.

(Pasal 13 ayat (5)Permen Argaria 9/1999;)Bahwa keputusan pemberian hak milik atau keputusan penolakandisampaikan kepada pemohon melalui surat tercatat atau dengan caralain yang menjamin sampainya keputusan tersebut kepada yang berhak.

(Pasal 16 Permen Argaria 9/1999).Bahwa Perlu diketahui pula, penerima hak atas tanah mempunyaikewajiban antara lain: (Pasal 103 ayat (1) Permen Argaria 9/1999)i. membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dan uangpemasukan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 26 dari 57 Putusan Nomor 88/PDT/2019/PT SMRperundangundangan yang berlaku;ii. memelihara tandatanda batas;iii. mMenggunakan tanah secara optimal;iv. mencegah kerusakankerusakan dan hilangnya kesuburan tanah;v. menggunakan

Hak Milik dan sekaligus pengukuran kepada KantorArgaria Kabupaten Dati Il Jayapaura selaku Ketual Panitia tanah,bersamasama dengan tanah milik Bapak Sida Djapafa lainnya yangterletak di Warisau Entrop depan Bucen II Kelurahan4 Ha ( empat hektar ) yang juga dibeli dari Simon Dawir berdasarkanSurat Perjanjian Pembebasan sebidang Tanah Adaj tertanggal 15Januari 1985 untuk kepentingan usaha Perikanan darat/Empang.13.Bahwa atas permohonan tersebut telah dibentuk Panitia pemeriksaanTanah oleh Kantor Argaria

yang timbul dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat IIIntervensi masingmasing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:EKSEPSI TERGUGAT:1.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan ParaPenggugat kecuali terhadap halhal yang diakui secara tegaskebenarannya;Gugatan Para Pengugat adalah Kurang Pihak;Bahwa Proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 202/Desa Batursariberdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi Argaria

Kementrian Argaria dan Tata Ruang Cq. BPN Tulungagung

., yang hilang, sudah dilakukan sesuai denganketentuan perundangundangan, yakni :a) Pasal 19 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Argaria;b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;c) Peraturan Menteri Negara Argaria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Halaman 38 dari 70 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2018/PTUN.SBYdeals12.13.14

.d) Peraturan Menteri Negara Argaria/Kepala Badan Pertanahan NaisonalNomer 9 Tahun 1999 tentang Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atasTanah Negara dan Hak Pengelolaan;e) Pasal 57 angka 1 dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah;f) Pasal 138 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;Bahwa kemudian setelah dilakukan pengurusan

Bahwa atas permohonan tersebut telah dibentuk Panitiapemeriksaan Tanah oleh Kantor Argaria Kabupaten Dati Il Jayapuradan pada tanggal 22 November 1982 dan telah dikeluarkan risalahpemeriksaan tanah yang mengabulkan permohonan Bapak SidaDjapara ( orang tua para Penggugat dan Tergugat ) sekaligus padatanggal 14 Mei 1983 dilakukan pengukuran ternyata sesuai denganSurat Ukur sementara luasnya menjadi 84.431 M2 bukan 10 Hasebagaimana dalam Surat Tanda Pelepasan Tanah Adat tertanggal 10Mei 198214.

Bahwa kemudian Tanah tersebut didaftarkan oleh Omo Sudarmo binKamdani, di kantor pendaftaran tanah Kabupaten Pandeglang (sekarangKantor Pertanahan) dengan melampirkan daftar C 119, persil 137 A dan 137B, D Il dan D V sebagai tanah milik adatBahwa berdasarkan UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960,dan Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 Jo Peraturan Menteri Pertaniandan Argaria Nomor 2 Tahun 1962 tentang pendaftaran Tanah Milik Adat,Tanah tersebut, dikonversi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

Sertifikat Hak Milik Nomor 17/Desa Sukanegara dan Sertifikat Hak MilikNomor 690/Desa Sukarame;1) Jelas asal usulnya;2) Jelas mutatis mutandisnya;3) Jelas status hak kepemilikannya;4) Jelas luasnya, berdasarkan gambar situasi dan datadata ukuran yangsah, yang dibuat oleh Pejabat/Juru Ukur Kantor Pertanahan (duluKantor Argaria);2. Sertifikat hak milik, adalah alat bukti yang sah dan otentik alat bukti yangkuat dan terpenuhi tentang Hak Milik seseorang atas tanah;3.

P 5.b), maka peralihan Hak tersebut adalah Hukum dan AktaPeralihan Hak yang dibuat tersebut harus dianggap sama denganperalihan hak yang dilakukan dengan Akta Jual Beli dihadapan PPATsebagaimana yang diatur dalam Undangundang Pokok Argaria ....dst ;Berdasarkan halhal sebagaimana telah diuraikan diatas kiranya sudah cukupdasar hhukum bagi Yang Mulia majelis Hakim Pengadilan Negeri CikarangKelas Il Kabupaten bekasi, berkenan untuk memeriksa serta mengadili danmemberikan putusan dalam perkara ini sebagai

Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia tidak mempertimbangkan faktafakta yangterungkap didalam persidangan, padahal berdasarkan Peraturan MenteriNegara Argaria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah maka seyogyanya Saudara Rafli RadenAdihardja telah memiliki Kekuatan hukum dan tanah tersebut merupakanhak milik Tergugat Konpensi (harta bersama);Berdasarkan alasan tersebut di atas, pembanding semula

Hak Pakai Nomor 5 Kelurahan Parit Tokayaberubah menjadi Nomor 1 Kelurahan Akcaya NIB 14.01.01.0501021, SuratUkur Nomor 1021 tanggal 21 Januari 2011, telan bertentangan denganAsasasas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas Ketelitianberdasarkan Pasal 12 angka 1, Pasal 13 ayat (1) Pasal 21 Angka 1, Pasal22 ayat (1), Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Argaria/KepalaBadan Pertanahan Negara Nomor 9 Tahun 1999 juncto Pasal 53 ayat (2)huruf b:9.

Kementrian Argaria dan Tata Ruang Cq. Badan Pertanahan Nasional Tulungagung
4.Siti Aspah
Turut Tergugat:
Kompleks Perkantoran BI Jl MH Thamrin dua Jakpus Cq Pimpinan OJK kantor Kediri

Kementrian Argaria dan TataRuang Cq. Badan Pertanahan Nasional Tulungagung berkedudukandi Jl. Pangeran Diponegoro No.109, Tamanan, Kec. Tulungagung,Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 6627, selanjutnya disebutsebagai Tergugat Ill ;Tergugat III dalam hal ini diwakili Kuasanya Marsudi Sulistyo Widodo,APinh dan Sutarti, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 04/SKP/IV/2018;.

Bahwa tata cara pemberian hak milik atas tanah Negara,secara umum diatur dalam Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan (Permen Argaria 9/1999).3.1.1.5. Bahwa Pemberian dan pembatalan Hak Milik, Hak GunaUsaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaandilakukan oleh Menteri Agraria dan Pertanahan/Kepala BadanPertanahan Nasional (Menteri).

Mengenai tata carapembenian hak milik atas tanah Negara, secara umum diatur dalamPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNomor 9 Tahun1999 tentang Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak Atas Tanah Negaradan Hak Pengelolaan (Permen Argaria 9/1999).Dimana Permohonan hak milik atas tanah negara diajukan secara tertulis.Permohonan Hak Milik diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Halaman 18 dari 37 halaman putusan Nomor 87/PDT/20221/PT PTKPertanahan yang daerah kerjanya meliputi

Terhadap hal tersebut Kantor Pertanahan KabupatenKlaten tidak berwenang menguji secara materiil terhadap berkas permohonanyang diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sepanjangpersyaratan yang ditentukan telah dipenuhi, berdasarkan Pasal 103 angka (2)Peraturan Menteri Negara Argaria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yangmenyatakan :1PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumendokumen

waktu pembuatanakta masih menjabat dan yang daerah kerjanya meliputi letaktanah yang bersangkutan;Terhadap dalildalil Penggugat yang mempermasalahkan pemalsuandata atau surat kuasa yang menjadi dasar pembuatan akta jual beli adalahbukan merupakan kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten untukmenyatakan palsu atau tidak sepanjang persyaratan formal sebagaimanaHalaman 37 dari 143 hal Putusan No. 009/G/2016/PTUN.Smg.38tersebut diatas sudahterpenuhi ;Berdasarkan Pasal 97 Peraturan Menteri Negara Argaria

Gugatan Pengugat adalah Kurang Pihak.Bahwa Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 202/Desa Batursariberdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi Argaria Jawa Tengah (sekarangKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasiona Propinsi Jawa Tengah) No. 50/X/3/78/ABS/63 tanggal 2491963, yang intinya memberikan Hak Milik kepadaDamanuri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, dengankewajiban untuk membayar ganti rugi tanah kepada Negara, dengan demikianKepala Inspeksi Agraria Jawa

Argaria rujmSebelah Selatan : Janri Manik dan Jalan TaniSebelah Barat : Naomas SilalahiDan Bersdasarkan Surat Jual Beli tertanggal, 09 September 2017 Batas batas nya sebagai berikutSebelah Utara : Naomas SilalahiSebelah Timur : Fernando RumahioornoSebelah Selatan : Janri Manik dan Jalan TaniSebelah Barat : Naomas Silalahi.

Tergugat 10/I.E memperoleh tanah dari PakRaed (penggarap pertama), namun Pak Raed/ahli warisnya tidak dijadikansebagai Tergugat dan Tergugat 11 (2.E) membeli tanah Hak Milik PetrusAmuk dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4561 tahun 1985 yang dikeluarkanoleh kantor Argaria Daerah Tingkat II Sintang Tahun 1985, namun PetrusAmuk atau ahli warisnya sebagai pemilik pertama dan Badan PertanahanKabupaten Sintang sebagai instansi yang mengeluarkan sertipikat tersebuttidak dijadikan sebagai pihak Tergugat.

Penggugat/Pemohon Kasasi membenarkan sekali dengan putusanPengadilan Tata Usaha Negara (Bengkulu) No. 04/G/2011/PTUN/BkI tanggal 13September 2011 untuk membatalkan Sertifikat No. 00439 tanggal 20 Maret 1996atas nama Beny Agustian adalah benar sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 19 UndangUndang No. 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Argaria (UUPA);Kepada Bapak Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia YangMulia.