Ditemukan 927 data
104 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
ADANG BADRULZAMAN, SE bin ENEM WIRATMAJA ; Dkk
ADANG BADRULZAMAN, SE binENEM WIRATMAJA ;: Ciamis ;: 55 tahun / 14 November 1949 ;: Lakilaki ;: Indonesia ;: Jalan Alun Alun No. 74 Dusun KaumRt. 02 Rw. 03 Desa dan KecamatanPanumbangan Kabupaten Ciamis ;: Islam ;:Mantan Anggota DPRD KabupatenCiamis / sekarang Ketua Pusat KUDPropinsi Jawa Barat di Bandung ;SUSANTO D bin ANWARSURYANA ;: Ciamis ;: 45 tahun / 14 Oktober 1959 ;: Lakilaki ;Hal. 1 dari 134 hal. Put.
ADANG BADRULZAMAN, SE bin ENEMWIRATMAJA, Terdakwa Ill. EDI SUSANTO D bin ANWAR SURYANA,Terdakwa IV. MUHAMMAD TAUFIQ bin FZ. GAGHANA, Terdakwa V. H.Rd.ABDUL GOFAR bin RD. ABDULLAH, Terdakwa VI. ENDANG HIDAYAT, ST.bin H. ADUN, Terdakwa VII. MAMAT RAHMAT bin H. TAJUDIN, Terdakwa VIII.H. AHMAD MAKMUR KADARSUYAMAN bin UUM, Terdakwa IX. Drs.PURNAMA RIZAL bin DAOJI, Terdakwa X. H. ISMAIL ELYAS, Lc. bin MASUM,Terdakwa XI.
Adang Badrulzaman, S.E. bin Enem Wiratmadja ;Tunjangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 110Tahun 2000 T.A. 2001, berasal dari :1.1. Pasal 2.2.1.1006a (Tunjangan Kesejahteraan) Rp. 15.000.000,00Hal. 50 dari 134 hal. Put. No. 19 PK/Pid.Sus/20081.2. Pasal 2.2.1. 1010a (Biaya PenunjangKegiatan DPRD) Rp. 600.000,001.3. Pasal 2.2.1 1004a (Tunjangan Kesehatan) Rp. 600.000,001.4.
ADANG BADRULZAMAN, SE., bin ENEM WIRATMAJA,Hal. 86 dari 134 hal. Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2008Ill. EDDY SUSANTO D bin ANWAR SURYANA, IV. MUHAMMAD TAUFIQbin FZ. GAGHANA, V. H. Rd. ABDUL GOFAR bin RD. ABDULLAH, VI.ENDANG HIDAYAT. ST bin H. ADUN, VII. MAMAT RAHMAT bin H.TAJUDIN, IX. Drs. PURNAMA RIZAL bin DAOUJI, X. H. ISMAIL ELYAS, Lc.,bin MASUM dan XI.
Adang Badrulzaman, Se., Bin EnemWiratmaja, Ill. Eddy Susanto D Bin Anwar Suryana, IV. Muhammad Taufiq BinFz. Gaghana, V. H. Rd. Abdul Gofar Bin Rd. Abdullah, VI. Endang Hidayat. StBin H. Adun, VII. Mamat Rahmat Bin H. Tajudin, VIII. H. Ahmad MakmurKadarsuyaman Bin Uum, IX. Drs. Purnama Rizal Bin Daoji, X. H. Ismail Elyas,Lc., Bin Masum Dan XI.
12 — 5
MENGADILI
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (Jejen Badrulzaman bin Hasan Qudsi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ani Rohani, SP binti Oman Rochman) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam rupiah);
Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan PemerintahNomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PegawalNegeri Sipil, Pemohon sebagai pegawai negeri sipil wajib meminta izin berceraldari atasan sedangkan Termohon sebagai pegawai negeri sipil wajibmemperoleh surat keterangan dari atasan;Menimbang, bahwa Pemohon sudah memperoleh izin bercerai dariatasan sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor800/18/BKPSDM/2020, atas nama Jejen Badrulzaman
15 — 1
Mengabulkan gugatan Penggugat;2.Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (H.Asep Badrulzaman bin Dayat) terhadap Penggugat (Wida Faridah binti H. Mamun);3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Garut untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkuatan hukum tetap tidak bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuresmi dan Banyuresmi, Kabupaten Garut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;4.
Waryamah
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vartikal Tertentu Pembangunan Bendungan
26 — 10
;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzaman, syaratsyarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatanmelawan hukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku IIIHukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146147):1. Harus ada perbuatan,2. Perbuatan itu harus melawan hukum,3. Ada kerugian,4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengankerugian,5.
Indonesia dalam hal ini adalahTergugat maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atasbangunan Rumah Tinggal milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidakbisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal yang merupakan hak dariPenggugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugattidak dapat menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawanhukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badrulzaman
Carmin
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vartikal Tertentu Pembangunan Bendungan
30 — 5
;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzaman, syaratsyarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatanmelawan hukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku IIIHukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146147):1. Harus ada perbuatan,2. Perbuatan itu harus melawan hukum,3. Ada kerugian,4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengankerugian,5.
Indonesia dalam hal ini adalahTergugat maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atasbangunan Rumah Tinggal milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidakbisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal yang merupakan hak dariPenggugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugattidak dapat menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawanhukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badrulzaman
Ema
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan BENDUNGAN
25 — 6
;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzaman, syaratsyarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatanHalaman 6 dari 11Putusan Nomor: 616/Pdt.G.S/2021/PN.Smdmelawan hukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku IIIHukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146147):1. Harus ada perbuatan,2. Perbuatan itu harus melawan hukum,3. Ada kerugian,4.
Indonesia dalam hal ini adalahTergugat maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atasbangunan Rumah Tinggal milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidakbisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal yang merupakan hak dariPenggugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugattidak dapat menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawanhukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badrulzaman
Saonah
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vartikal Tertentu Pembangunan Bendungan
23 — 6
;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzaman, syaratsyarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatanmelawan hukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku IIIHukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146147):1. Harus ada perbuatan,2. Perbuatan itu harus melawan hukum,3. Ada kerugian,4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengankerugian,5.
Nomor: 671/Pdt.G.S/2021/PN.SmdTergugat maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atasbangunan Rumah Tinggal milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidakbisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal yang merupakan hak dariPenggugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugattidak dapat menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawanhukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badrulzaman
warnasih
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan BENDUNGAN
27 — 5
;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzaman, syaratsyarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatanmelawan hukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku IllHukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146147):1. Harus ada perbuatan,2. Perbuatan itu harus melawan hukum,3. Ada kerugian,4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengankerugian,5.
Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atasbangunan Rumah Tinggal milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidakbisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal yang merupakan hak dariPenggugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena PenggugatHalaman 7 dari 11Putusan Nomor: 690/Pdt.G.S/2021/PN.Smdtidak dapat menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawanhukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badrulzaman
WAHYUDIN
Tergugat:
KEMENTRIAN PUPR Cq SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN BENDUNGAN
29 — 7
;Halaman 6 dari 11Putusan Nomor: 618/Pdt.G.S/2021/PN.SmdMenimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzaman, syaratsyaratyang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawanhukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III HukumPerikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146147):1. Harus ada perbuatan,2. Perbuatan itu harus melawan hukum,3. Ada kerugian,4.
Indonesia dalam hal ini adalah Tergugat maka perbuatanTergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah Tinggal milikPenggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai penggantirumah tinggal yang merupakan hak dari Penggugat telah mendatangkan kerugiankepada Penggugat karena Penggugat tidak dapat menerima uang tunai penggantirumah tinggal pada tahun 2015 maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhisyarat perbuatan melawan hukum sebagaimana teori hukum menurut MariamDarus Badrulzaman
Rokayah
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vartikal Tertentu Pembangunan Bendungan
30 — 4
;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzaman, syaratsyarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatanmelawan hukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku IllHukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146147):1. Harus ada perbuatan,2. Perbuatan itu harus melawan hukum,3. Ada kerugian,4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengankerugian,5.
Nomor: 636/Pdt.G.S/2021/PN.SmdTergugat maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atasbangunan Rumah Tinggal milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidakbisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal yang merupakan hak dariPenggugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugattidak dapat menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawanhukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badrulzaman
TARSA
Tergugat:
KEMENTRIAN PUPR Cq SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN BENDUNGAN
28 — 9
;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzaman, syaratsyarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatanmelawan hukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku IIIHukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146147):1. Harus ada perbuatan,2. Perbuatan itu harus melawan hukum,3. Ada kerugian,4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengankerugian,5.
Indonesia dalam hal ini adalahTergugat maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atasbangunan Rumah Tinggal milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidakbisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal yang merupakan hak dariPenggugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugattidak dapat menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawanhukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badrulzaman
Entin Hartini
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vartikal Tertentu Pembangunan Bendungan
24 — 4
;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzaman,syaratsyarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagaiperbuatan melawan hukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni,1996, hal.146147):1. Harus ada perbuatan,2. Perbuatan itu harus melawan hukum,3. Ada kerugian,4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukumdengan kerugian,5.
Indonesia dalam hal ini adalahTergugat maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atasbangunan Rumah Tinggal milik Penggugat mengakibatkan Penggugattidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal yang merupakanhak dari Penggugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugatkarena Penggugat tidak dapat menerima uang tunai pengganti rumahtinggal pada tahun 2015 maka perbuatan Tergugat tersebut telahmemenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana teori hukummenurut Mariam Darus Badrulzaman
KALMA KAMALUDIN
Tergugat:
KEMENTRIAN PUPR Cq SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN BENDUNGAN
30 — 8
;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzaman, syaratsyarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatanmelawan hukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku IllHukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146147):1. Harus ada perbuatan,2. Perbuatan itu harus melawan hukum,3. Ada kerugian,4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengankerugian,5.
Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atasbangunan Rumah Tinggal milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidakbisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal yang merupakan hak dariPenggugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena PenggugatHalaman 7 dari 11Putusan Nomor: 691/Pdt.G.S/2021/PN.Smdtidak dapat menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawanhukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badrulzaman
1.Elis Ida Nuraeni
2.Sinta Ernawati
3.Tina Melinda
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vartikal Tertentu Pembangunan Bendungan
35 — 11
;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzaman, syaratsyarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatanmelawan hukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku IIIHukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146147):1. Harus ada perbuatan,2. Perbuatan itu harus melawan hukum,3. Ada kerugian,4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengankerugian,5.
Indonesia dalam hal ini adalahTergugat maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atasbangunan Rumah Tinggal milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidakbisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal yang merupakan hak dariPenggugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugattidak dapat menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawanhukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badrulzaman
1.Elis Ida Nuraeni
2.Sinta Ernawati
3.Tina Melinda
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vartikal Tertentu Pembangunan Bendungan
33 — 9
;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzaman, syaratsyarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatanmelawan hukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku IIIHukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146147):1. Harus ada perbuatan,2. Perbuatan itu harus melawan hukum,3. Ada kerugian,4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengankerugian,5.
Indonesia dalam hal ini adalahTergugat maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atasbangunan Rumah Tinggal milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidakbisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal yang merupakan hak dariPenggugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugattidak dapat menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawanhukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badrulzaman
KALNA
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan BENDUNGAN
27 — 8
;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzaman, syaratsyarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatanmelawan hukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku IIIHukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146147):1. Harus ada perbuatan,2. Perbuatan itu harus melawan hukum,3. Ada kerugian,4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengankerugian,5.
Indonesia dalam hal ini adalahTergugat maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atasbangunan Rumah Tinggal milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidakbisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal yang merupakan hak dariPenggugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugattidak dapat menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawanhukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badrulzaman
30 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dr.Mariam Darus Badrulzaman, SH. yang menyatakan "Di dalam suatu perikatanapabila Debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yangdiperjanjikan, maka dikatakan bahwa Debitur itu wanprestasi atau ingkar janji"(Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, SH.
![](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/public/frontend/images/doc-48-green.png)
- Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]
BentukBentuk Klausula BakuMenurut Mariam Darus Badrulzaman>, perjanjianbaku di dalam masyarakat dapat dibedakan dalam3 bentuk, yaitu :a.Perjanjian baku sepihakPerjanjian baku sepihak ditentukan olehpihak yang kuat kedudukannya dalamperjanjian itu.
Perjanjian baku timbal balik, yaituperjanjian baku yang isinya ditentukanoleh kedua belah pihak, misalnyaperjanjian baku yang pihakpihaknyaterdiri dari pihak majikan (kreditur) dan 51 Mariam Darus Badrulzaman, Kumpulan Pidato Pengukuhan,Bandung : Alumni, 1981, hal 99.39pihak lainnya buruh (debitur). Keduapihak lazimnya terikat organisasi,misalnya pada perjanjian buruh kolektif.c.
Sebagaimanadinyatakan Mariam Darus Badrulzaman bahwaasas keseimbangan adalah kelanjutan dari asaspersamaan hak yang menghendaki kedua pihakuntuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian,karena kedua belah pihak, selain mempunyaikekuatan untuk menuntut pelaksanaan prestasi, dilain pihak juga memiliki beban untuk dapat 65 Mariam Darus Badrulzaman, Pembentukan Hukum Nasionaldan Permasalahannya, Jakarta: Alumni, 1981, hal 58.melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.
Hal ini dinyatakanoleh Mariam Darus Badrulzaman yaitu bahwakebebasan berkontrak yang bertanggung jawab,yang mampu memelihara keseimbangan perludipelihara sebagai modal pengembangankepribadian untuk mencapai kesejahteraan dankebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi,selaras, dan seimbang dengan kepentinganmasyarakat.
Hukum memperhatikan 'kausa' atauisi' dari suatu perjanjian, yaitu sebab yang halal, tidakpalsu, atau terlarang sebagaimana Pasal 1337KUHPerdata tersebut di atas.79 5478 Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku Ill: HukumPerikatan dengan Penjelasan, Bandung: PT. Alumni, 2006, hal111.79 Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku Ill, Op. cit,hal 106.Munir Fuady menyatakan bahwa salah satu asasdalam hukum kontrak adalah asas kebebasanberkontrak (freedom of contract).
57 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
MARIAM DARUS BADRULZAMAN, SH, dalam bukunya "KUHPerdata BukuIl HUKUM PERIKATAN DENGAN PENJELASANNYA", menyebutkan bahwaunsurunsur perikatan/perjanjian adalah :1. Hubungan Hukum ;2. Kekayaan;3. Pihakpihak;4.
Mariyam Darus Badrulzaman, SH, dalambukunya " KUHPerdata Buku Ill Hukum Perdata dengan penjelasannya" , wujuddari ingkar janji atau wanprestasi adalah :1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan / perjanjian ;2. Debitur terlambat memenuhi perikatan / perjanjian ;3.
Oting
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan BENDUNGAN
20 — 5
;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzaman, syaratsyarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagaiperbuatan melawan hukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku IIl Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni,1996, hal.146147):1. Harus ada perbuatan,2. Perbuatan itu harus melawan hukum,3. Ada kerugian,4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengankerugian,5.